Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai evaluasi atas implementasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dimana peneliti mencoba menggambarkan fenomena atau gejala yang dalam hal ini evaluasi implementasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM belum berjalan dengan baik karena sosialisasi yang belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, pelayanan yang masih memihak dan praktek percaloan, serta penegakkan hukum yang masih lemah.

---

This Thesis is about Evaluation of Implementation Policy of Copyright Protection in music and song at the Directorate of Intellectual Property Rights Ministry of Law and Human Rights. This study is a qualitative research with descriptive design. Researcher tried to describe the phenomenon or phenomena about Evaluation of Implementation Policy of Copyright Protection in music and song at the Directorate Intellectual Property Rights Ministry of Law and Human Rights.

The results that implementation Policy of Copyright Protection in music and song at the Directorate Intellectual Property Rights Ministry of Law and Human Rights hasn’t run well because of socialization that have not been able to increase public awareness, service are still side with rent seeking practices, and law enforcement is still weak."

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat tentunya mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual. Karena perkembangan teknologi, karya-karya baru yang tidak ada di masa lalu sekarang ada. Jenis pelanggaran baru yang bisa dilakukan di internet juga bertambah. Belakangan ini ada jenis lagu baru yaitu lagu remix. Lagu Remix adalah lagu yang dalam komposisinya telah dilakukan aransemen sehingga lagu yang dihasilkan menjadi versi yang berbeda genre dari aslinya. Dalam penelitian ini, Penulis akan fokus pada bagaimana implementasi lagu remix di Indonesia, yang mencakup praktik yang dilakukan oleh produser remix dan kepatuhannya terhadap Undang-Undang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para produser dan pencipta lagu remix untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam menjalankan praktiknya. Penelitian ini dilakukan melalui studi normatif dan empiris yang diperoleh melalui studi pustaka dan juga wawancara yang dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan praktik lagu remix. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah, dapat dipahami bahwa praktik lagu remix belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Namun, sebenarnya pencipta lagu tidak keberatan dan tidak merasa dirugikan dengan adanya lagu remix.

---

The vast development of technology certainly affects our life, including intellectual property law. Due to the development of technology, new kind of works that did not exist in the past now exist. A new type of infringement that can be done on the internet is now emerging. In recent days, there has been a new type of song, which is a remix song. A remix song is a song that has had arrangements in its compositions so that the song results in a different version from the original one. In this research, the Author will focus on how the implementation of remix songs in Indonesia, namely the practice done by remix producers and its compliance with the Law. Hopefully, this research can be a source of knowledge for remix producers and songwriters to know their rights and responsibilities in conducting their practice. This research is done through normative and empirical study, obtained through literature study and interviews with parties related to the practice of remixing songs. Then, it can be concluded that the practice of remixing songs has not been thoroughly conducted according to the Law. However, songwriters do not object to it as it brings no harm to them."

"Skripsi ini membahas mengenai peran Pencipta dalam konser musik hidup sebagai peranan yang sangat penting dengan adanya lagu yang diciptakan oleh Pencipta digunakan oleh Promotor sebagai penyelenggara konser musik hidup. Munculnya Promotor sebagai penyelenggara dari suatu acara konser musik diperlukan pengkajian terhadap pemenuhan hak-hak Pencipta. Dengan digunakannya metode penelitian kualitatif, skripsi ini akan menjelaskan kompleksitas dari para pihak yang terkait dalam pelaksanaan konser musik hidup, dengan analisis pengkajian terhadap pertanggungjawaban perdata atas Promotor yang berbentuk badan hukum.

---

This research will discuss about position of the author of a song on a live performance concert stage act due to the ongoing process and main event of its live performance concert held by a Promoter as a company which the song performed in a live act stage. Within its qualitative method of research, this paper research will answer the complexity for each related parties in the process of making a live perfomance concert by promoter that should obtain an assessment from the aspect of private civil law as a form of protection of the rights of author and singer regarding the working performance of a Promoter in a live performance concert."

"Berkembangnya teknologi yang dapat digenggam ditangan masyarakat membuat banyak keuntungan dan kerugian. Salah satu keuntungannya adalah semakin mudahnya mendapatkan barang yang diinginkan oleh konsumen. Akan tetapi, hal tersebut juga berlaku kepada barang-barang yang seharusnya dibeli secara legal, bisa didapatkan secara ilegal melalui pengunduhan melalui sumber yang tidak dibawah ranah hukum, khususnya musik. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat untuk melakukan pembajakan musik dalam kalangan masyarakat yang beragama Islam. Peneliti menggunakan metode Structural Equation Modelling Partial Least Square untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap niat untuk melakukan pembajakan musik. Religiusitas tidak ditemukan untuk mempengaruhi niat untuk tidak membajak. Akan tetapi, Obligasi Moral, Tekanan Normatif, Willingness to Pay, Tekanan Meniru, dan sikap berpengaruh secara signifikan terhadap niat untuk tidak membajak. Penelitian ini mempunyai implikasi untuk pemerintah yang ingin mengurangi pembajakan media digital di Indonesia khususnya musik serta industri media digital.

---

The advancement of technology that can be held by the hands of all classes of people can make some benefits and drawbacks. One of the benefits is the ease of procurement of goods. Although, it is also applicable to goods that should have been bought legally, where can be procured illegaly through ilegal downloading, especially music. This paper aims to analyze the effects of the factors that can affect intention to pirate music in the moslem population. The researcher uses SEM PLS as his method to analyze the effects to no pirate music. The study has found that religiosity has no effect to intention, but Moral Obligation, Normative Pressure, Willingness to pay, Mimetic Pressure, and Attitude significantly affects intention to not pirate. This research has implications to governments who wanted to reduce digital piracy especially in Indonesia also Digital media industry, both Halal and the industry as a large."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia, terkhusus dalam pemanfaatan ciptaan guna memperoleh keuntungan ekonomi pada penyelenggaraan konser musik. Konser musik merupakan salah satu bentuk layanan publik yang bersifat komersial maka dalam penyelenggaraannya, pihak pengguna, yaitu Promotor memiliki kewajiban untuk membayar imbalan berupa royalti kepada Pencipta yang ciptaannya digunakan oleh Pelaku Pertunjukan. Pembayaran royalti tersebut didasari oleh adanya lisensi yang dilakukan oleh Promotor dengan LMK. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara mendalam mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konser musik, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap subjeknya, dan solusi alternatif dalam hal mekanisme pengelolaan royalti pada penyelenggaraan konser musik di Indonesia dengan diberlakukannya sistem direct licensing yang telah diterapkan oleh beberapa LMK di luar negeri, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan norma hukum, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta dilengkapi dengan pendekatan kualitatif melalui adanya wawancara dengan narasumber. Adapun hasil dari Skripsi ini, yaitu dalam praktek pengelolaan royalti pada penyelenggaraan konser musik di Indonesia, para subjek belum mendapatkan imbalan yang wajar, minimnya kesadaran para Promotor untuk melakukan kewajiban dalam pengurusan lisensi dan pembayaran royalti, serta belum berjalannya sebuah sistem informasi dan data pada pendistribusian royalti lagu dan/atau musik di Indonesia.

---

This thesis discusses the copyright arrangement of songs and/or music in Indonesia, specifically in the utilization of creation to obtain economic benefits in the organization of music concerts. Music concerts are one form of public service that is commercial in nature so in its implementation, the user, the Promoter has an obligation to pay a reward in the form of royalties to the Creator whose work is used by the Performer. The royalty payment is based on the license made by the Promoter with the CMO. This research was conducted to examine in depth the parties involved in organizing music concerts, the rights and obligations that must be fulfilled by each subject, and alternative solutions in terms of royalty management mechanisms for organizing music concerts in Indonesia with the enactment of a direct licensing system that has been implemented by several CMOs abroad, such as the United Kingdom and the United States. The research method used is normative juridical using a legal norm approach, provisions in laws and regulations and is complemented by a qualitative approach through interviews with sources. The results of this thesis, namely in the practice of royalty management in organizing music concerts in Indonesia, the subjects have not received reasonable compensation, the lack of awareness of the Promoters to carry out their obligations in managing licenses and royalty payments, and the absence of an information and data system on the distribution of royalties for songs and/or music in Indonesia."

"Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman ke arah era digital, buku sebagai salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, mulai beralih bentuk dari yang tadinya berupa cetakan, menjadi bentuk non cetak atau buku elektronik. Perubahan bentuk ciptaan buku elektronik ini mengakibatkan pencipta atau dalam hal ini penulis, serta penerbit, harus menerapkan mekanisme perlindungan yang lebih kompleks guna melindungi hak cipta dari buku elektronik tersebut karena hak cipta atas buku elektronik rentan pembajakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, yang ingin mengambil keuntungan dari nilai komersil dari buku elektronik. Berkenaan dengan perkembangan zaman ke arah era digital tersebut, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta belum cukup mengatur perlindungan hak cipta atas buku eletronik, termasuk mekanisme lisensi hak cipta buku elektronik. Oleh karena itu penulis berpendapat perlu adanya penambahan regulasi mengenai pengaturan hak ekonomi secara khusus terutama atas buku elektronik sehingga hak ciptanya dapat dilindungi dalam pengeksploitisasinya secara komprehensif terutama dalam era digital.

---

Along with the changes and developments towards the digital age, books as a form of protected copyrighted creations, start to undergo transformation from the former print version into the non-print version or electronic books. The changes in the form of creation of electronic books have a consequence that the creators, or in this case the authors and publishers, must implement more complex protection mechanism to protect the copyright of the electronic books since the copyright of the electronic books is vulnerable to piracy by irresponsible parties, who want to take advantage of the commercial value of the electronic books. With regard to such developments towards the digital age, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta" is no longer adequate to govern copyright protection on electronic books, including licensing mechanism for the copyright of electronic books. Accordingly, the author suggests the need for an additional regulation on special economic rights, especially for electronic books, so that the copyright can be protected in its exploitation comprehensively, especially in the digital age."

"Penelitian atas Hak Cipta sebagai Benda Jaminan didasarkan pada Undang - Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak Cipta dan Undang - Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui keberadaan Hak Cipta dalam kedudukannya sebagai benda serta kemungkinannya sebagi obyek penjaminan atas hutang dalam prespektif Hukum Jaminan Indonesia. Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? berdasarkan pasal 2 Undang - undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, sedangkan pengertian Jaminan sebagai jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Hak Cipta memenuhi seluruh unsur dan keberadaan sebagai benda, tetapi sebagai obyek penjaminan Hak Cipta memiliki kelemahan - kelemahan yaitu peralihan atas Hak Cipta yang tidak menyeluruh melainkan hanya sebagian, tidak terdapatnya nilai tetap atas Hak Cipta, serta belum adanya lembaga penjaminan yang tepat bagi Hak Cipta sebagai Jaminan.

---

Copyright is the exclusive right for the creator or the recipient of the right to publish or reproduce his/her creations and to give others permissions to do so without reducing any restrictions regulated by the existing laws; Article 2 of Copyright Act No. 19 of 2002. Collateral on the other hand is an asset given by debtors to creditors as a guarantee on a particular value of a loan.

The research on Copyright as an object of warranty is based on the Act No. 19 of 2002 on Copyrights and Law, as well as the Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee. This study aims to explore the stand of Copyright in its capacity as an object as well as its potential as collateral with respect to the Indonesian Security Law.

Results of this study conclude that Copyright in fact fulfills all the elements and conditions as an object yet contains some weaknesses as collateral such as; the transfer of Copyright that is only partial instead of full, the absence of a fixed value due to the fact that the value of Copyright is determined based on mutual agreements and professional organizations, and the difficulty of executing copyright as an object of warranty due to its intangible nature."

"Dunia penerbitan Indonesia beberapa tahun belakanganini diramaikan oleh kehadiran karya-karya terjemahan, mulai dari majalah, buku ilmiah, novel hingga komik. Kehadiran karya-karya terjemahan itu tidak lepas dari peran penerjemah, terutama penerjemah lepas, yang menjadi ujung tombak penerbitan karya-karya tersebut. Penerjemah lepas dibayar oleh suatu perusahaan penerbitan untuk menerjemahkan buku-buku asing yang sudah dibeli izin atau lisensinya, untuk kemudian diperbanyak, diterbitkan, dan diedarkan di pasar buku Indonesia. Hasil terjemahan itu, oleh Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dikategorikan sebagai Ciptaan yang dilindungi, dan penerjemah diakui sebagai Pencipta yang memiliki hak moral dan hak ekonomi atas hasil karyanya. Walaupun demikian, dalam perjanjian jasa penerjemahan antara penerbit dan penerjemah lepas, tidak semua hak ekonomi penerjemah diberikan oleh penerbit, khususnya yang berkaitan dengan royalti, walaupun Undang-undang telah mengatur secara jelas tentang hal itu. Skripsi ini akan mengupas permasalahan tersebut, disertai penjelasan tentang apa itu Hak Cipta Terjemahan, bagaimana bentuk perjanjian antara penerbit dan penerjemah, isi perjanjian tersebut, sejauh mana hak-hak penerjemah dilindungi dalam perjanjian itu sesuai ketentuan dalam Undang-undang, serta kendala yang dihadapi penerjemah dalam mewujudkan haknya. Akhirnya, kesimpulan penting yang dapat ditarik dari skripsi ini adalah pentingnya penerjemah memahami kedudukannya sebagai Pencipta yang memiliki hak hak khusus dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002."