Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aktivitas peer to peer lending memiliki akses yang sangat luas, risiko yang dapat terjadi pada kegiatan peer to peer lending adalah menjadi sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk mengurangi dampak bencana atas risiko tersebut, Penyelenggara peer to peer lending harus menerapkan proses kerangka kerja manajemen risiko dengan menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara efektif dan memadai yang terdiri dari lima pilar, yaitu pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur, pengendalian intern, sistem informasi manajemen, serta sumber daya manusia dan pelatihan. Pada skripsi ini, Penulis akan membahas mengenai pengaturan dan implementasi manajemen risiko melalui Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta contoh implementasinya pada Platform X. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengaturan mengenai regulatory technology dan countermeasures belum sepenuhnya teregulasi secara efektif serta Platform X belum dapat mengimplementasikan manajemen risiko terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sepenuhnya secara efektif. Penulis berharap Otoritas Jasa Keuangan dapat membentuk peraturan mengenai persyaratan minimum regulatory technology dan peraturan yang mewajibkan Penyelenggara untuk melakukan pembatasan transaksi terhadap negara berisiko tinggi untuk kegiatan countermeasures. Selain itu, Penulis memberi saran kepada Platform X untuk memenuhi seluruh pilar Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

---

Peer to peer lending activities have very broad access, the risk that can occur in peer to peer lending activities is to become a means of money laundering and financing terrorism. To reduce the impact of disasters on this risk, peer to peer lending providers must implement a risk management framework process by implementing an effective and adequate Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program which consists of five pillars, namely active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners, policies and procedures, internal control, management information systems, as well as human resources and training. In this thesis, Author will discuss the regulation and implementation of risk management through the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program and examples of its implementation on Platform X. This research is normative juridical with a descriptive-analytical research typology supported by data collection tools in the form of library materials and interviews. The conclusion of this study is that regulations regarding regulatory technology and countermeasures have not been fully regulated effectively and Platform X has not been able to implement risk management related to the anti money laundering and prevention of terrorism financing fully effectively. Author hopes that the Financial Services Authority can establish regulations regarding minimum regulatory technology requirements and regulations that require Providers to restrict transactions in high-risk countries for countermeasures activities. In addition, Author advises Platform X to fulfill all pillars of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program.

"

"Alokasi risiko terhadap potensi-potensi risiko yang mempengaruhi produktifitas, kinerja waktu, mutu dan anggaran proyek jalan tol harus diidentifikasi secara cermat, agar risiko yang mempengaruhinya dapat diminimalisir atau ditransfer ke pihak lain. Dengan demikian besarnya ketidakpastian dapat ditanggulangi secara tepat dan akurat dengan porsi yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak. Agar klausul alokasi risiko yang dituangkan dalam kontrak antara pemerintah dan investor memuaskan kedua pihak, perlu dilakukan penelitian alokasi risiko pada proyek jalan tol.Penelitian menggunakan cara survey dan pengolahan datanya menggunakan bantuan program komputer SPSS R10.0 untuk Identifikasi Risiko serta model matematika hubungan antara Tingkat Penting Risiko dengan Kualitas Klausul Kontrak. Sedangkan pengolahan data dari Pilihan Alokasi Risiko sampai dengan Penanggung Jawab Risikonya menggunakan program komputer Expert Choice Release Educational untuk analisis AIIP (Analytical Hirearchy Process)nya.Hasil penelitian Identifikasi Risiko menggambarkan 51.28% atau 20 variabel potensi risikonya mempunyai Tingkat Penting Risiko yang Sangat Tinggi serta 43.58% atau 17 variabel potensi risiko lainnya mempunyai tingkat penting risiko yang Tinggi sedang sisanya 5.13% atau 2 variabel potensi risikonya dengan tingkat penting risiko yang sedang.Dari persamaan model matematika juga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan linier antara Tingkat Penting Risiko dengan Kualitas Klausul Kontrak, dimana makin Tinggi Tingkat Penting Risiko maka Kualitas Klausul Kontraknya akan semakin baik. Pernyataan ini juga membuktikan kebenaran dari hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya.Pada bagian Pilihan Alokasi Risiko, 14 variabel-variabel potensi risikonya Tidak Ada Dalam Kontrak (TADK) schingga baik Investor maupun Pemerintah harus mempertimbangkan hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan alokasi risiko serta prosesnya yang dapat saja menimbulkan biaya risiko lainnya.Sedangkan 25 variabel-variabel potensi risikonya Diputuskan Dalam Kontrak (DDK) serta beberapa variabel dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah memerlukan konsultasi dcngan Badan Legislasi DPR.Dari analisis Penanggungjawab Risiko dapat disimpulkan bahwa Pemerintah menanggung 11 variabel atau 28.2% dari total variabel potensi risiko sedangkan Investor menanggung 28 variabel atau 71.79% dari total variabel potensi risiko yang berpengaruh pada Proyek Jalan Tol di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar potensi risiko harus ditanggung oleh Investor.Dan analisis Porsi Risiko pemerintah menanggung Seluruh Risiko (SR) sebanyak 5 variabel, untuk Sebagian Besar Risiko (SBR) sebanyak 6 variabel. Sedangkan investor menanggung Seluruh Risiko (SR) sebanyak 21 variabel dan untuk Sebagian Besar Risiko sebanyak 7 variabel dari total potensi risiko."

"Kerjasama kemitraan antara pihak pemerintah dan swasta bukan merupakan fenomena baru di dunia internasional. Perjanjian dan kesepakatan yang dibuat merupakan proses pematangan pada sasaran bersama yaitu solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terkait. Akibat krisis ekonomi maka banyak perjanjian jual beli listrik antara pihak swasta dan PT PLN terpaksa dihentikan oleh pemerintah karena kontrak pembelian listrik tersebut menggunakan standard US $ yang akan membawa dampak kerugian yang sangat besar bagi pemerintah. Penerapan kaidah menajemen resiko untuk mengantisipasi pengamanan bagi semua pihak yang terkait akan kemungkinan resiko yang terjadi adalah sangat tepat dan merupakan proses yang harus ditempuh untuk mengarah pada efisiensi dan efektivitas pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia.Sebagai kasus penelitian akan ditinjau proyek Build Operate Transfer Pembangkit Tenaga Listrik X dengan skala kecil 10 MW, dan didekati permasalahannya dan dicoba dihitung kembali sampai sejauh mana dapat diterapkan efisiensi dan optimasi sehingga proyek yang terhenti yang pada dasarnya merugikan semua pihak dapat bergulir kembali dan pada tahap awal mengurangi kerugian investasi dan pada tahap berikutnya mendapatkan keuntungan yang wajar bagi semua pihak terkait yaitu bagi investor, bagi pemerintah, bagi PT PLN dan juga bagi masyarakat luas. Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya dapat membantu semua pihak yang terkait untuk berpikir positif ke depan dan secara kebersamaan menyelesaikan dan menuntaskan segala permasalahan secara obyektif dan ilmiah dengan semangat demi keuntungan bersama dan tidak ada satu pihakpun yang dirugikan (win-win solution).Penelitian untuk membuat analisa perbandingan pembangkit skala 3 MW, 10 MW dan 18 MW menunjukkan skala 18 MW adalah yang ter-efisien dan diikuti dengan skala 10 MW dan baru 3 MW. Dari aspek keuangan yang terbaik adalah membangun pembangkit 18 MW dengan pembiayaan bunga 16 % pertahun, harga jual US $ 45 mil/s/Kwh dimana akan mendapatkan IRR sekitar 21-23 %.

---

Cooperation between government and private sector is not a new phenomenon in the business world. Agreement made is a maturity process to reach a mutual goal i. e. profitable solution for the related parties. Due to economical crisis, there are many Power Purchase Agreements (PPA) between Private Company and PT. PLN (state owned company) which are breached by the Government of the Republic of Indonesia(GOI) since the contracts of PPA use foreign currency (i.e. : US $) which will cause a significant disadvantage for the GOI.

Application of Risk Management to anticipate any risk for the related parties is very suitable and a must to be carried out to reach an efficiency and effectiveness in infrastructure projects in Indonesia.

As a case study, it will be reviewed a Build Operate Transfer Project, "X", Small Scale Geothermal Electric Power Plant (10 MW). It is how to approach the problem and re-calculate and how far the efficiency and optimizing can be reached so that the idle project which is causing disadvantages for the whole parties can run properly, wherein at the first step, it will reduce the investment lost, and at the next step it will get profit for the related parties namely: the investor, the GOI, PT. PLN, and the public. By this Study, it is expected to assist the whole related parties to think forward positively and to settle the problem collectively, objectively and scientifically to reach mutual benefit, and without any lost at any party (or in win-win solution way).

Research study to compare geothermal power generator between 3 MW, 10 MW and 18 MW of scale was found that the 18 MW is the most efficient and followed by the 10 MW and 3MW as the last.

The best financial aspect for continuing the Project is by supporting 18 MW geothermal power generators with finance of 16 % interest per year, and sale price of US $ 45 mil/s/Kwh, which will get IRR between 21-23 %."

"Tesis ini membahas mengenai aplikasi dari Program Manajemen Risiko pada “Carrefour Indonesia” dalam menghadapi ancaman dan/atau risiko yang berdampak pada kelangsungan usaha perusahaan; baik yang berasal dari internal maupun eksternal seperti: regulasi, kompetisi, pasar, merger dan akuisisi, sumber daya, dan lainnya agar dapat memberikan peringatan dini bagi perusahaan dalam mengambil langkah mitigasi atas semua ancaman dan/atau risiko tersebut. Penelitian ini dibuat dalam bentuk studi kasus; bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai Manajemen Risiko, Intelijen dan Sistem Peringatan Dini, hasil penelitian menunjukan bahwa "Carrefour Indonesia" menghadapi risiko dipicu oleh strategi yang akan dilaksanakan di masa depan dan aplikasi dari Program Manajemen Risiko pada "Carrefour Indonesia" belum secara maksimal memberikan peringatan dini bagi pihak perusahaan, sehingga diperlukan peningkatan pada Sistem, Sumber Daya dan Struktur perusahaan sehingga Sistem Peringatan Dini dapat terintegrasi dengan Manajemen Risiko.

---

This thesis deals with the application of the risk management Program at the "Carrefour Indonesia" to face the threat and/or risk that have impact on the continuity of the business of the company; both coming from internal and external such as: regulation, competition, markets, mergers and acquisitions, resources, and others in order to provide early warning for the company in taking overall mitigation of the threat and/or risk.

This study was made in the form of case studies; aiming to gain deep understanding of risk management, intelligence and early warning systems, results of the research showed that "Carrefour Indonesia" risk triggered by the strategy to be implemented in the future and the application of the risk management Program at the "Carrefour Indonesia" has not been fullest in giving early warning to the company, so it needed improvements on the system, the resources and the corporate structure so that early warning systems can be integrated with risk management."

"ABSTRAKKarya akhir ini membahas kasus yang terjadi pada PT. Krakatau InformationTechnology, anak perusahaan PT. Krakatau Steel, akibat adanya deregulasi di bidang tataniagabesi-baja. Proteksi yang selama ini dinikmati PT. Krakatau Steel, dikurangi menuju padadihilangjGm. Tidak ada pilihan bagi PT. Krakatau Steel selain meningkatkan efisiensi,produktivitas, ketepatan waktu dan kualitas produknya. PT. Krakatau Information Technology berperan untuk mendukung misi dan strategiperusahaan induknya. Untuk melihat tujuan ini tercapai atau tidak, dilakukan analisis sebagaiberikut:Pertama, analisis terhadap rasio-rasio likuiditas, profitabilitas, leverage dan efisiensi,membandingkannya dengan pemsahaan pesaing yang berada dalam industri sejenis dan analisaDu Pont untuk melihat kebijakan keuangan selama ini dalam menghasilkan pengembalian (return).Untuk melihat kineija PT, Krakatau Information Technology dan sudut finansial danakuntansi saja tidak cukup, sehingga perlu didukung oleh analisis kedua yaitu terhadap misistrategis dalam konteks hubungan parent - business potential untuk melihat value yangmungkin tercipta dan adanya kesesuaian antara karakteristik perusahaan induk dan karakteristikbisnis, dengan menggunakan Parenting fit matrix. Analisis pertama menunjukkan return on equity pada tahun 1995 berada di bawah rata-rata yakni sebesar 0.70% dibandingkan dengan pesaing perusahaan yang mencapai 23%.Turunnya ROE disebabkan oleh penurunan profit margin, karena naiknya biaya-biaya umum,administrasi dan biaya bunga.Sementara itu analisis kedua berdasarkan fil analysis karakteristik bisnis dankarakteristik holding company, berada pada value traps business, akibat kesalahan yangdilakukan oleh holding company bahwa potensi bisnis menarik dan sesuai dengan strategi dankarakteristik perusahaan induk (derajat yang tinggi). Pengamatan yang lebih mendalam justru menunjukkan ketidaksesuaian antarakarakteristik bisnis dengan karakteristik perusahaaninduk (derajat ?misfit? yang tinggi).Penyebab utalnanya adalah karena rendahnya sumber daya manusia yang berkualitasdslam perusahaan, mengingat karakteristik dan bisnis sistem informasi membutubkan orangorang customer oriented dalam usaha jasa.Sedangkan PT. Krakatau Steel secara historis lebih kepada product/productionoriented. Padahal value secara nyata baru akan tercipta apabila ada kesesuaian antarakarakteristik bisnis dengan karakteristik perusahaan. Akibatnya tidak ada value yang terciptadan usaha anak perusahaan."

"Dalam industri perbankan di Indonesia khususnya, pengembangan dari pola-pola manajemen resiko telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini merupakan akibat dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 di Indonesia, di mana dunia perbankan mengalami pukulan yang sangat hebat di kala itu.Namun pembahasan manajemen resiko seringkali melupakan hal penting lainnya yang perlu diperhatikan oleh industri perbankan, yaitu manajemen kinerja, padahal manajemen resiko memiliki kaitan yang sangat erat terhadap manajemen kinerja, bahkan tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan ini terjadi karena resiko yang diambil menyebabkan bank perlu mengambil profitabilitas untuk dapat menutupi kemungkinan kerugian yang dapat timbul akibat resiko yang diembannya itu.Praktek manajemen resiko dan manajemen kinerja di industri perbankan memerlukan perangkat yang mampu menghubungkan antara manajemen resiko dan kinerja di tingkat unit bisnis dengan orientasi global agar tercipta mata rantai yang tidak terputus. Salah satu perangkat tersebut adalah sistem Fund Transfer Pricing (FTP).Penulisan karya akhir ini akan mencoba untuk memberikan gambaran mengenai proses FTP yang telah berjalan pada bank XYZ, dan mencoba untuk membandingkannya dengan konsep FTP secara teoritis. Berbagai kendala yang dihadapi, pilihan yang dilakukan, justifikasi serta implikasinya dan solusi alternatif yang mungkin diterapkan dalam implementasi sistem tersebut akan dibahas dalam karya akhir ini.

---

In Indonesian Banking Industry, the development of risk management method has growing very fast. This caused by the economic crisis which happened in 1997. At that time, banking industry got a difficult time.

Sometimes in Risk Management implementation forgets the other important thing that needs to mention in Banking Industry, such as Performance Management. Performance Management and Risk Management have tight relationship, even cannot separated. This relationship happened because of the risk that Bank has taken should cover with number of profit.

This relationship between Risk Management and Performance Management need tools to make the relationship connected in business unit with the global orientation. One of the tools is Fund Transfer Pricing system.

This thesis will try to give an illustration about FTP daily process in Bank XYZ, and try to compare with FTP process theoretical, including the problem, option, justification, implication and alternative solution that probably to implement."

"Era globalisasi membuat Indonesia harus bersaing dengan dunia internasional, tidak terkecuali dalam industri jasa konstruksi. Industri jasa konstruksi ini harus beradaptasi dengan kontrak internasional yang terbilang masih awam bagi kontraktor lokal, sehingga kontraktor lokal perlu mewaspadai sumber-sumber dispute apa saja yang berpotensi dapat terjadi dengan menggunakan kontrak internasional. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pada proyek dengan menggunakan kontrak internasional, yaitu dengan mewawancarai orang-orang yang memiliki tanggung jawab di proyek tersebut dan dengan menggunakan metode AHP dan pendekatan level resiko. Hasil yang didapat berdasarkan clusternya, sumber dispute yang didapat justru berasal dari faktor manajemen pada proyek tersebut dan faktor ketidakpastian pada internal proyek.

---

Globalization era has led Indonesia to compete with the international world, construction industry is not an exception. Construction industry must adapt to international contracts that are still relatively unfamiliar to local contractors, so that the local contractors should be aware of the sources of any dispute that can potentially occur with the use of international contracts. This study uses a case study on the project with international contracts, done by interviewing people who have responsibilities in the project and by using the AHP method and the level-ofrisk approach. Results obtained are based on cluster, the source of the dispute is obtained from management factor on the project and uncertainty factors in project's internal."