Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak sebagai alat untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan negara membutuhkan suatu sistem pengawasan oleh aparat pajak. Pemeriksaan pajak sebagai suatu bentuk pengawasan oleh fiskus merupakan media bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak, untuk itu diperlukan suatu sistem pemeriksaan yang efektif. Sistem pemeriksaan yang efektif tidak akan tercipta tanpa adanya dukungan dari administrasi pemeriksaan yang efektif dan bersifat informatif. Salah satu bentuk administrasi pemeriksaan adalah perekaman Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3). Karena itulah diperlukan suatu perekaman SP3 yang efektif. Dalam skripsi ini, penulis mengajukan 2 (dua) pertanyaan penelitian, yaitu sejauh mana efektivitas perekaman SP3 dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penelitian dilakukan pada seksi PPh Badan dan seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Baru II (KPP JKB Dua). Analisis yang dipakai menggunakan metode deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan 2 (dua) teknik, yaitu dengan studi literatur dan pengumpulan data di lapangan melalui wawancara. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa perekaman SP3 pada seksi PPh Badan telah berjalan efektif, sedangkan pada seksi TUP tidak berjalan efektif. Ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi efektivitas tersebut, yaitu: faktor kuantitas petugas perekam, faktor rentang waktu penyampaian SP3 dan faktor kelengkapan data. Ke-3 faktor ini memberikan pengaruh yang sama besar terhadap efektivitas perekaman SP3. Saran yang diberikan penulis berkaitan denga hasil analisis adalah seksi TUP hendaknya bersikap lebih proaktif dalam usahanya untuk melengkapi data yang dibutuhkan guna melaksanakan proses perekaman SP3."

"Peranan pajak dalam penerimaan negara terus meningkat seiring dengan kebutuhan untuk mendanai pengeluaran negara yang setiap tahun terus bertambah. Dalam hal ini dibutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dan bertanggung jawab.Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DIP) melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 memberikan wewenang kepada DJP untuk melakukan pemeriksaan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh pemeriksaan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kuantitatif. Pendekatan deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan kondisi objek penelitian apa adanya sesuai fakta di lapangan. Sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara perhitungan statistika untuk mengetahui hubungan atau pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:1. Terdapat kaitan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sebelum pemeriksaan dan setelah pemeriksaan. Atau dengan kata lain adanya pemeriksaan yang dilakukan merubah tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan. Bila ada kesalahan dalam kesimpulan ini, maka tingkat kesalahan tidak akan lebih dari 5%.2. Pemeriksaan berkaitan dengan tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, Derajat keeratan dihitung dengan memperoleh nilai C=0,46588, sedangkan nilai Croaks sebesar 0.7071, nilai C cukup dekat dengan nilai Croaks yang berarti proses pemeriksaan berkaitan cukup besar dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya.Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh maka disarankan untuk meningkatkan frekuensi pemeriksaan karena dari 35 Wajib Pajak yang diambil sampel dalam penelitian ini ternyata dengan adanya pemeriksaan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampatkan SPT Tahunannya.

---

The role of taxation has been increased in supporting need of government's expenditures, which has been raised continuously. Therefore, awareness of Tax Payer should be increased in order to do their responsibility honestly.

To rise up that awareness, Directorate General of Tax has built control system to watch the compliance of the taxpayer in doing the taxation regulation. Act number 611983 Concerning General Guidance and Taxation Mechanism, which has been changed in Act number 1612000, gives full authority for Directorate General of Tax to act as tax auditor.

The aim of this research is to analysis influence tax audit to the increase of Tax Payer compliance in full filling their tax responsibility. The research uses a descriptive-quantitative method. Descriptive approach means exposing all conditions of research object based on real fact. Meanwhile, quantitative approach uses statistical calculation in order to know the relationship or influence of audit to Tax Payer compliance.

Through the analysis, the result of this research is:

1. Audit may change the compliance of taxpayer especially related with the attitude of taxpayer in sending tax return. The conclusion contains no more than 5 % error risk.

2. Audit has close relationship with compliance rate in sending tax return. The relationship rate is C = 0.46588, and Cmax = 0.7071. Theses means that audit process has significant relationship with compliance rate of Tax Payer in sending tax return.

Based on those conclusions, it is recommended for Directorate General of Tax to increase the audit more frequently."

"Sistem self assessment memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun kepercayaan tersebut sering disalahgunakan Wajib Pajak dengan melaporkan pajak terutang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya melalui praktek rekayasa perencanaan pajak. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak diperlukan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan menerapkan suatu teknik pemeriksaan pajak terhadap sistem pembukuan yang dilaksanakan. Atas dasar itu, maka tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi teknik pemeriksaan pajak yang efektif menghadapi praktek rekayasa perencanaan pajak.Penelitian dilakukan terhadap teknik pemeriksaan pajak yang diterapkan untuk menguji pos peredaran usaha melalui 5 ( lima) pendekatan, yaitu buku besar dan bukti pendukung, arus uang melalui kas, bank, dan giro, arus piutang dan uang muka penjualan, arus barang dan proses produksi, serta rekonsiliasi ( equalisasi ) PPh dengan PPN. Data yang diteliti adalah data kuantitatif yang diperoleh dari sumber primair, berupa Laporan Pemeriksaan Pajak ( LPP ) yang diproduksi Karikpa Jember tahun 1999/2000 dan 2000/2001. Karena populasi Wajib Pajak yang diselidiki cukup banyak dan luas, untuk penelitian ini digunakan metode survey multi stage cluster sampling sebanyak 30 (tiga puluh ) LPP Wajib Pajak Badan dari 180 LPP atau 16,67%. Wajib Pajak Badan yang diteliti terdiri masing-masing 6 (enam ) dari 5 ( lima ) jenis kegiatan usaha, yaitu perdagangan besar tembakau, industri pengolahan dan pembekuan udang, industri pengolahan dan pengalengan ikan, perkebunan kopi dan cengkeh, serta budi daya tambak udang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik pemeriksaan pajak melalui pendekatan buku besar dan bukti pendukung, arus uang melalui kas, bank, dan giro, serta arus piutang dan uang muka penjualan efektif diterapkan pada sektor perdagangan besar tembakau. Pendekatan arus barang dan proses produksi efektif diterapkan pada sektor industri pengolahan dan pembekuan udang. Sedangkan pendekatan equalisasi PPh dengan PPN efektif diterapkan pada sektor industri pengolahan dan pengalengan ikan. Di samping itu, penerapan teknik pemeriksaan pajak tersebut menghasilkan koreksi fiskal yang mempunyai pengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak."

"ABSTRAKPajak mempunyai peranan penting karena berfungsi sebagai salah satu sumberdana untuk membiayai pembangunan. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaanpajak adalah dengan melakukan intensifikasi yang mengandung pengertian bahwa pajakyang dibayarkan oleh setiap WP adalah sama dengan potensi yang seharusnya, sehînggakebocoran penerimaan pajak dapat dihilangkan. Dengan semakin globalnya perdagangan dunia, maka transaksi yang dilakukanoleh perusahaan pun semakin kompleks, terutama oleh MNC. MNC yang hampir selalumenerapkan strategi world wide after tax profit akan menggunakan berbagai cara untukmencapainya, salah satunya adalah dengan melakukau transfer pricing pada transaksiyang mereka lakukan. Sejalan dengan intensifikasi penerimaan pajak yang dilakukan DJP, dilakukanpenelitian mengenai efektivitas sistem pemeriksaan pajak atas transaksi transfer pricingyang dilakukan oleh WP, dengan memilih obyek KPP Baden untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif dengan melakukanwawancara secara mendalam terhadap pakar di bidang perpajakan dan petugas pemeriksapajak mengenai hal yang diteliti. Sistem pemeriksaan pajak yang berlaku di KPP Badora belum efektìf untukmendeteksi adanya transaksi transfer pricing, karena 2 masalah pokok yaitu masalahinternal dan masalah eksternal yang mempengaruhi sistem pemenksaan pajak. Masalahinternal antara lain mencakup sumber daya manusia, dalam hal ini petugas pemeriksapajak, beban kerja, pemeriksaan pajak yang kurang kondusif dalammendukung sistem pemeriksaan pajak. Masalah eksternal antara lain mencakup kaakteristik WP dan sektor usaha yang khusus, yang melibatkan banyak peraturan-peraturan khusus. Hasil penelitian ini masih sangat sederhana disebabkan keterbatasan pengetahuandan kernampuan penulis dalam melakukan analisa. Akan tetapi penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca terutama DJP dan penulis sendri, sertadapat memotivasi peneliti lainnya untuk menganalisa Iebih dalam lagi permasalahan ini"

"For the purpose of reaching target tax revenues, it is necessary to make breakthroughs and search for potential taxes at an optimum level through adequate information dissemination activities, excellent services and law enforcement. In addition, efforts to continue improving tax systems and procedures need to be made with due regard to the principles of fairness, equity, benefits and public ability with effect from the beginning of 2001 the government has changed its policy towards personal income taxpayers in that in their annual retums, these taxpayers have been required to include both their assets and liabilities at year end.

The main issue of this thesis is whether there is a detailed and accurate asset information presented by individual taxpayers, whether presented asset information can be used in tax inspection to determine the fairness of income, whether the policy of putting list of assets in the annual tax return is effective to tax inspection and assessment, and whether there is a difference in inspection procedures on annual tax return with the obligation to attach the list of assets.

This research is intended to discover how effective the inclusion above with respect to taxpayers who organize bookkeeping and those who do not has been with respect to tax inspections and assessment, using the variables of information details concerning the assets presented the accuracy thereof and to what extent assets information may be used for inspection purposes and the application of inspection procedures to personal taxpayers.

The author has used a qualitative method for which descriptions have been made, data gathered through desk and field research. The research object has been the results of tax inspections which have obtained through the distribution of questionnaires to the functional inspection personnel at the Karawang Tax Inspection and Examination Office. The sample population amounted to 36.

The authors findings show that the assets infomation contained in the armual returns of personal income taxpayers lacks details and suffers from a low level of accuracy such that it cannot be used to an optimum level for inspection purposes. In addition, differences are found in both the details and accuracy of the infomation presented and the utilization of assets information between those taxpayers who organize bookkeeping and those who do not.

Research outcome proves that from three approaches (source, process, and target) used to measure effectiveness, the inclusion of asset in the individual taxpayers annual return is not effective in respect to tax inspections and assessments shown is all variables used in the research . It is caused by the lack of taxpayers? awareness, lack of supervision to taxpayers and no penalty given. As a result, the research hypothesis should be rejected.

Results of the author's study into inspection procedures show that there is a significant difference between personal taxpayers who organize bookkeeping and those who do not, speciiically concerning evaluation procedures, tracking errors, correlation tests, confirmation and reconciliation. The research hypothesis should not be rejected.

Hence, the author concludes that the inclusion of list of assets in the individual annual tax retum is not effective to tax inspections and assessments, an the author recommends that for the inclusion of assets information to be effective, it is necessary to improve the implementation regulations relating to the transactions conducted by personal taxpayers and that the Head Oliice of the Directorate General of Taxation give a more convenient access to taxpayer information which it keeps."