Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai dampak dari aktivitas bank yang berbentuk konglomerasi terhadap risiko sistemik di sektor keuangan di masa krisis dan non krisis. Menggunakan analisis data panel 20 bank di Indonesia tahun 1994 ndash;2015, diperoleh hasil bahwa keberadaan bank yang berkonglomerasi terbukti signifikan mendorong peningkatan risiko sistemik. Walaupun diversifikasi pendapatan yang dilakukan bank signifikan mengurangi risiko sistemik, interaksi antara variabel size dan diversifikasi pendapatan menunjukkan bahwa variabel diversifikasi pendapatan signifikan memperbesar risiko sistemik seiring meningkatnya size bank. Risiko sistemik juga berhubungan negatif dengan periode krisis. Hal ini pada satu sisi mencerminkan kehati-hatian bank dan regulator, namun pada sisi lain dapat juga disebabkan diversifikasi pendapatan bank dilakukan dalam kondisi pasar modal yang belum berkembang.

---

ABSTRACTThis thesis provides empirical evidence on the impact of conglomerate banking activities on systemic risk in financial sector during crisis and non crisis. Using panel data analysis of 20 banks in Indonesia from 1994 2015, it was found evidence that the existence of a conglomeration bank encourages the increased of systemic risk significantly. Although the revenue diversification significantly reduces systemic risk, the interaction between size and income diversification variables indicates that the income diversification significantly increases the systemic risk as the size of the bank increases. Systemic risk is also negatively associated with periods of crisis. This reflects the prudence of banks and regulators on the one hand, but it may also be due to the diversification of bank income undertaken under undeveloped capital market conditions."

"PAM JAYA, sebagai Perusahaan Air Minum Milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, saat ini dinilai belum mampu mencapai sasaran pada kedua misinya. Berbagai faktor internal dan ekternal, seperti struktur organisasi, sumber daya manusia (SDM) dan kepuasan pelanggan, diduga kuat mempengaruhi kinerja PAM JAYA saat ini (sumber : 70 Tahun PAM JAYA).Menyadari betapa besar peranan faktor-faktor tersebut pada perkembangan PAM JAYA, maka pendekatan dan solusi yang dipandang mampu mengangkat potensi dan mengurangi kelemahan PAM JAYA adalah pendekatan manajemen strategi yang didukung dengan kebijaksanaan publik yang relevan. Berdasarkan pada asumsi demikian, maka penelitian ini bertujuan untuk : 1). mengidentifikasi faktor-faktor struktur organisasi, SDM, dan pelanggan sebagai faktor-faktor SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) ; 2). Memformulasikan strategi PAM JAYA berdasarkan temuan-temuan SWOT serta membandingkannya dengan strategi PAM JAYA saat ini; 3). Mengevaluasi kebijaksanaan publik yang diduga turut mempengaruhi implementasi strategi yang diformulasikan tersebut; serta 4). Mengetengahkan pendekatan privatisasi sebagai solusi terhadap masalah kebijaksanaan publik yang sulit untuk dipecahkan. Rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, sebelumnya telah diawali oleh studi literatur terhadap teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya ditetapkan lima teori utama sebagai logika berpikir pada tahap-tahap penelitian ini, yaitu : 1). Pada tahap analisis SWOT, teori manajemen strategi (Pierce-Robinson, 1991) menjadi kerangka berpikir yang utarna sebelum memformulasikan strategi atas dasar faktor-faktor SWOT. Sedangkan untuk mengukur faktor-faktor SWOT itu sendiri, beberapa teori dipergunakan disini, antara lain teori karakteristik struktur organisasi (Lubis-Huseini, 1987, Robbins, 1990) untuk mengukur derajat formalisasi, sentralisasi dan kompieksitas struktur organisasi PAM JAYA. Kemudian teori atau konsep SERVICE QUALITY/SERVQUAL (Valerie-Parasuraman, 1990) yang secara berturut-turut dipergunakan dalam pengukuran faktor kualitas SDM PAM JAYA, serta faktor kepuasan pelanggan; 2). Pada tahap kedua, yaitu analisis kebijaksanaan publik, kerangka teori yang relevan adalah hirarkhi kebijaksanaan publik (Bromley, 1989). Selain itu beberapa teori pendukung melengkapi analisis tentang kebijaksanaan publik di PAM JAYA; 3). Tahap terakhir adalah tahap preskripsi dengan pendekatan privatisasi. Tentu saja teori-teori privatisasi, utamanya oleh Donahue (1991), Keith Hartley (1191) serta Savas (1987) akan mewarnai analisis pada tahap ini. Hasil identifikasi faktor-faktor SWOT, menunjukkan bahwa struktur organisasi PAM JAYA berada pada derajat formalisasi dan kompleksitas rendah, namun sentralisasi tinggi. Di lain pihak kualitas SDM yang diukur melalui kualitas pelayanan, mengalami kesenjangan pada kualitas pelayanan tingkat manajerial (gap 1 dan gap 2) yaitu kurang riset pemasaran, lemah pada komitmen pelayanan dan persepsi manajemen terhadap kemampuan perusahaan, dukungan pendidikan formal yang rendah, distribusi pegawai yang tidak merata, serta penghitungan ratio pelayanan yang tidak tepat. Sebaliknya pads kualitas pelayanan di tingkat Cabang/Rayon justru tidak mengalami kesenjangan yang berarti. Hal ini dibuktikan pula dengan temuan pada tingkat kepuasaan pelanggan tentang aspek pelayanan administratif dan aspek tarip. Sedang pada aspek pelayanan kualitas air, kepuasan pelanggan nampak kurang.Berdasarkan temuan faktor-faktor SWOT tersebut, kemudian diformulasikan empat model strategi berikut kekuatan dan kelemahan pada masing-masing model. Pada dasamya implementasi strategi akan memerlukan dukungan kebijaksanaan baik pada level operasional, organisasional maupun pada level policy (Bromley, 1989). Oleh karena itu analisis terhadap hirarkhi kebijaksanaan publik pada ketiga level itu pun dilakukan. Kenyataan membuktikan bahwa keterikatan kebijaksanaankebijaksanaan operasional PAM JAYA dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pada level diatasnya, sangat tinggi dan rigid. Bahkan terdapat beberapa kebijaksanaan yang sudah tidak relevan untuk kondisi masa kini. Melihat kenyataan ini maka diperkirakan bahwa implementasi strategi operasional akan banyak menemui hambatan pada segi dukungan kebijaksanaan publik di level organisasional dan policy level. Apabila demilaan halnya, maka sulit bagi PAM JAYA untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai suatu perusahaan yang juga dibebani misi komersial. Mengacu pada kondisi temuan tersebut, maka diajukan beberapa model kombinasi privatisasi (Savas, 1987), dengan tema pembagian fungsi dalam perusahaan. Kombinasi public - privat - public merupakan tawaran yang sangat patut untuk dipertimbangkan oleh PAM JAYA Dengan fungsi kepemilikan masih berada ditangan Pemda, sedang fungsi manajemen day-to-day ditangan swasta (bisa sebagian atau keseluruhan) dan operasional ditangan Pemda, maka diharapkan misi sosial PAM JAYA tidak akan hilang, di lain pihak misi komersial mendapatkan perhatian. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana jenis motivasi kegiatan merger dan/atau akuisisi perusahaan mempengaruhi performa keuangan perusahaan (price earning ratio dan return on asset) pada perusahaan di Indonesia periode tahun 2010 hingga 2019. Penelitian ini menggunakan sampel yang terdiri dari 72 perusahaan yang tercatan pada Bursa Efek Indonesia pada saat dilakukannya kegiatan merger dan/atau akuisisi oleh perusahaan tersebut, dari 72 perusahaan itu, didapatkan 137 titik observasi berupa kegiatan M&A. Metode penelitian yang digunakan adalah metode regresi data panel dengan metode feasible generalized least square. Penelitian ini menemukan bahwa dari tiga jenis kegiatan merger dan/atau akuisisi yang dilakukan, hanya kegiatan merger dan/atau akuisisi tipe campuran memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap performa perusahaan.

---

This study aims to analyze the impact of Merger and Acquisitions activities on Firm’s Performance in Indonesia in 2010 to 2019 period. The sample consists of 72 companies that are emitted on the Indonesia Stock Exchange which resulted in 137 observation points. The research method used in this study is panel data regression with the method of feasible generalized least square. This study found that among three different kind of merger and acquisitions activities in the model, there is a positive effect of the Other merger and acquisitions on firm’s performance in Indonesia."

"Penelitian ini memberikan bukti empiris atas pengaruh persentase kepemilikan keluarga terhadap tingkat pengungkapan sukarela dengan efektifitas dewan komisaris dan komite audit sebagai variabel pemoderasi. Pengungkapan sukarela diukur melalui metode skoring indeks pengungkapan sukarela yang digunakan dalam penelitian Adharini (2006). Sedangkan skor efektifitas dewan komisaris dan komite audit sebagai variabel pemoderasi diperoleh melalui metode skoring yang digunakan dalam penelitian Hermawan (2009). Dengan memakai sampel penelitian perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada tahun 2009 - 2010, menunjukkan perusahaan dengan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela. Efektifitas dewan komisaris tidak terbukti memberikan efek moderasi terhadap kedua variabel tersebut. Sedangkan efektifitas komite audit memperkuat pengaruh negatif hubungan antara kepemilikan keluarga dengan pengungkapan sukarela.

---

This paper empirically examines the effect of family ownership to voluntary disclosure with the effectiveness of the board commisioners and audit committee as moderating variables. Voluntary disclosure score is measured by index of voluntary disclosure used in Adharini (2006). Effectiveness score of the board commisioners and audit committee obtained by scoring method used in Hermawan (2009). Using hand-collected data from manufacturing firm on BEI in the year 2009 - 2010, shows that level of family firms is negatively associated with the level of voluntary disclosure. Effectivity of board of commissioners does not give moderation effect. But effectivity of audit committee strengthen the negative effect between family ownership and voluntary disclosure."

"Merger konglomerat saat ini telah menjadi sorotan dari pemasaran dan kebijakan publik di Amerika Serikat karena efeknya yang dapat menimbulkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tulisan ini membahas mengenai perbandingan penerapan pengaturan mengenai merger konglomerat di Amerika Serikat dengan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data penelitian berdasarkan pada studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapatnya perbedaan antara penerapan pengaturan merger konglomerat antara Indonesia dan Amerika Serikat. Amerika Serikat dalam peraturannya telah mengatur mengenai akuisisi aset, sebagaimana ketentuan tersebut belum diatur di Indonesia. Di Amerika Serikat juga telah terdapat pengaturan yang mengatur mengenai merger konglomerat secara khusus dalam pedomannya dengan menggunakan penilaian merger yang mengeliminasi pesaing potensial. Dengan menggunakan penilaian tersebut, Amerika Serikat dapat memperkirakan potensi persaingan yang akan terjadi di masa yang akan datang bahkan sebelum terjadi kerugian aktual terhadap hukum persaingan usaha. Ketentuan seperti ini belum terdapat ketentuannya dalam peraturan di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan pembahasan yang lebih dalam mengenai pengaturan akuisisi aset dan juga penilaian merger yang mengeliminasi pesaing potensial dengan merujuk kepada peraturan yang telah diterapkan di Amerika Serikat.

---

The conglomerate merger is already under the spotlight of marketing and public policy in the United States because of its effects that can lead to monopoly and unfair business competition. This paper discusses the comparative application of regulation on conglomerate merger in the United States with Indonesia. This research uses normative juridical research method using research data based on literature study. The result of this research is there is differences between applying the regulation of conglomerate merger between Indonesia and United States. The United States in its regulations has regulated the acquisition of assets, as such provisions have not been regulated in Indonesia. In the United States there has also been a regulation that regulated conglomerate mergers specifically in its guidelines by using merger analysis that eliminate potential competitors. By using such analysis, the United States may estimate the potential for future competition even before actual losses to competition law take place. Such provisions do not yet have provisions in Indonesian regulations. Therefore a deeper discussion of asset acquisition arrangements and mergers is required which eliminates potential competitors by referring to the regulations adopted in the United States. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor pendorong penerapan konsep Business Continuity Management System (BCMS) pada sektor publik dan hal-hal yang perlu dipersiapkan organisasi dalam penerapan BCMS sesuai dipersyaratkan standar ISO 22301:2019. Objek penelitian adalah Sekretariat Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memegang fungsi pendukung jalannya kegiatan pengawasan BPKP. Penerapan dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data primer adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur dengan narasumber meliputi unit manajemen risiko, unit teknis manjemen insiden, dan unit pengelola teknologi informasi. Analisis data dilakukan dengan membandingkan faktor pendorong penerapan BCMS organisasi dan membandingkan kondisi organisasi dengan persyaratan BCMS. Hasil penelitian adalah terdapat urgensi dan kebutuhan organisasi akan terhadap penerapan BCMS terutama dalam faktor dukungan infomal manajemen puncak, belum meratanya praktik continuity pada organisasi, dan peningkatan dependensi organisasi pada teknologi informasi. Organisasi perlu membuat kebijakan BCMS, peningkatan kompetensi dan awareness mengenai BCM, dan pemutakhiran prosedur dalam mempersiapkan penerapan BCMS pada organisasi. Penelitian ini diharapkan berkontribusi sebagai dasar kajian rencana implementasi BCMS pada sektor publik ke depannya.

---

Business Continuity Management System (BCMS) is not widely implemented in Indonesian public sector, therefore his study aims to reveal the drivers of BCMS implementation at the public sector and preparation that organization should done for BCMS implementation as required by the ISO 22301:2019 standard. The object of the study is Chief Secretariat of Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) which has supporting function for government’s internal audit as BPKP core-business. The research done with case study method with qualitative approach. The primary data in the study was collected through semi-structured interview with people from risk management unit, incidents management unit, and IT management unit. The data analysis carried out with the benchmarking the drivers of BCMS implementation with previous study and literature and benchmarking the organizaiton existing condition with BCMS requirements. The study found that there are urgency and need for BCMS implementation in the organization, with the main drivers are informal top-management support, uneven continuity practices, and the increase of organization’s dependency of information technology. Organization need to create the BCMS policy, enhance the competency and awareness about BCMS, and update the incident response procedure as the preparations of BCMS implementation. This research contributing for future public sector implementation of BCMS."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti mengenai efek dari dilakukannya akuisisi yang dijalankan PT. Hakaaston terhadap 3 anak perusahaan yaitu terhadap PT. Bhirawa Steel, PT. Semen Indogreen Sentosa dan PT. Catur Armindo Putra yang dimulai pada tahun 2019. Akuisisi yang dijalankan umumnya memberikan ekspektasi keuntungan bagi perusahaan pengakuisisi, namun pasca 3 tahun dijalankannya akuisisi belum terjadi perubahan yang signifikan sehingga memunculkan pertanyaan apakah akuisisi yang dijalankan telah disusun berdasarkan strategi yang tepat serta pertimbangan yang matang. Peneliti melakukan analisis mendalam mengenai kondisi ini menggunakan metode campuran (mix method) untuk mengetahui akuisisi yang dijalankan apakah  dapat menimbulkan Financial synergies atau Operational Synergies. Temuan empiris berdasarkan data laporan keuangan perusahaan pasca akuisisi menemukan bahwa 2 dari 3 anak perusahaan mengalami peningkatan dari segi keuangan perusahaan namun perusahaan induk selaku pengakuisisi mengalami penurunan pasca akuisisi perusahaan. Analisis atas hasil wawancara dari narasumber menjelaskan bahwa akuisisi yang dijalankan tidak hanya mengacu kepada Financial Synergies, namun juga terhadap Operational synergies dimana perusahaan memiliki peranan untuk membantu pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Hasil temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kebijakan dalam Merger & Akuisisi (M&A) yang tidak hanya bersifat menguntungkan bagi satu pihak namun lebih kepada manfaat ekonomi.

---

This study aims to obtain evidence regarding the effect of the acquisition carried out by PT. Hakaaston towards 3 subsidiaries namely towards PT. Bhirawa Steel, PT. Cement Indogreen Sentosa and PT. Catur Armindo Putra which began in 2019. Acquisitions carried out generally provide expected profits for the acquiring company, but after 3 years of acquisitions there have been no significant changes, raising the question of whether the acquisitions carried out have been prepared based on the right strategy and careful consideration. Researchers conducted an in-depth analysis of this condition using a mixed method (mix method) to determine whether the acquisitions carried out could lead to Financial synergies or Operational Synergies. Empirical findings based on post-acquisition company financial statement data found that 2 out of 3 subsidiary companies experienced an increase in the company's finances, but the parent company as the acquirer experienced a decline after the company's acquisition. Analysis of the results of interviews with informants explained that the acquisitions carried out did not only refer to Financial Synergies, but also to Operational synergies where the company has a role in helping the construction of the Trans Sumatra Toll Road. The findings of this study can become the basis for further research regarding policies in Mergers & Acquisitions (M&A) which are not only beneficial for one party but more for economic benefits."

"Analisa strategi manajemen pengusahaan pertambangan mineral dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Musi Rawas" ini, merupakan satu kajian manajemen strategi terhadap Dinas Pertambangan dan Energi yang dibentuk berdasarkan Perda No 2 Tahun 2001 sebagai unit pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten dalam menyusun strategi dan peraturan daerahnya guna melaksanakan otonomi daerah kegiatan pengusahaan pertambangan kontrak karya diwilayahnya.Melalui wawancara, diskusi dan kuesioner serta analisa terhadap lingkungan eksternal Dinas tersebut penulis mendapatkan 5 faktor strategis peluangnya dan 5 faktor strategis ancamannya. Selanjutnya dari analisa lingkungan internal didapatkan 5 faktor strategis kekuatan dan 5 faktor strategis kelemahannya.Dari hasil pengolahan data-data Dinas Pertambangan dan Energi tersebut sesuai hasil analisa matrik SPACE posisi Dinas ada pada kuadran Competitive, sehingga alternatif strateginya adalah strategi Market Penetration dan dari analisa matrik TOWS posisi Dinas berada di kuadran WT dengan alternatif strateginya adalah Joint Venture / Kerjasama. Pada tahap keputusan yang didasarkan analisa matrik QSPM didapatkan nilai strategi Joint Venture 22,29 dan nilai strategi Market Penetration 21,84.Dalam penetapan keputusan strategi dalam Dinas Pertambangan dan Energi yang merupakan organisasi pemerintahan, maka berdasarkan pertimbangan faktor-faktor efektivitas dan efisiensi desentralisasi kewenangan [6] (Dr. Ir. Dharma Setyawan Salam, Manajemen Pemerintahan Indonesia 2002, Jakarta hal 119), strategi yang tepat dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pengusahaan pertambangan kontrak karya adalah strategi kombinasi antara strategi Market Penetration dan strategi Kerjasama dengan Dep. Energi dan Sumberdaya Mineral. Sesuai hasil analisa faktor-faktor strategis di atas, maka di usulkan materi Perda Pengusahaan Pertambangan di kabupaten Musi Rawas meliputi hal-hal; Peranan pemerintah (regulasi); iklim pengusahaan (teknologi dan finansial); kepemilikan dan sistem perijinan; kepentingan masyarakat dan pengelolaan lingkungan.

---

The Analysis of the Management Strategy for Mining Enterprise in Implementing the Local Autonomy in Musi Rawas Regency"The Analysis of the management strategy for Mining Enterprise in implementing the local autonomy in Musi Rawas Regency" constitutes a strategic management study on the District of Mining and Energy which was established based on the Local Regulation No. 2 of 2001 as a technical implementer unit of Regional Government in drafting its local regulation in order to implement the local autonomy on the exploitation activity of mining contract of work around its area.Through interview, discussion and questioner and analysis for its external environment, writer has found 5 (five) opportunity factors and 5 (five) strategic threat factors. Therefore, in the internal environment analysis has been found 5 (five) strategic strengths and 5 (five) strategic weaknesses. Of the data processing of the District of Mining and Energy in accordance with the SPACE matrix analysis, District position is on the Competitive Quadrant, so its strategy alternative is Market Penetration Strategy, and based on the TOWS matrix analysis, Department position is on the WT quadrant with its alternative strategy is a Joint Venture. On the decision stage based on the QSPM matrix analysis has been found that the value of Joint Venture Strategy is approximately 22.29 and Market Penetration strategy is 21.84.In taking strategy decision at the District of Mining and Energy as a government organization, therefore in consideration with the effective factors and authority efficiency [6] (Dr. Ir. Dharma Setyawan Salam, Manajemen Pemerintahan Indonesia 2002, Jakarta p. 119), the precise strategy used in implementing the exploitation activity of mining contract of work is a Combination between Market Strategic Penetration and Joint Venture Strategic with the Department of Energy and Mineral Resources. In accordance with analysis for such strategic factors mentioned above, it is proposed the draft of local regulation for Mining Efforts in Musi Rawas including the following matters: the government role (regulation), condition of exploitation (technology and financial); the ownership and license system, the interest of public and environment preservation."