Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelayaran Rakyat merupakan salah satu pelayaran tradisional yang bertugas sebagai angkutan distribusi muatan kebutuhan warga Indonesia. Pelayaran Rakyat spesialis mengantarkan muatan melewati jalur sungai dan menuju pulau ? pulau kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manajemen risiko pelayaran rakyat pada sektor alur untuk meningkatkan tingkat keselamatan pelayaran rakyat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, pengumpulan data, dan penyebaran kuisioner yang selanjutnya di analisa menggunakan analisa kualitatif risiko. Hasil dari penelitian ini adalah adanya 3 risiko dengan level high yaitu kurangnya komunikasi antara nahkoda dan ahli, kapal mengalami kerusakan tidak terduga, dan kapal tidak melakukan peremajaan.

---

ABSTRACTPelayaran Rakyat is one kind of Indonesia traditional shipping that has been shipping the needs of Indonesian. Pelayaran rakyat specialist deliver cargo passing through the river path and headed for the island - a small island. This study aims to identify risk management of routes to improve the safety level of Pelayaran rakyat. The method used in this study were interviews, data collection, and questionnaires were subsequently analyzed using Qualitative Risk Analysis. Results from this study is there are three of high risk that is the lack of communication between captain and ship mechanic, unexpected vessel suffered damage, and the ship is not rejuvenation.;"

"This paper studies the condition of domestic shipping transport in Indonesia. From the view point of participating in maritime transportation policy, the different systems, functions, and targets of cabotage act have been analyzed. The innumerable factors affecting the Indonesian cabotage act which has had great impact on the regional economic growth has been studies and current methods and policies are being examined. Finally, the research paper evaluates the Indonesian Cabotage Act which is part of the transport policy and it's on economic growth are summarized"

"Industri pelayaran merupakan salah satu industri yang sedang berkembang cukup pesat saat ini. Dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, kebutuhan akan transportasi laut semakin tidak terbantahkan.. Di samping itu, regulasi semakin membuat berkembangnya industri pelayaran Indonesia khususnya industri pelayaran nasional yang ditandai dengan peningkatan pangsa pasar angkutan laut dalam negeri yang diangkut oleh perusahaan angkutan laut nasional. Kondisi tersebut membuat PT Timah, Tbk. selaku produsen timah di Indonesia berencana untuk mendirikan usaha pelayaran (shipping line) di Pulau Bangka sebagai bentuk diversifikasi usaha. Upaya pendirian usaha pelayaran (shipping line) memiliki nilai investasi yang cukup tinggi dan membutuhkan studi kelayakan untuk menilai kelayakan investasi. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kelayakan investasi usaha pelayaran (shipping line) dalam tiga aspek, yaitu aspek pasar, aspek operasional, dan aspek finansial. Hasil dari penelitian ini meyatakan bahwa usaha layak untuk didirikan dengan nilai NPV mencapai Rp 95.907.390.179 dengan IRR 16,70% dan payback period delapan tahun dua bulan.

---

Shipping industry is one of developing industry nowadays. With the fact that Indonesia is the largest archipelago in the world, the demand for marine transportation is getting inevitable. In addition, regulation makes shipping industry growing over time especially for domestic shipping industry since they are getting larger market share. Based on those conditions, PT Timah, Tbk. as tin producer is planning to establish a shipping company in Bangka Island as a diversification effort. Those plan has high investment value and need a feasibility study to analyze the investment's feasibility. This study including feasibility analysis on market aspect, operational aspect, and financial aspect. The output of this study concluded that the shipping company is feasible to establish with value of NPV Rp 95.907.390.179, IRR 16.70%, and eight years two months in payback period."

"ABSTRAKHubungan antara Kesultanan BUTON dengan VOC/Belanda sudah berlangsung lama. Bentuk hubungan itu dimulai dari persekutuan sampai dengan kolonialisme. Dalam periode yang panjang antara awal abad ke-17 sampai awal abad ke-20 telah memperlihatkan eksistensi dan kedaulatan Sultan Buton. Kontrak 1906yang ditandatangani Sultan Asyikin dengan Residen Brugman merupakan akhir dari tegaknya kedaulatan Buton. Oleh karena sejak itu kesultanan Buton telah masuk ke dalam wilayah kekuasaan pemerintah Kolonial Hindia-Belanda.Dilihat dari perspektif sejarah Buton, kontrak 1906 merupakan peristiwa kontroversial karena dilatarbelakangi oleh perselisihan di kalangan elite kerajaan. Sultan Asyikin dianggap telah "menjual" kedaulatan Buton kepada Belanda. Karena itulah ia diberi julukan sebagai "Sultan Motekena" atau "Sultan yang menandatangani". Perkembangan sesudah kontrak 1906 memperlihatkan gejala semakin kuatnya pengaruh politik dan ekonomi kolonial ke dalam Kerajaan dan masyarakat Buton. Pemerintah kolonial Belanda melakukan penyederhanaan jumlah aparatur tradisional kerajaan, pemberian gaji kepada mereka dan memperkenalkan pajak kepada rakyat. Perkembangan ini mengakibatkan perlawanan rakyat Buton terhadap kekuasaan Kolonial Belanda seperti yang terjadi di Waruruma 1911, dan Pasar Wajo 1916."

"ABSTRAKPelayaran rakyat, saat ini mulai kalah saing dengan kapal modern, salah satunyadari segi muatan kapal. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan analisis komoditaspotensial dan risiko untuk menjamin muatan kapal pelayaran rakyat. Tujuannyaadalah untuk mengetahui komoditas potensial yang dapat diangkut oleh kapalpelayaran rakyat sehingga muatannya tidak kosong dan analisis risiko untukmenjamin keselamatan pengangkutan komoditas kapal pelayaran rakyat agarperforma pelayaran rakyat meningkat. Penelitian ini menggunakan penyebarankuisioner dan wawancara. Hasil yang diperoleh bahwa komoditas potensial yangdapat dibawa adalah beras, karet, kelapa, lada, kopi, tebu, kakao dan jagung.Terdapat 4 peristiwa risiko dominan dalam pengangkutan komoditas pelayaranrakyat.

---

ABSTRACTPelayaran Rakyat, starts to lose competitiveness with modern ships, for exampleis their commodities. Based on that, Pelayaran Rakyat needs potentialcommodities and risk analysis to ensure commodities of Pelayaran Rakyat. Thegoal is to determine the potential commodities that can be transported byPelayaran Rakyat so the ship is not empty and risk analysis to ensure the safety ofPelayaran Rakyat. This research uses questionnaires and interviews. The result isthe potential commodities are rice, rubber, coconut, pepper, coffee ,sugar cane,cocoa and corn. There are four dominant risk events in the transport ofcommodities of Pelayaran Rakyat."

"Artikel ini membahas mengenai aktivitas bongkar muatan kayu oleh pelayaran rakyat pada tahun 1970-2000-an. Pelayaran rakyat merupakan armada pelayaran tradisional yang sudah ada di Pelabuhan Sunda Kelapa sejak awal berdiri. Pada tahun 1970-1980, pelayaran rakyat sebagai angkutan laut mengalami perkembangan dalam hal motorisasi dengan didukung oleh adanya peningkatan fasilitas di Pelabuhan Sunda Kelapa. Hal tersebut disebabkan oleh adanya program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Pelabuhan Sunda Kelapa pada masa ini dikenal sebagai pelabuhan kayu akibat banyaknya muatan kayu dibanding muatan lain. Namun, kebijakan mengenai penertiban kayu pada tahun 1990, program pembangunan pusat perkayuan, dan persaingan dengan pelayaran lokal akibat adanya kebijakan kompetisi bebas pada bidang pelayaran menjadi penyebab utama terjadinya penurunan aktivitas bongkar muatan kayu pada pelayaran rakyat. Penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah dengan pengumpulan data berupa majalah, surat kabar, wawancara, p beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan peraturan pelayaran dan pengangkutan kayu, buku, dan jurnal dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Pelayaran Rakyat Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Pelayaran Rakyat Sunda Kelapa, dan secara daring.

---

This article discusses the activities of unloading logs by people's shipping in 1970-2000s. People's shipping is a traditional shipping fleet that has existed at the Port of Sunda Kelapa since its inception. In 1970-1980, people's shipping as sea transportation experienced developments in terms of motorization supported by increased facilities at the Port of Sunda Kelapa. This was caused by the existence of a development program carried out by the New Order government. At this time, the Port of Sunda Kelapa was known as a timber port due to the large number of logs compared to other cargoes. However, the policy regarding controlling timber in 1990, the program for building a timber center, and competition with local shipping due to the policy of free competition in the shipping sector were the main causes for the decline in unloading logs activities in people’s shipping The writing of this article uses the historical method by collecting data in the form of magazines, newspapers, interviews, several laws and regulations related to shipping regulations and timber transportation, books, and journals from the National Library of the Republic of Indonesia, the Executive Board of the Indonesian People's Shipping Center, the Executive Board of the Sunda Kelapa People's Shipping Branch, and through online resources."

"Pelayanan publik di Indonesia termasuk pelayanan BUMN oleh sebagian masyarakat dirasakan masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan (gap) yang masih sangat lebar antara kwalitas pelayanan yang diharapkan oleh pengguna jasa dengan kwalitas pelayanan yang disediakan oleh penyedia jasa pelayanan. Perbedaan antara kwalitas pelayanan yang diharapkan dengan yang dirasakan oleh pengguna jasa tersebut dapat berasal anatara lain dari kurangnya kemampuan penyedia jasa untuk memaharni harapan para pemakai jasa, kurangnya standar pelayanan, lemahnya kemampuan petugas pelayanan dan kurang berhasilnya komunikasi antara penyedia jasa dan pengguna jasa.Agar kesenjangan kwalitas pelayanan antara kwalitas yang diharapkan dengan yang dirasakan semakin kecil maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan kwalitas pelayan baik ditingkat manajemen, pelaksana maupun peralatan kerja yang diguanakan untuk memberi pelayanan. Pemahaman yang baik tentang pelanggan khususnya mengenai harapan-harapannya akan sangat membantu penyedia jasa pelayanan dalam meningkatkan kwalitas pelayanan. Bagaimana dengan kwalitas pelayanan jasa angkutan penumpang kapal laut yang diselenggarakan oleh PT Pelni ?. sejauh mana kesenjangan kwalitas pelayanan antara yang tersedia dengan yang dirasakan oleh pengguna jasa ?. untuk menganalisis kesenjangan kwalitas pelayanan ini dapat menggunakan analisa kesenjangan (gap analisys) yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeuithmal dan Berry yang disertai dengan rnélakukan penelitian baik terhadap penyedia jasa pelayanan maupun pemakai jasa pelayanan, maka penilaian terhadap kwalitas pelayanan dapat dilakukan lebih komprehensip.Metoda penelitian yang digunakan adalah dengan cara memberikan kuessioner yang berkaitan dengan dimensi pelayanan kepada pengguna jasa angkutan penumpang kapal lut dan karyawan PT Pelni melalui wawancara yang dilanjutkan dengan pengamatan lapangan terutama yang menyangkut fasilitas pelayanan. Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan jasa angkutan penumpang kapal laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang diselenggarkan PT Pelni cukup baik dan kesenjangan kwalitas pelayan relative kecil. Namun masih ada beberapa keluhan pemakai jasa yang masih menonjol antara lain pelayanan untuk memperoleh ticket dan kenyamanan mang tunggu sebelum pemberangkatan serta kenyamanan di atas kapal. Untuk itu hal-hal yang demikian akan lebih mendapat perhatian manajemen PT Pelni.

---

Public services in Indonesia which include that of State- Owned Enterprises are stil far from meeting the expectations of many people. This shows that there is a big gap between the expected service quality and the available service quality. The difference between the service quality expected and received by the service users may result tram the incapability af the service providers to understand the service users' expectations. low service standard, weak work force, and lack of communication between the service providers and the users.

To minimize the gap between them, it is necessary to make serious efforts to improve the service quality both at management and operational levels. and equipment used for service provision. Better understanding of customers particularly their expectations will be of great help lor the service providers in improving the service quality. ln connection with the service quality questions such as: how is the service quality provided by PELNI ltd., one of the State- Owned Enterprises dealing with sea tra nsporlation services. like? How big is the gap between the available service quality and the one felt by the service users? To analyse these the writer uses service theory approach especially to the gap and to the service quality developed by parasuraman, zeithmal and Berry. To obtain truer picture of the gap and service quality the research has been conducted that covers 5 service dimension, i.e., tangible. realibility, responsiveness. assurance and empathy both to PELNI ltd as the service provider and to the passangers as service users.

The method ot the research used is through distributing questionnaires related with service dimension to the management of PELNI ltd and to the operational staff who are directly involved in the day -to-day service provision. To complete the data and to get additional information, interview proceeded by field observation especially in relation with service dimension has been conducted as well. The results ot the research show that the services provided by PELNI ltd. are relatively good and the gap is relatively small. However. partially several distinctive complaints from service users were found. Among other things are things like licketting service and waiting room comfort prior to departure and comfort on board. To improve the service quality such matters need to be paid attention to either by PELNI ltd. management and operational staff who are at the forefront in service provision."

"Persetujuan Paris Agreement UNFCCC mengatur mengenai kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) yang harus dilakukan oleh setiap negara. International Maritime Organization (IMO) mengeluarkan “initial strategy on reduction of GHG emissions from ships” untuk mengurangi emisi sektor pelayaran. Untuk mewujudkan komitmen target yang Indonesia yang dibuat sesuai dengan Nationally Determined Contribution (NDC), pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk bisa memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia pada tahun 2030. Maka permasalahan yang diteliti mengenai Bagaimana penerapan kebijakan dan peraturan pemerintah dapat memenuhi target NDC Indonesia sesuai dengan ketentuan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Dan Bagaimana kebijakan dekarbonisasi dalam industri pelayaran sesuai dengan NDC Indonesia dan ketetapan oleh International Maritime Organization (IMO). Penelitian ini adalah jenis penelitian doktrinal, yang data digunakan adalah data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan narasumber informan dan jenis-jenis bahan hukum lainnya, pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan. Untuk mewujudkan komitmen NDC Indonesia dalam penurunan emisi, pemerintah telah mengeluarkan roadmap atau peta jalan yang menggambarkan langkah-langkah, tahapan program, aktivitas, penanggung jawab, strategi pelaksanaan yang jelas dan rencana aksi mitigasi. Pemerintah telah membuat aksi mitigasi untuk sektor pelayaran yaitu implementasi onshore power supply (OPS), penggunaan bahan bakar low sulfur dan bahan bakar non karbon. Maka dalam kesimpulan penelitian ini bahwa pemerintah mengeluarkan roadmap atau peta jalan yang menggambarkan langkah-langkah, tahapan program, aktivitas, penanggung jawab, dan strategi pelaksanaan yang jelas dan aksi mitigasi yang dibuat seperti OPS yang sudah berjalan dengan baik dan bahan bakar non karbon masih berjalan. Aksi mitigasi ini efektif dalam penurunan emisi karbon.

---

The UNFCCC Paris Agreement regulates the nationally determined contribution (NDC) that each country must make. The International Maritime Organization (IMO) has issued an "initial strategy on reduction of greenhouse gas emissions from ships" to reduce emissions in the shipping sector. In order to realize Indonesia’s target commitments made in accordance with the Nationally Determined Contribution (NDC), the government has issued a range of regulations and policies to be able to meet the nationally determined contribution target of Indonesia by 2030. Then the question is how the implementation of government policies and regulations can meet the goals of NDC Indonesia in accordance with the provisions of the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. And how the decarbonization policy in the shipping industry is in line with the NDC Indonesia and the provisions of the International Maritime Organization (IMO). This research is a type of doctrinal research; the data used is secondary data supported by interviews with informant sources and other types of legal materials. Data collection is carried out by conducting library studies. To realize NDC Indonesia’s commitment to emissions reduction, the government has issued a roadmap that outlines measures, program phases, activities, accountability, clear implementation strategies, and mitigation action plans. The government has taken mitigation measures for the shipping sector, including the implementation of onshore power supply (OPS), the use of low sulfur fuels, and non-carbon fuels. So in the conclusion of this study, the government issued a roadmap describing the steps, program phases, activities, accountabilities, and clear implementation strategies and mitigation actions made such as the OPS already running and non-carbon fuels still running. This mitigation action is effective in reducing the carbon emissions of the maritime transport sector."

"ABSTRAKRevitalisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Sebagai Upaya Terwujudnya Negara Maritim Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Hukum Positif di Indonesia), Dosen Pembimbing: Prof. Melda Kamil Ariadno, SH., LL.M., Ph.D. Penulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengetahui dan menganalisa masalah strategis terkait materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan menganalisa dan mengkaji serta menemukan alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah strategis terkait materi muatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif (normative legal research) dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach). Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analisys) yaitu dengan mencermati substansi perundang-undangan dan berbagai doktrin, teori-teori Hukum dan melakukan interpretasi secara gramatikal, ekstensif dan analogi terhadap doktrin dan teori tersebut dalam mengkaji substansi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan diketahui bahwa UU Pelayaran menggabungkan 5 (lima) aspek yaitu kepelabuhanan, navigasi, hipotek atas kapal, keamanan dan keselamatan, dan pelayaran menjadi satu undangundang. Terkait dengan hal itu, terdapat berbagai permasalahan strategis terkait materi muatan UU Pelayaran, diantaranya yaitu inkonsistensi Pengaturan Kegiatan Pengusahaan di Pelabuhan, inkonsistensi Penerapan Asas Cabotage (dispensasi penggunaan kapal asing untuk kegiatan angkutan laut dalam negeri dan divestasi kepemilikan saham milik asing lebih dari 50% (lima puluh persen pada perusahaan pelayaran nasional), ketentuan penandatanganan perjanjian kerja laut multitafsir, belum terbentuknya badan penjagaan laut dan pantai (Sea and Coast Guard), lembaga pembiayaan atau perbankan asing tidak bersedia membiayai pengadaan kapal di indonesia, bertentangan dengan prinsip otonomi daerah, dan belum terbentuknya peraturan pelaksanaan UU Pelayaran. Adapun alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah strategis terkait materi muatan UU Pelayaran yaitu dengan melakukan perubahan UU Pelayaran, baik secara keseluruhan maupun secara parsial, yaitu dengan cara Uji Materiil (Judicial Review) UU Pelayaran.Selanjutnya yaitu saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan hasil pembahasan dan kesimpulan adalah Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pelaksanaan dari UU Pelayaran, melakukan perubahan terhadap UU Pelayaran, dan selaku pembuat kebijakan (policy maker) khususnya dalam membuat kebijakan yang terkait dengan pelayaran lebih berpihak kepada pelaut dan perusahaan pelayaran nasional, serta tidak terpengaruh pada kepentingankepentingan di luar hukum seperti politik, ideologi, kepentingan golongan dan seterusnya.

---

ABSTRACT

Revitalization of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping In An Attempt to Create The Country of Indonesian Maritime (Juridical Study Concerning Positive Law in Indonesia). Promotor : Prof. Melda Kamil Ariadno, SH., LL.M., Ph.D. This research is intended to describe and analyze the provision under Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping as mentioned above. It is also intended to understand and analyze strategic problems regarding Act No. 17 Year 2008.

Furthermore it is also intended to analyze, review, and find an alternative solution which can eventually be used to sort out strategic problems regarding the provision or content of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping.

The research method used in this research is normative legal research by using policy oriented approach and value oriented approach. The method of data analysis used in this research is based on content analysis. It is conducted by examining the content of a number of legal rules, doctrines, legal theories. It is also conducted by doing gramatical and extensive interpretation as well as analogy concerning doctrines and theories as mentioned above in reviewing the content of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping. According to the research, Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping combines 5 aspects, namely port, navigation, mortgage on ships, safety, security, and shipping under single governing body of law. In that regard, there are a number of strategic problems regarding the content of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping. Among those examples are inconsistency concerning the rules of the activities of enterprise in port, inconsistency concerning the implementation of the principle of cabotage (dispensation on the usage of foreign ships for domestic shipping and divestment of foreign share ownership more than 50% (fifty percent on domestic shipping enterprise), multiple interpretations concerning the provision on the signature of work agreement, sea and cost guard have not been established, fund institution and foreign banks are not willing to fund ship procurement in Indonesia. Furthermore, the violation of the principle of regional autonomy, and the subsequent rules of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping has also not been issued. The alternative solution to resolve the issue concerning the strategic problems on the content of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping is by doing judicial review, either partially or entirely, on the content of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping.

My conclusion and recommendation of this research is that the government needs to issue the subsequent rules of Act No. 17 Year 2008 Concerning Shipping and as a policy maker, especially in the field of maritime and shipping matters, the government needs to be concerned more about sailors and national shipping enterprise. They are not supposed to be affected by political, ideological, and other non legal interests."