Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai permasalahan hukum yang timbul pada saat sebuahperseroan terbatas berstatus penanaman modal asing di Indonesia hendakmelakukan jual beli saham dalam perseroan, yang berkaitan dengan permasalahansah atau tidaknya perjanjian jual beli saham yang dilakukan sebelum memperolehpersetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, permasalahan mengenaiketidaksetujuan dan hak dari para karyawan perseroan atas adanya jual beli sahamyang dilakukan oleh perseroan, serta mengenai persetujuan jual beli saham dalamperseroan yang dilakukan melalui keputusan sirkular para pemegang sahamperseroan. Hasil analisa dari permasalahan yang dikemukakan di atas dilakukansecara yuridis normatif berdasarkan undang-undang yang berlaku."

"Tesis ini membahas mengenai permasalahan hukum yang timbul pada saat sebuah perseroan terbatas berstatus penanaman modal asing di Indonesia hendak melakukan jual beli saham dalam perseroan, yang berkaitan dengan permasalahan sah atau tidaknya perjanjian jual beli saham yang dilakukan sebelum memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, permasalahan mengenai ketidaksetujuan dan hak dari para karyawan perseroan atas adanya jual beli saham yang dilakukan oleh perseroan, serta mengenai persetujuan jual beli saham dalam perseroan yang dilakukan melalui keputusan sirkular para pemegang saham perseroan. Hasil analisa dari permasalahan yang dikemukakan di atas dilakukan secara yuridis normatif berdasarkan undang-undang yang berlaku.

---

The focus of this study are regarding legal issues which arising when a limited liability company in the framework of foreign investment in Indonesia intend to conduct sale and purchase if shares in the company, which related with the issues of the legality of sale and purchase agreement conducted before obtaining the approval from Investment Coordination Board in advance, issues regarding disapproval and rights of company’s employee on the sale and purchase of shares conducted by the company, and issue regarding the approval of the sale and purchase of shares which resolved through circular resolution of shareholders of the company. The analysis results of the legal issues mentioned above carry out by juridical and normative analysis pursuant to the prevailing laws."

"Apabila investor asing ingin menanamkan modal di Indonesia tentu membutuhkan suatu badan hukum untuk digunakan sebagai tempat memberikan perlindungan hukum dan membatasi ruang geraknya agar tetap berada dalam pengawasan dan tidak keluar dari jalur yang telah diatur oleh UU No.1 Tahun 1967 tentang PMA dan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Badan hukum tersebut dapat ditempuh melalui pendirian PT.PMA dengan rangkaian prosedur yang harus dilaksanakan. Diantara rangkaian prosedur tersebut, prosedur pertama yang harus dilaksanakan adalah pengajuan permohonan PMA ditujukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan memperhatikan persyaratan yang diberlakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Berkaitan dengan hal ini, tugas notaris membantu pemerintah memberikan penyuluhan hukum bagi para pihak yang melakukan pendirian tersebut, membuatkan Joint Venture Agreement yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagai bentuk kesepakatan para pihak dan membuatkan akta pendirian PT. PMA. Metode penulisan tesis ini bersifat deskriptif, normatif dan empiris, terhadap prosedur yang diberlakukan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam pendirian PT. PMA, tugas notaris dalam hal ini adalah pemberian penyuluhan hukum, pembuatan Joint Venture Agreement dan pembuatan akta pendirian PT. PMA. Namun perlu diketahui juga bahwa pembuatan Suatu Joint Venture Agreement tidak mérupakan suatu keharusan karena pendirian PT. PMA dapat diajukan permohonannya secara langsung oleh para pihak dengan disertai dokumen yang diwajibkan saja, oleh karena itu pembuatan suatu Joint Venture Agreement hanya merupakan suatu pilihan bagi para pihak. Sedangkan tugas notaris dalam hal ini adalah memberikan saran kepada para pihak untuk membuat Joint Venture Agreement agar memudahkan pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam memberikan persetujuan terhadap pendirian tersebut."

"Untuk melaksanakan penanaman modal asing di Indonesia, investor diwajibkan membentuk badan hukum Indonesia.dalarn bentuk perseroan terbatas. Basal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengatur kewenangan Notaris untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas yaitu perjanjian para pihak yang memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian mereka. Namun pemerintah telah menentukan isi suatu akta pendirian sehingga timbul permasalahan mengenai peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas untuk memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan kedudukan akta pendirian perseroan terbatas terhadap para pihak yang membuatnya setelah memperoleh pengesahan tersebut.Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan dan analisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian tersebut diperoleh basil bahwa peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing adalah memberikan nasihat hukum dan menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta pendirian agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab agar akta pendirian memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan setelah mendapat pengesahan, akta pendirian menjadi hukum tertinggi bagi perseroan terbatas dan mengikat perseroan terbatas tersebut dan pihak ketiga. Peraturan berlaku jika tidak diatur dalam akta pendirian. Tidak semua ketentuan dalam perjanjian para pihak yang dibuat sebelumnya yaitu Joint Venture Agreement atau perjanjian lainnya dituangkan dalam Akta Pendirian, karenanya JVA secara tegas dapat dinyatakan mengikat perseroan terbatas melalui Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan akta pendirian tidak mengaturnya."

"After the law foreign Investment was legitimated as a government policy. the transfer of technology could be applied although no special law of transfer of technology until now. The process of transfer of technology through the function of social control and social engineering met some obstacles, either from aspect of regulation or making contract with foreign investros."