Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini Indonesia menganut sistem tata kelola migas dengan model (tiga kaki), artinya terjadi pemisahan tiga fungsi antara fungsi kebijakan (policy), fungsi regulasi (regulatory), dan fungsi komersial (commercial), dan penggunaan fiskal gross split. Akan tetapi, kinerja hulu migas Indonesia ternyata masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tata kelola migas yang paling tepat untuk dapat memajukan industri migas Indonesia. Dari penelitian Thurber dkk. (2011) diketahui bahwa format tata kelola tiga kaki yang sukses di Norwegia belum tentu bisa ditiru di negara lain. Keberhasilan tata kelola tidak ditentukan oleh faktor digabung atau dipisahkannya pelaksanaan ketiga fungsi semata, tetapi juga oleh faktor-faktor lain. Penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu analisis (quadrant mapping) penelitian Thurber pada 13 negara dan metode CBA dengan penggunaan AHP dengan 17 pakar/praktisi untuk menentukan tata kelola migas yang paling optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja industri migas Indonesia akan berjalan baik apabila menggunakan sistem tata kelola (dua kaki) varian NOC Dominated Model dengan fiskal PSC Cost Recovery. Akan tetapi, mengingat banyak faktor lain yang tidak bisa ditangkap oleh kedua metodologi dalam penelitian ini, maka pilihan kebijakan tata kelola dua kaki NOC Dominated tidak bisa juga dianggap sebagai desain yang terbaik saat ini untuk Indonesia.

---

At present Indonesia adheres to an oil and gas regulatory system with a three-feet model, which is related to three functions between policy, regulatory, and commercial functions, and gross split fiscal use. However, Indonesias upstream oil and gas performance is still not going well. This research seeks to find the most appropriate oil and gas governance to advance Indonesias oil and gas industry. From the previous research of Thurber et al. (2011) it was known that the three-feet management format that is successful in Norway cannot necessarily be replicated in other countries. The success of governance is not determined solely by the factors combined or separated from the implementation of the three functions, but also by other factors. This study uses two methods, namely the analysis of "quadrant mapping" Thurber research on 13 sample countries and the CBA method with the use of AHP with 17 experts/practitioners for the most optimal regulation of oil and gas governance. The result of the study showed that the Indonesian oil and gas industry research will run well using the two feet governance system with variant of the NOC Dominated Model and the Cost Recovery PSC fiscal. However, given the many other factors that cannot be captured by the two methodologies in this study, the choice of a two-feet NOC Dominated governance policy cannot also be considered the best design at present for Indonesia."

"RINGKASAN EKSEKUTIFLebih dari 15 tahun PT Krakatau Steel telah menikmati fasilitas monopoli yang diberikan pemerintah baik dibidang pengadaan bahan baku maupun dibidang pemasaran. Pada awalnya fasilitas ini diberikan dengan alasan karena PTKS merupakan industri baja pertama dimana bahan bakunya yang berupa pellet dan Bijih besi hams diimpor dari luar negeri, sehingga diperlukan perlindungan dengan harapan daiam waktu tertentu sudah dapat menikmati keuntungan dan pada saat itu proteksi sedikit demi sedikit mulai dilepas.Dalam kenyataannya PTKS masih terus mendapatkan proteksi sehingga tahun 1988 dengan alasan PTKS masih merupakan satu-satunya produsen baja didalam negeri karena adanya hambatan (Barrier to Entry) berupa investasi yang tinggi bagi pendatang bam untuk masuk daiam bisnis ini. Proteksi yang terus menerus ini membuat PTKS terlena dengan segala fasilitasnya, sehingga tidak lagi memperhatikan kemampuan untuk bersaing dipasar, karena tanpa hams memperhatikan kebutuhan dan keinginan pasar, konsumen dapat dipastikan akan membeli dari PTKS. Pada saat itu PTKS lebih banyak berorientasi pada produksi dan tidak memperhatikan aspek pemasarannya.Adanya pembahan lingkungan usaha yang dipicu oleh Globalisasi dan Liberalisasi telah memaksa PTKS merubah pola bisnisnya untuk melepaskan ketergantungannya pa