Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik peran pada anggota Polri di perguruan tinggi muncul ketika aktifitas sebagai anggota Polri dan aktifitas sebagai mahasiswa saling bertentangan. Suatu aktifitas bertentangan dengan aktifitas lain adalah ketika satu aktifitas mencegah, menghalangi, atau mengganggu kejadian atau efektifitas dari aktifitas yang lain (Deutsch, dalam Wijaya 2002). Konflik peran yang terjadi tidak dapat dibiarkan begitu saja karena akan berpeluang menimbulkan stres. Untuk mengatasi konflik peran yang dialami, anggota Polri tersebut harus mengembangkan strategi coping. Coping terdiri dari problem focused coping, emotion focused coping, dan malcidaptive coping.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi yang menimbulkan konflik peran pada anggota Polri di perguruan tinggi pada status perguruan tinggi dan alasan kuliah dan strategi coping apa yang digunakan.Tipe penelitian ini adalah Non experimen1cil Design yang bersifat ex posi fcicto field siudy. Penelitian dilakukan terhadap anggota Polri yang sedang menjalani kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi di Jakarta. Subyek penelitian ini berjumlah 104 orang yang diambil secara insidental di Mabes Polri, Polda Metro jaya dan di beberapa Polres di wilayah Polda Metro Jaya.Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi-kondisi yang menurut subyek menimbulkan konflik peran. Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa konflik peran yang dialami subyek yang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi negeri lebih tinggi dari yang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi swasta. Selain itu,konflik peran pada anggota Polri yang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dengan alasan tugas lebih tinggi daripada dengan kemauan sendiri. Mengenai strategi coping, ternyata anggota Polri yang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi menggunakan ketiga strategi coping yang ada yaitu Problem-Focused Coping, Emotion-Focused Coping, dan Malcidaptive Coping. Meskipun demikian, ternyata Problem-Focused Coping lebih banyak digunakan oleh anggota Polri yang mengikuti pendidikan di perguruan tingi, kemudian diikuti Emotion-Focused Coping dan Maladaptive Coping.Saran yang diberikan untuk subyek adalah agar lebih memahami konsekuensi yang timbul dan melakukan antisipasi terhadap konsekuensi tersebut jika memutuskan melakukan studi di perguruan tinggi. Selain itu subyek agar belajar mengembangkan cara yang lebih baik untuk mengatasi konflik peran yang dialami."

"[Rule of Reason adalah suatu pendekatan untuk mengevaluasi akibat perjanjianatau kegiatan usaha tertentu guna menentukan apakah bersifat menghambat ataumendukung persaingan. Terkait dengan pembuktian kartel, kelebihan pendekatanini adalah menggunakan analisis ekonomi dalam membuktikan eksistensi dariperjanjian kartel antar pelaku usaha. Namun di sisi lain, penggunaan analisisekonomi (yang merupakan bukti tidak langsung) masih merupakan kontrovensi,tidak hanya karena sifatnya yang memiliki ambiguitas, namun karena metode-nyayang belum diatur secara tegas dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis metode yang digunakan oleh KPPU dalammembuktikan kartel dengan mengacu pada Peraturan KPPU mengenai PedomanPelaksanaan Pasal 11 UU No.5/99 sebagai acuan minimum bagi KPPU dalampembuktian kartel. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa validitaspenggunaan analisa ekonomi berdasarkan hukum di Indonesia., Rule of reason is a legal approach by competition authorities or the courts wherean attempt is made to evaluate the pro-competitive features of a restrictivebusiness practices against its anti-competitive effects in order to decide whether ornot the practices should be prohibited. In term of cartel detection, one of manyadvantages of rule of reason approach is the use of an economic analysis to provethe existence of a gentlemen‟s agreement among the alleged cartel members.However, on the other hand, the use of economic analysis (which is an indirectevidence), still remains controversy, not only because its ambiguity, but also itsmethod has not yet clearly been regulated under Indonesian Law. This research isto analyze the method employed by Commission (KPPU) in proving alleged caseof cartels according to Commission Guidelines on Article 11 of Act No. 5 / 1999as minimum reference of the Commission in proving cartels. This research is alsoto examine the validity of economic analysis according to national law system.]"

"

Alasan pemilihan judul tersebut di atas tidak lain disebabkan, pertama, adanya dua kata atau istilah yakni kebijaksanaan (policy/beleid) dan kebijakan (wisdom/wijsheid) yang secara implisit memuat arti dan istilah diskresi (discretion/fales Ermessen), yang diartikan dengan kebebasan untuk memilih dan/atau memutuskan/ menentukan menurut pendapat sendiri, yang selalu menggelitik di dalam benak pikiran saya selama ini mengingat mudahnya terjadi semacam kebingungan, kekacauan atau kekeliruan (confusion) mengenai persepsi tentang kedua kata atau istilah tersebut; terutama, bila ditautkan dengan kekuasaan negara/publik (public power) dan penguasa/pejabat Negara/pejabat pemerintah (public authorities/ officials) yang memiliki kewenangan/wewenang atau yang memperoleh delegasi.

Alasan yang kedua adalah : sejauh mana kepatuhan/disiplin dan/atau kepedulian dari pemeran (actor) atau para pemeran (actors), baik perorangan maupun lembaga/badan yang terlibat dalam pembuatan rancangan perundang-undangan dan pemeran (actor) yang memutuskan/menetapkan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan pelaksanaannya, menyadari dan mematuhi hirarkhi perundang-undangan atau penjenjangan dari atas ke bawah mengenai hukum posilif tertulis yang telah ditetapkan.

Kedua alasan tersebut di atas akan saya coba untuk menelaah dalam konteks Hukum Administrasi Negara (HAN) dan pengembangannya dewasa ini di Indonesia. Namun, sebelum menelaah dalam konteks HAN tersebut, secara garis besar perlu disinggung mengenai beberapa pengertian tentang Negara misalnya negara hukum (rechrssraar), negara nasional (national stare), negara teritorial modern (modern territorial state) dan mengenai Kekuasaan Negara (Public Power) dalam arti pembagian dan pendelegasian serta Kebijaksanaan Negara (Public Policy) yang mempengaruhi pengembangan HAN.

Negara, kekuasaan, kewibawaan dan kedaulatan (The.State, power, authority and sovereignty).

Negara menurut "konstruksi hukum" pada dasarnya merupakan badan hukum publik utama (prime public law body/entity) yang memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab yang diatur menurut (kebiasaan) Hukum Tata Negara, seperti subyek hukum lainnya yakni orang (person) dan badan yang dipersonifikasikan sebagai manusia. Namun, selain sebagai pembawa hak, kewajiban dan tanggung jawab, negara memiliki kekuasaan (power), kewibawaan (gezag, authority) dan kedaulatan (souvereiniteir; sovereignty) yang tidak dimiliki oleh badan hukum manapun.

"

"ABSTRAKKota berkembang dan saling memiliki hubungan fungsional antara satu kota dengan kota lainnya. Kota-kota di Provinsi Lampung dalam perkembangannya juga memiliki kaitan dengan letak Provinsi Lampung yang strategis yaitu merupakan gerbang penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sekaligus ditetapkan sebagai daerah tujuan transmigrasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan kota dan perubahan pola keruangan kota-kota di Provinsi Lampung. Adapun unit analisis dalam penelitian ini terdiri dari 13 ibukota kabupaten dan dua kota. Variabel yang digunakan adalah jumlah penduduk, PDRB, mata pencaharian penduduk, klasifikasi tutupan penggunaan tanah, kerapatan jaringan jalan, serta topografi wilayah yaitu ketinggian dan kemiringan lereng. Data yang terkumpul perkembangan kota serta peta perubahan perkembangan kota dengan teknik overlay dan pembobotan. Perubahan perkembangan kabupaten/kota tersebut kemudian dianalisis hubungannya dengan Kota Bandar Lampung dan Metro sebagai pusat pertumbuhan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan metode Zipf yaitu Rank Size Rule. Hasil penelitian yaitu perubahan perkembangan kota dipengaruhi oleh jarak dengan kota pusat pertumbuhan, jaringan jalan dan topografi suatu wilayah, yang diikuti dengan pertambahan jumlah penduduk serta perubahan mata pencaharian dan dominasi sektor PDRB dari pertanian menjadi perdagangan atau jasa.

---

ABSTRACTCities are developed and have functional relationship with each other. Focus of this study is to find development level of cities in Lampung Province which is consist of 15 cities. Variable that are used are population, economy, landuse, road network, and topography.Cities development level have analized relationship with Bandar Lampung and Metro as growth center cities. This study used quantitative method and Zipf method or rank size rule. The conclusions are cities with high development level located in seashore and have close functional relationship with Metro and Bandar Lampung, based on their network. "

"Pertanyaan apakah Negara Indonesia adalah sebuah Negara hukum harus dijawab dengan menggunakanindikator penegakan keadilan bagi setiap orang tanpa ada pembeda, kepastian hukum melaluipembentukan peraturan perundang-undangan, dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak-hakasasi manusia. UUD NRI 1945 pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalahNegara Hukum”. Negara hukum Indonesia berdasar pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, UUD 1945sebagai konstitusi, NKRI sebagai pilihan mutlak bentuk negara, dan prinsip bhineka tunggal ika sebagaipenyatu seluruh elemen bangsa. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakansatu langkah menuju cita negara hukum, dimana perencanaan, partisipasi masyarakat, dan prosespembahasan yang terbuka dilakukan saat pembentukan hukum."

"ABSTRACTPutusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah terkait dengan kewenanganpembatalan peraturan daerah kabupaten/kota tidak lagibisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri atau gubernur.Melengkapi putusan tersebut, Mahkamah Konstitusimelalui Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 menyatakanpemerintah pusat juga tidak lagi memiliki kewenanganuntuk melakukan pembatalan peraturan daerah provinsi.Putusan tersebut tidak serta merta menyelesaikanpersoalan terkait dengan kewenangan pembatalanperaturan daerah, hal ini dikarenakan putusan MahkamahKonstitusi hanya berlaku bagi peraturan daerah provinsidan peraturan daerah kabupaten/kota. Rumusan masalahyang akan diurai dalam tulisan ini adalah bagaimanakewenangan pembatalan peraturan daerah dan peraturankepala daerah oleh Menteri dan gubernur pasca PutusanNomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUUXIV/2016.Metode yang digunakan dalam penelitianini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa dalam negara denganbentuk kesatuan memang sudah sepatutnya pemerintahyang tingkatannya lebih tinggi diberikan kewenanganuntuk melakukan pengawasan terhadap regulasi yanglahir di daerah. Implementasi dari pengawasan tersebutdapat dilakukan dengan melakukan pembinaan kepadadaerah melalui penguatan executive preview ataupengujian terhadap suatu norma hukum sebelum sahmengikat secara umum, hal ini sejalan dengan ruhketentuan Pasal 24A UUD NRI 1945."