Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berbadan hukum berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia. Dalam melakukan segala kegiatannya, Perseroan Terbatas tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku. Mulai dari pendirian hingga pembubaran, semuanya harus sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Pengalihan status badan hukum Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo menjadi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo tentunya juga harus tunduk pada ketentuan undang-undang tersebut. Proses pengalihan tersebut sebelumnya harus didahului oleh pembubaran dan likuidasi perseroan untuk menghilangkan status badan hukum yang dimiliki oleh Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo. Namun proses pembubaran dan likuidasi tersebut tidak dilaksanakan hingga selesai oleh Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo. Hal itulah yang kemudian menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini membahas pembubaran, likuidasi, serta pengakhiran status badan hukum perseroan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini juga membahas mengenai dampak yang timbul sebagai akibat dari pengalihan status rumah sakit tersebut.

---

ABSTRACTLimited Liability Company is one of business entity incorporated under the Law of Limited Liability Company in Indonesia. In conducting all their activities, the Companies subject to the provisions of Limited Liability Company Act applies. Starting from the establishment until the dissolution, everything should be in accordance with the provisions of the legislation. The transfer of legal entity status of PT Rumah Sakit Pasar Rebo into Technical Implementation Unit of RSUD Pasar Rebo must be subjected to the provisions of the law. The transfer process previously must be preceded by the dissolution and liquidation of the company to eliminate the status of legal entity which is owned by PT Rumah Sakit Pasar Rebo. However, the process of dissolution and liquidation is not completed by PT Rumah Sakit Pasar Rebo. This thesis discusses the dissolution, liquidation, and termination liability legal entity in terms of legislation and regulations. This thesis also discusses the impacts that arise as a result of the transfer status of the hospital. "

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap perubahan status badan hukum Rumah Sakit Pemerintah Pasar Rebo dari suatu Unit Pelaksana Teknis menjadi sebuah Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta wawancara. Pembahasan dalam skripsi ini terkait dengan dampak yang akan dialami oleh konsumen sebagai pasien dari rumah sakit Pasar Rebo akibat perubahan status badan hukumnya. dimana dalam kasus tersebut Pemerintah Daerah secara tidak langsung mengalihkan tanggung jawab dan kewajiban yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan khusunya Undang-undang tentang Peraturan Daerah, serta Undang-undang Perlindungan Konsumen.

---

This thesis is try to analyze the impact of the alteration the Pasar Rebo Hospital body corporate from Governor Technical Implementation Unit to Limited Liability Company through the consumer protection law aspect. The method of this thesis is a normative legal study using law and regulations, also Case approach and using a directed interview with eligible person. The discussion for this thesis concerned to the impact of the alteration of the hospital body corporate in Pasar Rebo hospital for consumer as a patient at the hospital. In the related case where the Governor is irresponsible shift their obligation and duty indirectly appropriate to the regulation especially Indonesian law for Local Government and consumer protection law."

"Perubahan kelembagaan atau bentuk badan hukum rumah sakit memberikan kewenangan mengelola sumber daya manusia, barang dan sarana termasuk persediaan, keuangan dan operasional yang merupakan upaya nyata kemandirian rumah sakit pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan daya saing, efisiensi, kinerja serta memiliki keunggulan kompetitif.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi operasional manajemen sumber daya manusia RSUD Pasar Rebo Jakarta sehubungan dengan perubahan bentuk badan hukumnya sejak tahun 1996 hingga 2009. Penelitian dimulai pada bulan Maret hingga Juni 2009, dilakukan dengan desain studi kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam analisisnya mencakup variabel perubahan organisasi yang terdiri dari bentuk badan hukum, visi-misi, tujuan utama, dan struktur organisasi, variabel status pegawai, serta variabel fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang terdiri dari rekrutemen dan seleksi pegawai, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, serta pendidikan dan pelatihan. Teknik untuk memperolah data adalah wawancara mendalam dan kajian dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan perubahan bentuk badan hukum telah terjadi perubahan visi, misi dan tujuan ke arah peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan serta profesionalisme sumber daya manusia. Upaya peningkatan fungsi operasional manajemen sumber daya manusia telah dilakukan, namun masih perlu diperbaikan. Rekrutmen dan seleksi mengalami perubahan sistem dan instrumennya guna memperoleh pegawai RS yang berkualitas. Penilaian kinerja belum rampung dibuat. Pemberian kompensasi mengalami peningkatan guna menambah kesejahteraan pegawai. Remunerasi belum disahkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Pendidikan dan pelatihan pegawai telah banyak dilakukan, namun saat ini mengalami hambatan pendanaan tugas belajar.

---

The change of legal entity gives an authority to the hospital to manage all resources such as human resources, goods, and services include inventories, finance and operational hospital, that becomes a real effort to achieve independence as a public hospital in order to give the best health services to society and become the efficient hospital and can increase its competitiveness.The research is done to know how operational function of the human resource management at RSUD Pasar Rebo adapt the change of its legal entity since 1996 until 2009. The research was started in March until June 2009, with descriptive, qualitative method. The research explored and analised organizational changes variables, that included, vision, mission, organizational goals, organizational structure, employment, operational function of human resource management, such as recruitment process, selection process, evaluation process, compensation program, training and education program. The research was done by indepth interviewing and literatures studying.Result of the research provides information that the change of legal entity at RSUD Pasar Rebo makes changes to mission, vision, goals of the hospital, that increase their targets, professionalism of human resources and better services to society. Operational function of human resource has better changes, but still need more improvement. Recruitment and selection process have changed to better system and instrument, in order to get the best employees for hospital. Evaluation system has improved, but are not finish yet. Compensation system has increased employees wellfare but the remuneration scheme has not been approved yet by The Government of Provinsi DKI Jakarta. Training and education program have improved and many employees can have chance to improve their skill and knowledge, but still have funding obstacle."

"ABSTRAKKeputusan Presiden nomor 38 tahun 1991 tentang unitswadana dan tatacara pengelolaan keuangannya, yang merupakankebijaksanaan nasional dan berlaku umum untuk semua satuan kerjaPemerintah, oleh Departemen Kesehatan ditindak lanjuti dalambentuk kebijaksanaan rumah sakit unit swadana. Pada tahun angga-ran 1992/1993 Departemen Kesehatan mengusulkan empat rumah sakitumum miliknya dan sebelas rumah sakit umum Daerah, dikonversimenjadi unit swadana Pusat dan unit swadana Daerah. Satu diantararumah sakit umum Daerah yang diusulkan adalah RSUD Pasar ReboJakarta.Untuk rumah sakit yang diubah menjadi unit swadanaPusat, sudah ada kebijaksanaan keuangan dari Menteri Keuanganyang diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 47 tahun1992 tentang Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan unitswadana Pusat. Kebijaksanaan keuangan ini diharapkan bisa menjadipedoman dan menyelesaikan masalah keuangan rumah sakit sebagai unit swadana pusat.Sampai dengan tesis ini diserahkan, belum ada kebijak-sanaan keuanuan untuk unit swadana Daerah dari Departemen DalamNegeri, walaupun Departemen Keuangan sudah menyerahkan kewenangan untuk membuat kebijaksanaan keuangan unit swadana Daerah,kepada Departemen Dalam Negeri.Kebijaksanaan keuangan untuk RSUD sebagai unit swadanaDaerah, diharapkan dapat menyelesaikan masalah keuangan RSUD yangdihadapi saat ini dan dapat mengantisipasi masalah keuanganpotensial yang akan datang. Dari analisis masalah keuangan RSUD saat ini dihasilkan: pertama, identifikasi duabelas masalah keuangan dan dua masalahkeuangan potensial ; kedua, sebagian besar penyebab dari masalahkeuangan RSUD bersumber dari kebijaksannan PemerintahPusat/Daerah ; ketiga, sebagian besar masalah keuangan menjadiselesai dengan berubahnya RSUD menjadi unit swadana Daerah,sebagian lagi memerlukan dukungan kebijaksanaan lain baik dariPusat maupun Daerah dan keempat, masalah keuangan RSUD terkaiterat dengan aspek lain manajemen RSUD.Berdasarkan analisis ini, disarankan dibuat beberapamacam kebijaksanaan dari tingkat Pusat maupun Daerah , yang dapatmenyelesaikan masalah keuangan yang ada, melengkapi KeputusanPresiden dan Menteri Keuangan yang sudah ada. Khusus untuk RSUDPasar Rebo disarankan, sambil menunggu kebijaksanaan keuanganunit swadana Daerah dari Departemen Dalam Negeri, melaksanakanujicoba RSUD Pasar Rebo sebagai unit swadana Daerah dengan meng-gunakan kewenangan Kepala Daerah. Kepala Daerah berdasarkan Undang undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok pokok Pemerintahandi Daerah, dapat mengatur segala sesuatu kebijaksanaan Pusat yangbelum jelas. Disamping itu berdasarkan Undang undang nomor 11tahun 1990 tentang susunan Pemerintahan Daerah Khusus IbukotaNegara Republik Indonesia Jakarta, dimungkinkan melakukan pengat-uran tersendiri."

"[ABSTRAKSumber daya manusia yang sehat dan terampil sangat diperlikan dalam membangun negara. Oleh karena itu sangat diperlukan fasilitas kesehatan antara lain rumah sakit yang memadai, berkualitas serta dapat menjamin hak dari pengguna jasa dan mitra kerjanya. Terdapat beberapa bentuk badan hukum rumah sakit di Indonesia antara lain adalah Perseroan Terbatas dan Yayasan. Skripsi ini membahas beberapa keunggulan dan kekurangan dari rumah sakit dengan badan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing bentuk badan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing bentuk badan hukum memiliki konsekuensi dan bentuk manajemen yang berbeda. Dari penelitian yang dilakukan di dua rumah sakit yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa rumah sakit dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan badan hukum Yayasan.Sumber daya manusia yang sehat dan terampil sangat diperlikan dalam membangun negara. Oleh karena itu sangat diperlukan fasilitas kesehatan antara lain rumah sakit yang memadai, berkualitas serta dapat menjamin hak dari pengguna jasa dan mitra kerjanya. Terdapat beberapa bentuk badan hukum rumah sakit di Indonesia antara lain adalah Perseroan Terbatas dan Yayasan. Skripsi ini membahas beberapa keunggulan dan kekurangan dari rumah sakit dengan badan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing bentuk badan hukum yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena masing-masing bentuk badan hukum memiliki konsekuensi dan bentuk manajemen yang berbeda. Dari penelitian yang dilakukan di dua rumah sakit yang berbeda, dapat disimpulkan bahwa rumah sakit dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan badan hukum Yayasan.ABSTRACTThe national development always requires qualified human capital both for their health and competency. Furthermore, all facilities to support that condition should be provided properly. This paper will discuss only the health facilities such as hospital. The focus of discussion is legal aspect of hospital which will affect the operation of hospital itself. To compose this paper, writer conducted literature study as well as interviewed with several hospital that have different legal entity. The result indicates that hospital with limited company legal entity is better than hospital with foundation legal entity.;The national development always requires qualified human capital both for their health and competency. Furthermore, all facilities to support that condition should be provided properly. This paper will discuss only the health facilities such as hospital. The focus of discussion is legal aspect of hospital which will affect the operation of hospital itself. To compose this paper, writer conducted literature study as well as interviewed with several hospital that have different legal entity. The result indicates that hospital with limited company legal entity is better than hospital with foundation legal entity., The national development always requires qualified human capital both for their health and competency. Furthermore, all facilities to support that condition should be provided properly. This paper will discuss only the health facilities such as hospital. The focus of discussion is legal aspect of hospital which will affect the operation of hospital itself. To compose this paper, writer conducted literature study as well as interviewed with several hospital that have different legal entity. The result indicates that hospital with limited company legal entity is better than hospital with foundation legal entity.]"

"Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo selama Uji Coba Unit Swadana Daerah telah menunjukkan peningkatan kinerja termasuk pendapatan, yang mana dapat dinilai deviasi realisasi anggaran terhadap rencana anggaran semakin kecil dari tahun ke tahun anggaran berikutnya. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikaji kegiatan penyusunan anggaran RSUD Pasar Rebo selama Uji Coba Unit Swadana Daerah.Tujuan penelitian adalah menganalisis kegiatan penyusunan anggaran hingga dikenali kegiatan, faktor-faktor keberhasilan, kekuatan dan kelemahan penyusunan anggaran RSUD Pasar Rebo. Kemudian dapat diberikan saran-saran atas kelemahan yang ada dalam kegiatan penyusunan anggaran tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian terapan dan studi kasus pada RSUD Pasar Rebo, sedangkan rancangan penelitian bersifat deskriptif analitik dan data-data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif.Hasil penelitian dapat diketahui kegiatan penyusunan anggaran yang berbeda antara tahun anggaran 1992/1993 dengan 1993/1994 sampai 199511996, dimana pada tahun anggaran 1992/1993 penyusunan anggaran masih menggunakan cara ICW dengan pendekatan top down sedangkan tahun anggaran 1993/1994 sampai 1995/1996 telah menggunakan cara mirip PPBS dengan pendekatan bottom up. Faktor-faktor keberhasilan dari penyusunan anggaran dapat diketahui pada faktor pimpinan, manajemen, organisasi dan kornitmen staf.Dalam kesimpulan, dapat dikatakan sebagai kunci keberhasilan terletak pada SDM dan dana sebagai penunjang serta metode yang dipakai. Sebagai saran, perlu pendidikanikursus sistem Accrual Basis pada SDM yang terlibat dalam penyusunan anggaran.Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah.

---

Pasar Rebo District General Hospital has shown a significant improvement on its performance during the trial of Unit Swadana Daerah, including on its revenue. The deviation between budget realization and budget planning keeps decreasing year after year.

The study aims to analyze the budget planning process, so the planning activities, success factors, strengths and weaknesses can be identified. Further, suggestions to overcome the weaknesses can be given too.

This is an applied study and a case study on Pasar Rebo District General Hospital, with an analytical descriptive design. The data collected were analyzed with a qualitative approach.

The results show that there were different approaches applied in the periods of 1992/1993 and 1993/1994 until 199511996. The ICW method was applied in the 1992/1993 period with top down approach while the PPBS method was applied in the 1993/1994 until 1995/1996 period with bottom up approach. The success factors identified are leadership, management, organization and staff commitment.

As a conclusion it can be said that the key of success depends on human resource, supporting funds, and the method applied. As a suggestion, it is necessary to perform educations and courses about Accrual Basis system for those who involve in the budget planning process.

The results of this study are expected to be useful to improve the District General Hospital services.

Bibliography : 40 (1977-1996)"

"ABSTRAKNama : Zilka IlmiProgram Studi : Magister Keselamatan dan Kesehatan KerjaJudul : Analisis Nilai Fire Load sebagai Acuan Proteksi Kebakaran di RumahSakit Umum Daerah Pasar Rebo Tahun 2018Fire load merupakan jumlah energi yang dilepaskan seluruh material pada saat terjadikebakaran dalam suatu ruangan. Keparahan akibat kebakaran akan meningkat jika fireload bangunan lebih besar. Bangunan rumah sakit merupakan salah satu gedung yangmemiliki risiko tinggi terjadi kebakaran. Beberapa kegiatan perawatan medis di ICU,ruang operasi dan ruangan terapi pasien tertentu juga melibatkan peralatan dan hal-halyang kompleks yang dapat menyebabkan timbulnya kebakaran. Untuk menjamintingkat keandalan serta keselamatan bangunan maka perlu dilakukan pengelolaanbahaya kebakaran dengan baik dan terencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisnilai fire load sebagai acuan proteksi kebakaran di RSUD Pasar Rebo. Penelitian inimenggunakan metode penelitian deskriptif dan komparatif dengan membandingkankondisi pada objek penelitian dengan hasil survei terdahulu. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa nilai rata ndash; rata fire load density ruang ICU dan kamar operasiadalah 210,968MJ/m2. Hasil pengukuran ini masih dalam rentang fractile 80 padasurvey yang dilakukan oleh Eurocode1 pada tipe kamar di rumah sakit. Nilai ini beradadalam nilai yang aman. Nilai fire load tidak bisa dijadikan acuan tingginya tingkat firerisk. Untuk mengetahui fire risk perlu memperhitungkan ventilasi dan fire ignition nya.Dari hasil penelitian, disarankan sebaiknya pihak rumah sakit melakukan perbaikanterhadap sistem proteksi kebakaran dan sarana evakuasi agar dapat diandalkan jikaterjadi kebakaran sehingga mampu mengurangi risiko bahaya kebakaran.Kata Kunci : Fire load, sistem proteksi, rumah sakit

---

ABSTRACTName Zilka IlmiDepartment Occupational Safety and HealthJudul The Analysis of Fire Load Value as Fire Protection at RSUD PasarRebo in 2018Fire load is the total of energy which is released throughout from the material duringfire in a room. The fire severity will increase while the fire load of building is higher.The hospital is one of buildings that having high fire risk. Some activities in the ICUand operating room has equipment and complex things that can cause a fire. Toguarantee the level of reliability and safety of buildings, its necessary to manage of firehazards well and planned. The aim of this study was to analyze fire load value asprotection fire at RSUD Pasar Rebo. This study was descriptive study and comparativeby comparing the conditions in the object of research with the results of previoussurveys. The result of this study showed that the average of fire load density value inICU and operating room was 210,968 MJ m2. This value is still in fractile range of 80 in a survey by Eurocode 1. It means that value is in safe value. Fire load value can notbe used as fire risk level. Take into account the ventilation and fire ignition for calculatethe fire risk. Therefore, the management should improvements the fire protectionsystem and evacuation facilities to be reliable during fire so as to reduce the risk of firehazards.Keywords Fire load, protection system, hospital"

"Adanya dugaan kasus hukum di dalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdampak kepada akses menuju SABH yang di non-aktifkan sehingga merugikan semua pihak tak terkecuali Notaris. Tidak bisa diaksesnya SABH juga berdampak kepada para calon pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris karena nama mereka semua harus dimasukkan ke dalam SABH. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini adalah cara penyelesaian pengesahan pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang jangka waktunya selama 14 hari telah berakhir dikarenakan SABH tidak dapat diakses dan akibat hukum terhadap Para Pendiri atau Pemegang Saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris jika Perseroan Terbatas tersebut tidak dapat diakses dalam SABH. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok permasalahan, dapat disimpulkan Notaris harus langsung mengajukan permohonan untuk memperoleh status badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah akta pendirian ditandatangani oleh para pihak namun dikarenakan SABH tidak dapat diakses secara Online maka Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan pengecualian kepada Notaris mengenai jangka waktu pengesahan Perseroan sebagai badan hukum dan akibat hukum terhadap para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yaitu selama Perseroan tersebut belum memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PT maka para pendiri atau pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara renteng atas perbuatan hukum yang dilakukan atas nama Perseroan sampai status badan hukum Perseroan tersebut diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

The alleged legal case inside the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia has impact to access toward a non-active Legal Entity Administration System (LEAS) so that all parties without exception the Notary Public. If a Company makes legalization as a legal entity but period of 60 days as specified in Law on Limited Liability Company (UU PT) has been exceeded then the said Company’s Deed of Establishment shall become invalid and its Company is dissolved by law. In addition to inaccessible LEAS also has impact to the prospect founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board of Commissioners because their names must be included into LEAS. Whereas the problem adapted in writing this thesis is method of resolving legalization of Establishment of Limited Liability Company as a legal entity whose duration has expired because LEAS cannot be accessed and legal consequences against the Founders or Shareholders, members of Board of Directors and Board of Commissioners if the said Limited Liability Company inaccessible in LEAS. This research is carried out based on explanatory bibliographical research, namely to give full and clear description on subject matter, so that with data obtained through primary, secondary and tertiary legal materials, can be concluded that Notary Public must directly file an application to obtain a legal entity status to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia after Deed of Establishment was signed by the parties but since LEAS cannot be accessed online beyond the mistake of Notary Public then the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia grants exception to Notary Public concerning period of the Company’s legalization as a legal entity and legal consequence against the founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board Commissioners, namely during the said Company hasn’t obtained a legal entity status from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as mandated by Law on Limited Liability Company then the founders or shareholders, members of Board of Directors and members of Board of Commissioners shall be responsible jointly and severally over legal acts carried out on behalf of the Company until legal status of the said Company is obtained from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia."

"Perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sedang marak dilakukan. Perubahan tersebut dilatarbelakangi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana bentuk badan hukum yang sudah ada wajib disesuaikan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Penelitian ini membahas mengenai mekanisme perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dan konsekuensi hukum yang timbul atas perubahan tersebut dalam hal modal, kepengurusan, dan kegiatan usaha yang telah dijalankan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, diketahui bahwa mekanisme yang perlu dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam melakukan perubahan bentuk badan hukum hampir sama dengan pendirian Bank Perkreditan Rakyat, yang meliputi tahap pembentukan Peraturan Daerah, pengesahan badan hukum, hingga tahap permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Namun, hal yang dimohonkan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah perubahan bentuk badan hukum yang meliputi persetujuan prinsip dan persetujuan pengalihan izin usaha. Dalam perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi Bank Perkreditan Rakyat yakni modal, kepengurusan, dan kegiatan usaha yang telah dilakukan beralih secara kepada badan hukum baru.

---

The change of legal entity form of a Rural Bank from Local Company into Local Liability Companyis massively done. This change is underlied by the establishment of the law Number 23 of 2014 on Local Government in which the existed form of legal entity must be adjusted into Local Liability Company. This research discussed the mechanism of legal entity change of Rural Bank from Local Company into Local Liability Companyand its possible legal consequences than can emerge such as in the case of capital, management, and business activities that had been run beforehand. This research used juridical normative method. Based on the juridical normative method by using secondary data, it was found out that the mechanism which needs to be done by Rural Bank in changing the legal entity form is almost the same with the establishment of the bank itself that covers the stage of establishing local regulation, legal entity legitimation, until the stage of making request to The Financial Service Authority. However, what is being proposed to The Financial Service Authority is the change of legal entity form which covers the principle agreement and the agreement of business license transfer. This change causes legal consequence for Rural Bank such as the capital, management and the business activities transfered to the new legal entity.

"

"ABSTRAKDalam era kompetitif di masa kini, institusi pelayanan kesehatan pada umumnya dan rumah sakit pada khususnya, perlu menerapkan sistem akuntansi yang baik dengan menciptakan efisiensi biaya. Salah satu metode dalam penghitungan analisis biaya satuan yang dapat digunakan adalah Activity-based costing (ABC).Penelitian ini merupakan studi kasus evaluative yang dikaji secara deskriptif. Metode analisis biaya yang dipakai adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Rujukan metodologi yang dipakai adalah Activity Based Costing.Hasil perhitungan unit cost pemeriksaan CT Scan pada RSUD Pasar Rebo menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan tarif standar layanan CT Scan sebagaimana ditetapkan melalui Pergub DKI Jakarta No. 117 Tahun 2012. Namun, pada RSUD Cengkareng, sebagian pemeriksaan menunjukkan angka yang lebih tinggi.

---

ABSTRACTIn the present competitive era, health care institutions in general and hospitals in particularly, need to implement a good accounting system. One method in calculating the unit cost analysis that can be used is Activity-Based Costing (ABC).This study is an evaluative case study that assessed descriptively. The method used is the cost analysis of qualitative and quantitative methods. Reference methodology used is Activity Based Costing.The results of the calculation of unit cost by activity based costing method for a CT Scan examination at Pasar Rebo Hospital showed a lower rate than the standard rate of CT Scan service as determined by regulation of Jakarta’s Governor No. 117 Year 2012. However, Cengkareng Hospital showed a higher rate in part of the CT Scan examination. "