Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSecara umum tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan dalam penanganan klien pemasyarakatan dari mulai pra ajudikasi sampai post ajudikasi dan apa saja kendala-kendala yang dihadapinya. Peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) tidak terlepas dari tujuan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan salah satu kebijakan negara (public policy) dalam rangka menanggulangi kejahatan yang telah mengganggu ketertiban umum melalui proses penegakan hukum. Adapun kebijakan lainnya adalah penanggulangan kejahatan yang bersifat non-penal antara lain melalui upaya membangun kesejahteraan rakyatFaktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peran dan fungsi Bapas adalah meliputi : keterbatasan anggaran, keterbatasan instrumen dan metode litmas, kurang kondusifnya lingkungan kerja Bapas (faktor internal dan eksternal), keterbatasan perangkat hukum dan implementasinya, masih rendahnya kualitas PK, dan keterbatasan dalam proses pembimbingan.Peran dan fungsi Bapas belum sesuai antara teori yang ada dengan praktek dilapangan, baik pada tahap pra ajudikasi maupun pada tahap post ajudikasi. Oleh karena itu disarankan adanya perombakan perangkat hukum, meningkatkan kinerja PK dengan memberikan pelatihan-pelatihan, perlunya perhitungan kembali besar anggaran bagi Bapas, adanya metode-metode khusus dalam memberikan pembimbingan kepada klien Bapas, adanya pembaharuan pasca institusi-institusi lain yang berkaitan termasuk kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Mengingat Bapas bukan satu-satunya institusi yang terlibat dalam peradilan pidana anak

---

ABSTRACT

In general this research target is give the imagine of about role and function of Balai Pemasyarakatan in handling of client pemasyarakatan from starting pre adjudication until post adjudication and any kind of constraints faced. Role and function of Balai Pemasyarakatan (Bapas) is not quit of judicature crime system target. Crime Judicature system is one of state policy (public policy) in order to overcoming the badness which have bothered the public orderliness through the straightening of law process. As for other policy is crime overcoming having the character of non-penal for example through build the people prosperity.

The factors becoming constraint in execution of Bapas role and function is consist of : budget limitation, limitation of instrument and social research (litmas) method, less conducive of work environmental the Bapas (internal and external factor), limitation of law peripheral and its implementation, still lower the quality of social counsellor (PK), and limitation in client tuition process.

Role And function of Bapas have not same yet between theory and the practice, as good at pre adjudication phase or at phase of post adjudication. Therefore, suggested by the changing of law peripheral, improving performance of PK by giving the training, the importance to review Bapas budget, existence of special methods in giving tuition to Bapas client, existence of renewal to other related institution including police, public attorney and justice. Considering Bapas is not only one institution which concerned in child criminal justice."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Advokat di Indonesia terkait pertanggungjawaban kepada klien selaku pihak ketiga. Penelitian ini adalah penelitias yuridis normatif. Adapun jenis data yang digunakan adalah primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pembahasan pada skripsi ini mencakup tanggung jawab yang dilakukan secara pribadi oleh seluruh sekutu pada Kantor Advokat selain mencakup harta pribadi para sekutu, juga berdampak lebih lanjut kepada tanggung gugat para sekutu apabila suatu hari Klien dari Kantor Advokat yang diberikan jasa hukum balik mengajukan gugatan terkait kerugian yang dialaminya. Tanggung jawab tidak terbatas hingga pribadi tersebut merupakan akibat dari penerapan bentuk badan usaha Maatschap pada Kantor Advokat yang bersangkutan. Dengan demikian, relevansi Maatschap bagi Kantor Advokat di Indonesia dan bentuk badan usaha Kantor Advokat di negara lain merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk badan usaha Maatschap sudah tidak relevan untuk digunakan sebagai bentuk badan usaha Kantor Advokat di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses a challenge that Law Offices in Indonesia have to face regarding the liability of Advocates to Clients as third parties. The research method used is normative juridical. The type of data used is the primary obtained from interviews, and secondary obtained from literature studies. The discussion on this thesis includes the unlimited liability that a partner has in a Law Office, in addition to the contents of the personal assets of the affiliated partner, is if the Client filled a lawsuit against the Law Office for the Client rsquo s loss caused by the wrongdoings or malpractice made by a specific lawyer in the Law Office. Since Law Office in Indonesia commonly used maatschap as a business entity, the office cannot be sued as a person. Therefore, partners who are responsible as a person, even though personally he or she is not involved in the case had to take responsible. Thus, the relevance of Maatschap to Advocate Offices in Indonesia and other forms of Advocate business entities in other countries is a problem formulation in this study. The results showed that the form of business entity Maatschap is no longer relevant to be used as a form of business entities for Law Offices in Indonesia."

"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan penting dalam proses legislasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, DPRD DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia memiliki fungsi kontrol dan legislasi yang esensial, terutama dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang menjawab masalah masyarakat. Meskipun terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD DKI Jakarta pada periode 2019-2024 sebesar 4% dari periode sebelumnya, efektivitas mereka dalam mendorong kebijakan yang mendukung hak- hak perempuan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan eksternal yang dihadapi oleh perempuan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dalam memperjuangkan kepentingan perempuan melalui fungsi legislasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Berdasarkan teori representasi politik oleh Sarah Childs, yang menyoroti pentingnya representasi substantif selain representasi deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa kehadiran fisik perempuan dalam DPRD tidak cukup untuk menjamin pengakomodasian kepentingan perempuan dalam kebijakan daerah. Melalui wawancara dengan tiga anggota legislatif perempuan DPRD DKI Jakarta, peneliti mengidentifikasi tiga hambatan utama: ego sektoralisme, stereotip gender, dan prioritas kebijakan eksekutif yang tidak selalu sejalan dengan agenda legislasi mengenai isu- isu perempuan. Temuan ini menjelaskan relevansi teori representasi politik, khususnya dalam konteks representasi substantif. Selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa faktor eksternal menjadi hambatan perempuan anggota DPRD DKI Jakarta dalam menjalankan fungsi legislasi.

---

The Regional House of Representatives (DPRD) plays a crucial role in the legislative process at the provincial and district/city levels. In this context, the DPRD of DKI Jakarta, as the capital of Indonesia, holds essential control and legislative functions, particularly in creating Regional Regulations (Perda) that address societal issues. Although there has been a 4% increase in women's representation in the DPRD DKI Jakarta for the 2019-2024 period compared to the previous term, their effectiveness in promoting policies supporting women's rights remains limited. This study aims to identify the external barriers faced by female members of the DPRD DKI Jakarta during the 2019-2024 period in advocating for women's interests through legislative functions. The research employs a qualitative method, collecting both primary and secondary data. Based on Sarah Childs' theory of political representation, which highlights the importance of substantive representation in addition to descriptive representation, this study finds that the physical presence of women in the DPRD is not sufficient to ensure the accommodation of women's interests in regional policies. Through interviews with three female legislative members of the DPRD DKI Jakarta, the researcher identified three main barriers: sectoral egoism, gender stereotypes, and executive policy priorities that do not always align with legislative agendas on women's issues. These findings underscore the relevance of political representation theory, particularly in the context of substantive representation. Additionally, this study illustrates that external factors pose obstacles for female members of the DPRD DKI Jakarta in performing their legislative functions."

"Tesis ini membahas tentang perselisihan pendapat antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terkait dengan kewenangannya masing-masing dan pembahasan mengenai pembentukan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 sebagai sarana penguatan sistem pengawasan terhadap hakim. Tesis ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, penulis telah menggunakan satu bentuk metode, yakni penelitian library research . Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan analisis konflik, yaitu membahas pertentangan pendapat antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan pembentukan UU Komisi Yudisial Nomor 18 tahun 2011 sebagai solusi atas hubungan tersebut. Hasil tesis ini menyarankan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui metode pendidikan yang perlu dijadikan prioritas utama oleh pemerintah, termasuk didalamnya pendidikan moral sebagai kurikulum pendidikan sekolah.

---

This thesis discusses the disagreement between the Supreme Court and the Judicial Commission relating to their respective authorities and a discussion of the formation of Act No. 18 of 2011 as a means of strengthening the system of supervision of the judge. This thesis uses the method of normative legal writing, the author will use one form of the method, the research library research. The research approach taken in this paper is the approach to conflict analysis discusses the disagreement between the Supreme Court and the Judicial Commission and the establishment of the Judicial Commission Law No. 18 of 2011 as a solution to the relationship. The results of this thesis suggest an increase in the quality of human resources through education methods need to be a top priority by the government, including the moral education as the school education curriculum."