Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak didirikannya televisi di Indonesia pada tahun 1962, isu kepentingan daerah selalu muncul dan menjadi ajang konflik. Berbagai kelompok berusaha memasukkan agenda dan kepentingannya dalam regulasi penyiaran. Dalam penelitian ini kelompok yang dimaksud akan dibagi tiga, yaitu kelompok pemerintah, kelompok pemodal, dan kelompok masyarakat. Selama 40 tahun (1962-2002), dominasi di bidang penyiaran bergeser dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana agen-agen penyiaran televisi di Indonesia berjuang menempatkan dominasi dan posisinya dalam struktur penyiaran televisi di Indonesia. Untuk melihat tarik-menarik kepentingan yang dikaitkan dengan pengakomodasian kepentingan daerah, terutama dalam kesempatan dan legitimasi pendirian televisi swasta di daerah (lokal) dalam regulasi penyiaran, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah komunikasi (historical method of Communicationi) dengan pendekatan kritis. Model sejarah yang digunakan adalah model sistematis yang lebih menekankan pada perubahan-perubahan yang terjadi selama periode sejarah dibandingkan pada data-data dan detail-detail sejarah yang berkaitan dengan orang, waktu, dan tempat secara spesifik. Oleh karena itu, perubahan-perubahan dan hubungan antara kondisi sosial politik dan ekonomi masyarakat Indonesia selama 40 tahun menjadi penting. Dan untuk menganalisis hasil temuan yang ada, penelitian ini menggunakan konsep ekonomi politik komunikasi, khususnya konsep ekonomi politik Mosco, dan konsep strukturasi Giddens. Penelitian yang menjadikan cumber pustaka dan wawancara sebagai basis data terbesarnya ini menemukan bahwa selama 40 tahun (1962-2002) dominasi penyiaran televisi bergeser dari sentralisme pemerintah (1962-1987) menuju sentralisme pemodal (1987-1997) dan menuju kepada desentralisme dengan penguatan dominasi masyarakat (1997-2002). Penelitian ini menemukan bahwa pada masa sentralisme pemerintah, isu kepentingan daerah diakomodasi tidak lebih dari upaya untuk menjaga hegemoni pemerintah. Di masa dominasi pemodal, isu ini hanya muncul di awal untuk memudahkan pihak pemodal terjun ke dalam dunia penyiaran. Di masa penguatan dominasi masyarakat, isu ini muncul untuk menempatkan kembali kepentingan daerah dan masyarakat dalam dunia penyiaran televisi di Indonesia. Akhirnya bisa dikatakan, penelitian ini berhasil menjelaskan bagaimana agen-agen penyiaran televisi membentuk struktur penyiaran televisi di Indonesia. Penelitian ini juga berhasil menunjukkan bahwa kepentingan daerah selalu ada dan mempengaruhi kebijakan penyiaran televisi di Indonesia."

"Usaha film impor di Indonesia yang mulai berkembang pada tahun 1950an mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Pembangunan infrastruktur perfilman yang terpusat menyebabkan terjadinya dominasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang terjadi silih berganti. Dalam penelitian ini kelompok yang dimaksud dibagi menjadi empat kelompok, yaitu kelompok pemerintah, kelompok pemodal, kelompok pemerintah asing, dan kelompok pemodal asing. Selama 54 tahun (1950-2004), dominasi di bidang film impor bergeser dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaiman agen-agen dalam usaha perfilman impor di Indonesia berusaha untuk menempatkan dominasi dan posisi dalam struktur perfilman impor di Indonesia. Untuk melihat tarik-menarik kepentingan yang dikaitkan dengan pengakomodasian kepentingan asing dalam kebijakan film impor, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah komunikasi (Historical Method of Communication) dengan pendekatan kritis. Oleh karena itu, keterkaitan dan hubungan antara kondisi sosial politik dan ekonomi masyarakat Indonesia selama 40 tahun menjadi penting. Hubungan antara Indonesia dan Amerika pun menjadi penting untuk dijadikan latar belakang. Dan untuk menganalisa basil temuan yang ada, penelitian ini menggunakan konsep ekonomi politik komunikasi, khususnya konsep ekonomi politik Mosco, konsep strukturasi Giddens serta konsep imperialisme budaya Schiller. Penelitian yang menjadikan sumber pustaka dan wawancara sebagai basis terbesarnya ini menemukan bahwa selama 54 tahun (1950-2004), dominasi kebijakan impor film bergeser dari dominasi pemerintah (1950-1978), dominasi pemodal (1978-1989), dominasi pemodal dan pihak asing (1989- 1998), dan penguatan dominasi masyarakat di tengah dominasi pemodal (1998-2004). Akhirnya bisa dikatakan bahwa penelitian ini berhasil menjelaskan bagaimana agen-agen dalam industri film impor membentuk struktur industri film impor di Indonesia. Penelitian ini juga berhasil menunjukkan bahwa latar belakang sosial, ekonomi dan politik sangat kuat pengaruhnya dalam pengambilan kebijakan film impor di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan kepentingan negara asing."

"Peneliti tertarik membahas interaksi kekuasaan seputar penyusunan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, sebagai upaya demokratisasi dunia penyiaran. Regulasi sebelumnya yakni UU No. 24 tahun 1997 tentang Penyiaran merupakan personifikasi otoriterianisme dan represifme rezim terhadap dunia penyiaran mengingat dunia penyiaran merupakan dunia yang dinamis, penelitian ini secara tegas membatasi diri hingga tanggal 12 Maret 2003. Pertimbangannya, karena pada tanggal sejumlah organisasi yang merepresentasikan kepentingan kalangan industri penyiaran mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung RI.Regulasi media pasca reformasi tersebut tentu tidak Iahir begitu saja, melainkan muncul dari pergulatan panjang berbagai kepentingan dan kekuatan yang mendeterminasi keseluruhan proses penyusunan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Untuk itu sangat relevan jika peneliti mengungkapkan: Bagaimana menjelaskan interaksi konfliktual struktur (variasi negara dan pasar) vis-a-vis agensi (organisasi jurnalis dan anggota civil society lainnya) seputar penyusunan regulasi penyiaran media pasca reformasi? Bagaimana pihak-pihak tersebut mengkonstruksi realitas UU Penyiaran 2002 dalam konteks kepentingan masing-masing? Serta bagaimana menjelaskan relasi saling mempengaruhi (interplay) antara strktur dan agensi seperti di atas, serta bagaimana kepentingan ekonomi-poiitik pihak-pihak yang terkait dileburkan ke dalarn UU Penyiaran 2002 tersebut?Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis. Sementara tipe penelitiannya bersifat kualifatif. Untuk pengumpulan data di lapangan digunakan tiga teknik; analisa dokumen dipergunakan untuk menelaah data-data yang telah ada baik berupa berbagai draft RUU Penyiaran versi DPR, pemerintah, publik (berbagai elemen masyarakat yang memperjuangkan nilai-nilai publik) serta dari kalangan industri penyiaran, juga risalah berbagai rapat yang berlangsung di DPR seputar isu dimaksud, wawancara mendalam, wawancara mendalam dengan nara sumber yang relevan dengan substansi masalah penelitian, dan pengamatan tak restruktur, observasi tidak terstruktur dengan mengamati perkembangan seputar penyusunan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Data yang didapat kemudian dianalisa dengan perspektif critical political economy dengan varian konstruktivisme. Untuk membantu mempertajam analisa, juga digunakan Teori Konstruksi Sosial yang dikembangkan oleh Berger&Luckrnann (1966) untuk memahami UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai sebuah realitas sosial.Hasil temuan di Iapangan menunjukkan bahwa terdapat 2 aspek historical siruaredness yakni pertama, gerakan reformasi yang menumbuhkan tuntutan desentralisasi penyiaran. Reformasi menumbuhkan semangat kedaerahan sedemikian kuat sehingga dunia penyiaran juga terkena implikasinya. Terutama sistem penyiaran yang sentralistik Jakarta, dipandang tidak sesuai dengan semangat kedaerahan. Kedua, ekspansi kapitalisme global yang mengambil noe-liberalisme sebagai ruh. Pada sisi ini, kecenderungan untuk mengubah regulasi penyiaran yang state oriented diarahkan sedemikian rupa-menjadi melulu berorientasi pada pasar (marker oriented), tidak lain adalah bentuk ekspansi kapitalisme global yang pada titik tertentu mengatasnamakan publik untuk menggeser peran negara.Sejumlah interaksi konfliktual muncul dan berkembang seiring dengan proses penyusunan UU N032 Tahun 2002 tentang Penyiaran tersebut. Secara keseluruhan, terdapat tida poros kekuatan yang terlibat dalam perguiatan tersebut, yakni negara (variansi eksekutif dan legislatif), publik dan pasar. Terdapat kekuatan saling mempengaruhi (interplay) antara satu kekuatan dengan yang lainnya, sehingga pada satu titik masing-masing negara, publik dan pasar dirugikan, namun pada titik yang lain sebaliknya. Interaksi konfliktuil tersebut, selain dikarenakan perbedaan kepentingan, juga dikarenakan terdapat perbedaan dalam mengkonstruksi UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai suatu realitas sosial.Satu hal yang pasti, secara keseluruhan tidak ada yang paling diuntungkan dalam pergulatan kepentingan tersebut karena selalu saja terjadi kompromi dalam setiap isu, hanya kalau dilihat dari aspek kerugian, maka pasarlah (baca: industri penyiaran) yang paling dirugikan, terutama dengan penerapan sistem siaran berjaringan."

"Bagi Indonesia, IJEPA merupakan kebijakan perdagangan bebas bilateral pertama yang diambil Indonesia dalam rangka memenuhi kepentingan nasional bidang ekonomi khususnya perluasan akses pasar produk ekspor di pasar Jepang, mengembalikan investasi Jepang yang menurun dalam beberapa waktu terakhir dan juga sebagai kerangka bagi alih teknologi industri manufaktur Indonesia.Secara politis IJEPA memberikan Indonesia kedudukan setara dengan negara lain yang telah terlebih dahulu menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan Jepang. Sedangkan bagi Jepang, IJEPA merupakan kebijakan diplomasi perdagangan internasional yang merupakan komplementer dari kebijakan perdagangan internasional Jepang sebelumnya yang hanya menganut multilateralisme melalui WTO. Situasi global dengan semakin meningkatnya perjanjian perdagangan bebas regional/bilateral di berbagai kawasan mendorong Jepang untuk mengamankan pasarnya dan memenuhi kepentingan ekonominya khususnya di Asia Tenggara.Secara khusus IJEPA bagi Jepang merupakan upaya untuk memenuhi kepentingan ekonomi antara lain perluasan akses pasar produk Jepang, mengamankan investasi, serta mengamankan pasokan energi dan sumber daya mineral sebagai kebutuhan utama bagi industrinya. Secara politis IJEPA pun memberikan Jepang peluang untuk tetap menjadi negara penjamin stabilitas ekonomi dan politik kawasan. Dengan semua asumsi dan hipotesis yang ditawarkan, tesis ini menyimpulkan bahwa IJEPA adalah suatu kebijakan luar negeri yang dibentuk atas dasar kepentingan ekonomi dan politik kedua negara.

---

As for Indonesia, The 2007 IJEPA was the first bilateral free-trade policy which was issued to meet its several domestic economical interests, particularly in regard to the economic expansion of market access for all Indonesia?s exported goods to Japan, restoring the Japan?s investment which has been declining for the last few years, and also as a technology transfer framework within Indonesia?s manufacturing industry as well.The 2007 IJEPA politically put Indonesia at the same and equivalent position to other countries that have formed earlier freetrade partnership with Japan. While for Japan, The 2007 IJEPA was a kind of international trade diplomacy that also become a complementary to its international trade policy which previously only follow multilateralism through WTO. The situation inside the global world which provides an increase of either bilateral or regional free-trade agreement at various areas also encourages Japan to secure its market and economical interest, especially within the South-East Asian region.Specifically for Japan, The 2007 IJEPA is sort of effort to meet its economical goal, among others, market expansion for products of Japan, to secure the investment, and also to secure the supplies of energy and mineral resource for its industry consumption. In the other hand, The 2007 IJEPA also politically gives Japan more opportunity to remain become one of the economic and political stabilizer countries within the region. Through all the hypothesis and assumptions presented in this thesis, it can be obviously concluded that The 2007 IJEPA is a kind of international policy that is established based on both economical and political interest between the two countries."

"Berdasarkan data dari Jaringan Radio Komunitas (JRK), tercatat di Indonesia terdapat 50 radio komunitas dan 13 televisi komunitas (Kompas, 13 Mei 2002). Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan karakteristik serta kualitas komunikasi massa di Tanah Air yang saat ini sangat dipengaruhi sekurangnya oleh 2 (dua) faktor. Pertama, dinamika demokratisasi yang melandasi reformasi kehidupan sosial-politik. Dinamika ini meliputi proses-proses penciptaan sebuah masyarakat madani (civil society), penyelenggaraan kebebasan menyatakan pendapat bagi setiap warganegara, dan pelembagaan ruang atau kawasan publik (public spheres) dimana semua komponen publik bisa memperoleh akses ke forum-forum pembentukan pendapat tanpa adanya kekangan dari negara ataupun pasar. Kedua, dinamika liberalisasi atau deregulasi di sektor industri media. Dinamika ini, antara lain, mencakup proses-proses mengkonstruksi struktur pasar serta pengaturan mekanisme pasar di sektor industri media, (a.l., melalui proses penetapan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran, negara telah menetapkan beberapa ketentuan tentang lembaga penyiaran komunitas Penyiaran, dan sebagainya). Akan tetapi dalam konteks ini, sebenarnya wacana regulasi-deregulasi harus ditafsirkan kembali. Deregulasi pada hakikatnya adalah menghapus state regulation untuk digantikan oleh market regulation. Tetapi dari sisi kepentingan publik, maka yang harus menjadi pokok perhatian bukanlah pilihan antara pengaturan oleh negara (state regulation) atau pengaturan oleh pasar (market regulation), tetapi apakah segala pengaturan tersebut mampu memperhatikan kepentingan publik secara optimal. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat fenomena resistensi komunitas atas hegemoni negara dalam menetapkan regulasi penyiaran dan media massa komersial yang selalu menawarkan false needs (kebutuhan semu) dan hiper-realitas yang terkadang tidak mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan riilnya. Studi ini menggunakan pendekatan ekonomi politik media dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci, teori ekonomi politik kritis dari Mosco dan teori Resistensi sebagai kerangka teoretis. Sebagai sebuah studi kualitatif yang berupaya memahami bagaimana para narasumber (pelaku berbagai konteks historical situatedness) membangun proses-proses berpikirnya dan merekonstruksi perspektif-perspektif mereka, maka peneliti berusaha untuk mencoba "menempatkan diri" pada posisi narasumber, untuk mendapatkan sebuah penjelasan yang memiliki otentifikasi dari para nara sumber. Penelitian ini menggunakan metode indepth interview, studi dokemuntasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, dari konteks struktur (kultur), hegemoni budaya asing, konsumerisme, seks vulgar, kekerasan yang selalu diusung oleh media massa komersial dan pengaturan negara atas keberadaan LPK yang dipersepsi sebagai intervesi negara, merupakan stimulan munculnya resistensi komunitas dalam bentuk simbolik-pragrnatis misalnya (1) Beberapa anggota komunitas memberikan persetujuan dan mandatnya kepada para aktivis atau individu yang nentinya menjadi pengelola LPK untuk menyiaikan LPK di wilayahnya (2) Meskipun mengetahui belum ada aturan teknis tentang pengelolaan LPK, para aktivis LPK di Jombang tetap meminta rekomendasi kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Infokom, agar keberadaannya diketahui dan diakui sebagai media pemberdayaan komunitas. (3)Melakukan loby-loby politik kepada anggota Komisi A DPRD Jombang, agar keberadaan LPK bisa diakui sebagai representasi keinginan komunitas di Jombang akan sebuah media yang bersifat dari, oleh, dan untuk komunitas. (4) Penguatan budaya lokal dengan lebih intensif menyiarkan bentuk-bentuk kesenian daerah (hadrah, samroh, kidungan, ludruk) dan ritual keagamaan - kebudayaan melalui LPK, bisa dikatakan sebagai resistensi simbolik komunitas terhadap hegemoni politik homogenisasi atau komodifikasi yang biasa dijalankan oleh media penyiaran komersial. (5) Penolakan atas RPP LPK versi pemerintah dilakukan dengan membuat RPP LPK versi JRKI. Untuk menghasilkan draft RPP LPK ini, beberapa aktivis LPK Jombang selalu aktif mengikuti berbagai diskusi, seminar, hearing, dan rapat-rapat penyusunan RPP LPK yang diikuti seluruh LPK yang ada di Indonesia. Mayoritas lembaga penyiaran komunitas bukan berasal dari kesadaran atau ikhtiar komunitas, melainkan dari inisiatif-inisiatif individu. Hanya saja resistensi yang muncul ini lebih didasarkan pada interpretasi para agensi yang merupakan pengelola LPK. Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan rekomendasi Pengaturan negara di dalam penyelenggaraan LPK yang dituangkan di dalam RPP LPK sedapat mungkin melibatkan para aktivis dan pengelola LPK. Hal ini dimaksudkan agar demokratisasi informasi dengan menghargai daya kreasi dan kreativitas komunitas melalui LPK bisa diwujudkan. Pemerintah - khususnya pemerintah daerah - seharusnya bisa menggunakan LPK sebagai media diseminasi informasi kebijakan negara. Implementasi program-program pelayanan publik dan masukan dan komunitas terhadap kinerja aparat pemerintahan, dapat digali melalui media penyiaran komunitas. Pengelola LPK hendaknya lebih intensif melakukan proses pemberdayaan dan advokasi pada anggota komunitas yang dilayaninya. Program pelatihan tentang pengelolaan LPK bisa dilakukan dengan lebih kontinyu dan mendorong partisipasi aktif anggota komunitas, agar embrio LPK sebagai media dari, oleh, dan untuk komunitas tetap dapat dipertahankan."