Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak atas keberadaan dan keberlanjutan perumahan merupakan Hak Asasi Manusia yang paling dasar, disamping hak atas pangan dan sandang. Kebutuhan akan perumahan bagi masyarakat terutama masyarakat miskin di perkotaan semakin meningkat seiring dengan terjadinya krisis ekonomi dan tingginya tingkat urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Berbagai kebijakan dan program yang berhubungan dengan penanganan masalah perumahan telah dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun hasil pencapaiannya belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Kebutuhan akan perumahan sangat dirasakan oleh masyarakat miskin yang hidup di perkotaan.Pemanfaatan dan penggunaan lahan secara tidak sah untuk membangun pemukiman oleh masyarakat miskin perkotaan, sering menimbulkan permasalahan dikota-kota besar. Keberadaan perumahan atas peran serta masyarakat miskin perkotaan memang sulit untuk diharapkan, mengingat kemampuan ekonomi mereka yang sangat terbatas.Keberadaan perumahan bagi masyarakat miskin perkotaan di Tepi Kali Code Yogyakarta, yang dibangun, dibina dan dipelihara keberlanjutannya sebuah fenomena yang cukup menarik untuk penulis teliti sebagai bahan penyusunan tesis ini.Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat strategi dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, untuk itu perlu dibina dan dikembangkan demi keberlanjutan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pola dan program pembinaan dan pengembangan yang ditetapkan dalam rangka keberlanjutan keberadaan perumahan masyarakat miskin di Tepi Kali Code ini disebut dengan TRIBINA yang mengangkut aspek manusia, usaha dan lingkungan.Untuk memperoleh deskripsi tentang kegiatan tersebut maka penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini telah diperoleh data kualitatif dari beberapa informan yang terdiri dari penduduk setempat, Aparat Pemerintah Daerah (Kelurahan, Bapeda, Tata Kota, dan Bangunan), LSM, Swasta, Tokoh Agama, Sukarelawan, dan Masyarakat disekitar permukiman. Kegiatan tersebut telah penulis lakukan dengan wawancara, observasi, maupun studi dokurentasi.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa keberlanjutan keberadaan perumahan bagi masyarakat miskin di Tepi Kali Code ini tidak terlepas dari keberhasilan pelaksanaan Program TRIBINA dan faktor-faktor yang mendorong lainnya seperti penduduk, lembaga swadaya masyarakat, swasta, sukarelawan, media masa, tokoh agama dan pemerintahan daerah.

---

A Sustainability Of Housing Establishment For The Poor Community City (Case Study Of Settlement For The Poor Community City At Tepi Kali Code Yogyakarta)The right of supply and sustainability housing is very basic human rights beside right to food and clothing as well. The necessity of housing especially for the poor communities at city increases along with economic crisis and the higher of migration level at the city. The Government has made some policy and programs related to handling this problem. However, the results have not been maximized yet as is expected. The poor communities who lives at the city are really need the housing especially below the economic level.

The benefit and utilizing of the land against the law to build the settlement by these communities, become an issue at the big cities. In regard to their economic condition it is difficult to ask them to join in supplying the house.

The settlement housing to the poor communities city at Tepi Kali Code Yogyakarta, which has built, established and maintained is an interested phenomena for the writer to search and compiled it in his thesis. The settlement for housing is basically needed for human and a part of strategy in build nation character, thus we need to build and develop the life style for continuation to increase their life. TRIBINA is the pattern and program that have been stated for train and develop in sustainability of establishment housing for poor communities at Tepi Kali Code Yogyakarta which included human aspect effort and environment.

To get description for this activity, the researches have the quality of descriptive and use qualitative approach. In this research we get qualitative data from some source of this communities, local government, (village chief, Organization Research Area, Planning City and Building), the Local Society Institution, private, religion figure, volunteer, and people around the place. The writer has interviewed, observed and made documentation study for all activities.

Based on this research the conclusion has founded that sustainability of housing establishment for this communities at Tepi Kali Code Yogyakarta is a part of the success program from TRIBINA supporting by the other factors such as community, the local society institution, private, volunteers, news paper, religion figure, and local government."

"Fenomena ruang komunal pada permukiman padat tidak terbentuk karena perencanaan formal. Terbentuknya ruang-ruang komunal lebih untuk menjawab kebutuhan spontan warganya. Berkaitan dengan kebutuhan akan interaksi, skripsi ini membahas tentang pengaruh kondisi spasial pada ruang komunal terhadap interaksi sosial warga di permukiman padat dengan mengambil studi kasus ruang-ruang komunal di permukiman Kampung Pulo, Jatinegara. Tujuan dari skripsi ini agar ke depannya dapat berguna dalam proses rancangan ruang komunal di permukiman padat dengan memperhatikan aspek komponen spasial berupa properties yang memadai. Berdasarkan hasil analisis studi kasus dan tinjauan teori, kondisi spasial seperti tata letak, orientasi, jalur sirkulasi, dan properties yang baik di dalam ruang komunal dapat memberikan persepsi yang mengarahkan dan mendorong warga untuk melakukan kegiatan interaksi sosial di dalamnya.

---

Most of communal spaces in dense settlements were unintentionally formed. It was existed regarding the spontaneous needs of citizen. Relating to the need of interaction, this paper examines the influence of spatial conditions in communal space for residents’ interaction in dense settlements. The study uses Kampung Pulo, Jatinegara as case study. It aims to create communal space, with spatial components such as adequate properties as main consideration. Based on the analysis of case studies and theoretical review, spatial conditions such as layout, orientation, circulation paths, and good properties in communal spaces indicate that human perception able to directs and encourages citizens to engage in social interaction."

"Permuldman merupakan kawasan yang berfungsi kompleks dan penting karena selain fungsi perumahan seringkali ditemukan didalamnya terdapat juga fungsi-fungsi lain (komersial/dagang & home industry, jasa/kantor) dan salah satu factor mendasar bagi keberhasilan usaha membangun masyarakat bangsa. Fenomena kondisinya di kawasan padat kota-kota besar di Indonesia seringkali kita lihat begitu memprihatinkan. Tetapi seringkali Pula uwdm pemecahan masalah yang timbul didalamnya menjadi tidak berhasil karena kesalahan konsep dan pendekatan yang telah diambil, yang memang masih Bering berpijak pada pendapat-pendapat yang keliru. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut mengalanu hambatan karena terbatasaya dana dan kemampuan pemerintah sementara laju pertumbuhan dan urbanisasi penduduk sulit dibatasi. Oleh karena itulah dijalankan proyek berdasarkan pendekatan atas peran dan keikutsertaan masyarakat (Enabling Strategy). Dengan konsep ini &harapkan pemerintah mampu mengatasi masalah di sektor permulaman lebih tuntas dan menyeluruh. Pada proyek KIP (Kampung Improvement Program), pendekatan seperti ini menghasifl= dampak yang baik dan luar biasa. Settlement is an area which has more function than just shelter area. Actually, there are commerce and industry. Beside, settlement is another basic factor that can make people development successfully. We found that the phenomenon surrounded was so bad but the program that tried to settle was not using corrected approach either. Programs by the government was facing so many troubles. There are about the limited fund and government's capability. To settle the problem, government has been using another approaching that follow the role of society was called Enabling Strategy. By this, government can hope that the settlement's problem can totally solved. In case of KIP Kampung Improvement Program, there are so big and magnificent results' by this approaching."

"Kota Jakarta yang penduduknya semakin banyak membuat lahan di kota Jakarta semakin banyak di gunakan sebagai daerah pemukiman. Walaupun lahan-lahan di Jakarta sudah semakin banyak yang di pergunakan sebagai tempat pemukiman namun masih saja dianggap kurang.Kota Jakarta yang ramai akan penduduknya yang juga sibuk dengan kegiatan masing-masing membuat orang-orang di kota besar semakin malas untuk berolahraga, ini diakibatkan oleh kesibukan dan kurangnya lahan untuk berolahraga. Walaupun terdapat tampat-tempat untuk berolahraga yang disediakan oleh pemerintah namun banyak sekali yang masih dipungut biaya. Ada juga lahan yang dapat di pergunakan oleh masyarakat untuk melepas hoby mereka berolah raga dengan menggunakan lahan yang tidak terpakai, namun pada saat si pemilik lahan ingin menggunakan lahannya untuk hal lain (bukan olahraga) masyarakat harus pergi.Mengapa pemerintah tidak memperbesar peluang bagi masyarakat untuk berolahraga dengan memperbanyak lahan olahraga yang gratis untuk umum?.Dengan bertambahnya ruang terbuka hijau berakibat pada bertambahnya ketersediaan sarana olahraga bagi masyarakat dan daerah resapan air yang lebih di kota jakarta.

---

Jakarta as the capital city of Indonesia has a great population numbers which always increase every year. The increase of population number has result to the discretion of land. Eventhough a lot of land has already been used for settlement but it?s not enough.

Nowadays urban people have a lot of things to do, for example their work so they have no time to make some exercise such as sport. Even though the government has already facilitated sport facility but everyone who wants to use it have to spend money for that. Although there are some un use land that can be use by the citizen for their hobby in sport, but when the owner want to use the land they have to leave.

The question is why do government does not facilitated a free sport facility for the public? By adding an open green space it can also increase the sport facility for public and also for water diffusion area in Jakarta."

"ABSTRAKKepadatan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi oleh ketersediaan lahan menjadi permasalahan yang kerap terjadi di Jakarta. Dampak yang dihasilkan dari permasalahan ini berupa terbatasnya lahan yang diperuntukan sebagai tempat bermain. Normalisasi bantaran Sungai Ciliwung dilihat sebagai potensi perluasan ruang bermain oleh anak-anak dan remaja di Kelurahan Bidara Cina. Mereka melakukan okupasi pada ruang-ruang bermain informal di wilayah permukiman yang berada di sekitar sungai seperti daerah bantaran sungai dan jalan. Skripsi ini bertujuan untuk melihat hubungan antara potensi yang dimiliki oleh suatu ruang informal dan proses okupasi ruang tersebut sebagai tempat untuk bermain.

---

ABSTRACTHigh density of population without being compensate by land-use availability is a problem that often occurs in Jakarta. The impact that results from this problem is in the form of limited land designated as a playground. The normalization of the banks of the Ciliwung River is seen as a potential expansion of the play space by children and adolescents in Bidara Cina Village. They occupy informal playing spaces in residential areas around the river such as riverbanks and roads. This study aims to see the relationship between the potential possessed by an informal space and the occupational process of the space as a place to play."

"ABSTRAKArus urbanisasi yang masuk ke kota Jakarta dalam tiga dasawarsa terakhir ini dirasakan meningkat dengan pesat.. Sedangkan perencanaan kota Jakarta belum secara rinci tertata, di samping itu perangkat pengawasan pembangunan kota juga masih dirasakan kurang memadai. Ketiga hal tadi mengakibatkan tumbuhnya banyak kawasan tak terencana (unplanned area). Kawasan ini kekurangan fasilitas umum namun padat penduduknya, sehingga menjadi kawasan kumuh dan telah melampaui batas daya dukung lingkungannya.Program perbaikan Kampung Proyek Muhamad Husni Thamrin merupakan upaya Pemerintah dalam menaikkan kualitas lingkungan yang telah cenderung menurun akhir-akhir ini serta meningkatkan pembangunan manusia seutuhnya. Dalam bidang sanitasi lingkungan, Pemerintah telah banyak membangun MCK.Tujuannya adalah untuk mengkomunalkan sarana mandi, cuci, dan kakus agar limbahnya mudah dikendalikan dan pencemaran lingkungan dapat dibatasi, serta memudahkan pengadaan air bersih (PAM).Di samping itu juga untuk melestarikan budaya mandi bersama, seperti di daerah asal mereka.Kawasan yang padat penduduknya, umumnya luas rumah di bawah luas hunian baku per jiwa. Hal ini mengakibatkan sulitnya mencari ruang untuk lokasi sumur maupun kakus. Kawasan itu terutama dihuni oleh warga masyarakat yang berpenghasilan rendah, yang cenderung tidak dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membangun kakus atau kamar mandi sendiri. Apalagi mereka belum mendapatkan penyuluhan tentang sanitasi lingkungan, yang mempunyai kaitan erat dengan kualitas air tanah.Penelitian ini bersifat deskriptif, dilakukan pengamatan dan wawancara yang terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemanfaatan sarana komunal pembuangan tinja dan kaitannya dengan kepadatan, pendapatan, pembuangan limbah sabun serta pola penggunaan air.Masalah pokok dalam penelitian ini adalah :(i) Bagaimana warga masyarakat mengelola MCK untuk mencapai sasaran pembangunannya ? (ii) Apakah MCK yang dimaksud telah sesuai dengan upaya untuk peningkatan kesejahteraan warga masyarakat ?Untuk itu dirumuskan suatu hipotesis bahwa1. Pola pemanfaatan sarana komunal pembuangan tinja akan bermanfaat apabila berada di tengah lingkungan permukiman yang padat dan masyarakat berpenghasilan rendah.2. Pola pembuangan limbah sabun tidak akan berbeda antara sebelum dengan setelah pembangunan MCK.3. Pola pengambilan air tanah dangkal oleh penduduk akan berbeda antara sebelum dengan setelah pembangunan MCK. Hipotesis dimaksud perlu diuji dan dianalisis secara statistik.dengan menggunakan Chi-square, guna membuktikan kebenaran hipotesis dimaksud.Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (i) dari 19 MCK yang diteliti telah dapat dimanfaatkan oleh warga masyarakat; (ii) tingkat kepadatan, tingkat pendapatan serta tingkat pendidikan warga masyarakat di sekeliling MCK mempengaruhi pemanfaatan aarana komunal pembuangan tinja; (iii) tingkat pendidikan dan penghasilan warga masyarakat mempengaruhi pengambilan air tanah dangkal, tetapi tidak berpengaruh terhadap kebutuhan akan kakus perorangan; (iv) adanya MCK tidak mempengaruhi pengadaan sumur pampa disekelilingnya serta tidak mengurangi pencemaran air permukaan akibat pembuangan limbah sabun.Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pembuatan MCK telah menunjukkan hasilguna walaupun belum berdayaguna secara optimal. Untuk mendapatkan dayaguna yang optimal dirasakan perlu untuk meninjau kembali rancang bangun MCK dan mengajak masyarakat ikut berperan serta dalam rekayasanya. Selain itu perlu dilakukan penelitian tentang rekayasa tangki terpadu untuk menampung limbah sabun dan tinja. Upaya ini bertujuan mencari alternatif mengurangi dan menghilangkan pencemarannya terhadap air permukaan dan lingkungan hidup.

---

ABSTRACT

The very rapid growth of the Jakarta population within the last three decades necessitates solutions to accommodate them in the form of decent settlement including infrastructure and new employments. However, appropriate detailed city planning is not yet available. Those factors led to unplanned accommodations in areas lacking in public facilities. Hence, it became densely populated areas and finally degraded into slum area that had exceeded its carrying capacity.

The Jakarta city government had introduced Kampung Improvement Program (KIP), as one of a number of activities for improving the deteriorating environmental quality in the slum areas and for the improvement of total human development. In the sector of environmental sanitation, a lot of public latrines (MCK's) have already been built, both by the Municipal Government of DKI Jakarta and by self-help of the community.

The objectives of these MCKs is to communalize public bathing, washing and toilet facilities under one roof and also localizing human and detergent waste disposal to mini mite ground water and soil pollution. The MCK's have been provided with treated water and also used as a place for communication with one another by all users of the facility.

At the densely populated slum area, the floors of most of the houses are below the standard. That is why it is hard to find an open space to build a sanitary latrine and to install a shallow well pump. This slum area is inhabited by the low-income people, so they are not able to save part of their income to build a toilet, and also unable to install a private shallow well pump. They have not got any health education concerning environmental sanitation including ground water quality.

This research was done to gather information on the correlation between usage of communal human waste disposal and the population characteristics, level of spatial density, income and formal education, detergent waste and pattern of water usage by the people_

Main research problems investigated are: (i) how the slum dwellers manage the MCKs in order to achieve the objective? (ii) Whether the MCK are appropriate for the improvement welfare of the slum dwellers ?

Based on those problems, the research hypotheses were formulated as follows:

1. Usage of the MCKs can be obtained and optimal zed, if the MCKs were placed around houses of those with low income.

2. There is no difference in the condition of deter-gent waste, before and after the MCKs were built.

3. There were differences concerning the pattern of surface water use by the slum dwellers before and after the MCKs were built.

This research is designed as a descriptive research. Primary data were gathered using structured questionnaire from those people who are using the 19 MCKs located in Kelurahan Petamburan, the administrative area of Central Jakarta. Analysis were done statistically using the Chi-square methods to test the above mentioned hypotheses.

Several important results of the analysis, were as follows:

1. The 19 MCKs had fulfilled their objective, based on the answers from the majority of respondents, who had expressed satisfaction in using the MCKs.

2. The level of MCK's usage was affect by the spatial density and their level of formal education and in-come.

3. Exploitation of groundwater was affect by the level of income and formal education of the slum dwellers.

4. Needs for private toilets were not affect by the level of income and formal education of the dwellers.

5. The existence of the MCKs had not affected the building of the well around the MCKs.

6. The existence of the MCKs didn't affect groundwater pollution caused by detergent waste.

In general, the results of the research analysis indicated that the MCK was very useful for the slum dweller. To obtain the optimum results, the MCK still needs improvement in its design. In this matter, more involvement of the slum dwellers as MCK`s users is required in the design phase which would be a helpful input. To seek other alternatives in order to eliminate the groundwater pollution, further research is needed in the future on the design of tanks for both the detergent waste and human feces container."

"Pemukiman kumuh merupakan suatu permasalahan, baik dari segi perkotaan maupun lingkungan. Jika didefinisikan ulang, sesungguhnya permasalahan yang disebabkan pemukiman kumuh ini dari segi perkotaan adalah dari aspek legalitas lahannya yang tidak sah, kurangnya angka pemenuhan kebutuhan rumah, buruknya citra kota, dan sumber dari kriminalitas. Sementara dari segi lingkungan, permasalahan yang ditimbulkan oleh pemukiman ini adalah terjadinya degradasi lingkungan hidup. Dan sesungguhnya permasalahan tersebut muncul sebagai dampak dari adanya budaya kemiskinan yang dimiliki para penghuni pemukiman kumuh tersebut. Budaya tersebut membentuk ruang-ruang dengan karakter yang dikenal sekarang ini sebagai kumuh. Namun diantara segala macam hal negatif yang muncul akibat pemukiman ini, ada nilai positif dalam kehidupan masyarakat penghuni pemukiman kumuh, yaitu keberlangsungan komunitasnya yang hidup seperti layaknya suatu keluarga besar, kreatifitas yang muncul akibat tekanan dan keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya, serta kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap ruang dan lingkungannya. Hal-hal inilah yang perlu dipertahankan saat menciptakan pemukiman yang ideal bagi masyarakat dengan budaya kemiskinan di dalamnya."

"ABSTRACTTidak semua pelaku ibadah hidup dan bertinggal di lingkungan dengan kualitas dan kuantitas ruang dalam batas kewajaran. Melihat bahwa ruang tinggal sering kali tidak memiliki ukuran standar, maka ia bisa jadi besar, sedang ataupun kecil. Skripsi ini membahas secara spesifik mengenaik ruang ibadah pada permukiman padat informal atau kampung di Jakarta, dimana penghuninya tinggal dengan okupansi ruang di bawah standar Standar ruang tinggal Nasional Indonesia: 9m2/orang. Kondisi yang demikian membuat aktivitas para penghuni kampung harus bertumpuk satu sama lain, dan aktivitas ibadah termasuk di dalamnya. Untuk memahami penggunaan ruang ibadah di kampung, pengamatan dilakukan dengan melihat bagaimana pelaku ibadah di kampung menyematkan kualitas sakral pada kegiatan ibadah mereka. Selain ikut berpartisipasi dalam kegiatan ibadah di kampung, pengamatan juga dilakukan dengan survey kuesioner dan wawancara pada beberapa warga kampung, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kelangsungan kegiatan ibadah. Untuk masa mendatang, saya berharap kajian ini dapat dikembangkan dan dilengkapi mengingat kurangnya waktu pengamatan dan waktu kegiatan ibadah yang tidak menentu.

---

ABSTRACTNot all worshippers live in similar qualities and quantities of space. This paper discusses specifically the space of worship in informal, densely populated settlements in Jakarta known as kampongs, in which citizens occupy the space below standard Indonesian national standard of living space 9m2 person. Such circumstances mean that almost every daily activity undertaken by kampong inhabitants overlaps, and worship activity is no exception. To understand the site, space, and place of worship usage in kampong areas, this research aims to understand how the inhabitants create and embed sacredness, or lsquo spiritual rsquo indicators, into their worship activities. In addition to deep observation by actively participating in the kampong rsquo s worship activity, this research completed by a questionnaire survey and in depth interviews with various people living in the kampong, both directly and indirectly related to worship activity. The research found that the limitation of space does not hinder the kampong inhabitants in carrying out their worship activities. Even though mostly always overlapping with other activities, worshippers always find a way to negotiate their worship activities in such limitations. "