Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan UpahMinimum Regional terhadap status pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesiapada level individu. Selain itu, penelitian ini juga meneliti pengaruh darikarakteristik demografi, karakteristik sosial, dan karakteristik regional terhadapsektor pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesia. Data yang digunakan adalahdata survei SAKERNAS untuk periode tahun 2013 dan juga data Upah MinimumProvinsi tahun 2013. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak semuavariabel independen signifikan mempengaruhi status pekerjaan tenaga kerjaterdidik. Kebijakan Upah Minimum Regional terhadap status pekerjaanmempunyai pengaruh yang berbeda-beda di masing-masing kelompokpendidikan., ABSTRAK Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kenaikan UpahMinimum Regional terhadap status pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesiapada level individu. Selain itu, penelitian ini juga meneliti pengaruh darikarakteristik demografi, karakteristik sosial, dan karakteristik regional terhadapsektor pekerjaan tenaga kerja terdidik di Indonesia. Data yang digunakan adalahdata survei SAKERNAS untuk periode tahun 2013 dan juga data Upah MinimumProvinsi tahun 2013. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak semuavariabel independen signifikan mempengaruhi status pekerjaan tenaga kerjaterdidik. Kebijakan Upah Minimum Regional terhadap status pekerjaanmempunyai pengaruh yang berbeda-beda di masing-masing kelompokpendidikan.

---

ABSTRACT This paper aims to observe the effects of regional minimum wage raiseon occupational status of educated labour in Indonesia at the individual level.Moreover, it also examines the effects of demographic, social and regionalcharacteristics on occupations of Indonesia's educated labour. Data used isNational Labour Survey (SAKERNAS) and Regional Minimum Wage for theyear 2013. Results shows that not all of the independent variable are able to affectthe occupational status of educated labour. Furthermore, the effects of minimumwage policy that is implemented on the occupational status differ at eacheducational category]"

"Globalisasi juga telah membuka kesempatan bagi warga negara asing dapat bekerja di Indonesia. Untuk menanggapinya, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu peraturan yang khusus mengatur tata cara penggunaan TKI di Indonesia. Namun peraturan tersebut menyebabkan persaingan pekerja lokal menjadi semakin berat. Penelitian ini berusaha mengungkap ideologi neoliberalisme, serta latar belakang memasukkan ideologi tersebut ke dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peneliti juga hendak mengungkap pengaruh asing yang mendorong pemerintah menggunakan ideologi tersebut ke dalam peraturan. Konsep yang digunakan adalah neoliberalisme, globalisasi, kapitalisme baru, determinisme teknologi, analisis wacana kritis, dan semiotika. Penelitian dengan paradigma kritis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan metode penelitian analisis wacana kritis pada level teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosiokultural, terungkap bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat tanda-tanda yang menunjukkan adanya deregulasi, liberalisasi perdagangan dan industri, debirokratisasi, pemotongan pajak, kebijakan bersifat moneter, perluasan pasar internasional, dan privatisasi badan publik. Ideologi neoliberalisme dalam peraturan digunakan karena tekanan investor.

---

Globalization has opened up opportunities for foreign workers to work in Indonesia. In respond, the Indonesian Government has issued regulations that specifically regulate the use of migrant worker in Indonesia, that caused a tough working competition. This research seeks to reveal the ideology of neoliberalism, as well as the background of using it in the Minister of Manpower Regulation No. 16 of 2015 and the Minister of Manpower Regulation No. 35 of 2015. Researchers also want to reveal the influence of foreign parties that encouraged the government in using the ideology. The concepts used are neoliberalism, globalization, new capitalism, technological determinism, critical discourse analysis, and semiotics. This is a research with critical paradigm and qualitative research approach. Using critical discourse analysis methods at the level of text, discourse practice, and sociocultural practices, revealed in the regulations there are signs that indicate deregulation, trade and industrial liberalization, debureaucracy, tax cuts, monetary care policies, international market expansion, and privatization of public bodies. The ideology of neoliberalism in regulation is used due to the force of investors."

"Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan kecelakaan kerja di industri konstruksi menimbulkan dampak bahaya yang signifikan. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), kasus PAK dan kecelakaan kerja merenggut nyawa 2,78 juta orang setiap tahunnya. Dari kematian tersebut, PAK menyumbang hampir 2,4 juta (86,3%) dan kecelakaan kerja mencapai lebih dari 380.000 (13,7%). Mengingat Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No:PER.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Pekerja, pengusaha atau penyelenggara mengandalkan langkah ini untuk melindungi pekerja. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hasil implementasi Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja sesuai Permenakertrans No. Per.03/Men/1982 ditinjau dari sudut pandang teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn pada Proyek Pembangunan Proving Ground di BPLJSKB Bekasi. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan melakukan penulusuran serta telaah dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Dengan menggunakan variabel ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi lembaga pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala berdasarkan enam variabel dari teori Van Meter dan Van Horn sehingga implementasi kebijakan pelayanan kesehatan tenaga kerja di perusahaan belum optimal dilaksanakan. Beberapa saran direkomendasikan antara lain dengan meningkatkan jumlah kegiatan sosialisasi kepada seluruh karyawan, mengefisienkan anggaran program, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, menugaskan dokter perusahaan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, serta menyusun kebijakan atau SOP khusus terkait pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan tenaga kerja.

---

Occupational illnesses and accidents in the construction industry pose a significant danger. According to the International Labor Organization (ILO), occupational diseases and work-related accidents claim the lives of 2.78 million people annually. Of these deaths, occupational diseases accounted for almost 2.4 million (86.3%) and work accidents for over 380,000 (13.7%). In light of the Minister of Manpower and Transmigration Regulation No:PER.03/MEN/1982 about Worker Health Services, employers or administrators are relying on this measure to safeguard employees. The purpose of this study was to analyze the outcomes of the Worker Health Services implementation of Permenakertrans No. Per.03/Men/1982 from the theoretical viewpoint of Van Meter and Van Horn's policy implementation on the Proving Ground Project at BPLJSKB Bekasi. This study applied a qualitative research methodology and a case study design. Comprehensive interviews were the main method of gathering secondary data for this study, along with searches and document reviews. Using the variables of policy size and objectives, policy resources, implementing agency characteristics, inter-organizational communication, implementing agency disposition, and the social, economic, and political environment, this study utilized Van Meter and Van Horn's theory of policy implementation. The study's findings demonstrated that several barriers existed, based on six characteristics from the Van Meter and Van Horn theory, which prevented the workforce healthcare policies from being implemented in businesses in an ideal manner. Increasing the number of socialization activities for all employees, making the program budget as efficient as possible, conducting routine monitoring and evaluation, assigning company doctors to provide coaching and supervision, and developing unique policies or SOPs pertaining to the implementation of workforce health service policies are just a few of the suggestions that are advised."

"Upah minimum terhadap pengangguran adalah topik klasik dalam bidang ekonomi pembangunan. Namun, belum ada kesimpulan yang seragam mengenai dampak upah minimum terhadap pengangguran. Sementara pengangguran dan informalitas menjadi masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara-negara berkembang telah melaksanakan desentralisasi penetapan upah minimum. Kebijakan ini telah menyebabkan variasi antar Provinsi baik yang berbeda pulau ataupun di dalam satu pulau. Tujuan paper ini untuk menemukan hubungan antara upah minimum pengangguran menggabungkan dengan setengah pengangguran dan informalitas menggunakan panel data set dari 33 provinsi di Indonesia sejak 2006 sampai 2012. Berdasarkan tetap statik dan efek random, upah minimum menunjukkan hubungan yang negatif dengan pengangguran, pengangguran dan informalitas. Kenaikan upah minimum akan berdampak terhadap penurunan pengangguran, pengangguran dan informalitas. Hasil ini dianggap hasil yang mengejutkan karena banyak literatur sebelumnya menyebutkan hubungan yang positif. Hubungan negatif juga berarti monopsony yang memainkan peran penting di pasar tenaga kerja Indonesia. Monopsony di Indonesia bukan suatu hal yang mengejutkan karena karakteristik geografis dan konsentrasi pasar yang ada. Selain itu, hasil dari 2SLS estimasi menggunakan komponen biaya hidup layak sebagai variabel instrumental memberikan hasil tidak berbeda dibandingkan model efek statik.

---

Minimum wage impact on unemployment is classical topic in area of economic development. However, there has been no uniform conclusion on how minimum wage gives impact to unemployment. Meanwhile underemployment and informality become serious problem faced by developing countries. Indonesia as one of the developing countries has decentralized the minimum wage setting. This policy has led to variation of provincial minimum wage across provinces between islands, but also variations within island. While there has been several studies which examine the minimum wage impact on Indonesian labor market, there is still no study on unemployment combine with underemployment and informality that taken into account of endogeneity problem from minimum wage. In order to fill this gap on the existing literature, this paper utilizes panel data set from 33 Indonesian provinces since 2006 to 2012. Fixed effect and random effect panel data set are being employed to find the relationship between minimum wage and this paper’s outcomes. Furthermore, two stages least square model is used to tackle the endogeneity between minimum wage and outcomes that this paper examines.

Based on fixed effect and random effect model, minimum wage show negative relationships with unemployment, underemployment and informality. Increases in minimum wage will work towards reduced unemployment, underemployment and informality. This result is considered a surprising result due to many previous literatures provide positive relationships. The negative relationship also means that monopsony played a significant role in the Indonesian labor market. Monopsony in Indonesia is not a surprising fact due to geographical characteristics and market concentrations are existed. Furthermore, two stages least square estimation using decent living costs as instrumental variable provide no different result as compare to static effect models."