Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTanah adalah sumberdaya alam, yang sangat penting bagikehidupan manusia.Pola penggunaan, pemilikan dan penguasaan tanah, secaraspatial, akan memberikan kenampakan yang berbeda antara satudaerah dengan daerah lainnya.Akibat perbedaan tersebut, ada yang digolongkan sebagaikota, peralihan dan desa.Menentukan batas wilayah kota, peralihan dan desa,belum terdapat kesamaan dari beberapa pendapat, tergantungsudut pandang dan tujuannya.Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penelitian inibermaksud untuk mengetahui; dimana batas wilayah perkotaan,peralihan dan desa ditinjau dari aspek pemilikan danpenguasaan tanah di Kotaraadya Bitung, serta bagaimana polapemilikan dan penguasaan tanahnya.Metode yang digunakan untuk menentukan batas wilayahtersebut, digunakan teknik scoring, sedangkan pola pemilikandan penguasaan tanahnya dilakukan secara deskriptip analitikdan dibantu dengan uji persamaan regresi linear.Hasil yang diperoleh, wilayah yang memenuhi kriteriaperkotaan sebanyak 16 kelurahan, peralihan 3 kelurahan danpedesaan 15 kelurahan. Sedangkan letak pusat kotanya beradadi Kelurahan Bitung Barat, Bitung Tengah, Bitung Timur danPateten.Atas dasar letak tiap-tiap kelurahan terhadap pusatkota, keadaan pola pemilikan penguasaan tanahnya cenderungberubah sehingga dapat memberikan gambaran bahwa, makin jauhdengan pusat kota, persentase jumlah pemilik tanah makiriberkurang, sejalan dengan berkurangnya persentase jumlahrumah tangga yang tidak memiliki tanah, dan persentase jumlahpemilikan sertifikatnya juga berkurang. Sebaliknya, rata-rataluas bidang tanah makin bertambah luas, dan penggunaan tanahumumnya bersifat pertanian."

"Tulisan ini merupakan suatu studi tentang proses perkembangan kebijaksanaan hukum pengaturan penguasaan tanah dan diferensiasi pedesaan di Bali. Bertolak dari keinginan memperoleh pemahaman yang lebih lengkap mengenai proses perkembangan kebijaksanaan hukum pertanahan di Bali tersebut, inti kajian studi ini, hendak mendiskripsikan bahwa kebijaksanaan hukum pengaturan penguasaan tanah dan pelaksanaan intensifikasi pertanian dipengaruhi lapisan-lapisan sosial-ekonomi berdasarkan pola-pola penguasaan tanah dalam menentukan bentuk diferensiasi sosial-ekonomi petani di Bali.Beberapa masalah pokok yang hendak dikaji dalam Penelitian ini, adalah (1) bagaimanakah lapisan-lapisan sosial-ekonomi masyarakat petani mempengaruhi kebijaksanaan hukum pengaturan penguasaan tanah di pedesaan Bali? (2) bagaimanakah bentuk perubahan-perubahan pembentukan pelapisan sosial-ekonomi di pedesaan di Bali; yaitu khususnya berkenaan dengan terjadinya pelapisan sosial-ekonomi menurut pola-pola penguasaan tanah masyarakat petani di banjar Lepang?Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bahwa di satu pihak hukum dapat berperan dalam mengatasi masalah-masalah penguasaan tanah dan di pihak lain kondisi sosial-ekonomi di pedesaan Bali berpengaruh terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam studi ini dapat ditunjukkan terdapat korelasi kebijaksanaan hukum pengaturan penguasaan tanah dengan pembaruan pola-pola penguasaan tanah yang tidak dapat dipisahkan dari kenyataan-kenyataan politik, ekonomi dan kultural di Bali. Diferensiasi masyarakat di pedesaan Bali tidak memperlihatkan polarisasi tajam, yakni pemilik tanah kaya di satu pihak dan buruh tani tidak bertanah di pihak lain. Meskipun polarisasi nyata berdasarkan penguasaan tanah di banjar Lepang tidak dapat ditunjukkan, tingkat penyakapan yang tinggi dalam hubungan produksi menunjukkan petani tidak bisa semata-mata hidup dari tanah mereka sendiri.Dapat disimpulkan, kehidupan sosial-ekonomi petani di pedesaan sejak dulu selalu menghadapi berbagai perubahan-perubahan kekuatan baik di tingkat lokal maupun supra-lokal yang bersifat eksploitatif terhadap kehidupan petani di Bali. Disarankan, pembangunan di sektor pertanian perlu mempertimbangkan peranan hukum dalam melakukan pembaruan di sektor agraria, untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga petani di pedesaan. Ketimpangan penguasaan tanah hendaknya menjadi target perbaikan penguasaan tanah di pedesaan dengan melakukan perubahan ketentuan perundang-undangan tentang penetapan luas maksimum pemilikan tanah, sehingga di pedesaan cukup tersedia tanah bagi mereka yang tidak mempunyai tanah, atau yang bekerja di atas tanah orang lain melalui perjanjian bagi hasil, sewa atau melalui hubungan produksi yang lain. Ketentuan perundang-undangan tentang larangan pemilikan tanah guntai yang lazim dijumpai di Bali, sudah waktunya dirubah. Penerapan hukum ketentuan peraturan perundang-undangan perjanjian bagi hasil sudah saatnya ditegaskan kembali."