Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut mengenai perikatan yang terjadi dalam proses perpindahan pemain dalam olahraga sepakbola. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan memperhatikan perjanjian yang dibuat oleh para pihak serta peraturan-peraturan yang berlaku di dalam dunia olahraga sepakbola, peraturan FIFA, PSSI, dan peraturan Liga. Disamping itu juga analisis tidak lupa dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku terkait bidang olahraga yaitu Undang-undang Nomor 3 tentang Sistem Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perikatan yang terbentuk dari proses perpindahan pemain merupakan suatu perjanjian campuran, yaitu percampuran antara perjanjian jual beli serta perjanjian persetujuan baru yang mana pengaturannya tidak terdapat dalam Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata.

---

The study was conducted to obtain further description of the engagement that occurs in the moving process of football players. The study was conducted with normative juridical method, namely taking into account the agreement made by the parties and the regulations in world football, FIFA rules, PSSI, and League rules. This study also analyzed Indonesian laws and regulations about sports namely the Law No. 3 of 2005 about The Sports System and the Government Regulation No. 16 of 2007. The results of this study indicate that the agreement formed by the process of moving the player is a combinatie agreement, which is a combination of the purchase agreement and approval of new agreements that are not listed in the regulation of The Civil Code."

"Skripsi ini membahas dua hal utama menggunakan konsep dasar hukum perdata dan hukum ketenagakerjaan. Isu yang akan ditinjau adalah kontrak antara klub sepakbola dengan pemain sepakbola di Indonesia dan klausula peminjaman yang terdapat di dalam kontrak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil penelitian ini adalah: (1) Kontrak antara klub sepakbola dengan pemain sepakbola di Indonesia didasarkan pada pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata. Untuk konteks pinjam meminjam pemain sepakbola, tidak dapat digunakan konsep sewa menyewa yang ada di dalam KUH Perdata, karena manusia bukan objek sewa menyewa di dalam KUH Perdata. (2) Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, hubungan hukum antara pihak klub dengan pemain sepakbola merupakan hubungan perjanjian/pekerjaan jasa tertentu, yang unsur utamanya adalah unsur koordinatif dan unsur keahlian. Untuk konteks pinjam meminjam pemain sepakbola, terdapat konsep yang mirip dengan konteks tersebut dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu konsep alih daya.

---

The thesis reviews two main things using basic concepts of civil law and employment law. Issues that will be reviewed are a contract between a football club and football players in Indonesia together with the loan clause mentioned in the contract. This research is a normative legal research with qualitative analysis on secondary data. The results of this research are: (1) The contract between the football club and the players is based on Article 1320 and Article 1338 Indonesian Civil Code. For the loan agreement, the application couldn't based on the Indonesian Civil Code because human can't be categorized as an object of loan. (2) In the context of employment law, the legal relationship between football club and the players is merely providing professional services towards both parties in which the main elements are coordinative and skills. In the context of football player loan agreement, there is a similar concept in the employment law that is known as the concept of outsourcing."

"Perjanjian perkawinan atau prenuptial agreement adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon mempelai yang akan menikah. Banyaknya angka perceraian yang berujung masalah, khususnya sesuatu yang menjadi akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perkawinan, contohnya adalah timbulnya harta gono-gini dirasakan perlu dibuatnya perjanjian perkawinan. Dengan dibuatnya perjanjian tersebut, maka aturan mengenai harta para pihak diatur dengan jelas di sana, baik mengenai harta bawaan maupun harta yang dihasilkan oleh para pihak selama masa perkawinan. Tentunya prosedur pembuatan perjanjian perkawinan haruslah dengan prosedur yang berlaku seperti perjanjian tersebut harus dibuat pada saat atau sebelum berlangsungnya perkawinan, dibuat dengan akta notaris, dan harus didaftarkan di Lembaga Pencatat Perkawinan. Begitu juga dengan masalah perubahan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung. Perubahan tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada sehingga berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihaknya. Perjanjian perkawinan hendaknya dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait di dalamnya. Penulis dalam penulisan skripsi ini mencoba menganalisa perlindungan hukum terhadap harta benda perkawinnan yang menggunakan perjanjian perkawinan, serta perlindungan hukum terhadap perjanjian perkawinan yang mengalami perubahan.

---

Prenuptial agreement is a written contract between two people who are about to marry that concerns about various financial issues. It covers the control and possession of property and other assets taken into the marriage and later obtained during the marriage either individually or jointly, as well as the couple's future earnings, and how such property or assets will be distributed in the event of divorce or death. These agreements are fairly common if either or both parties have substantial assets, children from a prior marriage, potential inheritances or earn high incomes. The writer of this thesis analyze the impact of law protection on prenuptial agreement against the financial issues in a marriage with prenuptial agreement and how the protection takes place on the prenuptial agreement which has been changed after the marriage. As a result of the recent high number of divorces which ended with problems, pre-nuptial agreement is expected to minimized those problems in advance. However, the procedure on creating the prenuptial agreement has to be made by law which would bound the two parties legally. Furthermore, any changes on the prenuptial agreement after the marriage has also be done by law to make it remain valid legally."

"Perlindungan Data dan Informasi Pribadi merupakan kajian hukum baru hasil evolusi hak asasi manusia yang harus dilindungi, yaitu hak atas privasi terhadap informasi. Pada praktiknya Data dan Informasi Pribadi kerap digunakan dan diolah oleh pihak lain selain orang yang bersangkutan, seperti data nasabah dalam bank, data kesehatan, data penduduk, hingga praktek pemasaran langsung (direct selling) oleh penjual yang membuka peluang berkembangnya industri bank data (database) khusus untuk mengumpulkan informasi konsumen dan memperjualbelikan informasi tersebut. Besarnya keuntungan yang diperoleh serta didukung dengan perkembangan teknologi komunikasi yang mempercepat alur pertukaran informasi dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan oleh pihak lain yang memiliki akses terhadap Data dan Informasi tersebut. Hal ini merupakan ancaman terhadap hak atas privasi seseorang yang seharusnya dihormati, dilindungi dan dijaga kerahasiaannya. Eksistensi konsep kebendaan perdata merupakan teori dan kajian lama yang digunakan untuk melindungi hak seseorang terhadap harta kekayaan miliknya. Skripsi ini akan mengupas teori hukum benda dan status kebendaan perdata Data dan Informasi Pribadi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa Data dan Informasi Pribadi memenuhi syarat sebagai objek hukum benda serta diakuinya konsep kepemilikan yang didukung dengan adanya hak-hak pemilik yang melekat terhadap Data dan Informasi Pribadi walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai benda dalam peraturan perundang-undangan.

---

Personal Data and Information Protection is a new study of law as a result from the evolution of protected human rights, namely the right to privacy of information. In its practice, Personal Data and Information are often used and processed by other parties, other than the person concerned, such as customer data in banks, health data, population data, direct marketing practice by sellers that open opportunities for the development of the data bank industry specified to collect and trade consumer information. The amount of profits obtained, supported by the development of communication technology that accelerates the flow of information exchange can open opportunities for misuse by other parties who have access to the Data and Information. This situation is a threat to the right of privacy in which should be respected, protected and kept private. The existence of the property concept is an old theory and study that is used to protect one`s rights to his property. This research will discuss the theory of property law and the property based approach of Personal Data and Information in Indonesia. The method used in this research is a normative legal approach. The results of this study state that Personal Data and Information qualifies as objects of property law and recognizes the concept of ownership which is supported by the existence of inherent rights to Personal Data and Information though it is not explicitly stated as an object in statutory regulations."

"Bagi warga negara yang tunduk pada hukum waris perdata barat, penggugat memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana dalam ketentuan hukum waris perdata barat. Hibah yang dilakukan oleh pewaris pada saat masih hidup menimbulkan permasalahan karena salah satu ahli waris merasa belum mendapatkan hak warisnya sehingga ahli waris tersebut menggugat ke Pengadilan. Hakim memutuskan untuk menolak gugatan, bahkan dalam tingkat Banding maupun Kasasi. Putusan hakim ini menimbulkan pertanyaan mengapa seseorang yang tunduk pada hukum waris perdata barat tidak berhak mendapatkan hak warisnya sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitan yuridis-normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis serta jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder sedangkan untuk teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memberikan saran untuk umum dan khususnya untuk praktisi hukum.

---

For citizen are subject to The Civil Code, The plaintiff having right to get the estate of inheritance as in the legal heirs civil Code. Grant made by an heir at while still alive has created problems because one of the heirs are not yet earned the right heirs and the heirs of suing to court. A judge to refuse a lawsuit, even in of appeals and Kasasi. Judicial decisions that raises the question why someone who subject to the Civil Law have no right to earned the right heirs were in line with the regulation. This research using yuridis-normatif methods and the nature of the research is descriptive analytical as well as the type of data used is the type of secondary data, the technique of collection is a study literature and study documents. The result of the writing of the thesis is intended to provide advice to the public and particularly to a practitioner of law."

"Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan berakibat anaknya tidak mempunyai hubungan perdata terhadap ayah biologisnya. Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengubah hubungan keperdataan anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Skripsi ini membahas mengenai efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kepentingan anak luar kawin, serta akibat dari putusan itu dalam hal terjadinya pewarisan khususnya anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ditemukan banyak kelemahan dalam putusan ini yang malah menambah masalah baru karena setelah putusan dikeluarkan pemerintah tidak segera membentuk undang-undang yang dapat memperbaharui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dinyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

---

Based on Act No. 1 of 1974 on Marriage, children from the unrecorded marriage has no civil relationship to the biological father. Existence of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 has changed the civil relationship between illegitimate child to their biological father. This Thesis discuss regarding the effectiveness of the Constitutional Court's decision on the illegitimate child?s standing, and the consequences of their inheritance rights. This research using the normative juridicial method and outlined descriptively.

As the result, many flaws in this decision was found, or even add new problems because government was not immediately establish new laws that can renew the Act No. 1 of 1974 on Marriage as already stated that Article 43 paragraph (1) has no binding legal force because it conflicts with the Constitution of the Republic of Indonesia, 1945."

"Setiap manusia pasti mempunyai keinginan untuk melangsungkan perkawinan, yang bersifat kekal, satu kali untuk selamanya. Namun mempertahankan perkawinan yang menyatukan dua pribadi berbeda dengan kepentingan yang berbeda pula itu sulit sehingga pada akhirnya banyak perkawinan berakhir dengan perceraian. Perceraian sendiri seringkali malah menimbulkan masalah baru yang akhirnya menyebabkan banyak pihak berinisiatif untuk membuat Perjanjian untuk mencegah masalah tersebut yaitu Perjanjian Akibat Perceraian. Seperti pada kasus Tuan A ? Nyonya B dan Tuan X ? Nyonya Y yang mengikat diri dalam Perjanjian Akibat Perceraian. Akan tetapi, baik dalam KUHPerdata maupun UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum ditemukan ketentuan yang mengatur secara jelas dan spesifik mengenai Perjanjian Akibat Perceraian secara satu kesatuan. Sehingga dasar hukum dari berlakunya Perjanjian Akibat Perceraian ini harus dilihat dari dua sisi, sisi materilnya yaitu pasal 41 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sisi formilnya yaitu pasal 1320 KUHPerdata. Isi dari Perjanjian Akibat Perceraian ini pun harus tetap mengikuti ketentuan dalam KUHPerdata dan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

Every human being must have desire to create an everlasting marriage, once and for all. But the retained the marriage uniting two different people with different interests si hard so that in the end a a lot of marriages ended in divorce. Divorce itself even cause problems that eventually led to the many people who take the initiative to make arrangements to prevent those problems, namely The Agreement Due to A Divorce. As in the case of Mr. A ? Mrs. B and Mr. X ? Mrs. Y which is binding themselves in the agreement due to a Divorce. However, both in The Code of Civil Law as well as Act No.1 of 1974 about Marriage is not found the provisions that regularry clearly and specially about The Agreement Due To A Divorce in one unit. So the legal basis of the enactment of The Agreement Due To A Divorce should be viewed from two sides, the material side based on Article 41 of Act. No.1 of 1974 about Mariage and The Formyl based on Article 1320 of The Code of Civil Law. The content of The Agreement Due to A Divorce must still follow the provisions in The Code of Civil Law and Act No.1 of 1974 about Marriage."

"Dalam praktek kerap terjadi bahwa suatu PKWT telah memenuhi syarat sah perjanjian secara perdata juga telah melalui mekanisme pencatatan di Suku Dinas Ketenagakerjaan yang membawa serta implikasi telah dilakukan pemeriksaan materi muatan perjanjian kerja, namun demikian pasal-pasal tentang utamanya hak pekerja/buruh masih tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini membahas tentang perjanjian kerja waktu tertentu PT.X ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian dan kaitannya dengan Hukum Ketenagakerjaan tentang hak-hak pekerja/buruh kontrak yang diatur dalam perjanjian kerja waktu tertentu tersebut. Selanjutnya dibahas contract adjustment sebagai penyelesaian permasalahan tersebut.

---

Nowadays it often occur that the temporary work agreement has fulfilled the legal condition of the agreement and has been through the registration process in Ministry of Labor and Transmigration Local Office which means the contents of the work agreement has been verified, but the articles especially about the rights of the worker are not suitable with the valid regulation. The focus of this thesis is the temporary appointment work agreement in PT.X based on Indonesian Civil Code about legal condition of the agreement and Labor Law about the rights of worker under that temporary appointment work agreement. Furthermore contract adjustment as the solution of this problem will be discussed."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang keabsahan perjanjian kerja PT X dan penerapan jenis perjanjian kerja yang digunakan oleh PT X terhadap pekerja/buruhnya yang bekerja sebagai arsitek. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian kerja PT X telah memenuhi syarat sahnya perjanjian namun belum tepat dalam menggunakan jenis perjanjian kerja. Hal ini terjadi karena pekerjaan arsitek tidak termasuk dalam jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk menggunakan PKWT, tidak lengkapnya identitas perusahaan dan pekerja/buruh, adanya masa percobaan dan PKWT yang belum dicatatkan. Akibatnya, perjanjian kerja PT X demi hukum berubah menjadi PKWTT.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the validity of the work agreement in PT X and the implementation of the work agreement that is used by PT X against its labor who work as an architect. This thesis uses normative juridical research. According to the result of the research, work agreement in PT X has fulfilled the requirements of the validity of the contract but has not used appropriately on the type of the work agreement. This happened because architect work is not included in the type of the work which is allowed to use fixed term work agreement, the incompleteness of the identity of the company and the labor, the presence of the probation, and fixed term work agreement which has not registered. Consequently, fixed term work agreement in PT X legally change to non fixed term agreement."

"Skripsi ini membahas mengenai kasus pembagian waris yang terjadi dalam keluarga masyarakat keturunan Tionghoa, yang dalam kasus ini harta warisan tersebut telah diatasnamakan hanya kepada anak laki-laki, sedangkan dalam hal ini pewaris juga memiliki anak perempuan. Anak perempuan dalam kasus ini memperjuangkan hak-haknya dengan mengajukan gugatan sampai dengan pengajuan permohonan pada tingkat Kasasi. Dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim dalam putusan menyatakan bahwa obyek perkara bukanlah suatu boedel warisan. Setelah diteliti, penulis berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang erat kaitannya dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah obyek perkara merupakan suatu boedel warisan yang menjadi hak masing-masing ahli waris, baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan.

---

This thesis discusses a case regarding the dispute of inheritance in the Chinese ethnic Family, which in this case has been wholly stated on behalf of the Male Inheritor, whereas in this case the heir also has a Female Inheritor. The Female Inheritor fights for her rights by filing a lawsuit up to the level of Cassation. Without considering the legal facts revealed in court, the judges in the court decision states that the object is not an inheritance. However after researching extensively, the author rsquo s opinion that the decision made by the court is against the Indonesian Civil Code. This research is a normative research that uses secondary data retrieved from literature as a source of information. The results of this study states that the object is an inheritance are the rights of each Inheritor, both Male Inheritor or Female Inheritor."