Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebijakan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesiasalah satunya adalah penetapan suatu kawasan menjadikawasan taman nasional, erbagai peraturan perundangundangandi bidang lingkungan yang mengatur tentangkawasan konservasi termasuk di dalamnya kawasan tamannasional, lebih berorientasi kepada wawasan ekologidaripada kegiatan-kegiatan konservasi. Pola penetapankawasan taman nasional yang bernuansa top-down dansentralistik dengan tidak mengikutsertakan masyarakatyang tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan tamannasional tersebut, merupakan ihwal dan penyebabterjadinya konflik antara masyarakat adat setempatdengan pihak pengelola kawasan. Berkenaan denganpemilikan, penguasaan penggunaan tanah di dalamkawasan, masyarakat adat tidak mempunyai alas hukumyang kuat. Pola penguasaan, pemilikan dan penggunaantanah adat didasarkan pada prinsip bahwa tanahmempunyai unsur sosio-kultural dan religio-magissehingga antara masyarakat adat dan tanah mempunyaihubungan yang abadi dan tidak bisa dipisahkan. Apabilaterjadi tumpang tindih antara penetapan kawasan tamannasional dengan hak atas tanah adat dari masyarakathukum adat, maka hal tersebut sering diselesaikandengan cara musyawarah. UUPA sendiri sebagai peraturandasar di bidang agraria yang disusun berdasarkan tidakmengatur dengan tegas tentang pengakuan hak-hakmasyarakat adat dan penyelesaian konflik pertanahanyang timbul di kawasan taman nasional. Demikian jugaperaturan perundangan di bidang lingkungan lebihberorientasi kepada kepentingan sektoral dan lebihbanyak memberikan batasan ruang gerak masyarakat adat.Lahirnya Inpres No. 1 Tahun 1976 dan Ketetapan No.IX/MPR/2001 seharusnya bisa dijadikan semangat danpedoman para penyelenggara negara dalam mengatasikonflik pertanahan yang timbul. Namun hingga saat inikonflik antar berbagai pemangku kepentingan di kawasantaman nasional semakin berkembang terlebih denganditerbitkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang memberiwewenang penuh kepada Pemerintah Daerah untukmemanfaatkan seluruh potensi yang ada di daerahnyasecara maksimal."

"ABSTRAKPeran penting dalam penyelesaian kasus pertanahan di Indonesia menuntut DeputiBidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN RIuntuk bekerja secara disiplin, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang baik.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan datasurvei dengan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin kerjamemengaruhi kinerja karyawan di Deputi Bidang Pengkajian dan PenangananSengketa dan Konflik Pertanahan BPN RI. Oleh karena itu, penyediaan alatpelaksanaan disiplin kerja; pembuatan, pelaksanaan, dan sosialisasi SPO yangjelas serta rinci; dan sistem pemberian insentif menjadi hal yang perlu dilakukan.

---

ABSTRACTImportant role in the resolution of land cases at Indonesia demanded Deputy of

Assessment and Management Dispute and Land Conflict National Land Agency

to work in discipline, so as produce good performance. This research uses a

quantitative approach and techniques of data collection by questionnaire survey.

The result of this research indicate that the work discipline affect employee

performance at Deputy of Assessment and Management Dispute and Land

Conflict National Land Agency. Therefore, the provision instrument of work

discipline; creating, implementation, and socialization of clear and detailed SPO;

and the system of incentives needs to be done."

"[ABSTRAKPemerintah Kota Surabaya mempunyai pengaturan tanah yang unik dan tidak dijumpai di kota manapun di Indonesia dengan memberikan Surat Izin Pemakaian Tanah atau sering dikenal dengan ldquo Surat Hijau rdquo yang mendasari penarikan retribusi kepada masyarakat Pengaturan tanah tersebut di atas tanah negara dan sebagian lagi memang di sebagian tanah Aset Daerah Kota Surabaya sendiri Penelitian Kebijakan Penyelesaian Konflik Pertanahan di atas ldquo Surat Hijau rdquo di Kota Surabaya ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka Dalam perkembangannya masalah ldquo Surat Hijau rdquo telah menimbulkan berbagai macam konflik antara pemegang ldquo Surat Hijau rdquo dengan Pemerintah Kota Surabaya Konflik ini timbul karena terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dan Pemerintah Kota Surabaya dalam merujuk peraturan mengenai masalah penguasaan tanah Untuk itu diperlukan solusi yang saling menguntungkan antara pemegang ldquo Surat Hijau rdquo dengan Pemerintah Kota Surabaya.

---

ABSTRACTThe Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya ;The Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya ;The Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya , The Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya ]"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Penanganan Masalah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Oleh Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literature. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teori evaluasi Bridgman dan Davis. Selama pelaksanaan Program Penanganan Masalah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan, terdapat berbagai kendala atau masalah sehingga penting untuk melihat sistem evaluasi dalam menilai keberhasilan atau kegagalan program. Hasil penelitian adalah pelaksanaan Program Penanganan Masalah Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan belum sepenuhnya berhasil dalam mencapai tujuannya, dikarenakan ada beberapa komponen evaluasi yang tidak terpenuhi. Perlu adanya perbaikan atau evaluasi dalam beberapa aspek, seperti sumber daya manusia, alokasi anggaran, target program yang terlalu rendah, dan kesenjangan hukum dalam penyelesaian masalah perkara pertanahan.

---

ABSTRACTThis research aims to evaluate the implementation of the Handling of Disputes, Conflict, and Land Affairs Program by Directorate General of Agrarian Problems Handling, Spatial Use and Land in Ministry of Agrarian and Spatial Planning National Land Agency. This research uses a post positivist approach with qualitative data collection techniques through in depth interviews and literature studies. In analyzing, researchers used Bridgman and Davis evaluation theory. During the implementation of the Handling of Disputes, Conflict, and Land Affairs Program, there are various obstacles or problems, so it is important to look at the evaluation system in assessing the success or failure of the program. The Results Showed he implementation of the Handling of Disputes, Conflict, and Land Affairs Program has not fully succeeded in achieving its objectives, because there are some components of evaluation that are not fulfilled. There are some aspects that needs improvement or evaluation, such as human resources, budget allocation, targets of the program that are too low, and legal gaps in solving the problems of the land affairs."

"Penelitian etnografi ini membahas kompleksitas relasi aktor human dan entitas non human yang berfokus pada peran dan kapasitas dokumen dalam melanggengkan konflik. Surat keputusan izin lokasi yang diberikan negara kepada pengembang swasta PT Sentul City mendorong terjadinya perubahan pada kepengaturan wilayah dan relasi masyarakat di Desa Bojong Koneng. Dokumen tersebut membuka peluang bagi para aktor untuk mengaktifkan perannya dalam berbagai kondisi. Terbatasnya akses yang dimiliki masyarakat untuk mengetahui areal konsesi perusahaan memunculkan wacana tentang tindakan perusahaan yang dianggap telah melakukan manipulasi data. Saya berargumen bahwa perubahan relasi antar aktor yang berkonflik didorong oleh kekuatan dokumen melalui produksi dan reproduksi wacana.

---

This ethnographic research discusses the complexity of the relationship between human actors and non-human entities that focuses on documents' role and capacity in perpetuating conflict. The state's location permit decision to private developer PT Sentul City encourages changes to area control and community relations in Bojong Koneng Village. The document opens up opportunities for actors to activate their roles in various conditions. The limited access that the community has to find out about the company's concession areas raises a discourse about companies' actions that are considered to have manipulated data. I argue that documents' power drives the changing relations between conflicting actors through the production and reproduction of discourse."

"Penelitian ini bertujuan membahaas kebijakan pertanahan tahun 1966-1998 dan implikasi yang muncul akibat orientasi pembangunan ekonomi yang berfokus pada pencapaian pertumbuhan yang tinggi. Mas Orde Baru (1966-1998) disebut sebagai masa penyimpanan pelaksanaan UUPA. Masa tersebut menghasilkan lebih banyak kebijakan mengenai hak atas tanah dan pendaftaran tanah dibandingkan kebijakan mengenai penguasaan pemilikan tanah (andreform) dan tata guna tanah. Kebijakan pertanahan selama tahun 1955-1998 telah merubah peranan dan fungsi tanah menurut UUPA yaitu dari tanah sebagai aset untuk mencapai kemakmuran rakyat menjadi tanah hanya sebagai faktor produksi (barang ekonomi) belaka. Peranan negara dalam bidang pertanahan pada masa itu justru dijadikan alat untuk mendukung berjalannya sistem pemerintahan orde baru. rekomendasi kebijakan pertanahan di masa mendatang diarahkan untuk merevis UUPA dan peraturan perundang-undangan turunannya antara lain dengan memberikan akses yang sama bagi setiap warga negara terhadap tanah yang juga merupakan hak dasar manusia, memberikan informasi yang luas tentang pertanahan karena sifatnya sebagai barang ekonomi yang spesifik (khas), antisipasi terhadap kecendrungan perubahan struktur perekonomian ke arah sektro sekunder dan tersier, memberikan arah yang tegas terhadap kebijakan ranah pedesaan (pertanian) dan kebijakan tanah perkotaan (non pertanian) dan internalisasi semangat otonomi daerah di dalam kebijakan pertanahan."