Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang aksi penutupan studio di Jakata tahun 1957 yang dilakukan oleh produser film yang tergabung dalam organisasi PPFI (Persatuan Perusahaan Film Indonesia) untuk meminta perlindungan terhadap perfilman nasional. Berbagai permasalahan yang terjadi pada awal kemunculan peusahaan film pribumi membuat industri perfilman di Indonesia menjadi tidak berkembang. Adanya persaingan dengan film asing merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kejatuhan film Indonesia. Selain itu, masalah perfilman yang di urusi berbagai departemen pemerintahan pun menyebabkan sulitnya mengambil suatu kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan perfilman di Indonesia. Akhirnya di tahun 1964, pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1964 tentang pembinaan perfilman nasional. Dengan keluarnya Penpres ini, urusan perfilman berada dibawah Departemen Penerangan dan merupakan suatu jalan untuk melindungi perfilman nasional.

---

This thesis discusses about the action of closure of studio in Jakarta in 1957. This action was made by Indonesian producers who joined in PPFI (Persatuan Perusahaan Film Indonesia). They demanded the government to protect the national film industry. Various problems made the early emergence of Indonesian film company can‟t grow up. The main factor that made them unable to grow is, the foreign films. The Indonesia films unable to compete with the film from overseas. In addition, the Indonesian film industry are managed by various government departments. It causes the difficulty of taking a policy to resolve the problems of Indonesia film industry. Finally after doing various actions, in 1964 government issued a Presidential Decree No. 1, 1964. This is the regulation about the guidance of national films. With the release of this Presidential Decree, the Indonesia film industry is managed under the Information Department."

"Pada saat ini Indonesia telah menjadi negara pengimpor migas berupa a.l. minyak bumi, produk produk minyak dan liquified Petroleum Gas (LPG) dalam memenuhi kebutuhan nasional akan bahan bakar minyak (BBM). Walaupun dengan usaha dan tekad keras secara nasional, disertai harapan hasil positip untuk kembali menjadi negara pengekspor netto, mungkin belum dapat diwujudkan dalam dekade yang akan datang. ...."

"Penelitian ini mendiskusikan penerapan kebijakan Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Perfilman Nasional (P4N) di masa Orde Baru. Orde Baru menjadi masa di mana film impor tayang dengan subur di bioskop-bioskop Jakarta, ditemukan bahwa 1980 merupakan tahun yang memiliki catatan paling tinggi beredarnya film impor di Indonesia. Penerapan sistem ekonomi terbuka menjadikan film impor dengan leluasa masuk ke Indonesia, hal ini berdampak pada terpojoknya film nasional di bioskop. Permasalahan ini juga didukung oleh kurangnya kualitas film nasional serta para pengusaha bioskop yang lebih mendahulukan film impor untuk ditayangkan karena dianggap lebih menguntungkan. Tugas akhir ini disusun menggunakan metode sejarah dengan pengumpulan beberapa sumber seperti surat kabar dan majalah sezaman, buku, serta artikel jurnal yang memiliki aspek kajian serupa. Berdasarkan kajian para peneliti sebelumnya diketahui bagaimana dinamika industri perfilman di bioskop pada masa Orde Baru, tetapi belum ada yang secara spesifik membahas mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui kebijakan P4N. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan P4N yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk mengatur produksi film nasional agar menghasilkan film yang berkualitas serta mengatur peredarannya di bioskop pada 1980-1991 sehingga dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Tulisan ini memberikan sumbangan pengetahuan mengenai sejarah perfilman nasional pada masa Orde Baru yang mengantarkan pada munculnya bioskop 21 yang masih berdiri hingga saat ini.

---

This article discuss the implementation of Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Perfilman Nasional (P4N) during the New Order era. The New Order was a period when imported films flourished in Jakarta cinemas. It was found that 1980 was the year with the highest record for the circulation of imported films in Indonesia. The application of an open economic system allows imported films to enter Indonesia freely, this has an impact on the cornering of national films in cinemas. This problem is also supported by the lack of quality of national films and cinema entrepreneurs who prefer imported films to be screened because they are considered more profitable. This final project was prepared using the historical method by collecting several sources such as contemporary newspapers and magazines, books, and journal articles that have similar aspects of study. Based on the studies of previous researchers, it is known how the dynamics of the film industry in cinemas during the New Order era, but no one has specifically discussed the policies issued by the government to overcome these problems through the P4N policy. The result of this research is that the P4N policy issued by the government aims to regulate national film production in order to produce quality films and regulate their circulation in cinemas in 1980-1991 so that they can compete with imported films. This paper contributes knowledge about the history of national cinema during the New Order era which led to the emergence of Cinema 21 which still exists today."

"Festival Film Indonesia FFI merupakan sebuah kompetisi antar insan perfilman sebagai wujud apresiasi bangsa kepada para pekerja film dalam rangka membangkitkan sinema Indonesia. Pelaksanaan FFI sempat mengalami masa kekosongan selama lebih dari satu dasawarsa di tahun 1993 mdash;2003. Berakhirnya masa tugas Panitia Tetap FFI serta tingkat penurunan kuantitas dan kualitas film Indonesia telah memengaruhi arus peredaran film dalam hal produksi, distribusi dan eksibisi hingga menjelang era awal masa reformasi. Masa kekosongan tersebut rupanya diisi oleh aktivitas para sineas muda yang mulai berusaha untuk kembali membangitkan produksi perfilman nasional. Keberhasilan para sineas muda dalam mengembalikan penonton Indonesia mendorong FFI untuk hadir kembali di tahun 2004 dengan puncak jumlah produksi film serta prestasi internasional diraih di tahun 2005. Pada akhirnya skripsi ini membuktikan bahwa masa kekosongan berkepanjangan FFI rupanya tidak menyurutkan dan memengaruhi para sineas untuk terus berkarya membangkitkan kembali industri perfilman nasional yang sempat merosot. Skripsi ini menggunakan pendekatan desktiptif naratif melalui 4 tahapan metode sejarah: heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.

---

This thesis discusses about the revival of the national film industry in the middle of the emptiness Indonesian Film Festival 1993 mdash 2005. Indonesian Film Festival FFI is a competition between film makers as an appreciation of the nation to film workers in order to raise Indonesian cinema. Implementation of the FFI had experienced a period of vacancy during a decade in the years 1993 mdash 2003. The Expiration of the Standing Committee of FFI and the rate of decline in the quantity and quality of Indonesian films have affected the flow of circulation of the film in terms of production, distribution and exhibition of up ahead of the beginning of the reform era. The vacancy period apparently filled by the activities of the young filmmakers who began trying to re generating national film production. The succeded of the young filmmakers in the audience restore Indonesia encouraged FFI to be present again in 2004 and the peak in the number of international film production and performance achieved in 2005. At the end of this thesis proves that the prolonged vacancy of FFI apparently did not discourage and affect filmmakers to revive the national film industry which had declined before. This thesis uses descriptive narrative approach through 4 stages of the historical method heuristic, verification, interpretation and historiography."