Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk hanya memberikan salinan akta yang dibuatnya kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta. Kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris Ilmiawan D. S., SH., adalah permasalahan perbedaan interpretasi mengenai siapa yang dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta Saham-saham Beckett Pte. Ltd. telah dieksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank untuk pelunasan hutang PT Asminco Bara Utama Pelaksanaan eksekusi gadai saham tersebut diterangkan dalam Akta Jual Beli Saham dan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham yang dibuat oleh Notaris Ilmiawan D. S., SH.. Notaris Ilmiawan D. S., SH. kemudian menolak memberikan salinan akta-akta tersebut kepada Beckett Pte. Ltd. yang dianggap bukan sebagai pihak yang berkepentingan langsung pada akta Penolakan tersebut berbuntut panjang dan memaksa para pihak untuk membawa kasus tersebut hingga ke hadapan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi eksplanatoris untuk menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta.

---

Under Law Number 30 of 2004 regarding Notary Position, a notary could only provide the copy of deed made by him to the persons who has a direct interest to deed, unless stipulated otherwise by laws and regulations. However, the said law does not provide a clear definition on “persons who has a direct interest to deed”. The Case of Beckett Pte. Ltd. versus Ilmiawan D. S., SH., Notary, is questioning about the difference in interpretations about who could be called as the persons who has a direct interest to deed is. The case was triggered by Deutsche Bank’ action that is, executed Beckett Pte. Ltd.’s shares to repay PT Asminco Bara Utama’s debt. The implementation of the shares pledge execution is stated in Deed of Shares Sale And Purchase And Deed of Shares Pledge Execution Minutes made by Ilmiawan D. S., SH., Notary. The said notary refused to provide copy of those deeds to Beckett Pte. Ltd. It is this refusal which ultimately forced both parties to bring the case to the Central Supervisor Assembly of Notaiy. The method used in this Thesis is a legal normative method with an explanatory typology to provide a profound description and explanation about the interpretation of persons who has a direct interest to deed."

"Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris untuk hanya memberikan salinan akta yang dibuatnya kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan definisi yang jelas mengenai siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta. Kasus Beckett Pte. Ltd. dengan Notaris llmiawan D. S., SH,, adalah permasalahan perbedaan interpretasi mengenai siapa yang dapat disebut sebagai orang yang berkepentingan langsung pada akta. Saham-saham Beckett Pte. Ltd. telah dieksekusi gadai saham oleh Deutsche Bank untuk pelunasan hutang PT Asminco Bara Utama. Pelaksanaan eksekusi gadai saham tersebut diterangkan dalam Akta Jual Beli Saham dan Akta Berita Acara Eksekusi Gadai Saham yang dibuat oleh Notaris llmiawan D. S., SH.. Notaris llmiawan D. S., SH. kemudian menolak memberikan salinan akta-akta tersebut kepada Beckett Pte. Ltd. yang dianggap bukan sebagai pihak yang berkepentingan langsung pada akta. Penolakan tersebut berbuntut panjang dan memaksa para pihak untuk membawa kasus tersebut hingga ke hadapan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Penelitian yang digunakan dalam Tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi eksplanatoris untuk menggambarkan dan menjelaskan lebih dalam siapa yang dimaksud dengan orang yang berkepentingan langsung pada akta.

---

Under Law Number 30 of 2004 regarding Notary Position, a notary could only provide the copy of deed made by him to the persons who has a direct interest to deed, unless stipulated otherwise by laws and regulalions. However, the said law does not provide a clear definition on “persons who has a direct interest to deed”. Tire Case of Beckett Pte. Ltd. versus llmiawan D. S., SH., Notary, is questioning about the difference in interpretations about who could be called as the persons who has a direct interest to deed is. The case was triggered by Deutsche Bank’ action that is, executed Beckett Pte. Ltd.’s shares to repay PT Asminco BaraUtama's debt. The implementation of the shares pledge execution is stated in Deed of Shares Sale And Purchase And Deed of Shares Pledge Execution Minutes made by llmiawan D. S., SH., Notary. The said notary refused to provide copy of those deeds to Beckett Pte. Ltd. It is this refusal which ultimately forced both parties to bring the case to the Central Supervisor Assembly of Notary. The method used in this Thesis is a legal normative method with an explanatory typology to provide a profound description and explanation about the interpretation of persons who has a direct interest to deed."

"Seumumnya pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian gadai adalah kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit. Namun tidak tertutup kemungkinan terlibatnya pihak ketiga, baik sebagai pemberi gadai atau pemegang gadai. Dalam hal terjadi wanprestasi dari debitur/pemberi gadai dan cukup dasar bagi pemegang gadai untuk mengeksekusi barang gadai maka terdapatlah peran penting notaris untuk membuat akta berkaitan acara eksekusi barang gadai dimaksud. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana didalamnya terdapat pembatasan mengenai pihak-pihak yang dikatakan memiliki kepentingan langsung terhadap akta.Penelitian ini membahas mengenai hubungan antara kualitas pihak-pihak dalam sebuah eksekusi gadai saham dan ketentuan mengenai pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris. Dibahas pula mengenai keputusan Majelis Pengawas Wilayah DKI Jakarta sehubungan dengan putusannya berkaitan dengan kasus mengenai pihak yang memiliki kepentingan terhadap akta. Dalam keputusan tersebut terjadi kekeliruan penerapan peraturan mengenai konsep pihak yang berkepentingan langsung terhadap akta serta kesalahan pemberian sanksi kepada notaris, dimana MPW DKI Jakarta memberikan sanksi melebihi tuntutan pemohon dan UUJN serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.Penulisan penelitian mni menggunakan metode penelitian normatif. Notaris dan Majelis Pengawas Notaris harus dapat membedakan antara pihak yang memiliki kepentingan terhadap akta dan pihak yang berkepentingan terhadap akta bahkan diperlukan sebuah definisi khusus mengenai pihak-pihak yang dikatakan memiliki kepentingan langsung terhadap akta yang dibuat oleh/dihadapan notaris agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dan didapatkan kepastian hukum serta esensi dari kewenangan notaris yang bersumber dari kepercayaan kliennya dapat tercapai.

---

Basically, involved parties in Pledge Agreement are the creditor and debtor in Credit Agreement. But it is not limited to third party to involve as pledgor or pledgee. In terms of debtor's default and pledgee has enough reasons to execute the collateral, then the role of notary to draw deed regarding to the execution became important. As known, the performance of notary occupation is order by Regulation Number 30 Year 2004 of Notary Occupation (UUJN), whereas limitation of parties considered as parties with direct interest to deed.

This research studied and discussed the connection between the quality of parties in the share pledge execution with the regulation pursuant to parties with direct interest to deed which drawn by and/or before notary. Also discussed, the verdict of Notary Overseer Board DKI Jakarta Region in relation to the case regarding to parties with direct interest to deed. In the verdict, mistake occurred regarding to implementation of regulation about the concept of parties with direct interest to deed and error in punishment to notary, whereas the Notary Overseer Board DKI Jakarta Region verdict punishment to notary higher than the applicant plead, UUJN and Ministry of Law and Human Right Regulation Number: M.02.PR.08.10 Year 2004 of Order of Member Appointment, Member Dismissal, Work Order and Order of Notary Overseer Board Investigation.

This research used the normative methodology. Notary and Notary Overseer Board should be able to differentiate between parties with direct interest to deed and parties who have interest to deed, more over it need's specific definition pursuant to parties with direct interest to deed drawn by and/or before notary so there will be no different interpretations and meet the certainty of law, also the essence of notary authority which descended from their client trust can be achieve."

"Gadai merupakan jaminan dengan menguasai bendanya. Gadai saham dilakukan dengan cara menyerahkan sertifikat saham yang menjadi objek gadai kepada pihak yang meminjamkan modalnya atau disebut juga perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai. Perbankan dalam melaksanakan Pemberian pinjaman kepada Debitur dapat menahan Saham yang dimiliki oleh suatu Debitur, sehingga bila Debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, maka Pihak Bank dapat menggadaikan saham tersebut. Namun terdapat permasalahan dalam proses Eksekusi Gadai Saham milik Beckett, Pte, Ltd, yang dilakukan oleh Deutsche Bank. Untuk itulah ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu 1). Bagaimanakah eksekusi Gadai Saham menurut Hukum Indonesia, 2). Apakah eksekusi gadai saham Beckett, Pte, Ltd telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Metode Penelitian menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu cara penelitian dengan menggunakan data sekunder atau kepustakaan. Tipe penelitian adalah penelitian deskriptif analistis. Kesimpulan dari penulisan ini adalah 1). Eksekusi gadai saham dapat dilakukan melalui parate eksekusi berdasarkan pasal 1155 KUH Perdata dan perantaraan pengadilan menurut pasal 1156 KUH Perdata, 2). Dalam kasus gadai saham Beckett, Pte, Ltd, penjualan barang gadai yang dilakukan setelah debitur wanprestasi telah dilakukan dengan parate eksekusi secara tepat, karena penjualan tidak dilakukan di muka umum, melainkan secara private, dan kreditur telah meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengijinkannya melakukan hal tersebut.

---

Lien is a security by virtue of control over the object. Shares Lien is conducted through assignment of shares that are the object of lien to a lending party or it is also referred to as loan agreement with Shares Lien. In applying the provision of loan, banks can retain shares owned by a Debtor. In the event that the Debtor failed to comply with his obligation, the bank could put the shares concerned under lien. However, problems are found on the execution of the lien of shares owned by Beckett, Pte, Ltd; an execution conducted by Deutsche Bank.

The problems would be elaborated by this writing through the following questions: (1) how is the execution of Shares Lien in Indonesia? (2) whether the execution of lien of shares of Beckett, Pte, Ltd complies with the prevailing laws? The method of this research applies a juridical norm research, which is a research relying on secondary data. The type of research is analytical-descriptive.

The conclusion of this writing is that: 1) direct execution of shares lien can be conducted by virtue of execution in accordance with Article 1155 of the Indonesian Civil Code and through Court as governed under Article 1156 of the Indonesian Civil Code. In the case of Lien Shares of Beckett, Pte, Ltd, the sales of the encumbered objects were conducted following the breach of contract. The execution was conducted properly. The sales were not conducted before the public; the sales were conducted privately and the creditor had requested a decree from the District Court of South Jakarta to allow the sales."

"Tesis ini membahas tentang pengenaan Pajak Penghasilan terhadap perusahaan over the top asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan data yang bersumber dari laporan keuangan X, Pte.Ltd dan proses bisnis yang dilakukan oleh X, Pte.Ltd. Aturan perpajakan yang ada saat ini sangat sulit dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan over the top asing, karena Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) mengatur, untuk pendirian Bentuk Usaha Tetap mensyaratkan harus terdapat tempat yang bersifat tetap (Fixed Place) dilokasi usaha tempat Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha (negara sumber), supaya negara sumber dapat mengenakan pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh di negara sumber (Indonesia), dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan kegiatan yang bersifat persiapan (preparatory) ataupun penunjang (auxiliary). Sedangkan proses bisnis dari perusahaan over the top tidak memerlukan tempat tetap, tetapi melalui jaringan internet (over the top). Sehingga sangat besar potensi pajak yang tidak bisa dipungut dan menimbulkan kerugian besar bagi penerimaan negara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa walaupun terkendala dengan adanya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), namun Indonesia dapat mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan over the top, namun untuk jangka panjang perlu dilakukan penyempurnaan aturan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi Otoritas Pajak dalam membuat kebijakan dan aturan dalam mengenakan pajak penghasilan kepada perusahaan over the top yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia

---

This thesis discusses about Income Tax on foreign over the top companies that doing business activities in Indonesia. This study uses a qualitative research approach with descriptive design, with data sourced from the financial statements X, Pte. Ltd and business processes carried out by X, Pte.Ltd. The current tax rules are very difficult to serve as a legal basis for imposing income tax on foreign over the top companies, because the Double Tax Avoidance Agreement (P3B) set that to be a Permanent Establishment (PE) need a fixed place in the Taxpayers location that they doing business activities (source country), and activities that carried out in the source country are not preparatory or auxiliary activities, so that the source country can collect income tax on the profits earned in the source country (Indonesia). Whereas the business process of an over the top company does not require a fixed place, but through an internet network. So that there is a huge potential for taxes that cannot be collected and incur large losses for state revenues. The results of this study conclude that although constrained by the existence of the Double Tax Avoidance Agreement (P3B), Indonesia can impose income tax on over the top companies, so it is hoped that this research can be one of the inputs for the Tax Authority in making income tax policies and rules to over the top companies that doing business in Indonesia"

"Perjanjian Waralaba terhadap merek Breadstory all time bestseller merupakan awal dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PT. Raja Boga Sukses selaku Penerima Waralaba ditujukan kepada Breadstory by Jun, Pte, Ltd. Kelalaian dalam mengajukan upaya hukum terhadap penolakan atas pendaftaran merek oleh Dirjen HKI dan tidak dilakukannya Surat Pernyataan Bersama (Clean Break) menjadi dasar gugatan oleh PT. Raja Boga Sukses. Gugatan tersebut diajukan karena telah menimbulkan kerugian bagi PT. Raja Boga Sukses karena adanya gugatan dari pihak lain sehubungan dengan merek dagang tersebut.Diawali dari alasan penulis mengangkat permasalahan ini menjadi tema dari penulisan tesis ini, dengan mengangkat hal-hal yang telah diketahui penulis, dan hal-hal yang belum diketahui penulis, serta tujuan dari pengangkatan permasalahan ini kedalam suatu penulisan. Sehingga dalam hal ini, penulis menganggap perlunya ada pokok-pokok permasalahan seperti apakah perbuatan pemberi waralaba dapat diajukan sebagai perbuatan melawan hukum? Lalu kemudian bagaimanakah Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek memberikan perlindungan bagi penerima waralaba? Serta apakah ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba telah memberikan perlindungan kepada penerima waralaba?Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan tipe penelitian eksploratif, penulis bertujuan untuk membahas permasalahan dalam penulisan ini secara lebih mendalam dengan mengkaji norma-norma hukum dan menghubungkannya dengan permasalahan yang dimaksud. Melalui data sekunder dan metode analisis data bersifat kualitatif, juga dimaksudkan penulis agar dalam melakukan analisis bertumpu kepada kualitas data, sehingga kemudian dapat menemukan asas-asas yang dapat dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.Pada akhir dari penulisan ini adalah penutup dimana berisi kesimpulan dan saran dari rumusan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa perbuatan pemberi waralaba dalam kasus ini merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, dan perlindungan yang diberikan dari Undang-undang nomor 15 tahun 2001 juga belum dapat memberikan proteksi yang berarti, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang Waralaba juga tidak memberikan perlindungan pada penerima waralaba, hanya saja dapat digunakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 59/MPP/Kep/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba sebagai bentuk perlindungan kepada penerima waralaba atas kelalaian yang dilakukan oleh pemberi waralaba yang dalam hal ini telah menimbulkan kerugian bagi penerima waralaba."

"Notaris sebagai pegawai pemerintah yang berdiri sendiri, didelegasikan untuk menjalankan sebagian kewenangan pemerintah dalam hal membuat Akta Otentik yang diakui sebagai kebenaran yang mempunyai kekuatan pembuktian formal dan kekuatan daya eksekusi, selama akta yang dibuat memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Dengan kewenangan tersebut, Institusi Notaris perlu diawasi oleh Pemerintah agar ketika menjalankan kewenangannya memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris yaitu Undangundang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Mekanisme pengawasan ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang bertugas selain mengawasi juga memeriksa dan membina Notaris. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimana bentuk dan mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris?, 2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam praktek Notaris?, dan 3. Bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan persetujuannya, terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap Notaris?. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normative dan hasil penelitian akan bersifat deskriptif analitis evaluatif. Pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris dilakukan dengan membentuk Majelis Pengawas. Tonggak pengawasan, pemeriksaan, dan pembinaan ini berada pada Majelis Pengawas Daerah, karena dalam pelaksanaannya MPW berkedudukan sebagai penerus atau tindak lanjut dari apa yang telah dilakukan oleh MPD terkait dengan adanya penemuan-penemuan berupa pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Dalam praktek, pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat mengangkibatkan akta mengalami degradasi kekuatan pembuktian dari sempurna menjadi hanya berkekuatan pembuktian bawah tangan, bahkan sebuah akta Notaris dapat batal demi hukum.

---

Notary as a independent government employees, delegated to run the government in terms of making authentic deed recognized as a formal evidentiary strengt and power of execution, as long as the deed made eligible authenticity specified in Article 1868 Civil Code. With such authority, Public Notary Institutions need to be supervised by the Government so that when executing authority relating to the implementation of the duties of Public Notary Law and Notary Public Code of Ethics. Oversight mechanism is done by the Minister of Justice and Human Rights by establishing a Council of Trustees who served in addition to overseeing Notary, examine and develop. The issue in this paper are: 1.What are the forms and mechanisms of oversight by the Supervisory Council of Public Notary according to Public Notary law?, 2. How is the form of legal violations that occur in practice Notary?, And 3. How does the role of the Supervisory Council Public Notary gave its approval in related examinations conducted by the police against ? This study is a research library that normative law and descriptive research will be analytical evaluative. Milestone of monitoring, inspection, and coaching are at the Regional Supervisory Council (MPD), because in actual MPW as the successor or follow-up of what has been done by the MPD who findings of violations commited by the Notary in practice. Violations commited by the Notary had been made authentic deed degrades the strength of evidence from perfect to just below the hand strength of evidence, even a notary deed can be null and void."

"Tesis ini membahas tentang "Covernote" yang sering juga dikeluarkan Notaris.PPAT terutama berkaitan dengan permohonan Pinjaman Kredit pada lembaga perbankan. Covernote sesungguhnya merupakan surat keterangan karena Notaris/PPAT belum menuntaskan pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya untuk menerbitkan akta otentik. Misalnya dalam permohonan Perjanjian Kredit, apabila persyaratan untuk kelengkapan permohonan pengajuan kredit belum lengkap secara keseluruhan, seperti mengenai dokumen penjaminan. Adapun tujuan dari penelitian dalam tesis ini untuk Untuk mengetahui kepastian hukum tentang covernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT untuk kepentingan para pihak yang terlibat dalam transaksi kredit perbankan dan untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi Notaris dan para pihak, bilamana pejabat (notaris/PPAT) tidak dapat atau gagal dalam penyelesaian covernote menjadi Hak Tanggungan. bentuk penelitian adalah secara yuridis normative. Dan dari penelitian Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT bahwa surat tanah yang dijadikan objek hak tanggungan sudah berada di tangan Notaris/PPAT dan sedang dalam proses penyelesaian di Kantor Instansi terkait tidak bisa memberikan kepastian hukum untuk kepentingan para pihak, karena Covernote hanya berisi surat keterangan dan bukan produk hukum sebagai bukti agunan seperti SKMHT, APHT, fiducia, personal garansi, borgtocht. Sehingga covernote tidak mungkin memilki kekuatan hukum yang mengikat secara hukum (legal binding) bagi debitur pemberi hak tanggungan dan kreditur pemegang hak tanggungan. Covernote hanya dapat dikatakan mengikat secara moral yang muncul berdasarkan praktik dan kebutuhan karena covernote sendiri tidak termasuk sebagai akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti walaupun dibuat oleh Pejabat Umum dalam hal ini Notaris/PPAT. Disamping itu dalam Undang-undang jabatan notaris/PPAT sendiri tidak dijelaskan tentang wewenang dan tugas seorang notaris/PPAT untuk membuat covernote. Konsekuensi hukum bagi Notaris dan para pihak, bilamana pejabat (notaris/PPAT) tidak dapat atau gagal dalam penyelesaian covernote menjadi Hak Tanggungan adalah bahwa pihak yang dirugikan nantinya adalah pihak kreditur, sedangkan debitur yang telah mendapat pinjaman kredit dari Bank maka apabila jaminannya ternyata tidak bisa dijadikan hak tanggungan maka debitur harus bertanggung jawab atas jaminan yang diberikannya, sedangkan bagi notaris sendiri covernote hanya mengikatnya secara moral saja, karena dikeluarkan atas permintaan para pihak.

---

This thesis discusses the "Covernote" are often also excluded Notaris/PPAT mainly concerned with the application for Loans at banking institutions. Covernote actually a certificate for notary / PPAT has not finished his work on the tasks and authority to publish an authentic deed. For example, in the petition Credit Agreement, if the requirement to complete credit application submission is incomplete as a whole, such as the guarantee document. The purpose of this thesis to study in order to find out about the legal certainty covernote issued by the Notary / PPAT for the benefit of the parties involved in the banking and credit transactions to determine the legal consequences for the notary and the parties, when the official (notary / PPAT) can not be or failure in the completion of a Mortgage covernote. juridical form of research is normative. And from research Covernote issued by the Notary / PPAT that the letters were subjected to land mortgages were in the hands of Notary / PPAT and are in the process of resolving the related Agency's Office can not provide legal certainty for the benefit of the parties, because it contains only a statement Covernote and not the product of law as evidence of collateral such as SKMHT, APHT, fiducia, personal guarantees, borgtocht. So covernote not have the force of law may be legally binding (legally binding) to the debtor giving mortgage holders and mortgage lenders. Covernote can only be said to be morally binding that appears on the practice and the need for covernote itself is not included as an authentic act that can be used as evidence, although made by the officials in this case the Notary Public / PPAT. Besides, the law office of notary / PPAT itself does not explain about the powers and duties of a notary / PPAT to make covernote. Notary and legal consequences for the parties, when the official (notary / PPAT) is unable or fails in the completion of a Mortgage covernote is that the injured party is a party later lenders, while borrowers who have received loans from the bank guarantee if it can not be be borne by the debtor's right to be responsible for the security they provide, while the notary himself covernote only morally binding only, as issuedat the request of the parties."

"Laporan ini bertujuan untuk menganalisis dua skema pembayaran yang dirancang oleh perusahaan klien atas transaksi franchise Transaksi franchise ini menimbulkan sejumlah biaya yang harus dilunasi sehingga perlu dilakukan klasifikasi atas masing masing biaya untuk keperluan penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda Beberapa biaya dikategorikan sebagai business profit royalti atau cost Implikasi perpajakan timbul atas sejumlah pembayaran tersebut Business profit akan dikenai pajak di Swedia dan 10 PPN Luar Negeri royalti akan dikenai pajak 15 dan 10 PPN Luar Negeri dan cost dikenai pajak 10 PPN Luar Negeri Semua analisis akan mengacu kepada peraturan perpajakan domestik Indonesia dan perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan Swedia.

---

The purpose of this report is to analyze two payment schemes designed by client rsquo s company for franchise transaction There are several payments arose from franchise transaction so it is necessary to classify each payment for the need of tax treaty implementation Several payments are categorized as royalty business profit or cost There are tax implications from these payments Business profit is taxed in Sweden and subject to 10 VAT Offshore royalty is subject to 15 tax rate and 10 VAT Offshore and cost is subject to 10 VAT Offshore All analysis are based on domestic taxation regulation in Indonesia and tax treaty between Indonesia and Sweden."