Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dunia pers Indonesia akhir akhir ini banyak terjadi kerjasama surat kabar daerah dengan grup penerbitan pers Jakarta. Perusahaan surat kabar daerah mengajak grup penerbitan Jakarta untuk mengelola surat kabar daerah tersebut. Sebagian besar, surat kabar daerah yang mengajak -5 kerjasama itu adalah surat kabar yang bertiras kecil dan hampir tak dapat terbit lagi. Penelitian ini hendak mencari informasi tentang bagaimana dan seperti apakah kerjasama itu. Selain itu, penelitian ini ingin mengetahui dampak dari kerjasama itu bagi surat kabar daerah, bagi grup penerbitan pers Jakarta dan bagi masyarakat di daerah itu. penelitian terutama dipakai adalah mendalam. Selain itu, analisa isi dilakukan Metode yang wawancara pada halaman muka dan tajuk surat kabar daerah sebelum dan Kuesioner pun disebar pada pembaca. harus mempunyai kriteria : sebagai pembaca kabar daerah lama yang sekaligus pembaca surat kabar baru yang telah melakukan kerjasama. setelah bekerjasama. Responden surat daerah Diantara grup-grup penerbitan yang ada di Jakarta, Kelompok Kompas Gramedia (KKG) dan Surya Pesindo. yang terpilih adalah Banda Aceh dan Bandung. Kedua tersebut hadir di dua kota itu. Tapi penelitian lebih terpilih Daerah grup difokuskan ke Aceh. Penelitian dilakukan di Aceh selama 3 bulan (awal Maret - pertengahan April 1990 dan awal Mei pertengahan Juni 1990); di Bandung selama 2 minggu (awal pertengahan Juli 1990); di Jakarta selama dua hari (8 September 1990 dan 10 November 1990). Kerjasama antara surat kabar daerah dengan grup penerbitan pers Jakarta terbukti dapat memajukan surat kabar daerah itu. Dengan adanya kerjasama ini, grup penerbitan pers Jakarta relatif mempunyai pengaruh di suatu daerah melalui surat kabar daerah tersebut. Namun, dengan adanya kerjasama ini, surat kabar daerah tergantung pada grup penerbitan Jakarta dalam hal: dana, berita nasional dan internasional, iklan dan fasilitas lain yang susah didapatkan di daerah."

"Pada era 1980-an pers Indonesia memasuki babak baru, yaitu ketika para konglomerat ramai7ramai memasuki dunia pers melalui modal yang mereka tanamkan. Fenomena ini kemudian melahirkan istilah pers konglomerat yang diartikan sebagai pers yang dibiayai konglomerat non pers dengan menempatkan wartawan profesional sebagai mitre minoritas yang dijamin dengan 20 persen saham perusahaan. Hadirnya pers konglomerat banvak menimbulkan perdebaten di kalangan pers. Perdebatan muncul , karena kekhawatiran bahwa fungsi ideal pers sebagai alat kontrol masyarakat akan dikalahkan oleh kepentingan bisnis pemodal. Perdebatan tentang fenomena pers konglomerat menjadi menarik, manakala pada sebuah kasus, pers dihadapkan pada pilihen yang. dilematis membela kepentingan modal atau membela kepentingan publik. Dalam konteks permasalahan tersebut, peneliti indin membandingkan cara pemberitaan kasus pendalihan fundsi kawasan hutan Angke Kapuk menjadi kawasan pembangunan perumahan mewah Pantai Indah Kapuk (PIK) pada harian Indonesia, Neraca dan Kompas. Pilihan atas kasus PIK penelitian ambil berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, kasus ini menyangkut kepentingan publik sehingga mendapat perhatian besar dari pers. Kedua, salah seorang komisaris PT Mandara Permai -- developer proyek PIK -- adalah juga salah seorang pemegang saham pada PT Jurnalindo Aksara Grafika, penerbit harian ekonomi Bisnis Indonesia. Sehingga, keterkaitan antara kepemilikan surat kabar dengan cara pemberitaan akan tampak. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode penelitian analisis isi kualitatif yang dilakukan terhadap berita-berita tentang RIK setelah baniir tol. Sediyatmo sebagai akibat reklamasi kawasan Hutan Angke Kapuk untuk pembangunan proyek. PIK. Analisis isi kualitatif ini disertai dengan analisis isi kuantitatif selama kurun waktu September 1992-januari 1993 (periode ketika kasus ini mulai muncul hinaga mereda).dan wawancara terhadap beberapa wartawan ketiaa surat kabar obyek penelitian yang meliput kasus PIK. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, kaitan antara pemilik saham ,surat kabar dengan cara pemberitaan kasus yang menyangkut kepentingan pemilik saham ada dalam bentuk tekanan ekonomi (economic constrains), Economic Constrain yang dilancarkan tidak secara tranparan tersebut membuat harian Bisnis Indonesia tidak mempunyai kebebasan sebagaimana harian Neraca dan Kompas."

"Pada era globalisasi saat ini, surat kabar berbahasaInggris memiliki andil genting sebagai wakil bangsa yang cukuppotensial untuk memperkenalkan perkembangan budaya dan visiIndonesia terhadap berbagai masalah internasional Perkembangansurat kabar berbahasa Inggris tidak bisa di katakan pesat jikayang hanya puluhan ribu saja itu, memang sangat erat terkait ·dengan sempitnya pasar surat kabar mengingat bahasa Inggrisbukan merupakan bahasa kedua di negara kita.Perbedaan hakiki surat kabar berbahasa Inggrisdibandingkan dengan pars nasional lainnya berawal dari segiproduk dan pasar sasarannya .Perbedaan ini diasumsikan pula.membentuk ciri khusus pada kebijakan manajemen perusahaanpenerbitannya, walaupun bentuk manajemen surat kabar apapunpada dasarnya memiliki kesamaan.Indonesian Observer, dalam usianya yang 40 tahun, 'ternyata perkembangan tirasnya stagnant bahkan cenderungmenurun sangat tajam pada tahun 1992; Hadirnya The Jakarta Postdalam . kelo1npok penerbitan ini membawa perubahan baru peranan nasional berbahasa Inggris. Berbagai kendala yang membedakanyadengan pers nasional yang lain, justru digunakannya sebagaisenjata baik dalam menentukan kebijakan manajemenredaksionalnya maupun kebijakan manajemen pemasarannyaUntuk itu dilakukan perbandingan antara kebijakan ·manajemen penerbit surat kabar Indonesian Observer dan TheJakarta Post untuk melihat di mana letak kelemahan dan kekuatanyang dimiliki masing-masing perusahaan penerbit Dengan teorimenggunakan pendekatan kualitatif, maka sumber data utama dalampenelitian ini adalah wawancara mendalam yang dilakukan denganpara penentu kebijakan manajemen surat kabar Indonesian·Observer dan The Jakarta Post. Beberapa hasil wawancara initerutama yang menyangkut modal dan kepe milikan jugadibuktikan dengan melihat pada Arsip SPS-Pusat, sebagai lembagayang merekam perkembangan organisatoris perusahaan pers diIndonesia."

"ABSTRAKProgram peran serta swasta yang hampir-hampir mengarah pada suatu bentuk swastanisasi perusahaan negara yang bergerak di bidang pelayanan umum kepada masyarakat seperti halnya penyediaan air minum di Indonesia masih merupakan fenomena yang relatif bare. Karenanya keberadaan dan bentuk kerjasama antara PAM JAYA dengan Mitra Swastanya yaitu PT.TPJ dan PT. Palyja pada awal pelaksanaannya masih menjadi sesuatu yang bersifat kontoversial.Potensi kontroversi terhadap keberadaan kerjasama semakin bertambah karena proses penentuan perusahaan swasta clan penyusunan kontrak kerjasama ini berlangsung pada situasi dan kondisi politik di masa kekuasaan orde baru, di mana keterlibatan kerabat dan pengusaha yang terkenal kedekatannya dengan pemegang kekuasaan pemerintah pada saat itu, menjadi suatu kendala tersendiri bagi tercapainya optimalisasi penyusunan ketentuan kontrak perjanjian kerjasama beserta perangkat perjanjian pendukungnyaArus tuntutan keterbukaan di berbagai bidang yang semakin marak setelah berakhirnya masa kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden RI pada bulan Mei 1998 telah mendorong berbagai potensi konflik dan kontroversi mengenai kerjasama tersebut muncul ke permukaan melalui berbagai pemberitaan media massa, sebagai suatu saluran komunikasi yang dapat mempengaruhi pembentukan opini masyarakat.Dalam hal ini peneliti melakukan analisis terhadap isi pemberitaan tersebut dengan menggunakan metode analisis isi melalui pengambilan sampel purposive di empat bush surat kabar harian nasional yang terbit di Jakarta, yaitu Kompas, Media Indonesia, Suara Karya dan Suara Pemharuan, dalam masa pengamatan selama 84 Mari dari tanggal I Maret 1999 hingga 23 Mei 1999, atau 84 tiras penerbitan untuk masing-masing surat kabar.Hasil temuan penelitian ini selain merperlihatkan warna pemberitaan mengenai permasalahan kerjasama, antara lain juga menunjukkan bahwa berbagai lembaga independen seperti ICW dan Serikat Pekerja, di suatu pihak dengan manajemen kedua Mitra Swasta dan Akaindo dipihak lainnya yang bertentangan, nampak dapat sating berebut untuk mempengaruhi opini publik melalui saluran komunikasi media massa, dengan berperan sebagai sumber informasi aktif bagi media massa. Sementara di sisi lain, pihak manajemen PAM JAYA, DPRD DKI Jakarta, pejabat pengambil keputusan di Pemda DKl Jakarta dan di berbagai instansi pemerintahan pusat, cenderung bersikap sebagai sumber informasi yang pasif bagi media massa. Dalam situasi seperti ini maka tingkat kemampuan dan profesionalisasi pelaku media massa balk itu wartawan, redaktur atau manajemen media massa secara keseluruhan akan sangat menentukan warna dan netralitas pemberitaan mengenai permasalahan kerjasama ini, yang pada akhirnya akan menunjukkan pula tingkat keseimbangan (balance), obyektifitas dan fairness masing-masing pemberitaan keempat surat kabar tersebut."

"Penelitian ini hendak menunjukan korelasi yang terjadi antara kepemilikan silang dengan konstruksi isu desentralisasi dalam dunia televisi dalam pemberitaan di surat kabar Kompas, Media Indonesia dan Jawa Pos. Desentralisasi dunia televisi merupakan salah satu hal yang diatur dalam UU Penyiaran, yang pada saat diusulkan menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Penelitian dilakukan dengan Iiipotesis bahwa surat kabar yang berada satu grup dengan stasiun televisi swasta akan menolak desentralisasi, sedangkan surat kabar yang berada dalam satu grup dengan stasiun lokal akan cenderung mendukung. Penelitian dilakukan terhadap artikel-artikel pada Kompas, Media Indonesia dan Jawa Pos yang memuat isu desentralisasi tersebut baik sebagai tema utama maupun hanya sebagai tema sekunder selama bulan Agustus sampai Oktober 2002 dengan menggunakan metode analisis isi kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat perbedaan antara Kompas, Media Indonesia, dan Jawa Pos dalam mengkonstruksikan isu desentralisasi dalam dunia penyiaran. Kompas dan Media Indonesia cenderung menolak, sedangkan Jawa Pos cenderung mendukung. Ketiga surat kabar, masing-masing berada dalam satu grup dengan sebuah stasiun televisi. Kompas dan Media Indonesia dengan stasiun televisi swasta, sedangkan Jawa Pos dengan stasiun televisi lokal. Dari pola kepemilikan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan silang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi sikap pemberitaan Kompas, Media Indonesia dan Jawa Pos mengenai isu desentralisasi dunia penyiaran. Dari hasil temuan tersebut dapat dilihat bahwa fungsi media dalam menjamin public sphere dalam masyarakat mulai digeser oleh kepentingan pemilik media. Karena kepentingan pribadi mulai lebih terlibat dalam proses politik, "tempat" yang tadinya tersedia untuk public sphere dan debat kritis mulai berkurang. Kepentingan pemilik ini pada akhirnya mempengaruhi objektivitas media dalam menampilkan sebuah realitas."

"Media massa telah diakui memiliki pengaruh terhadap publik. Salah satu bukti potensi media massa mempengaruhi publik adalah kemampuan media massa untuk menyusun atau mengagendakan berita-berita apa yang dipersepsikan publik sebagai berita yang paling penting atau paling menonjol pada kurun waktu tertentu. Kemampuan tersebut dirangkum dalam suatu pendekatan yang khusus mengkaji efek media massa yaitu teori fungsi agenda-setting. Teori fungsi agenda-setting akhir-akhir ini menjadi populer dalam studi-studi komunikasi massa terutama komunikasi politik. Dengan menggunakan pendekatan teori fungsi agenda-setting pulalah penulis melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada hubungan dan asosiasi antara agenda surat kabar dengan agenda publik atau pembacanya. Media massa yang menjadi obyek studi penelitian ini adalah media cetak yaitu surat kabar nasional Kompas yang terbit di Jakarta, dan surat kabar daerah Akcaya yang terbit di Pontianak. Sedangkan publik sasaran yang dilakukan dengan metode survei adalah anggota DPRD tingkat I Propinsi Kalimantan Barat. Isu-isu yang diambil adalah isu-isu nasional dan daerah. Sampel penelitian terdiri atas 45 responden yang diambil secara "total" (keseluruhan). Penelitian ini sendiri berlangsung selama 1 bulan khusus untuk menganalisis isi surat kabar, dan kerangka waktu analisis ini dibagi dalam 2 tahap, masing-masing tahap selama waktu 2 minggu. Untuk survei agenda publik dilakukan selama jangka waktu 3 hari selesai analisis surat kabar. Dalam penelitian ini, agenda surat kabar Kompas dan Akcaya diukur berdasarkan ukuran pemuatan, waktu pemuatan, dan variasi berita. Sedangkan agenda publik diukur berdasarkan respon (urutan/rangking) mereka mengenai isu-isu nasional dan daerah yang mereka nilai sebagai isu yang paling panting secara intrapribadi. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan statistik (Spearmen's Rho dan Chi-Square) atau hubungannya sangat kecil antara agenda SK Kompas dan Akcaya dengan agenda anggota DPRD tentang prioritas isu nasional dan daerah, baik pada saat pengukuran pertama (pre) dan kedua (post). Tidak signifikannya hubungan dan asosiasi yang diperoleh dapat disebabkan oleh beberapa faktor lain, baik yang berasal dari media maupun dari publik. Antara lain homogenitas responden, jumlah pajanan pada media yang rendah, kuatnya orientasi pada asal golongan politik, dan kedekatan (proximity) isu dengan bidang tugas publik, serta kecenderungan untuk berpendapat sama (konsensus). Di samping itu asosiasi agenda media dengan variabel perantara yang diduga antara lain asal fraksi, frekuensi diskusi antar pribadi, dan lama pajanan pada surat kabar, juga tidak signifikan, kendati telah penulis kelompokkan lebih ketat."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh manakah indeks dan klipping surat kabar telah dilakukan di Perpustakaan umum, khusus, perguruan tinggi dan penerbit surat kabar di Jakarta. Aspek yang diteliti ialah subjek yang dikumpulkan, judul surat kabar dan kurun waktu yang diindeks dan diklipping. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket. Hasilnya menunjukkan bahwa ada 20 instansi yang pernah membuat indeks dan 47 instansi yang membuat klipping. Surat kabar yang diindeks berkisar 20 judul, yang diklipping 27 judul. Indeks & Klipping yang tertua dibuat pada tahun 1950. Kesimpulan bahwa telah terjadi tumpang tindih klipping dan indeks, yang mengakibatkan pemborosan biaya, tenaga dan waktu. Sebab itu perlu diadakan koordinasi diantara instansi-instansi pembuat indeks."

"Sura kabar merupakan media komunikasi tertua didunia ini. Sejak kelahirann a i a telah mampu menjalankanfung!::.j.nya te~- u t ama sebaga." pemberi infor masi. Namunperkemb a ngan teknologi me lahirkan media lain di C~n t ar--a ny at .elevisi , j en .is media ~ w tl i o v i sua 1 yang mendorongter- j adinya kom petisi a n tar media . Surat kabar berusahaeksistensinya a ar d apat tetap hidu p danmemperoleh perhatian khalayak. Untuk itu pihak p engeloladengan membe r i ped-.a t.ian l ebi t! pada penr.l.mpilandesaln surat kabar.Dalam merancan§ d e saio s e orang editortida k hanya memenu h i kri teria menarik saj a, t etapi j ugaharus memenuhi fungs.ional des.a i n =.epert.i.mfo?nqkategC~risasi berita~ merefleksikan sifat-si fat dankepri badi an surat kabar serta memudahkan dan me mpercepat pembaca menyerap informasi.Penelitian e ksplor-atif ini bertujuan mengetahui~d e dan pertimbang an apa saja yang mendasar-i pemilihandapat memenuhi kriter-ia fungsional danestetika tersebut. Mel a lui 1>.~awanc ara mendalam denganeditor lima sur-at kabar di Jakarta, penelitian iniingin mengetahui pemahaman teoritis seorang editor da l .amarti ia lebih menda ~ ari p i lihan-pilihan elemen desainnyadengan teor i atau lebih banyak mengand alkan in tuisi.improvisasi.Sec;:a ra umum, pemahc"?!man t ec