Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mencoba untuk mengangkat komunitas peranakan muslim India-Pakistan sebagai salah satu komunitas diasporik di Indonesia. Mereka memiliki tradisi kebudayaan, aktivitas ekonomi, kelompok sosial dan organisasi yang membuatnya berbeda dengan penduduk lokal. Hal tersebut menjadi menarik disebabkan konteks masyarakat Indonesia yang bersifat multikultural. Komunitas ini juga memiliki simbol, norma serta nilai-nilai kebudayaan yang diwarisi dari para leluhur yang masih tetap mereka pertahankan sampai saat ini. Pada masa kolonialisme Belanda komunitas ini dikenal dengan sebutan golongan timur asing yang berprofesi sebagai pedagang kelas menengah di dalam struktur masyarakat Indonesia. Sehingga, kondisi ini membuat mereka terpisah dan berjarak dengan penduduk lokal (pribumi). Dinamika komunitas dapat terlihat melalui organisasi, konstruksi dan rekonstruksi identitas etnik serta jaringan sosial yang terbentuk. Jaringan sosial tersebut termasuk di dalamnya komunitas virtual berbasis etnis pada generasi ketiga komunitas peranakan muslim India-Pakistan kelas menengah terdidik. Fenomena ini selanjutnya memberikan warna baru dalam pembentukan rasa primordialisme, nasionalisme serta perubahan persepsi mengenai etnisitas, konsepsi perempuan dan ideologi gender. Pada akhirnya kebudayaan didefinisikan sebagai suatu proses kosntruksi dan rekonstruksi sosial yang disebabkan oleh kebertahanan sekaligus negosiasi antara nilai-nilai leluhur dari India, nilai-nilai lokal Indonesia sekaligus nilai-nilai modernisasi Barat.

---

The purpose of this study is to provide an insight of the moslem Indo-Pakistani peranakan community as one of the members of diasporic communities in Indonesia. This community has severalcultural traditions, economic structures and also social groupings that make them unique in the multicultural Indonesian society. Symbols, norms and cultural values inherited from their ancestors since the beginning of the century of their first arrival in this country make for a unique ethnic identity. Duringthe Dutch colonial period, the Indo-Pakistani community was segregated from the local ethnic groups, having been regarded as ?foreign Orientals? by the colonial government, and also due to their social function as economic middlemen. The dynamic of this community can be seen from the organizations, construction and reconstruction of ethnic identity, and also their social networking. This networking included the construction of ethnic-based virtual community among the third generation educated middle class Peranakans. This brings a new form of primordial sentiment, construction of nationalism and changes in their way of thinking about their ethnicity, conception of women and gender ideology. In the end culture can be defined as a social construction and reconstruction caused by their resistance and negotiating process through cultural brokers, in order to face cultural heritage (from the Indian subcontinent), negotiate with local values (from the indigenous Indonesian peoples) and also modern values (from the West)."

"Penelitian dan atau pengkajian terhadap Desentralisasi dan otonomi daerah telah banyak dilakukan para ahli dan pengamat di bidang otonomi dan adrninistrasi negara. Namun pengkajian atau penelitian dampak desentralisasi dan otonomi daerah terhadap desentralisasi pendidikan jarang dilakukan. Oleh karena itu maka penelitian dan pengkajian ini dilakukan dengan sengaja memilih Judul Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dilihat Dan Perspektif Desentralisasi Pendidikan.Desentralisasi pada dasarnya adalah pemberian wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah, dalam arti Pemerintah Pusat menyerahkan wewenang menyelenggarakan pemerintahan kepada pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Pendidikan merupakan salah satu bidang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada Daerah, bahkan untuk Daerah Kabupaten/Kota pendidikan merupakan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan.Konsep desentralisasi pendidikan sebenarnya merupakan konsep dasar yang sudah lama dikembangkan dengan menggunakan prinsip "Pengaturan pendidikan secara terpusat (sentralisasi) dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan tidak terpusat (desentralisasi)". Di samping itu bahwa pendidikan menjadi tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Peran masyarakat dalam pendidikan sangat penting untuk itu perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga basis pendidikan akan bergeser kepada masyarakat bukan lagi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, kewenangan untuk menyelenggarakan/ melaksanakan pendidikan titik beratnya berada di Daerah Kabupaten/Kota, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Oleh karena itu, setiap Daerah Kabupaten/Kota, dan Daerah Propinsi harus mengetahui dan memahami dengan baik kewenangan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi tanggung jawabnya. Di samping itu untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dengan baik, diperlukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang efisien, sesuai dengan kondisi Daerah. Untuk itu diperlukan pedoman yang tepat dalam menyusun organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka melaksanakan desentralisasi.Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban mengupayakan agar penyelenggaraan pendidikan di Daerahnya merupakan pendidikan yang bermutu dan memenuhi standar nasional, dengan tetap memperhatikan kekhasan dan karakteristik Daerahnya. Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pendidikan terutama di Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada "Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan" yang ditetapkan oleh Propinsi sesuai dengan pedoman Pemerintah.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, telah memberikan kepada Daerah keleluasaan serta kemandirian dalam mengatur dan melaksanakan kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu dalam mengupayakan pendidikan di Daerah tidak menjadi mundur, perlu di dukung dengan pegawai yang berkemampuan dalam jumlah yang sesuai, sarana prasarana, dan dana yang memadai, serta peranserta masyarakat yang makin meningkat. Kondisi seperti inilah yang sebetulnya diinginkan dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi pendidikan."

"Masyarakat Indonesia sangat beraneka-ragam, baik dari sisi etnik, adat istiadat, agama yang dianut maupun bahasa yang digunakan. Terbentuknya baraneka kelompok etnik terjadi melalui proses yang panjang dan rumit sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu melalui kedatangan bangsa Austro-Melanesoid dan Paleo-Mongoloid dan lainnya. Mereka mendiami wilayah jajahan belanda dan kini menjadi wilayah Negarea Kesatuan Republik Indonesia. Tumbuhnya tekad untuk merdeka sebagai satu bangsa, yang diawali dengan berdirinya Boedi Oetomo pada 1908, Sumpah Pemuda pada 1928 dan akhirnya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, telah menyebabkan segenap kelompok etnik tersebut menjadi satu bangsa Indonesia yang memposisikan pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara dan ideologi nasionalnya. Mereka tidaklagi menjadi kelompok etnik yang eksklusif , tetapi dalam kesatuan Indonesia. Terbentuknya NKRI mendudukan setiap anggota kelompok etnik menjadi warga negara Indonesia yang ditetapkan dengan undang-undang. Ada yang ditetapkan sebagai warga negara asli dan ada pula yang harus melalui proses pewarganegaraan. Atas dasar itu maka secara politis dipertegas bahwa Negara Indonesia asli adalah warga Ngera Indoensia yang manjadi wrag negara tanpa proses pewarganegaraan. Dengan demikian mempermasalahkan etnik tertentu yang telah menyatu sebagai bangsa Indonesia, Justru berarti mempersoalkan kembali tekad menjadi satu bangsa dalam satu wadah tanah air Indonesia dan berbicara denga bahasa Indonesia; Juga berarti menepis tekad ber-Bhinneka Tunggal Ika."

"Pendidikan berupaya memelihara dan memancarkan nilai-nilai sebuah masyarakat ; dan begitu juga sebaliknya, pendidikan boleh menjadi punca kekeliruan dalam sebuah masyarakat. Pendidikan dapat membantu pertumbuhan sahsiah dan menyemai jati diri seseorang individu. Artikel ini bertujuan membicangkan pemdidikan dalam islam dan peranannya dalam memperkasakan tamadun sebuah bangsa. Pendidikan islam mempunyai kekuatannya yang tersendiri karena dengannya kita berupaya meletakkan asas yang kukuh dalam pembinaan tamadun manusia yang cemerlang dalam aspek duniawi juga ukhrawi. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang mengulurkan aspek pendidikan dalam pembinaan tamadun manusia, bahkan penurunan Al-Qur'an itu sendiri bermatlamat untuk mendidik manusia. Begitu pula dengan hadisth dan sunnah rasullah, banyak daripada riwayat-riwayat baginda yang menjurus kepada kepentingan pendidikan dalam memperkasakan tamadun ummah, dan dikuatkan lagi dengan beberapa contoh tindakan yang baginda laksanakan dalam menggunakan umat islam untuk mencintai ilmu pengetahuan."