Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan menganalisa penyebab kegagalan implementasi perjanjian gencatan senjata Lusaka (LCA) di Republik Demokrasi Kongo yang disetujui pada 10 Juli 1999. LCA disepakati untuk mengakhiri Perang Kongo II yang merupakan konflik terbesar di Afrika, melibatkan sembilan negara Afrika pada puncaknya, dan memiliki skala konflikdan korban jiwa terbesar sejak perang dunia kedua. LCA awalnya diharapkan mampu meredakan Perang Kongo II, yang memiliki karakter Perang sipil namun mengalami internasionalisasi dikarenakan berbagai kepentingan negara tetangga. Namun LCA terus dikritik karena kontribusinya yang minimal terhadap upaya resolusi konflik Kongo II sebelum akhirnya digantikan persetujuan-persetujuan lain yang lahir dari proses negosiasi paska LCA. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif eksplanatif yang menggunakan studi dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perjanjian gencatan senjata Lusaka dibuat dalam situasi konflik yang belum matang dimana potensi tinggi terhadap eskalasi konflik paska penandatanganan, membuat perjanjian ini sulit diimplementasikan dan menjadi tidak lagi relevan bagi berbagai pihak yang bertikai serta bagi proses resolusi konflik di Republik Demokrasi Kongo.

---

This undergraduate thesis seeks to analyze the cause of failure in implementation of Lusaka Ceasefire Agreement (LCA) in the Democratic Republic of Congo which was agreed in July 1999 to end the second Congo conflict, the largest conflict in Africa involving nine countries in its apex with the worst record of violence and casualties which is only surpassed by the second world war. LCA is intended to resolve the second Congo war which has the character of a local conflict being internationalized due to myriads of interest from its neighboring countries. However is often criticized for its lack of contribution due to its slow and almost non-existent implementation efforts done by both the belligerent parties and the international society. This research is done in a quantitative method using literature and document examinations.

The result of this research shows that when the Lusaka Ceasefire Agreement was made, conflict in Congo had not reached its ripe moment. Therefore, rendering the implementation of the treaties, making it especially hard to be implemented and thus becoming more and more irrelevant for the disputed parties and for conflict resolution process in the Democratic Republic of Congo."

"Pemberlakuan UU. 16/2001 tentang yayasan dimanfaatkan oleh oknum badan pendiri dan yayasan X untuk membuat akte baru terkait dengan perubahan struktur organisasi. Tetapi hal ini dilakukan tanpa melalui rapat pleno badan pendiri. Perubahan yang tidak transparan inimenimbulkan penolakan terutama anggota badan pendiri yang tidak tahu akan perubahan akte yayasan dan konilik di level manajemen atas. Sehingga perlu dirumuskan bagaimana langkah-langkah selanjutnya agar konflik dapat terselesaikan dan perubahan dapat dilakukan.Solusi yang ditawarkan ada tiga yaitu (a). musyawarah bersama antar kedua belah pihak, (b). Meggunakan bantuan pihak III, (c). Menempuh jalur hukum. Solusi yang direkomendasikan adalah menggunakan bantuan pihak III.Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah menyelesaikan konflik dan merencanakan perubahan yang transparan sehingga dapat diterima semua pihak Untuk itu diperlukan pihak III untuk menjembataninya. Adapun tahap-tahapannya adalah: (a).Mencari pihak III,(b). Kemudian pihak ketiga melakukan pertemuan dengan masing-masing pihak. Hasil pertemuan tersebut dianalisis pihak III untuk dicari titik yang dapat mempertemukan mereka. (c). Hal ini kemudian dikomunikasikan pihak III kepada kedua belah pihak. (d) Setelah masing-masing pihak dapat memahami keinginan dan maksud pihak yang lain, baru kedua belah pihak bertemu. Pertemuan ini diharapkan menghasilkan kesepakatan dan merumuskan langkah bersama, (e). Melakukan proses perubahan berencana, (f). Hasil perubahan di dokumentasikan dalam sebuah buku untuk disosiaiisasikan pada pengurus dan karyawan."

"Although fully by additional law,but decentralization policy of autonomic area always contains problems.Including matter of policy implementing process which partly yields in asset conflict between many regency and decentralization regency

---

"

"Tesis ini membahas konflik antar serikat pekerja SPSI dan FSPMI yang berada di PT. Bakrie Tosanjaya dan PT. Bakrie Pipe Industries dalam konflik industri. Pendekatan yang dilakukan menggunakan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada konflik tersebut terjadi dominasi oleh satu serikat pekerja kepada serikat pekerja lainnya. Dahrendorf menyatakan proses perpecahan serikat pekerja dikarenakan adanya kondisi teknis organisasi, kondisi politis organisasi, dan kondisi sosial organisasi. Berdasarkan kondisi tersebut muncul konflik industri yang sering terjadi di BT dan BPI yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tetap dan Insentif atau upah. Sedangkan konflik yang terjadi antara SP di masing-masing perusahaan lebih sering dengan perebutan anggota, akan tetapi tindakan union busting juga ditemui dengan adanya status anggota yang ganda pada dua SP. Perbandingan antara SP yang bearada di perusahaan menunjukkan bahwa SPSI cenderung lambat karena mengutamakan musyawarah, sedangkan FSPMI lebih militan meskipun aspirasi buruh dapat diperjuangkan dengan menimbulkan korban. Resolusi yang dilakukan selama ini hanya mengikuti berdasarkan undang-undang, dan belum ada model yang tepat apabila terjadi konflik antar SP didalam satu perusahaan. Maka perlu adanya model yang baru secara intern agar konflik yang terjadi baik konflik antar SP dan konflik industri dapat diselesaikan dengan bipartit.

---

This thesis discusses the conflict between trade unions and FSPMI SPSI residing in PT. Bakrie Tosanjaya and PT. Bakrie Pipe Industries in industrial conflict. Conducted using a qualitative approach with case studies. The results showed that the conflict occurred domination by one union to the other unions. Dahrendorf states split the union because of the technical condition of the organization, organizational political conditions, and social conditions of the organization. Under these conditions arise industrial conflict that often occurs in BT and BPI namely Employment Agreement Fixed Time and Incentives or wages. While the conflict between the SP in each company more often with the seizure of members, but the act of union busting also met with members of the dual status of the two unions. Comparison between SP bearada in the company indicate that the SPSI tend to be slow due to prioritize the deliberations, while the more militant FSPMI despite the aspirations of workers can be fought with casualties. The resolution is only performed during follow by law, and there is no exact model in case of conflicts between unions within one company. Hence the need for a new model internally so that conflicts both conflicts between unions and industrial conflict can be resolved with a bipartite."

"Penelitian ini melihat perbedaan gaya penyelesaian konflik yang digunakan oleh siswa sekolah-rumah dan siswa sekolah-formal yang sedang berada pada tahapan perkembangan remaja. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 89 orang, yaitu 67 siswa sekolah formal dan 22 siswa sekolah rumah, kesemuanya adalah siswa SMA. Pengambilan partisipan penelitian ini menggunakan teknik incidental sampling Alat ukur penelitian ini mengadaptasi kuesioner Rahim dan Mager (1995). Berdasarkan uji signifikansi menggunakan independent sample t-test didapatkan hasil signifikansi dua ujung (2-tailed) dan signifikan pada l.o.s 0,05 yaitu gaya penyelesaian konflik jenis collaboration sebesar 0,009, gaya penyelesaian konflik jenis competition sebesar 0,002, gaya penyelesaian konflik jenis avoidance sebesar 0,022, dan gaya penyelesaian konflik jenis accommodation sebesar 0,048. Pada gaya penyelesaian konflik jenis compromise didapatkan hasil sebesar 0,892. Maka didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada gaya penyelesaian konflik jenis collaboration, competition, avoidance, dan accomodation antara siswa sekolah-rumah dengan siswa sekolah-formal dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada gaya penyelesaian konflik jenis compromise antara siswa sekolah-rumah dengan siswa sekolah formal yang berusia remaja.

---

This research investigate the differences of resolution conflict styles between adolescents? homeschoolers and formal school students. This research use quantitative method. Participants whose involved in this research were 89 adolescents, which consists of 67 adolescents? formal school students and 22 adolescents? homeschoolers. This research use incidental sampling technique. Instrument to measure conflict resolution styles in this research was adapted from Rahim and Mager (1995) conflict resolution questionnaire. Based on independent sample t-test technique, was found a significance 0,009 on collaboration style, 0,002 on competition style, 0,022 on avoidance style, and 0,048 on accommodation style. Those scores significance on l.o.s 0,05, means there is a significance differences on those styless between adolescents? homeschoolers and formal school students. On compromise type t score was 0,892 and was not found significance on this category between two groups of participants."

"Kepuasan perkawinan dan strategi resolusi konflik menjadi faktor penting yang menentukan perkawinan dapat bertahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan strategi resolusi konflik dalam memprediksi kepuasan perkawinan pada tiga kelompok durasi perkawinan yaitu perkawinan lima tahun pertama, perkawinan pada durasi 5-15 tahun dan perkawinan di atas lima belas tahun khususnya pada perempuan. Penelitian ini dikhususkan pada partisipan perempuan dalam tiga rentang waktu dikarenakan pada setiap durasi perkawinan memiliki konflik yang berbeda dan hal tersebut mempengaruhi kepuasan perkawinan. Selama melewati tahapan perkembangan keluarga, ternyata pria tidak mengalami perubahan pola kepuasan perkawinan, sementara perempuan mengalami perubahan di setiap fasenya. Responden penelitian ini berjumlah 651 perempuan yang sedang menjalani perkawinan pertama. Pengambilan sampel yang digunakan menggunakan teknik convenience sampling yaitu pengambilan berdasarkan kesediaan responden. Pengukuran kepuasan perkawinan mengunakan alat ukur Quality Marital Inventory (QMI) dan strategi resolusi konflik menggunakan Conflict Resolution Style Inventory (CRSI). Hasil penelitian dari 651 orang partisipan menunjukan bahwa tidak ada perbedaan kepuasan perkawinan di ketiga kelompok durasi perkawinan. Terdapat perbedaan penggunaan strategi resolusi konflik dimana conflict engagement lebih sering digunakan oleh kelompok perkawinan lima tahun pertama dan compliance lebih sering digunakan pada kelompok perkawinan di atas lima belas tahun. Sedangkan untuk analisis regresi terkait prediksi antara strategi resolusi konflik dan kepuasan perkawinan, ditemukan bahwa strategi resolusi konflik positive problem solving, conflict engagement, withdrawl dapat memprediksi kepuasan perkawinan pada ketiga kelompok durasi perkawinan. Sedangkan strategi resolusi konflik compliance tidak dapat memprediksi kepuasan perkawinan di setiap kelompok.

---

Conflict Resolution Style Inventory (CRSI). The results of this study showed that there were no differences marital satisfaction in three categories duration of marriage. There are differences in use of conflict resolution strategies where conflict engagement is more often used in duration marriage less than five years and compliance is more often used in duration marriage over fifteen years. There is a significant correlation between positive problem solving, conflict engagement, and withdrawal to marital satisfaction. Meanwhile compliance no significant correlation between marital satisfaction."

"Dalam sepuluh tahun terakhir, krisis yang menimpah Etnik Rohingya di Myanmar makin menarik perhatian dunia. Bukan saja dari komunitas regional namun bahkan juga oleh komunitas internasional dan PBB. Krisis kemanusiaan terjadi sedemikan masifnya dan bahkan berdasarkan temuan telah terjadi praktek Etnich Cleansing atau genocide di Rakhine State Myanmar yang dilakukan oleh militer Myanmar.Beberapa rekomendasi telah disampaikan oleh utusan-utusan khsus baik dari PBB maupun ASEAN termasuk laporan-laporan dari NGO dan UNCT yang selama ini telah melaksanakan tugas misi kemanusiaan di Myanmar dan Banglades , namun belum dapat menghentikan konflik di Rakhine State bahkan krisis kemanusiaan di Rakhine State semakin meningkat eskalasinya. Melalui pendekatan hukum kebiasaan internasional mengenai peran dan kerjasama organisasi regional dan pandangan tentang krisis kemanusiaan dan HAM serta dengan memperhatikan doktrin responsibility to protect tulisan ini mencoba untuk melihat apakah ASEAN dapat menjadi penengah bagi konflik di Myanmar. Penelitian ini dilakukana dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka, partisipasi personal dan survey kualitatif serta dengan metode kualitatif. Dari hasil pengamatan, tulisan ini berkesimpulan bahwa untuk memberikan pemahaman terhadap doktrin, teori dan hukum internasional, pelibatan ASEAN dapat menajdi opsi yang paling mungkin bagi penyelesaian konflik di Myanmar.

---

In the last ten years, the humanitarian crisis affected the Rohingya Ethnic in Myanmar has increasingly attracted the attention of the globe. The attention come either from the regional community or international community including United Nations. The humanitarian crisis become massive in scale and based on the UN findings fact report that there has been etnich cleansing or genocide practical in Rakhine State Myanmar. Those it carried out by the Myanmar military. Some recommendations have been delivered by special envoys from both the United Nations and ASEAN including some official reports from NGOs and UNCT that have been carrying out humanitarian mission tasks in Myanmar as well as Bangladesh, but in fact no solution yet achieved till today crisis. Through an international customary law approach as well as UN Charter mandate for a cooperation of regional organizations, also by referring to the doctrine of responsibility to protect this paper try to see whether ASEAN can be a mediator for conflict in Myanmar. This research was carried out by using research methods, literature study, personal participation and qualitative methods. From the observations, this paper to conclude providing an understanding to doctrine, theory and international law, the involvement of ASEAN can be the most probably as the best option for resolving conflicts in Myanmar."

"Tingginya angka konflik sosial yang terjadi di sekitar kita merupakan sebuah permasalahan yang membutuhkan tanggapan yang cepat dan tepat. Salah satu bentuk konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat adalah konflik yang terjadi antara organisasi kemasyarakatan. Campur tangan kepolisian sebagai mediator dianggap suatu hal yang tepat untuk menyelesaikan suatu konflik, dengan melakukan mediasi diharapkan sebuah resolusi konflik akan muncul untuk menghentikan konflik-konflik yang terjadi antara organisasi kemasyarakatan.Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini selanjutnya berusaha menjelaskan bagaimana peran kepolisian dalam menyelesaikan konflik ormas Forum Betawi Rempug (FBR) versus ormas Pemuda Pancasila (PP) dari sudut pandang kriminologi, dengan memanfaatkan data-data sekunder yang diperoleh dari studi literatur. Penggunaan konsep peran kepolisian, resolusi konflik, dan sedikit teori konflik menurut Weber, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik semacam ini dengan lebih baik.

---

The high number of social conflicts that occur around us is a problem that requires rapid and appropriate response. One of the social conflict that often occurs in society is the conflict between community organizations. Police intervened as mediator is considered a proper thing to resolve a conflict, with the mediation are expected a conflict resolution will appear to stop the conflicts that occur between community organizations.Based on these problems, this study further attempt to explain how the role of police in the conflict resolution organizations Forum Betawi Rempug (FBR) versus Pemuda Pancasila (PP) from the viewpoint of criminology, by using secondary data obtained from study of literature. The use of the concept the role of police, conflict resolution, and a bit of theory of conflict according to Weber, is expected to provide input to the parties concerned to further be used to resolve such conflicts better."