Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berlangsung dengan sangat cepat serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk bertelepon sekaligus akses internet tanpa ketinggalan informasi memicu adanya konvergensi TIK. Meskipun konvergensi akan menimbulkan implikasi, namun kehadiran konvergensi tidak dapat ditolak dan memang harus diadopsi. Sebagaimana tertuang dalam arah pembangunan jangka panjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, pembangunan telematika diarahkan pada antisipasi implikasi dari konvergensinya TIK baik mengenai kelembagaannya maupun peraturannya. Dari sekian banyak implikasi konvergensinya TIK yang berkembang di Indonesia, satu diantaranya adalah penyelenggaraan TIK dimana perijinan/penyelenggaraan merupakan salah satu instrumen pengaturan yang penting. Dari aspek hukum, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang mengatur keberadaan TIK serta mengendalikan penggunaan TIK sehingga perlu diatur/direncanakan suatu strategi kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan telekomunikasi untuk mengantisipasi implikasi konvergensi TIK tersebut. Dengan menggunakan analisis SWOT dan benchmarking negara lain diperoleh strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki yaitu peran pemerintah yang direpresentasikan dalam sebuah kebijakan dan regulasi yang tepat. Strategi kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan TIK untuk mengantisipasi implikasi dari konvergensinya TIK adalah menciptakan sebuah Undang-Undang yang bersifat konvergen yang mencakup struktur penyelenggaraan telekomunikasi menjadi 4 penyedia/penyelenggara yaitu : penyedia layanan jaringan, penyedia layanan konten, penyedia layanan aplikasi dan penyedia fasilitas jaringan. Agar dalam implementasi Undang-Undang yang bersifat konvergen dan aturan turunannya berjalan tanpa hambatan maka implementasinya dapat dilakukan secara bertahap. Migrasi menuju konvergensi melalui tahapan sebagai berikut : Tahap ke-1 : masih menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik beserta aturan turunannya, Tahap ke-2 : perubahan Undang-Undang terkait TIK yang ada ke satu Undang-Undang yang bersifat konvergen beserta aturan turunannya dan Tahap ke-3 : tahap implementasi Undang-Undang yang bersifat konvergen beserta aturan turunannya.

---

The development of information communication and technologies (ICTs) which grow rapidly and people needs for both of telephone service and internet access without any information missed triggering the ICT convergence. Although the convergence will lead to the implication, but the presence of convergence cannot be denied and must be adopted. As stated in the direction of long-term development of the National Long Term Development Plan of 2005-2025, directed the development of telematics in anticipation of the implications of ICT convergence both of the institutions and rules. Of the many implications of ICT convergence that developed in Indonesia, one of which is the implementation of ICT where licensing / operation is one of the important regulatory instruments. From the legal aspect, Indonesia does not have legislation governing the existence of a comprehensive ICT as well as controlling the use of ICT so that should be set / planned a strategy of government policy in the telecommunications sector to anticipate the implications of ICT convergence. With SWOT analysis and benchmarking from other countries it was obtained that using the strategy of strength that the role of government is represented in a policy and appropriate regulation. Government strategic policy in ICT sector to anticipate the convergenge implication is to create the new convergent Act which includes telecommunication services into 4 (four) providers consist of : network service providers, content service providers, application service providers and network facilities provider. In order for the implementation of the Act which is convergent and its derivatives rule goes without a hindrance, the implementation should be done gradually. Migration towards convergence through the following stages: Stage-1: still using Law No. 36 of 1999 on Telecommunications, Law No. 32 of 2002 on Broadcasting and Law No.11 of 2008 concerning Electronic Transactions and Information derivative rules, Stage-2: changes the Act relating to an existing ICT Act which is convergent and its derivatives rules and Stage-3: The implementation phase of the Act which is convergent and its derivatives rules."

"Pada dasarnya teknologi yang memungkinkan dan memudahkan manusia saling berhubungan dengan cepat, mudah, terjangkau dan memiliki potensi untuk mendorong pembangunan masyarakat. Ditambah dengan adanya konvergensi teknologi yang menjadikan teknologi untuk memberikan layanan secara elektronik, modern, efisien, sehingga pada gilirannya masyarakat yang mendapat manfaatnya.Call center sebagai salah satu wujud dari konvergensi telah dimanfaatkan untuk memberikan Iayanan kepada pelanggan perusahaan. Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai instansi pemerintah, yang mempunyai tugas antara lain memberikan layanan informasi kepada masyarakat menerapkan call center sebagai salah satu sarana untuk layanan.Lantas apakah penyelenggaraan call center tersebut telah melalui lima tingkatan adopsi, yaitu awareness, minat, evaluasi, trial dan adopsi di dalam implementasinya. Kemudian apakah telah memenuhi karakteristik inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja layanan informasi instansi tersebut.Penelitian ini mencari jawabannya dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode desktiptif. Jenis penelitiannyasStudi kasus karena peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki. Sejak diresmikan pada Februari 2005, call center Depkominfo terhenti operasionalnya pada April 2005 karena rusaknya peralatan. Data diperoleh dengan cara melakukan interview terfokus kepada Dirjen, Tenaga Ahli Menteri, Direktur dan agent call center Depkominfo, pakar call center serta praktisi call center. Konsep penelitian mengacu kepada lima tingkatan adopsi yaitu awareness, interest, evaluation, trial dan adoption. Serta lima karakteristik inovasi yaitu realtive advantage compatibility, complexity, trialability, dan observability dari teori Difusi lnovasi.Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan call center di Depkominfo untuk tingkatan adopsi tidak dikenali pada tahap awareness sampai interest dan mulai dikenali pada tahap evaluasi sampai adopsi. Sedangkan untuk kelima karakteristik inovasi, penyelenggaraan call center dimaksud mempunyai kesesuaian dalam masing-masing karakteristik."

"Tesis ini membahas analisis strategi kebijakan bidang telekomunikasi sebagai masukan dalam rangka penyusunan Rencana pembangunan jangka menengah nasional II 2010-2014 bidang komunikasi dan informatika. Lingkup penelitian menitikberatkan pada regulasi dan infrastruktur telekomunikasi nasional. Penelitian ini adalah menggunakan studi literature dari berbagai sumber, seperti presentasi para narasumber ahli dari pemerintah, Undang-undang terkait maupun bahan bacaan lainnya dari buku dan website, dengan menggunakan model analisis dari teori Fred R. Davis tentang perencanaan strategi. Hasil penelitian ini adalah berupa sasaran jangka panjang sebagai program dan kegiatan yang juga memuat target/sasaran setiap tahun maupun analisis strategi dengan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

---

The focus of this research is telecommunication policy for designing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional II 2010-2014 in ICT sector. The scope of this study are regulation and national telecommunication infrastructure. This research use literature study from many sources, such as presentation from regulator, the law which related with this study and also other sources from book, magazine and website, that using analyze model from Fred R. Davis theory about strategy planning. The result of this study is vision and mission of strategy planning for national telecommunication, long term objectives as program and activity which include target/objectives every year from 2010-2014 and also strategy analyze that attend many factors like strengths, weaknesses, opportunity and threats."

"Tesis ini membahas tentang konvergensi regulasi telekomunikasi dan regulasi penyiaran terhadap penyelenggaraan IPTV serta korelasi kajian regulasi layanan IPTV terhadap peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku di Indonesia yang bertujuan adanya kepastian hukum bagi pelaku bisnis dalam menyelenggarakan layanan IPTV, dan bagi konsumen/pelanggan untuk menikmati layanan IPTV secara aman, terlindungi dan berkualitas. Penelitian hukum dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis kaedahkaedah hukum dalam aturan perundang-undangan yang terkait, penelitian eksploratoris dengan mengetahui sejumlah hal yang berkaitan dengan konvergensi IPTV baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, penelitian deskriptif yang memaparkan hasil eksplorasi informasi yang menggambarkan hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian serta mengadakan Focus Group Discussion (FGD) secara bertahap yang melibatkan regulator, pelaku usaha, penyedia teknologi dan pengguna. Dalam penyelenggaraan IPTV di Indonesia harus mematuhi ketentuan Peraturan Menteri KOMINFO No. 30 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV) di Indonesia yang dilakukan tinjauan analisis dari sudut pandang hukum persaingan usaha, hukum perlindungan konsumen, hukum hak cipta dan hukum transaksi elektronik dengan kesimpulan penyelenggara IPTV di Indonesia dapat menyelenggarakan layanan IPTV apabila telah memiliki izin penyelenggaraan Jasa Akses Internet (ISP), Jaringan Tetap Lokal berbasis Packet Switched dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) serta perlu dilakukan revisi terhadap beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri KOMINFO No. 30 tahun 2009 dengan memasukkan unsur-unsur sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Perlindungan Konsumen, UU HAKI, UU Pornografi, UU Perfilman, UU ITE dan Cybercrime.

---

This thesis discusses the convergence of telecommunications regulation and the regulation of broadcasting of the implementation of IPTV and correlation study of the IPTV service regulation laws and regulations related applicable in Indonesia, which aims for legal certainty in the conduct of business IPTV services, and for consumers / customers to enjoy IPTV services are safe, protected and quality. Legal research in this thesis using normative legal research by analyzing the legal rules in laws and regulations related, research eksploratoris by knowing a number of things related to the convergence of IPTV in both national and international environment, descriptive study that describes the results of the exploration information that describes things that are relevant to the research objectives and a Focus Group Discussion (FGD) which involves gradually regulators, business, technology providers and users. In the implementation of IPTV in Indonesia must comply with the provisions of Regulation Minister KOMINFO No. 30 year 2009 about implementation o f IPTV Services (Internet Protocol Television / IPTV) in Indonesia is carried out a review of analysis from the perspective of competition law, consumer protection law, copyright law and the law of electronic transactions with the conclusion IPTV provider in Indonesia may carry IPTV services if the organization has licensed Internet Access Service (ISP), Network-based Local Fixed Packet Switched and Non-Subscription Broadcasting (LPB) and the necessary revisions to certain provisions contained in the Ministerial Regulation No. KOMINFO. 30 in 2009 to include appropriate elements of the provisions contained in the Act on the Prohibition of Unfair Business Competition, Consumer Protection Law, Intellectual Property Law, Law on Pornography, Film Act, ITE and Cybercrime Act."

"Tujuan dari penelitian ini adalah menginvestigasi faktor-faktor apa saja yang memengaruhi adopsi teknologi Hyper-Converged Infrastructure dari organsiasi yang ada di Indonesia. Teknologi ini berupa infrastruktur dengan arsitektur software-centric yang mengintegrasikan sumber komputasi, penyimpanan, jaringan penyimpanan, virtualisasi dan teknologi lain yang dikemas dalam satu box yang didukung oleh satu vendor. Adopsi teknologi ini masih rendah baik di dunia maupun di Indonesia. Penelitian ini mengintegrasikan kerangka kerja Task-Technology Fit TTF , Technology Acceptance Model TAM dan Technology, Organization and Environment TOE . Dari survei berbasis kuesioner didapatkan data valid dari 113 responden pelanggan PT. XYZ . Hasil uji 17 hipotesis menggunakan PLS-SEM terdapat 10 hipotesis yang diterima dan 7 hipotesis yang tidak ditolak. Faktor technology characteristics, task-technology fit dalam TTF memengaruhi perceived ease of use, top management support, technology readiness dalam konteks organisasi memengaruhi perceived ease of use, competitive pressure, vendor support dan perceived ease of use memengaruhi Intention to Use teknologi HCI.

---

The purpose of this study is to investigate the factors that affect the adoption of Hyper Converged Infrastructure technology from organizations in Indonesia. This technology is an infrastructure with software centric architecture that integrates computing, storage, storage, virtualization and other technologies packed in one box supported by one vendor. The adoption of this technology is still low both in the world and in Indonesia. This research integrates the Task Technology Fit TTF , Technology Acceptance Model TAM and Technology, Organization and Environment TOE frameworks. Questionnaire based survey obtained valid data from 113 respondents customers PT. XYZ . Result of test of 17 hypothesis using PLS SEM have 10 hypothesis accepted and 7 hypothesis not accepted. Technology characteristics factor, task technology fit in TTF affect perceived ease of use, top management support, readiness technology in the organizational context affect perceived ease of use, and competitive pressure, vendor support and perceived ease of use affect on Intention to Use Hyper Converged Infrastructure."

"Kajian ini membahas tentang pembaruan kelembagaan dan tata kelola dalam rangka perbaikan pelayanan ICT USO. Kajian ini menggunakan teori IBV (Peng, 2003, 2009) yang diperkaya dengan New Institutional Economic Sosiology (NIES) (Nee, 2003) dan kapabilitas informasi (informational capabilities) (Gigler, 2011). Kajian ini menggunakan pendekatan Multimethodology Pengkayaan Cultural Stream of Analysis Riset Tindakan berbasis SSM diperkaya dengan Social Network Analysis (SNA).Hasil kajian untuk research interst menunjukkan bahwa penelitian ini mampu menyempurnakan konsepsi Peng (2009) yang menempatkan 2 (dua) elemen institusi yaitu institusi formal dan institusi informal dalam strategi. Penyempurnaan dilakukan dengan metode Soft System Metodhology (SSM) dengan penguatan oleh Social Network Analysis (SNA) menghasilkan konstruksi strategi berbasis kelembagaan dengan 4 (empat) elemen institusi yaitu institusi formal, institusi informal, institutional structure, dan capabilities information. Keempat elemen institusi atau empat elemen inti institusi (four core institution) memiliki dinamika yang bersifat fasilitasi (fasilitation), keterkaitan (interrelated), motivasi (motivation), dan pengaturan (govern). Penggunaan pendekatan multimetodologi riset tindakan berbasis SSM dengan Social Networking Analysis (SNA) dapat memperkaya analisis tiga (politik) di tahap 2 (dua), dan tahap 5 (lima) perbandingan dunia nyata dan konseptual. Temuan ini dan perkembangan penggunaan SSM di UI bisa dikatakan sebagai UI School atau mazab UI untuk penggunaan SSM Multimethodology.Hasil kajian untuk problem solving menunjukkan bahwa pengaturan kelembagaan dari tataran makro, meso dan mikro menjadi sangat strategi dalam mengimplementasikan suatu kegiatan ICT USO. State regulation merupakan persoalan mendasar bagi dinamika hubungan antar aktor atau pemangku kegiatan (stakeholder), dan penataan di tingkat hubungan antar struktur pemerintahan (governance structure), serta optimalisasi manfaat kegiatan ICT USO pada tataran yang lebih bawah. Pendekatan kapabilitas informasi dapat memperkuat embededness dalam meningkatkan kapabilitas masyarakat di dalam mengelola potensi dan peluang yang dimiliki masyarakat melalui kegiatan ICT USO. Sebagai hasil kajian riset tindakan, menurut Checkland & Scholes (1990), restrukturisasi kelembagaan ini merupakan experience based knowledge yang dapat dikategorikan sebagai primary thesis dari IBV Strategy dimodifikasi dengan pendekatan tiga tataran kelembagaan (NIES) dan kapabilitas informasi (informational capabilities), yang dapat digunakan sebagai basis pengujian lebih lanjut dari suatu eksplorasi studi saintifik lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh Barton et al (2009), dan Stephens et al (2009) yang kemudian dipertegas oleh Hardjosoekarto (2012).

---

This study discuss about institutional and governance reform in order to improve ICT USO. This study uses the theory of IBV (Peeng, 2003, 2009) are enriched with the New Institutional Economic sociology (NIES) (Nee, 2003) and capability information (Gigler, 2011). This study uses the approach Multimethodology Cultural Enrichment Analysis Stream of SSM-based action research enriched with Social Network Analysis (SNA).Results of the study for research interest show that this research could improve the conception Peng (2009) who put two (2) elements of the institution of formal institutions and informal institutions in the strategy. Improvements made by Soft System Methodology (SSM) with reinforcement by Social Network Analysis (SNA) produces IBV construction with 4 (four) elements, namely the institution of formal institutions, informal institutions, institutional structure, and capabilities information. The four element institutions of or four core institution has dynamics that are facilitation, interrelated, motivation, and govern. The application multimethodology approach of SSM based action research with Social Networking Analysis (SNA) can enrich the analysis of three (political) in phase 2 (two), and stage 5 (five) comparison of real and conceptual world. These findings and developments in the use of SSM can be regarded as a UI School of SSM Multimethodology.Results of the study for problem solving indicate that the institutional arrangements of the level of the macro, meso and micro become very strategic in implementing an ICT USO activities. State regulation is a fundamental problem for the dynamics of the relationship among stakeholders, and the relationship between governance structure, as well as optimizing the benefits of ICT USO activities at the lower level. The capability of information approach can strengthen embededness in improving community capabilities in managing the potential and opportunities of the society through the ICT USO. As the result of the action research study, according to Checkland & Scholes (1990), the institutional restructuring is experience-based knowledge that can be categorized as primary thesis of IBV Strategy modified with three levels of institutional approaches (NIES) and capability information (informational capabilities), which can be used further testing as a basis of an exploration of other scientific studies, as proposed by Barton et al (2009), and Stephens et al (2009) which was then confirmed by Hardjosoekarto (2012)."

"PT Indosat Tbk merupakan perusahaan operator penyedia jasa seluler berbasis GSM yang hingga saat ini masih terus mengembangkan bisnis seluler tersebut dengan baik. Sebagai salah satu operator terbesar di Indonesia kepuasan pelanggan atas kualitas pelayanan adalah sangat penting sehingga banyak kiat yang dilakukan PT Indosat Tbk dalam memenuhi harapan tersebut. Di sisi lain merujuk kepada upaya yang dilakukan PT Indosat Tbk disadari bahwa dalam pengembangan bisnis tersebut mempunyai risiko yang cukup tinggi untuk kelangsungan kinerja perusahaan. Sehubungan dengan itu, PT Indosat Tbk khususnya bidang pemasaran perlu melakukan antisipasi terhadap risiko-risiko yang hendak timbul agar kestabilan perusahaan tetap tenjaga.Dengan menggunakan metode pengendalian dan pengolahan risiko yang tepat, dimaksud adalah pengendalian secara fisik maupun secara keuangan dihaarapkan kendala dari situasi internal maupun eksternal, baik terhadap asset perusahaan maupun kompetitor bisnis dapat diminimalisasikan. Identifikasi dan pengolahan risiko terhadap ragam kegiatan maupun kebijakan yang hendak dilakukan sangatlah penting dilakukan kajian karena dengan melakukan penganalisaan terhadap risiko-risiko dapat menghindari maupun memperkecil tingkat risiko yang ada, sehingga menghasilkan suatu strategi yang tepat dalam meminimalisasikan kerugian yang dapat berdampak pada kestabilan bisnis seluler PT Indosat Tbk.Dari penerapan metode pengendalian dan pengolahan risiko terhadap kerugian pada risiko jenis kegiatan promosi untuk peluncuran produk dengan melakukan strategi pengalihan risiko kepada pihak ketiga (dalam hal ini adalah Pcmsahaan Asuransi), hasil yang didapat diantaranya PT Indosat Tbk dapat menghemat biaya untuk penanggulangan risiko kerugian yang timbul sehingga PT Indosat Tbk tidak dihadapkan kepada kerugian yang lebih besar dalam melakukan kegiatan bisnis seluler berbasis GSM.

---

PT lndosat Tbk is a GSM-based Cellular Service Provider Operator Company that is continuously developing its cellular business. As one of the biggest cellular operators in Indonesia, customer fulfillment is highly significant for PT Indosat Tbk and therefore the company has been doing many means to carry out such expectations. With all the efforts, PT lndosat Tbk realizes there are high point risks for the company's continuity of performance.The company's Marketing Department needs to anticipate all possible risks in order to maintain its stability by using the Right Controlling and Processing Method, which Consists of physical and financial controls in an attempt to internal or external constraints in regards to the company's assets or competing businesses. Identification and processing of risks on various activities or policies that are to be conducted pr implemented are very essential for analysis in order to avoid or minimize the level of risks so as to produce the right strategy in minimizing losses that may have an effect on PT Indosat Tbk's cellular business stability.From the application of controlling methods and risk processing concerning loss on promotion activities for product launching by implementing the risk-transfer strategy to a third party (in this case would be an Insurance Company), has produced results where one of them is the ability of PT lndosat Tbk to cut down on the cost of risk-handling of loss on a bigger scale in conducting its GSM-base cellular business."

"Dilihat dari perkembangan telekomunikasi sampai saat ini, telekomunikasi jelas telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Di Indonesia, layanan telekomunikasi dilayani oleh jaringan yang secara urnum dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu, jaringan PSTN, jaringan bergerak, dan jaringan internet. Masing-masing jenis jaringan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Tantangan yang harus dihadapi adalah penggelaran jaringan baru yang memiliki kelebihan-kelebihan tersebut tanpa mengabaikan kekurangan yang ada. Tantangan tersebut dijawab oleh infrastruktur jaringan baru yang disebut dengan Next Generation Network. NGN menawarkan solusi yang dapat melayani berbagai jenis layanan dengan ukuran yang besar melalui saluran transmisi berkapasitas broadband dan pengiriman informasinya berbasis paket namun memiliki jaminan QoS yang tinggi sehingga transmisi yang efektif dan efisien dapat dicapai. Untuk merealisasikan NGN, migrasi jaringan yang masih menerapkan circuit-switched menjadi jaringan berbasis paket perlu dilakukan. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai langkah-langkah migrasi jaringan PSTN menuju NGN. Pada tahapan migrasi akan dikhususkan pada tahapan penambahan komponen utama NGN - softswitch. Dalam hal ini, jaringan PSTN existing akan diperbaharui menjadi jaringan berbasis paket yang siap menerapkan NGN. Hal ini dilakukan dengan mengganti beberapa switching point dengan softswitch. Data jaringan PSTN existing akan diambil data pada operator PSTN PT. X untuk wilayah II. Dari data tersebut akan dianalisis kesenjangan antara target NGN Telkom dengan data jaringan eksisting berdasarkan kapasits El dan BHCA di Trunk Gateway dan konvergensi internet/telephony. Setelah itu, penulis memberikan rekomendasi langkah-langkah yang harus dilakukan berikutnya untuk mencapai target NGN.

---

User interface on this system are installed on user's handholds. The programming language that is used on creating this user interface is Java 2 Micro Edition (J2ME), which is a development of JA VA programming language that has been adjusted to cope with the resource limitation of handheld. The handheld that were referred here are smart phones that have been equipped with Bluetooth connection. Smart phones are selected as the user interface for this system because its familiarity to users from all ages. VeRAS meets the requirements of pervasive computing generally, which demands minimum user interaction to the system, but maintain its maximum benefit for the user while holds the principal of good user interface. This is proven by the profile feature of the system so that VeRAS accomplish user tasks on specific time, given the user is within the server's Bluetooth area. The simple yet intituitive VeRAS user interface is capable of controlling lamps and TV easily The system performance analysis shows that the system requires around 15 seconds to detect user's present and establishes connection. However, if the whole system has already connected, the system performs in real time manner."