Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan E-government di Indonesia marak semenjak dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan E-government. Kementerian tenaga kerja dan transmigrasi menerapkan E-government dalam melayani masyarakat dalam pelayanan penempatan kerja dengan menghadirkan Bursa Kerja Online (BKOL) yang telah dikembangkan sejak tahun 2009 setelah adanya kerjasama pemerintah dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) namun masih terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Peneliti tertarik melihat gambaran dan hambatan dalam implementasi E-government melalui bursa kerja online dilihat melalui empat indikator penentu keberhasilan implementasi. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengukur indikator penentu keberhasilan implementasi melalui keempat indikator tersebut dapat dilihat bahwa hubungan komunikasi antara pemerintah sudah baik, komunikasi pemerintah kepada perusahaan dan masyarakat masih belum baik, dari segi sumber daya dan disposisi masih kurang baik, dan struktur birokrasi sudah berjalan baik, serta masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Bursa Kerja Online tersebut dalam mewujudkan pelayanan publik.

---

The implementation of E-government in Indonesia exists since Indonesian government officialized Inpres No 3 in 2003 which forced all instantion of governments to implement E-government. Ministry Of Manpower and Transmigration applied E-Government to public service especially to public employment system and present online job market since on 2009 after relationship with Japan International Coorperation Agency (JICA) but have many problem to apply this system. The researcher interests to know further about how far egovernment implementation E-Government via online job market from four indicators how about implementation can be good governance.

Researchers used a quantitative approach to measuring the critical success indicators of implementation through relationship of government to government is good in terms of communication, but communication government to business and citizens has not been good, in term of resources, disposition also has not been good, and bureaucratic structures has been good, and then there are still some obstacles in the implementation Online Job market is in realizing the public service."

"Tesis ini membahas implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja studi kasus Depnakertrans, dengan fokus penelitian terhadap tiga pilar penyusunan anggaran berbasis kinerja, yaitu: adanya indikator kinerja, adanya standar biaya dan, adanya evaluasi kinerja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2010, sistem penganggaran baru dengan tiga pilar penyusunan anggaran berbasis kinerja dimaksud, belum sepenuhnya diterapkan. Hasil penelitian menyarankan perlu kepastian regulasi dan pedoman yang mudah dipahami oleh Kementerian/Lembaga, perlu restruktusisasi program dan kegiatan, dan perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

---

The thesis elaborate the implementation of performance-based budgeting system a case study of the Ministry of Labor Affairs and Transmigration, with a topic of research to the three pillars of performance-based budgeting system which are performance indicator, standard cost, and performance evaluation. The research used a qualitative approach with descriptive design.The research result shows that from 2006-2010 budgeting system with those 3 pillars haven't fully been adapted. As the Result from this research advice the needs of regulation assurance, guidelines easily understand by the ministry, also restructuring of the program, activities and developing of human resources capacity."

"Penelitian ini berfokus pada efektivitas Pengawasan Norma Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta yang dilatarbelakangi oleh tingginya angka pelanggaran norma kerja. Jumlah pengawas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta juga sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus diawasi, yaitu lebih dari 25.000 perusahaan dengan total 61 pengawas di seluruh ibu kota. Keterbatasan sumber daya untuk pengawas dan tingginya angka pelanggaran norma kerja mendorong pemerintah untuk menggunakan sistem e-government. Penggunaan e-government dalam menjawab tantangan pengawasan norma kerja dilakukan dengan menggunakan sistem pelaporan online melalui perusahaan wajib melaporkan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan pengawasan norma kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta melalui penerapan Sistem Pelaporan Ketenagakerjaan Online. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada salah satu aspek dari Effectiveness Approach, yaitu Gibson, Invancevich dan Donelly's Systems Approach, yang melihat efektivitas berdasarkan input, proses, dan output. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivis dan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan norma kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta belum efektif. Pasalnya, situs Wajib Laporan Ketenagakerjaan Online masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau aspek norma kerja yang lebih dalam. Selain itu, jumlah petugas pengawasan ketenagakerjaan masih sangat terbatas untuk mengawasi jumlah perusahaan yang ada di ibu kota. Berdasarkan hasil penelitian di atas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta disarankan untuk memberikan rekomendasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk meningkatkan sumber daya pengawasan dan menyempurnakan sistem Wajib Pelaporan Tenaga Kerja Online agar tercipta pengawasan yang efektif. norma kerja. Kemudian disarankan kepada perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta untuk bekerjasama dengan pihak lain seperti BPJS agar hak-hak pekerja terpenuhi dan perusahaan menjalankan kewajibannya.

---

This study focuses on the effectiveness of the Inspection of Work Norms at the Jakarta Manpower and Transmigration Office, which is motivated by the high rate of work norm violations. The number of supervisors at the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office is also very minimal when compared to the number of companies that must be supervised, which is more than 25,000 companies with a total of 61 supervisors throughout the capital city. Limited resources for supervisors and the high number of violations of work norms encourage the government to use an e-government system. The use of e-government in responding to the challenge of monitoring work norms is carried out by using an online reporting system through which companies are required to report employment. This study aims to explain the effectiveness of the implementation of work norms supervision by the Jakarta Manpower and Transmigration Office through the application of the Online Manpower Reporting System. The theory used in this study refers to one aspect of the Effectiveness Approach, namely Gibson, Invancevich and Donelly's Systems Approach, which sees effectiveness based on input, process and output. The approach used in this research is a post-positivist approach and data collection by conducting in-depth interviews and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the supervision of work norms carried out by the Jakarta Manpower and Transmigration Office is not yet effective. The reason is, the Online Employment Report Mandatory website still needs to be improved to reach deeper aspects of work norms. In addition, the number of labor inspection officers is still very limited to supervise the number of companies in the capital city. Based on the results of the above research, the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office is advised to provide recommendations to the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia to increase supervisory resources and improve the Mandatory Online Workforce Reporting system in order to create effective supervision. work norms. Then it is suggested that the company and the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office cooperate with other parties such as the BPJS so that workers' rights are fulfilled and the company carries out its obligations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program ketenagakerjaan yang disampaikan baik oleh pemerintah dalam hai ini Dinas Tenaga Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta, sebagai pembina ketenagakerjaan atau oleh para pengusaha yang bergerak dibidang ketenagakerjaan. Melihat pada Kenyataan, mutu dan kwalitas serta keamanan dan perlindungan para tenaga kerja indonesia yang bekerja di luar negeri masih belum maksimal, karena sampai saat ini masih banyak saja kejadian dan masalah yang menimpa para tenaga kerja baik yang ada di dalam negeri atau yang di luar negeri.Dalam tesis ini peneliti mengangkat seperangkat aktivitas yang berupaya mengungkap proses pelaksanaan program ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta, dengan pendekatan penelitian kualitatif, contructivisme interpretative. Strategi penelitian studi kasus dengan multilevel analysis dimana unit analisanya adalah organisasi Dinas tenaga kerja dan unit respon individu dari beberapa tingkat dalam struktur yang berbeda. Metoda pengumpulan data dengan wawancara Iapangan, data historis, dan analisis data.Temuan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan tataran pendapat tentang pelaksanaan program ketenagakerjaan. Pendekatan yang telah dilaksanakan melalui sosialisasi atau media Iainnya, dan dilaksanakan juga dengan pemasaran sosial, sebab pemasaran sosial sebagai bagian dari ilmu komunikasi menggunakan prinsip-prinsip dan tehnik pemasaran untuk menyampaikan ide sesuai dengan kebutuhan tertentu.Dari hasil pengumpulan data dan analisisnya disimpulkan bahwa pihak pemerintah sudah memberikan informasi dengan mengadakan sosialisasi dan tatap muka, begitu pula dengan pihak swasta, dan berdasarkan hasil dilapangan para calon tenaga kerja itu bisa menerima iniomnasi yang disampaikan dengan baik dan jelas, walaupun dari mereka berbeda-beda latar belakang.Dengan melihat hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka peneliti rekomendasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan program komunikasi yang dilaksanakan saat ini yaitu sistem manual dengan informasi berbasis jaringan yang dapat diakses secara nasional bahkan intemasional guna mendukung perencanaan tenaga kerja berkelanjutan.Karena pada kesimpulan dan rekomendasi diharapkan adanya pelaksanaan program yang komprehensif bagi program ketenagakerjaan yang memiaiki cakupan dan tujuan agar seluruh pengguna dan pencari kerja memiliki kesamaan bahasa mengenai program, peran dan tanggung jawab terhadap suksesnya pelaksanaan program, pola komunikasi dan pehaman yang sama antara pemerintah dan para pengusaha/swasta."

"Tuntutan masyarakat akan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam waktu yang singkat memotivasi pemerintah untuk dapat segera menentukan strategi yang tepat guna mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Salah satu strategi yang dilaksanakan adalah melakukan pengembangan e-government. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Kerangka kerja yang dijadikan alat ukur penilaian tingkat implementasi dan pengembangan e-government pada instansi pemerintah adalah PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia). Untuk dapat melakukan implementasi dan pengembangan e-government secara tepat dan efektif diperlukan adanya strategi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi pengembangan e-government berdasarkan kerangka kerja PeGI dengan melakukan studi kasus di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Metodologi yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen, observasi, dan focus group discussion (FGD). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapat bahwa level implementasi e-government di LAPAN saat ini adalah 1,88 sedangkan level implementasi e-government yang diharapkan adalah 3,18. Penelitian ini akan menjabarkan strategi pengembangan e-government di lingkungan LAPAN dalam upaya mencapai level implementasi e-government yang diharapkan.

---

People's demands for the establishment of good governance in a short time, motivating the government to be able quickly determine the right strategy in order to accelerate the achievement of these goals. One of strategy that was implemented for these goals are developing e-government. This was stated in President Instruction No. 3 of 2003 on National Policy and Strategy Development of e-Government.

The framework that used to measure level of development and implementation of e-government in the government institution is PeGI (The ranking of e-Government of Indonesia). To be able perform the implementation and development of e-government in a timely and effective need some strategy.

This research aims to devise an e-government development strategy based on PeGI framework by doing a case study on the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN). The methodology used is descriptive qualitative with data collection methods such as document analysis, observations, and focus group discussion (FGD).

Based on the analysis, found that the level of e-government implementation in LAPAN today is 1.88 while the level of e-government implementation expected was 3.18. This study will describe how the development of e-government strategies in LAPAN to reach the level of implementation of e-government that expected."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu instruktur latihan kerja (ILK) di Balai Latihan Kerja industri yang berada di bawah tanggungjawab Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Saat ini hanya ada 5 (lima) Balai Latihan Kerja lndustri (BLKI) yang menjadi unit pelaksana teknis (UPT) di daerah, yaitu (1) BLKI Serang; (2) BLKI Medan; (3) BLKI Surabaya; (4) BLKI Makasar; dan (5) BLKI Samarinda. Kelima BLKI yang menjadi unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut mempunyai peranan yang strategis dan taktis. Dianggap strategis sekaligus taktis, karena merupakan unit organisasi organik Pemerintah Pusat yang jumlahnya tinggal sedikit karena sebagian besar sudah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, maka peranannya menjadi ganda, yakni sebagai institusi pelatihan yang berfungsi sebagai model bagi lembaga-lembaga pelatihan lainnya, baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun yang dikelola Swasta. Peranan lainnya ialah sebagai sentral pemberi atau penambah bekal ketrampilan bagi pencari kerja dan(atau pekerja yang ingin meningkatkan ketrampilan kerjanya.Upaya mengetahui dan memperoleh gambaran empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu instruktur ini dilakukan, karena penyelenggaraan program pelatihan kerja khususnya dalam ketrampilan di bidang industri masih menghadapi masalah khususnya yang berkaitan dengan masih rendahnya kinerja instruktur latihan itu sendiri. Di sisi lain, instruktur latihan kerja merupakan asset yang paling berharga dan mempunyai peranan yang paling panting dalam proses berlatih melatih. Dalam rangka itu, maka dilakukanlah penelitian dan analisis untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, ketrampilan, motivasi kerja dan pengalaman efektif dengan kinerja individu instruktur.Dari 349 instruktur yang ada di 5 (lima) BLKI tersebut, diambil 10 orang dari masing-masing BLKI untuk menjadi sampel sehingga jumlah sampel keseluruhan adalah 50 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mempergunakan kuesioner untuk variabel pengetahuan, ketrampilan, motivasi kerja dan pengalaman efektif. Sedangkan teknik analisis yang dipergunakan adalah teknik analisis statistik yang dibantu dengan pengunaan table dan gambar serta analisis korelasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan korelasi Spearman Rank terbukti bahwa terdapat hubunganyang positif dan signifikan antara variabel pengetahuan, ketrampilan kerja, motivasi kerja dan pengalaman efektif (variabei bebas) dengan variabel kinerja individu instruktur latihan kerja sebagi variabel tidak bebas. Berdasarkan uji reliabilitas perangkat pengumpulan data, diperoleh kesimpulan bahwa secara rata-rata, koefisien reliabilitas mempunyai nilai yang tergolong reliabel dimana nilainya terendah adalah 0,6929 untuk faktor pengalaman efektif dan yang tertinggi adalah 0,8062 untuk faktor pengetahuan. Sedangkan hasil uji validitas perangkat pengumpulan data menunjukkan semua butir pertanyaan dianggap valid. Kesimpulan dari hasil pengujian-pengujian statistik yang menggunakan perangkat Statistical Program for Social Sciences (SPSS) diperoleh hasil bahwa Hipotesis Nol (HO) ditolak."

"Hubungan Industrial tidak dapat dipisahkan dari perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Dalam perselisihan tersebut menimbulkan permasalahan mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja atau serikat pekerja. Permasalahan mogok kerja membutuhkan peran pemerintah sebagai mediator dimana salah satu tugasnya adalah menjaga hubungan industrial berjalan dengan harmonis. Penyelesaian mogok kerja di wilayah kota administratif Jakarta Utara dilakukan oleh suku Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara dengan melalui cara mediasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya mediasi yang dilakukan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara sebagai penyelesaian permasalahan mogok kerja. Mediasi tersebut melalui empat tahapan yaitu pemberitahuan mogok kerja, pemanggilan para pihak, peundingan mogok kerja, pembuatan keputusan. Pada pelaksanaan proses mediasi untuk menyelesaikan mogok kerja tersebut juga menemui hambatan diantaranya dari segi sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, dan perbedaan pandangan antara pihak dalam permasalahan mogok kerja.

---

Industrial relations can not be separated from disputes between workers and employers. In such disputes a problem arises of a strike by a worker or a union. The problem of strikes requires the role of the government as a mediator in which one of its duties is to keep the industrial relations going harmoniously. The completion of a strike in the administrative municipality of North Jakarta is carried out by the North Jakarta Sub-dept. Of Manpower and Transmigration tribe by means of mediation. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The results of this study indicate the existence of mediation conducted by the Sub-Office of Manpower and Transmigration of North Jakarta as a solution to the problem of strike. Mediation is through four stages of notification of strikes, calling parties, negotiating strikes, decision-making. In the implementation of the mediation process to resolve the strike also encountered obstacles such as in terms of human resources, lack of supervision, and differences of views between parties in the problem of strikes."

"ABSTRAKTesis ini membahas alih daya tenaga kerja teller bank pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012. Peraturan Menteri tersebut merupakan peraturan pelaksana UU No. 13 Tahun 2003 yang membatasi kegiatan usaha yang dapat dialihdayakan. Pengaturan tenaga kerja teller alih daya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain. Tesis ini disusun berdasarkan penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa alih daya teller tidak boleh dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih banyak terjadi dalam prakteknya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the outsourcing of employment of bank teller post the enactment of The Regulation of Ministry of Manpower dan Transmigration Number 19 of 2012. Those Ministerial Regulation is a regulation implementing Law no. 13 of 2003 which is concerned about the limitation of manpower activities that can be outsourced. The setting of manpower outsourcing teller further regulated in Regulation of Bank Indonesia Number 13/25/PBI/2011 About Prudential Principles for Public Banks Which Transfers Part of The Implementation Works to The Other Parties. This thesis is arranged based on the research of juridical normative. The results of this study explaines that outsourcing teller should not be done as provided in laws and regulations, but there is still a lot going on in practice."