Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam rangka meningkatkan perlindungan nasabah perbankan danmempertimbangkan semakin banyaknya sengketa antara nasabah dengan bank,Bank Indonesia memperkenalkan lembaga penyelesaian sengketa antara nasabahdan bank di luar pengadilan, yaitu mediasi perbankan yang diatur dalam PeraturanBank Indonesia No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimanadiubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.l0/1/PBI/2008 (PBI MediasiPerbankan). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian terhadapmediasi perbankan atas permasalahan yang meliputi: (1) Bagaimana prosespenyelesaian sengketa menurut PBI Mediasi Perbankan? (2) Apakah PBI MediasiPerbankan telah searah dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? (3)Apakah penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah melalui mediasiperbankan telah memberikan perlindungan kepada nasabah? Penelitian ini adalahpenelitian yuridis normatif dan kualitatif deskriptif. Hasil penelitianmenyimpulkan bahwa mediasi perbankan merupakan alternatif penyelesaiansengketa secara murah, cepat dan sederhana yang ditujukan bagi nasabah kecildan usaha mikro dan kecil. Selain itu, mediasi perbankan telah berperan dalammeningkatkan perlindungan nasabah. Namun demikian, penelitian ini jugamenunjukkan bahwa PBI Mediasi Perbankan sebagai peraturan yang melengkapiinstrumen perlindungan konsumen belum sepenuhnya searah dengan UU No. 8tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selaku dasar hukum yangmengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungankonsumen di Indonesia. Hasil penelitian menyarankan Bank Indonesia untukmelakukan amandemen terhadap PBI Mediasi Perbankan agar prinsip-prinsippenyelesaian sengketa pada mediasi perbankan searah dengan prinsip-prinsippenyelesaian sengketa melalui mediasi pada Badan Penyelesaian SengketaKonsumen sebagaimana diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen.Selanjutnya, Bank Indonesia juga diharapkan melakukan sosialisasi mediasiperbankan kepada masyarakat luas secara intensif, antara lain melalui kantorkantorcabang bank, media cetak maupun media elektronik. Sejalan dengan haltersebut dan mengingat adanya kecenderungan meningkatnya jumlah sengketayang diajukan nasabah, Bank Indonesia perlu mengembangkan organisasi mediasiperbankan dan mempersiapkan tenaga mediator

---

ABSTRACTTo empower customer protection and to respond the escalation o f disputebetween customer and bank, Bank Indonesia provides banking mediation as out ofcourt dispute settlement between bank and customer, which is incorporated underBank Indonesia Regulation No.8/5/PBI/2006 concerning Banking Mediation asamended by Bank Indonesia Regulation No.l0/1/PBI/2008 (PBI MediasiPerbankan). As a new scheme of dispute settlement, it is important to conductresearch on banking mediation and writer has defined some problems: (1) Howdoes the process of banking mediation according PBI Mediation work? (2)Does PBI Mediasi Perbankan have adhere Act No.8 Year 1999 on ConsumerProtection (3) Has dispute settlement by banking mediation give protection tobanking customer? This research use juridical normative and qualitativedescriptive. This research determined that banking mediation is alternative disputeresolution in a simply, cheaply, and quickly which is arranged for small scalecustomers and micro and small scale business. Furthermore, this research alsodetermine that, application of banking mediation has been improving costumerprotection. However, this research find that banking mediation ascomplementary of consumer protection regulation has not fully comply withrespect to Act No.8 Year 1999 on Consumer Protection as a basic law whichintegrate and empower law enforcement in consumer protection in Indonesia. Theresearcher suggests that Bank Indonesia should amend PBI Mediasi Perbankan tomake it comply with concepts of dispute settlement in Consumer DisputesSettlement Board as regulated by Act No.8 Year 1999 on Consumer Protection.In addition, Bank Indonesia is suggested disseminating banking mediation topublic intensively by bank’s branch office and public media, improvingorganization of banking mediation and preparing skilled mediator to expectincreasing of cases submitted by customer.;"

"Skripsi ini membahas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) atas terjadinya pemadaman listrik dan juga upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan atas padamnya listrik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, PT. PLN (Persero) telah melakukan pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehubungan dengan pemadaman listrik yang terjadi. Kedua, konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.

---

The focus of this study is about law infringements that has been done by PLN Ltd. on the occurrence of blackout and also legal efforts that can be conducted by consumers who aggrieved by this blackout. There are two conclusions as the outcome of this research. Firstly, PLN Ltd. has infringed the consumer protection act in connection with the occurrence of blackout. Secondly, the aggrieved consumers can resolve disputes through the court or out of court dispute settlement."

"Akhir-akhir ini marak terjadi kasus jamu atau obat tradisional yang dicampur bahan kimia obat. Kasus "jamu kimia" ini sudah cukup sering terjadi yang diketahui baik dari operasi lapangan maupun penelitian laboratorium oleh berbagai lembaga. Praktek pencampuran ini sangat membahayakan konsumen karena bahan-bahan kimia tersebut tergolong obat keras yang berbahaya bila dipakai di luar atauran. Jamu (obat tradisional Indonesia) telah dan masih digunakan oleh penduduk Indonesia terutama yang tinggal di Pulau jawa secara turun temurun. Jamu dibuat dari bahan tumbuh-tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang belum dibakukan dan dipergunakan dalam upaya pengobatan berdasarkan pengalaman. Jadi bahan kimia bukanlah bahan pembuat jamu. Ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jamu atau obat tradisional ini antara lain berupa Undang-undang seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan RI, Keputusan Menteri Kesehatan RI dan peraturan lainnya. Pada saat ini pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen jamu atau obat tradisional belum maksimal. Untuk mengatasi hal ini perlu ditempuh berbagai langkah-langkah konkret dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. "

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hak-hak konsumen pengguna layanan mobile banking di Indonesia telah terlindungi oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan sejauh mana tanggung jawab pelaku usaha bilamana terjadi kerugian pada konsumen dalam sengketa konsumen sehubungan dengan layanan mobile banking. Metode penelitian yang akan digunakan ialah metode kepustakaan yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua hak-hak konsumen sebagaimana yang dilindungi berdasarkan UUPK telah tercantum dalam form aplikasi layanan mobile banking. Hakhak yang belum terlindungi yaitu hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Tanggung jawab pelaku usaha dalam sengketa konsumen dapat berupa Contractual liability, Product liability, Professional liability dan Criminal liability."

"Skripsi ini membahas bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha obat tradisional, dan peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia obat. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaku usaha obat tradisional berbahan kimia obat telah melakukan beberapa pelanggaran sehingga melanggar beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pemerintah berperan dan bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen untuk melindungi konsumen obat tradisional terhadap peredaran obat tradisional berbahan kimia obat.

---

The focus of this study is the type of violation of which is carried out by the entrepreneur of traditional medicine, and the authority and the responsibility of government toward distribution of traditional medicine produce from medicine chemistry. This research is using normative research. The result of this research is the entrepreneur of traditional medicine produce from medicine chemistry has been carried out some of violation so that violates some of legislation, and the government have the authority and the responsibility in building and controlling to protect the consumer of traditional medicine toward distribution of traditional medicine produce from medicine chemistry."

"Salah satu kebutuhan utama dari masyarakat adalah listrik. Kehidupan masyarakat modern pada saat ini tidak terlepas dari adanya listrik. Penggunaan tenaga listrik bukan hanya untuk penerangan tetapi terlebih lagi untuk seluruh aspek kebutuhan rumah tangga, mulai dari televisi, radio, mesin cuci, komputer, dan sebagainya. Namun, praktik yang terjadi di lapangan sehari-hari adalah seringkali terjadi keluhan-keluhan masyarakat pengguna/konsumen listrik terhadap pelayanan pelaku usaha penyedia tenaga listrik karena sering terjadi pemadaman, tegangan turun naik/tidak stabil, dll yang menyebabkan kerugian pada konsumen listrik. Hal ini tentu saja melanggar hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen telah diatur oleh undang-undang yaitu pada Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan di bidang kelistrikan diatur pada Undang-undang No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. Hak-hak konsumen tenaga listrik berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang ketenagalistrikan adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi listrik serta mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu yang baik dan harga listrik yang wajar, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, hak untuk mendapatkan kompensasi/ganti rugi apabila listrik yang diterima konsumen ternyata tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh pelaku usaha. Hak-hak inilah yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku usaha listrik kepada pengguna/konsumen listrik."

"Keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 (UUPK) diharapkan dapat melindungi konsumen dengan berusaha menyetarakan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu ketentuan dalam UUPK adalah ketentuan mengenai klausula baku yang dilarang pada Pasal 18 UUPK. Dewasa ini, perjanjian kredit bank yang ditawarkan kepada nasabah debitur sudah berbentuk suatu perjanjian baku. Oleh sebab itu, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit PT. Bank X. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat klausula-klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK dalam perjanjian kredit PT. Bank X sehingga dapat merugikan debitur sebagai konsumen.

---

The existence of Law No. 8 Year 1999 (UUPK) is to enable the protection o consumers, in an attempt to balance the position between those providing goods and/or services, and the consumers. One of the provisions in UUPK, in the Article 18, is the prohibition standardized clauses. At present, banks? credit agreements with their clients are in standardized forms. The topic discussed in this thesis is to study the adoption of standardized clauses in the credit agreement of Bank X. From this thesis it is concluded that there remain standardized clauses in the credit agreement o Bank X that run counter to Article 18 UUPK, which could therefore disadvantage the client as a consumer."