Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pemutusan perjanjian Build, Operate and Transferyang dalam praktiknya dalam kasus Putusan No. 600 K/PDT/2018 dimungkinkanadanya penyampingan terhadap Pasal 1266 KUHPerdata mengenai tidakdiperlukannya putusan pengadilan dalam pemutusan perjanjian. Dalam penelitianini adanya penyampingan pasal yang diperbolehkan dalam Putusan TingkatPengadilan Negeri dengan alasan para pihak sepakat bahwa apabila terjadiperbuatan lalai dalam melakukan pemenuhan prestasi oleh pihak kedua dalam masapembangunan fisik bangunan setelah lewatnya waktu dalam perjanjian maka pihakkedua dinyatakan wanprestasi, dan oleh karena alasan tersebut serta kesepakatandalam perjanjian dilakukannya penyampingan Pasal 1266 KUHPerdata pihakpertama berhak memutus perjanjian ini secara sepihak, para pihak juga setujubahwa pemutusan tersebut tidak memerlukan putusan pengadilan. Dalam hal ini,hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Penggugat terbukti melakukanwanprestasi. Dengan demikian, pemutusan perjanjian secara sepihak yangdilakukan oleh pihak pertama disahkan. Namun pada tingkat Pengadilan TingkatTinggi adanya perbedaan pendapat bahwa penyampingan pasal 1266 KUHPerdatatersebut tidak dapat dilakukan dan pemutusan perjanjian secara sepihak tidak dapatdilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen putusan dan bahankepustakaan dan digunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa penyampingan Pasal 1266 KUHPerdata dapat dilakukan apabila kedua belahpihak sepakat adanya penyampingan dengan tidak diperlukannya putusanpengadilan asalkan wanprestasinya terpenuhi. Bagi para hakim mungkin dapatmempertimbangkan lebih dalam mengenai adanya perbuatan wanprestasi atautidak

---

This thesis will discuss the termination of agreement in Build, Operate and Transfer agreement model which is practiced in the case of Decision No. 600 K / PDT / 2018 where it is possible to waive Article 1266 of the Civil Code regarding the absence of court decisions in terminating the agreement. This research shows an article that is allowed in the District Court Decision, on the grounds that the party involved agrees that in an event of negligence in fulfilling performance of an agreement by the second party in a physical construction period of a building after the lapse of time in the agreement then the second party is deemed default, and for that reason as well as the agreement in the agreement on the attachment of Article 1266 of the Civil Code, the first party has the right to terminate this agreement unilaterally, parties also agrees that the termination/severance does not require a court decision. In this case, the District Court judge stated that the Plaintiff was proven to have default, therefore, the unilateral termination of the agreement made by the first party is approved. However, High Court does not agree, deeming that putting aside Article 1266 of the Civil Code and the unilateral termination of the agreement cannot be carried out. This research was conducted with the study of decision documents and library materials and use descriptive analysis. The results of this thesis indicate that the waiver of Article 1266 of the Civil Code can be done if both parties agree to the waiver with the need for a court verdict as long as the default is fulfilled. Judges may consider more deeply whether there is a default or not."

"Sistem dan fasilitas Penyediaan Air Bersih merupakan salah satu bentuk/kategori infrastruktur milik publik/umum yang diperlukan sebagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi manusia. Oleh karenanya salah satu kebijakan pemerintah daerah di dalam meningkatkan mutu pelayanan kebutuhan air bersih adalah dengan menambah pembangunan infrastruktur air bersih baru, yaitu dengan melibatkan peran pihak swasta, melalui pola kerjasama. Kendala lain yang dihadapi, yaitu biaya investasi (cost) yang dikeluarkan masih belum dapat berimbang dengan revenue hasil pendapatan air bersih, karena mengingat fungsi pemerintah dalam jasa pelayanan terhadap masyarakat yaitu pelayanan untuk sosial dan pelayanan untuk jasa komersial.Untuk itu diperlukan adanya pengkajian tentang kelayakan suatu proyek investasi pengembangan penyediaan air bersih guna mendapatkan pola kelembagaan kerjasama yang optimum. Dimana Pola Kerjasama Build Operate Transfer (BOT) adalah salah satu alternatifnya. Oleh karenanya, tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan model pola kelembagaan Build Operate Transfer (BOT) yang dapat meningkatkan kelayakan suatu investasi pengembangan penyediaan air bersih.Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan alternatif model pola kelembagaan BOT yang optimum maka digunakan 3 (tiga) macam metode analisis yaitu anal isis AI-IP (untuk melihat faktor yang paling berpengaruh pada pola kelembagaan), analisis deskriptif (untuk mencari tingkat pengaruh variabel kelembagaan terhadap peningkatan kualitas pelayanan), dan terakhir adalah analisis sensitivitas (dengan mensimulasi NPV I Net Present Value dengan simulasi Monte Carlo yang bertujuan untuk mencari NPV paling tinggi).Setelah ketiga metode tersebut dilakukan, maka hasil penelitian yang diperoleh adalah terpilihnya model pola JV-BOT sebagai model pola kelembagaan kerjasama BOT yang optimum dengan masa konsesi 20 tahun (dilihat dari adanya peningkatan nilai NPV sebesar 113.46 % terhadap pola kelembagaan eksisting dengan lama konsesi yang sama). Sedangkan pihak yang terlibat adalah Pihak pemegang konsesi (operator), Supplier selaku investor equity dan PDAM 1 Pemkot."

"Konsep Build, Operate And Transfer (BOT) berkembang menjadi suatu sistem, merupakan suatu konsep yang memiliki beberapa keuntungan tertentu dalam proyek pembangunan gedung perkantoran. Salah satu keuntungan dari penerapan sistem ini adalah sebagai jalan keluar bagi kesulitan pendanaan bagi pemilik proyek dengan mengikutsertakan pihak pengembang sebagai penyandang dana, tanpa pemilik proyek harus kehilangan hak miliknya atas proyek atau bangunan yang dibangun. Dalam Perjanjian BOT ini pihak pengembang diberi hak pengelolaan untuk membangun, menguasai, menggunakan, mengoperasikan secara komersial dan sekaligus merawat bangunan gedung perkantoran tersebut untuk jangka waktu tertentu (periode konsesi). Hak untuk mendapatkan hasil dari pengoperasian tersebut merupakan imbalan yang diberikan kepada pihak pengembang 'atas' segala biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk membangun proyek.Bahwa atas Hak Pengelolaan tersebut di atas pemilik proyek berhak mendapat royalty tahunan sesuai kesepakatan dalam isi perjanjian, dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya/wanprestasi terhadap isi perjanjian sehingga menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Maka perlu dibuat suatu peraturan perundang-undangan secara khusus mengenai perjanjian dengan sistem BOT agar para pihak tidak melakukan sewenang-wenang terhadap pelaksanaan perjanjian. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan memakai sumber-sumber data primer dan sekunder. Sedangkan pengumpulan datanya adalah dengan wawancara langsung dan melakukan studi kepustakaan."

"Pengembangan Jaringan kereta api mempunyai banyak risiko. Risiko diantaranya yang berhubungan dengan investor. Karena dalam pengembangan ini membutuhkan investasi dalam jumlah banyak dan masa/tingkat pengembaliannya lama. Sehingga dalam mendapat keuntungan, tidak menarik dan kalah bersaing dengan bisnis lainnya. Dengan keadaan seperti ini harus ada perubahan baru yang muncul untuk mendukung investor. Secara umum tidak akan menguntungkan penerapannya dengan sistem yang baru untuk infrastruktur masyarakat. Dengan sistem menggandeng kuat khususnya investor, berupaya menjaminnya dalam pengembangan kereta api dan mengubah sistem regulasi yang lama menjadi baru. Risiko yang telah dilakukan akan dicoba untuk diminimalisasi kerugiannya dalam kerangka bisnis investor. Penelitian ini mencoba menggambarkan risiko yang potensial dalam proses pengembangan dalam kerjasama Build Operate Transfer (BOT) diperlukan untuk dianalisis dengan manajemen risiko dengan simulasi untuk mendapatkan sensitivitas financial resiko utama yang perlu dikendalikan.Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi risiko yang potensial tiap tahapan proyek dengan Kerjasama BOT. Tahapan ini mencakup studi kelayakan, perencanaan engineering detail, pengadaan, konstruksi, operasional & pemeliharaan, dan transfer. Digunakan 3 analisis yaitu Analisis AHP I (untuk melihat pengaruh dampak risiko yang terjadi dan penyebabnya dengan pengembalian investasi), Analisis AHP II (untuk melihat pengaruh dampak risiko terhadap Cash flow investasi), dan Analisis sensitivitas dengan simulasi Montecarlo (untuk mencari NPV terendah terhadap finansial investasi atas pengaruh risiko prioritas utama). Dari penelitian itu setelah dianalisis dihasilkan risiko yang paling tinggi yaitu kebocoran pendapatan akibat kontrol lemah dengan nilai NPV (567,846,479,558).

---

Development in Railway Infrastructure has many risks. The risk was relation with investor. Because in development allowed them, to invest over budget and rate of return long time. Until with to gain a competitive advantage and uninteresting over their business rival. With of the result existing has changeover to a new system should appear carry as investor. The general public should not be advantaged by the implementation of a new system in public sector. The tight coupling of system, especially investor, put extra responsibility on development Railway investor, to try ensure and asmoot transition from old the new system. Risk to do may result limited subsequent loss of business investor. This research attempt to show potential risk within process development with BUT Partnership and these need to be analyzed with risk management methodology the risk element identified with simulation be found sensitivity analyses financial priority risk be need controlled.

In this research will be found potential risk with approach stage process BUT partnership. From Feasibility Study, Detail Engineering Design, Procurement, Construction, Operational & Maintenance and Transfer. So used by three kind of analysis methods that is First AHP I analysis (its purpose to see influence impact risk occur toward return investment), Second AHP II analysis (its purpose to see influence impact risk to ward Cash flow Investment), and last method Sensitive Analysis with Monte Carlo Simulation (its purpose to find lower of NPV toward investment financial for impact risk priorities). The research final after analysis, to be result the higher risk is leaky revenue consequence control of weakness with point NPV = (567,846,479,558)."

"Pembangunan infrastruktur pelabuhan masih minim karena keterbatasan pendanaan dari pemerintah dan faktor risiko investasi yang selalu dikuatirkan oleh investor swasta, untuk berpartisisipasi dalam pembangunan infrastruktur publik. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi secara cermat potensi-potensi risiko yang mempengaruhi kinerja Nilai NPV pada pembangunan pelabuhan terminal kontainer. Sedangkan pengambilan data primer dengan kuisioner dan pengolahan data dengan menggunakan analisa statistik dan monte carlo. Hasil dari penelitian ini diperoleh risiko yang paling berpengaruh terhadap nilai NPV yakni risiko Peningkatan biaya proyek karena perencanaan yang buruk, Demand jasa kepelabuhanan lebih rendah dari yang diharapkan, Lalu lintas akses darat menuju pelabuhan stagnan dan Inflasi yang tinggi.Development of port infrastructure is still minimal due to limited funding from the government and investment risk factors are always feared by private investors, totake apart in public infrastructure development. This study aims to identify carefully the potential risks that affect the performance of NPV at port project. While the primary data collection by questionnaire and data processing using risk analysis. Results of this study showed that most affect the risk of NPV increasethe risk of project cost due to poor planning, traffic or port services demand is lower than expected, traffic access and land transport of stagnant and high inflation."

"ABSTRAKKonsumsi BBM yang meningkat rata-rata 5.6% per tahun tidak diimbangi denganpenambahan jumlah kilang minyak di Indonesia. 40% BBM yang dikonsumsiadalah produk impor. Pembangunan kilang minyak mini cocok untuk kebanyakanlapangan minyak di Indonesia, terpencil dan marginal. Hambatan investasi proyekyang besar disiasati dengan skema build operate transfer (BOT). Penulisan iniuntuk mengetahui faktor-faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap kinerjainvestasi proyek BOT kilang minyak mini dan mengetahui respon risiko yangtepat terhadap risiko-risiko dominan tersebut. Penelitian dilakukan denganmengumpulkan data melalui survei kuesioner dan validasi pakar. Selanjutnyadiolah secara statistik menggunakan software SPSS dan analisa risiko kualitatifdengan diagram matrik. Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor-faktor risikodominan yang mempengaruhi kinerja investasi proyek BOT pembangunan kilangminyak mini.

---

ABSTRACTAverage fuel consumption increased 5.6% per year is not offset by addition of anoil refinery in Indonesia. 40% of fuel consumed is imported. Mini refinery(modular) construction suitable for most of oil field in Indonesia that remote andmarginalized. Barriers large investment of the project to be handled by the schemebuild operate transfer (BOT). This study aimed to determine the risk factors thatmost affect to the investment performance of BOT project modular refinery and toknow the appropriate risk response against the dominant risks. The study wasconducted by collecting data through a questionnaire survey and expert validation.Furthermore, statistically processed using SPSS and qualitative risk analysis usingmatrix diagram. The results showed there are dominant risk factors that affect tothe investment performance of BOT project modular mini refinery construction"

"Pembangunan infrastruktur pelabuhan masih minim karena keterbatasan pendanaan dari pemerintah dan faktor risiko investasi yang selalu dikuatirkan oleh investor swasta, untuk berpartisisipasi dalam pembangunan infrastruktur publik.Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi secara cermat potensi-potensi risiko yang mempengaruhi kinerja Nilai NPV pada pembangunan pelabuhan terminal kontainer. Sedangkan pengambilan data primer dengan kuisioner dan pengolahan data dengan menggunakan analisa statistik dan monte carlo. Hasil dari penelitian ini diperoleh risiko yang paling berpengaruh terhadap nilai NPV yakni risiko Peningkatan biaya proyek karena perencanaan yang buruk, Demand jasa kepelabuhanan lebih rendah dari yang diharapkan, Lalu lintas akses darat menuju pelabuhan stagnan dan Inflasi yang tinggi.

---

Development of port infrastructure is still minimal due to limited funding from the government and investment risk factors are always feared by private investors, to take apart in public infrastructure development.

This study aims to identify carefully the potential risks that affect the performance of NPV at port project. While the primary data collection by questionnaire and data processing using risk analysis. Results of this study showed that most affect the risk of NPV increase the risk of project cost due to poor planning, traffic or port services demand is lower than expected, traffic access and land transport of stagnant and high inflation."