Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terminal Penumpang sebagai salah satu jenis pelayanan publik di perkotaan dewasa ini belum mampu menciptakan kualitas yang maksimal. Ciri utama dari tiap terminal yang ada di kota-kota besar, adalah kesemrawutan. Hal ini terkait dengan beragam kendala dalam pengelolannya seperti kekurangan daya tampung, sarana dan prasarana terminal yang kurang memadai, serta ketidakdisiplinan dari para pengemudi kendaraan umum itu sendiri. Dampak nyata dari kesemrawutan ini adalah ketidaknyamanan para pengguna jasa transportasi. Mereka tidak dapat mengakses terminal secara penuh, padahal itu hak mereka sebagai warga kota. Terminal Terpadu Depok sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik melibatkan dua pihak dalam pengelolaan sehari-hari, yaitu pihak formal dan nonformal. Pihak formal yang dimaksud yaitu DLLAJ yang bermitra dengan Organda, Pospol dan DKLH. Sedangkan pihak nonformal yaitu paguyuban-paguyuban yang beranggotakan kelompok-kelompok aktivitas di terminal seperti para supir, kernet, calo, timer, hingga pengamen, pemulung dan pengemis. Kedua pihak ini secara bersama-sama sesuai dengan peran dan aturan mereka masing-masing mengelola terminal. Muncul dan berkembangnya pihak nonformal ini disebabkan karena keterbatasan peraturan yang ada dalam suatu pengelolaan terminal, sehingga berkembanglah otonomi-otonomi yang bersifat relatif yang mampu mengakomodir kebutuhan para kelompok aktivitas di terminal. Selain itu, adanya pemahaman bahwa selain sebagai fasilitas umum, terminal adalah tempat untuk mencari nafkah bagi banyak orang, maka ketika peraturan yang ada tidak mampu mengakomodir kebutuhan masing-masing individu atau kelompok tersebut, peraturan lainlah yang kemudian `disepakati' bersama. Pengelolaan kebersihan lingkungan di TTD merupakan salah satu aspek yang tercantum dalam peraturan suatu penyelenggaraan Terminal Penumpang. Penelitian ini bersifat kualitatif. Dengan demikian penulis akan menggambarkan secara keseluruhan pengelolaan kebersihan yang berlangsung di sana. Wawancara dilakukan peneliti kepada para informan, yaitu para petugas kebersihan yang terdiri atas lakilaki dan perempuan dan pihak dari DKLH. Penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kerja di lapangan, yaitu mengenai peraturan yang lemah, pengelolaan yang kurang maksimal serta persepsi para petugas terhadap kegiatan memelihara kebersihan itu sendiri yang terwujud dalam perilaku mereka ketika melaksanakan tugasnya. Perbedaan persepsi antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada penilaian yang ada di masyarakat mengenai jender, yaitu peran perempuan dalam urusan domestik dan peran laki-laki dalam bidang publik. Perbedaan persepsi ini kemudian berpengaruh pada perbedaan perilaku yang terwujud pada kualitas kerja yang dihasilkan. Petugas perempuan memiliki kualitas kerja yang lebih baik daripada petugas laki-laki. Hasil sapuan petugas perempuan lebih bersih dan rapih daripada petugas laki-laki. Petugas perempuan mempersepsikan menyapu adalah tugas perempuan di rumah sehari-hari, bukan laki-laki, sehingga perempuan lebih terbiasa. Asosiasi yang melekat pada perempuan yaitu bersifat rapih, tekun dan teliti, semakin membuat petugas laki-laki tertekan dengan status sebagai pesapon yang menurut mereka tidak pantas disandang untuk laki-laki. Dengan demikian, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat mengenai peran laki-laki dan perempuan masih cukup kuat untuk membentuk konstuksi berpikir dan berperilaku, termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas bekerjanya kekuasaan dalam hubungan pelakupelaku yang terlibat dalam pelayanan publik di terminal Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, secara khusus etnografi. Upaya membaca data penelitian memanfaatkan pendekatan pluralis yang melihat kekuasaan tersebar di dalam masyarakat, sehingga yang menjadi fokus adalah strategi dan teknik kekuasaan. Pemikiran Foucault dan Bourdieu dimanfaatkan untuk mengarahkan analisis saya.Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1) kekuasaan bekerja tidak secara langsung tetapi melalui teknologi pengaturan tindakan pelaku baik dengan cara menyesuaikan diri dengan aturan main yang disepakati maupun menyesuaikan diri dengan posisi masing-masing; (2) relasi kekuasaan pelaku-pelaku adalah tersebar dan bersifat kompleks. Di kalangan petugas DLLAJ terjadi fragmentasi dalam relasi atasanbawahan, antara kelompok yang mendukung pimpinan dan tidak. Juga karena variasi latar belakang seperti : jaminan keamanan ekonomi, status kepegawaian (PNS, TKK dan honorer), etnis, teman angkatan, solidaritas unit-unit pelayanan (administrasi, retribusi dan jalur). Relasi antar instansi resmi (DLLAJ, Pospol dan DKLH) diwarnai oleh ego sektoral dan pertimbangan perimbangan pembagian keuntungan ekonomi. Terlibatnya pelaku-pelaku di luar aparat negara terjadi melalui ?koordinasi tahu sama tahu? diperkuat melalui negosiasi identitas, membangun jaringan dengan pejabat dan tokoh politik. Selain itu ada aktor-aktor in absentia (umumnya oknum militer). Pada kasus tertentu ada kerja sama dalam hubungan pelaku-pelaku berdasarkan kepentingan dan solidaritas di kalangan tertentu, terutama yang mengidentifikasi diri sebagai kelompok marginal dalam kebijakan nasional.Implikasi teoritis : (1) Pendekatan pluralis khususnya Foucaltian sangat membantu menjelaskan gejala kekuasaan yang bersifat jamak. Ini berarti faktor penjelas terhadap realitas pelayanan publik di terminal Depok adalah kompleks.Temuan penelitian memperlihatkan adanya pusat-pusat kekuasaan lain di luar negara yang harus juga diperhitungkan seperti swasta atau pemilik modal dan komunitas atau paguyuban-paguyuban bahkan pelaku individu ; (2) Terjadi dialektika antara kebebasan atau otonomi pelaku-pelaku dengan struktur objektif. Artinya pelaku tidaksepenuhnya otonom, tetapi hanya eksis sebagai bagian dari struktur yang diterima. Di sisi lain seorang pelaku tidak sepenuhnya mempengaruhi pelaku lainnya, melainkan hanya parsial.Kesimpulan : relasi kekuasaan pelaku-pelaku dalam pelayanan publik diterminal Depok bersifat kompleks. Baik koordinasi tahu sama tahu, fragmentasi, kerja sama dan solidaritas adalah bagian-bagian yang mempertegas sifat kompleks dari pola relasi kekuasaan pelaku-pelaku.

---

ABSTRACTThe writer is interested in conducting research to find out how power works between public service workers who involve managing public service in Depok Bus Terminal that then give the effect of service management. The pluralistic approach is used for reading the research data based on Foucauldian?s notion of power that states the spread of power in the community focused on its strategy and technique of power. Foucault and Bourdieu?s thoughts are also used for directing my analysis.The research findings indicate that (1) the power does not work directly but through the technology of the action by adjusting either the rules of play or the position of each; (2) the power relation between public service workers is very complex.Among DLLAJ officers, there is fragmentation occurred in the superior-subordinate relationship, and between groups supporting the leader and not. There are also other factors such as economy security, employment status (civil servants (PNS), TKK, and honorary employments (honorer)), ethnicity, friends in the same generation, service unit solidarity (administration and a levy). Relations between formal institutions (DLLAJ, Pospol and DKLH) are marked by a sector ego, some considerations in sector distribution of economic benefits. The involvement of external actors outside the state apparatus occurs through ?tahu sama tahu coordination? strengthened by identity negotiations and by building a network between senior officials and political leaders. Moreover, there are actors in absentia (generally military personnel). In some cases there is cooperation between actors in the relationship of the importance and solidarity among certain groups, especially those who identify themselves as marginalized groups in national policy.Theoretical implications are: (1) the pluralistic approach by Foucaldian helps to explain the power symptoms that are in a plural form. This means that the clarifying factors of the public service reality in Depok bus terminal is very complex. Research finding shows the existence of the centers of power in the foreign country should also be calculated like the owner or private capital, and the economic communities or even individual actors; (2) the existence of groups that occupies and plays a position between the market and the community, state and community gives the effect of the creation of "game rules" applied and agreed between them; (3) the dialectics is created by either freedom or autonomous actors with the objective structure. This means that the actors are not fully autonomous, but only exist as part of the received structure. On the other side, an actor does not fully affect others, but only in a partial form.Conclusion: The power relation of public service workers in Public Service in Depok bus Terminal is very complex. ?tahu sama tahu coordination, fragmentation, cooperation and solidarity are the parts that explain the nature of the complex patterns of power relation between actors."

"Terjadi kesenjangan antara kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan harapan masyarakat sebagai konsumen pelayanan publik. Pemerintah Daerah merasa sudah melakukan yang terbaik dalam menyelenggarakan pelayanan publik namun tetap saja masyarakat merasa tidak terlayani dengan baik.Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi antara kualitas pelayanan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok dengan harapan masyarakat tentang kualitas pelayanan yang diterima. Kajian literatur adalah tentang kualitas pelayanan. Tingkat harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup berdasarkan penilaian masyarakat pengguna jasa pelayanan persampahan rata-rata adalah sebesar 79.525 %. Kualitas pelayanan yang diterima masyarakat atas kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup berdasarkan penilaian masyarakat pengguna jasa pelayanan persampahan rata-rata adalah sebesar 58.975 %. Terjadi kesenjangan atas harapan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan di Kota Depok oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, yaitu sebesar: 79.525 % - 58.975 % = 20.55 %, dengan demikian kesenjangan antara harapan responden dan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Kecamatan Beji sebesar 20.55 %.Alternatif saran yang dapat diangkat dalam rangka penyempurnaan dan meningkatkan kualitas pelayanan agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh antara harapan masyarakat dan pelayanan yang diterima oleh masyarakat adalah: Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup segera memprioritaskan pengadaan peralatan yang modern, meremajakan dan memperbaiki alat-alat yang telah rusak agar dapat lebih digunakan secra efektif dan efisien oleh petugas dalam melaksanakan tugas di lapangan, perlu pembekalan pengetahuan dan ketrampilan yang cukup bagi petugas maupun aparat agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, dengan bekal budipekerti yang luhur, karena masyarakat mengharapkan dengan tingkah laku yang sopan dan bekerja dengan tulus Untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparat Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup perlu diberikan reward dan punishment berupa pengakuan prestasi kerja misalnya dengan menjadikan petugas kebersihan yang statusnya honorer menjadi pegawai tetap, dan bagi yang melanggar aturan dan disiplin diberikan sangsi tanpa pandangbulu.

---

There is differeces between public services service quality which conduct by regional government with user expectations as publik services consumer. Government municuple as operator publik service felt have done the best for conducting public services but people still feel unsatisfy with regional government services.

This research is aim to identify service quality between environmental services of Depok Municiple with community expected in quality services, they have received. Literature analysis is about quality of services. The grade of The grade of community expected to quality of services which operated by Environmental Services is base on community evaluation, on waste service user, with the average expected is 79. 525 %. And received service average 58.975 %. There is 20.55 % gap.

Alternatif advice for perfecting quality service, so there not big gap between community expected and community received. Environmental Service have to priority and procure their tools to be modern tools, renewed, and fixing the broken tools. Environmental Service could used it effective and eficient and also need to add more knowledge and their ability, to be professional. Environmental Service also need rise their polite ability to rise their quality of services, is need to give employer reward and punishment."

"Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah pelayanan perizinan. Pelayanan perizinanan di Indonesia khususnya di DKI Jakarta Pusat mengalami kemajuan sejak diresmikannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berada di setiap Kabupaten/Kota. Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan pilot city untuk penyelenggaraan PTSP. Skripsi ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan menggunakan tujuh dimensi menurut Dagger dan Sweeney (2007), yaitu interaction, atmosphere, tangibles, expertise, timelines, operation, dan outcomes. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif, menggunakan kuesioner sebagai sebagai instrumen penelitian kepada 91 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di PTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah baik. Namun demikian, waktu penyelesaian perizinan masih menjadi masalah utama dalam penyelenggaraan PTSP.

---

Public services is government’s duty to rules the nation. Legal services is one of the section of public services. Legal services in Indonesia especially in DKI Jakarta has improved since Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) had officially launched in every region. Central Jakarta is the pilot city of PTSP’s implementation. This research is focusing in people’s perception of public services quality in PTSP Central Jakarta by using seven dimension from Dagger and Sweeney (2007), i.e. interaction, atmosphere, tangibles, expertise, timelines, operation, and outcomes. This is a quantitative-based research by using 91 respondents. The results obtained shows that the public services quality in PTSP Central Jakarta is good. However, there is still problem in finishing times of the legal services."

"ABSTRAKSistem Pelaksanaan pada pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah harus dibangun dengan baik sesuai dengan peraturan agar menjadi sebuah sistem yang baik dan memenuhi harapan masyarakat, namun apabila tidak dibangun dengan baik maka sistem pelayanan publik akan menjadi buruk dan menjadi kebiasaan bagi setiap aparatur pelayanan publik sehingga merugikan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan cara deskripsi untuk menggali, fokus pada proses, melihat realita serta melihat makna dibalik suatu tindakan dan fenomena sosial. Pada kenyataannya penulis menemukan pelayanan publik menjadi buruk dan masyarakat selaku konsumen dirugikan disebabkan minimnya pengawasan, kurang taatnya aparatur terhadap aturan dan tupoksi, kurangnya loyalitas dan fasilitas yang tidak memadai.

---

ABSTRACTThe implementation system on public services carried out by the government must be well established in accordance with the regulations to become a good system and meet the expectations of the community, but if not built properly then the public service system will be bad and become a habit for every public service apparatus to the detriment of society . This research uses qualitative approach. By way of description to dig, focus on process, see reality and see the meaning behind an action and social phenomenon. In fact the authors found public service to be bad and the community as a result of lack of consumer harassment, lack of compliance apparatus against rules and tupoksi, lack of loyalty and facilities that are not adequate. "

"Pengalaman membuktikan bahwa di Indonesia pelayanan publik tidak berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Pemerintah yang didukung oleh birokrasi tidak pernah membentuk budaya pelayanan untuk melayani rakyat dengan sebaiknya-baiknya. Bahkan, birokrasi yang seharusnya sebagai abdi rakyat, sering berlaku secara diskriminatif yang hanya melayani orang-orang tertentu. Birokrasi lebih melayani para penguasa, yang berduit,dan keluarga tertentu, sehingga pelayanan hanya bisa dinikmati mereka yang ?berpunya?, dengan mengesampingkan ?mereka yang papa?. Dampak ikutannya adalah perekonomian nasional menjadi rapuh, kekayaan terkonsentrasi di segelintir orang, dan iklim usaha di Indonesia anjlok. Banyak kalangan investor baik internasional, nasional dan lokal bahkan rakyat yang ingin berdagang menjadi enggan untuk berinvestasi, karena beratnya proses yang akan dilalui.Pemerintah Indonesia sejak tahun 1996 sudah mengambil langkah-langkah konkrit untuk melakukan pelayanan perijinan terpadu yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No.29/2004 tanggal 12 April 2004 tentang pelayanan satu atap dalam perijinan investasi. Tidak itu saja, pemerintah juga mengeluarkan serangkaian kebijakan diantaranya: (1) revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, (2) mengeluarkan Kepmen PAN 63/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, serta (3) mengeluarkan Permendagri 24/2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpada satu Pintu.Beberapa daerah yang menerapkan (Sragen, Jembrana, Solok), hasilnya sangat menggembirakan yang di tandai dengan menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya PAD, dan tumbuhnya sektor usaha kecil dengan baik sehingga menambah lapangan pekerjaan. Tidak ketinggalan dengan daerah lainnya, Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara kemudian memberlakukan kebijakan pelayanan perijinan satu pintu dengan membentuk Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) pada bulan september, tahun 2006. Sejak diberlakukannya KPT di Kab. Serdang Bedagai tampak peningkatan dalam jumlah perijinan dan bertambahnya PAD dari sektor pengurusan perijinan. Namun, pembentukan KPT tersebut belum menampakkan hasil yang optimal jika dibandingkan dengan potensi usaha kecil yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Sekalipun terjadi peningkatan jumlah usaha yang mendaftar (tahun 2007 ada sebanyak 2.500 usaha yang mendaftar), namun angka tersebut masih relatif jauh dari potensi usaha di kabupaten Serdang Bedagai yang berjumlah 46.000 usaha. Khususnya usaha kecil, keberadaan KPT Kabupaten Serdang Bedagai, justru di respon dengan cara yang beragam. Ada pelaku suaha kecil yang menyambut baik adanya KPT namun, tidak sedikit kalangan usaha kecil yang justru tidak memnafaatkan keberadaan KPT. Di sisi yang lain KPT gencar melakukan sosialisasi, menghimbau, mengajak dan ?merayu? pelaku usaha untuk mengdaftarkan usahanya ke KPT Serdang Bedagai. Untuk melihat secara lebih mendalam latar belakang belum optimalnya usaha kecil mendaftarkan usahanya ke KPT maka penelitian ini dilakukan. Untuk kepentingan pendalaman bahasan maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang bertumpu pada peneliti sebagai instrumen penelitian. Penelitian ini juga mendeteksi nara sumber sebagai informan kunci.Penelitian ini membuktikan bahwa ada sejumlah masalah yang melatari belum optimalnya usaha kecil mengurus izin usahanya ke KPT sekalipun urusan ke KPT saat ini lebih mudah, transparan, murah dan cepat.Temuan lapangan menggambarkan bahwa masih terdapat berbagai kelemahan keberadaan KPT Serdang Bedagai yaitu,pertama, pelayanan di KPT belum optimal yang ditandai dengan syarat-syarat yang dibutuhkan usaha kecil dan biaya pengurusan ijin yang masih memberatkan, sosialisasi belum merata, dan terkesan hanya kejar PAD.Kedua, birokrasi belum berubah (koordinasi dan kebersamaan antar SKPD dalam mendorong usaha kecil lemah, pelayanan perizinan tidak diikuti reformasi birokrasi, sehingga pungli masih terjadi di desa maupun di camat).Ketiga, peran perbankan belum optimal (sekalipun KPT menggandeng perbankan untuk memberi modal usaha kepada usaha kecil tetapi kebijakan perbank masih dianggap memberatkan seperti kebijakan agunan, bunga dan syarat-syarat administrasi lainnya).Keempat, persepsi masyarakat tentang buruknya pelayanan perizinan masa lalu yang berbelit-belit, mahal, gak jelas, belum sepenuhnya bergeser dan dapat dihilangkan. Rekomendasi penting yang dapat di lakukan oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Sedang Bedagai adalah, membebaskan biaya pengurusan ijin bagi usaha kecil selama 5 tahun, membangun kerjasama dengan pihak bank menyangkut jaminan dan bunga pinjaman, melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh jadi tidak parsial di pelayanan perizinan saja, membangun infra struktur kebutuhan usaha kecil di kabupaten serdang Bedagai.

---

Experience had proven that Indonesian public services have not been well delivered and not match with the people needs. The status quo bureaucracy never establishes serving culture to better serve the people. Moreover, bureaucracy that supposed to be the public servant often act discriminatively, especially for certain people. Bureaucracy tends to serve the authority, the rich, certain families. Consequently, public services would enjoyed only by those who are ?the have? not by ?the have not?. These terrible public services resulted in the weakened economic foundation, increased corruption, collusion and nepotism (KKN) practices among the bureaucrats, and rapid declining business climate. Many international, national and local investors unwilling to put their investment in Indonesia. Additionally, ordinary people also hesitate to do business due to the long, heavy and time consuming business licensing procedures. These situations have pushed the government to change its policy for more efficient business licensing. Several concrete steps had been undertaken to establish one stop services (OSS) system. This system is applied through the enactment of Presidential Decree No 29/2004 dated 12 April 2004 on OSS in investment license. Additionally, the government also preceded serial law and regulations to support the implementation of OSS, i.e. (1) Revision of Law No 32/2004 on regional autonomy, (2) MenPan (Ministry of apparatus reform) Decree No 63/2004 on General Guidance of Public Service and (3) Ministry of Home Affairs Decree No 24/2006 on establishment of OSS in the region.Several local governments such as Sragen, Jembrana and Solok districts had applied the OSS policy. The result indicates many improvements such as declining poverty index, increasing local revenue, growing number of microenterprises and employment. Serdang Bedagai regency in North Sumatera Province also applied the OSS through the establishment of Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) in September 2006. Since the KPT operated in Serdang Bedagai, there are increased number of business license issued, increasing local revenue due to increasing income from the issued licenses. However the establishment of KPT still has not achieved optimal outcome compared to the large growing of microenterprises in Serdang Bedagai regency. Although the number of registered microenterprises had significantly increased (2500 microenterprises registered in 2007), these number are still far under the potency, there are about 46.000 enterprises in Serdang Bedagai regency. Various responses regarding the existence of KPT, especially among the microenterprises. Some have good responses, but there are many do not utilize the ease KPT facilitations. On the other side KPT incessantly socializing, informing and persuading the business actor to register their business at KPT. This study applies qualitative descriptive approach to analyze the interest of micro enterprises in obtaining business license from Serdang Bedagai Regency one stop services/OSS office. Six informant were interviewed to explore the effectiveness of KPT services in relation with its procedures, socialization, cost services (tariff), coordination with other district related agencies/offices and the interest of small and micro enterprises to obtain business license. The result of depth interviews were transcript and recorded into three categories: KPT system, Perception of small and micro enterprises towards and main issues being faced by small and micro enterprises.The result of the study shows that several factors had made the small and micro enterprises reluctant to register their business to the KPT.The study indicatesFirst, weakness of KPT system and procedures had influence the enterprises awareness to register their business i.e. high cost of services (tariff), long and heavy pre-requisite documents before submission business registration application to KPT an ineffective socializations.Second, there were no significant administration reforms at other agencies/offices (dinas/kantor) that have relation in issuing enterprises license, this had resulted weak coordination among the stakeholders.Thirdly, in optimal roles of banking sector. Although the KPT has an MoU with the Bank, but the Bank still applied standard loan procedures for the micro enterprises who recommended by the KPT. Finally, from the business views, the KPT still applied the unreformed red tape bureaucracy.This study recommends Serdang Bedagai regency to undertake measures as follows (1) release registration fee for microenterprise in applying business license at KPT at least for next 5 years, (2) establish concrete cooperation with banking institutions regarding the low interest rate for the recommended micro enterprises, (3) conduct comprehensive administrative/bureaucracy reform at all offices/agencies and (4) develop required infrastructure for small and microenterprise development."

"Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan penerapan E-Government dengan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam Pelayanan Publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Depok. Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif serta Jenis Penelitian Deskriptif. Hasil dari penerapan E-Government menunjukkan bahwa penerapan E-Government di BPMP2T Pemerintah Kota Depok terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan, terutama dalam hal jumlah realisasi perizinan investasi yang meningkat secara signifikan.

---

The purpose of this study is to explain the development of E Government application with the quality of public services within the Government of Depok in Public Service at the Investment Board and Integrated Licensing Services of Depok City Government. This Research Method using Qualitative Approach and Descriptive Research Type.

The result of the implementation of E Government shows that the implementation of E Government in BPMP2T Depok City Government proved to have a positive impact for service improvement, especially in the case of the number of realization of investment licenses increased significantly."

"Skripsi ini membahas persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan perizinan SIUP dan IMB di BPMP2T Kota Depok. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa waktu pembuatan melebihi waktu resmi yang ditentukan oleh BPMP2T. Hal ini terjadi karena kurangnya koordnasi antara BPMP2T dengan dinas-dinas teknis. Peneliti menyarankan bahwa perlu adanya realisasi penyatuan dinas-dinas teknis dengan BPMP2T agar lebih mempermudah koordinasi pelayanan perizinan dan memangkas waktu proses pembuatan peizinan SIUP dan IMB. Simpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan SIUP dan IMB di BPMP2T Kota Depok sudah tergolong baik, hanya saja masih perlu ditingkatkan lagi koordinasi dengan dinas teknis, kecamatan dan kelurahan.

---

Focus of this study is Society Perception about Quality of SIUP and IMB Licensing Service on BPMP2T Depok City. This research is quantitative which use descriptive interpretative. The results of research stated that time the manufacture of exceeding the official time prescribed by BPMP2T. It happened because of a lack of coordination between BPMP2T with technical team. Researcher suggest that requires the realization of the unification of technical team with BPMP2T to be more facilitate coordination permit service and cut the time the process of making SIUP and IMB licensing service. Summary of this research show that Quality of SIUP and IMB Licensing Service on BPMP2T Depok City is good, but it still need to increase coordination with technical team, subdistrict and village government."