Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (KEMENPORA) adalah instansi pemerintah yang dilahirkan kembali dalam Kabinet Indonesia Bersatu. KEMENPORA menata lembaganya untuk menopang kerja Menteri dengan menempatkan Humas sebagai salah satu bagian dibawah Biro Hukum dan Humas. Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari Humas belum mempunyai deskripsi atau pembagian kerja yang resmi dan secara lengkap menjadi acuan kerja. Peraturan Menteri yang mengatur tentang Tata Kelola Hubungan Masyarakat di Lingkungan KEMENPORA baru diselesaikan pada Desember 2008.Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi, tugas, peran dan strategi Humas di lingkungan KEMENPORA. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, dengan unit analisis Bagian Humas KEMENPORA. Data primer penelitian ini diperoleh dengan pengamatan dan wawancara mendalam dengan pejabat Humas, pejabat terkait dan staff bagian Humas, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi kegiatan-kegiatan Humas yang dilakukan KEMENPORA. Penilaian keabsahan data menggunakan teknik triangulasi teori dan triangulasi Pakar oleh Bp. Ir. Ridwan Nya? Baik MM, corporate dan strategic communication specialist Pertamina dit. Hulu.Hasil penelitian menyarankan Humas di KEMENPORA untuk menyusun peraturan sampai ke Sistem Operasi Prosedur dan mengembangkan sumber daya manusia untuk memiliki kompetensi yang tepat dalam era kebebasan informasi publik dan dapat menghasilkan produk kerja humas yang memajukan organisasi.

---

The minister of youth and sport of Indonesia Republic (KEMENPORA) is a government institution of which being re-founded by United Indonesia Cabinet. KEMENPORA is restructuring its organization to support the Minister and appoint Public Relations (PR) as a subordinate to Law and PR bureau. In daily performances PR has no official and complete job description or job distribution as reference. The Minister?s Regulation that regulates the management of PR in KEMENPORA has just completed in December 2008.

This mini thesis is to analyze the function, duty, role and strategy of PR in KEMENPORA. The research approach is in qualitative-descriptive on analysis of PR section in KEMENPORA. Primary data of the research is gathered by observation and deep interview with PR Officer and related colleague or staff, whether secondary data is gathered through documentation study of PR?s activities in KEMENPORA. The validity of data appraisal is using triangulation technique of theory and expert by Mr. Ir. Ridwan Nyak Baik MM., corporate & strategic communication specialist Pertamina Dit. Hulu.

Results of this research recommend PR in KEMENPORA to complete the regulation up to system and operation procedure (SOP) and to improve human resources to have suitable competency in the era of public information openness and able to produce PR products that improve the organization."

"Fokus penelitian ini adalah diagnosis profit budaya organisasi dalam kaitannya dengan usaha Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga RI dalam mencapai visi dan misi organisasi, dengan mengambil pendekatan kuantitatif yang disarankan oleh Cameron dan Quinn (1999). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yang disebut Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI). Instrumen OCAI terutama dimaksudkan untuk mengukur dan mendapatkan profit budaya organisasi secara umum, kekuatan budaya yang dominan, kesesuaian tipe budaya-budaya yang diharapkan (preferred) di masa mendatang, sehingga dapat dibandingkan dengan tipe budaya organisasi pada masing-masing bagian dan menemukan kesenjangan yang terjadi. Berdasarkan pengolahan data kuisioner , wawancara dan informasi dan kegiatan Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Disscussion), diperoleh temuan bahwa budaya yang dominan berkembang di keenam unit kerja Kementerian Negara Pemuda dan olahraga adalah budaya Clan dan Hirarki. Dengan menganalisis visi dan misi yang ada, organisasi dan tata kerja serta kajian akademis tentang budaya pada organisasi pemerintahan maka seharusnya profit budaya organisasi Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga sudah bergerak memfokuskan pada aspek eksternal organisasi yaitu budaya Market dan Adhocracy. Berdasarkan kesimpulan diperlukannya pengembangan kedua nilai-nilai budaya yaitu budaya Market dan Adhocracy, maka dibutuhkan langkah-langkah stimulus perubahan terhadap budaya yang ada saat ini."

"Disertasi ini mengkaji evaluasi kebijakan pemberdayaan pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga periode tahun 2010-2014. Untuk memandu penelitian ini, peneliti mengangkat tiga permasalahan utama yaitu: (i) Bagaimana konten kebijakan pemberdayaan pemuda, (ii) Bagaimana implementasi kebijakan pemberdayaan pemuda, dan (iii) Bagaimana dampak kebijakan pemberdayaan pemuda dalam merespons masalah kepemudaan. Guna menjawab pertanyaan tersebut, teori Fischer et al., Grindle, dan Royse digunakan oleh peneliti. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan post-positivism di mana data primer dikutip melalui kaidah indepth interview dengan para narasumber otoritatif serta melalui focus group discussions (FGD); data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini mendapati beberapa temuan penting. Pertama, konten kebijakan pemberdayaan pemuda tidak sepenuhnya mengarah kepada sasaran pembangunan kepemudaan, miskin kreasi, inovasi dan improvisasi disebabkan lemahnya kontrol pimpinan dalam perumusan program, kebiasaan menjiplak program tahun sebelumnya serta tidak dikomunikasikan dengan stakeholders kepemudaan. Kedua, dalam implementasi kebijakan terdapat kelemahan koordinasi, tingkat kepatuhan dan daya tanggap yang rendah, sistem rekrutmen tidak memadai, kompetensi sdm yang kurang tepat, meskipun realisasi pelaksanaan tiap program cukup tinggi namun tidak berbanding lurus dengan derajat perubahan yang hendak dicapai. Ketiga, dampak yang dirasakan hanya pada tingkat individu, sedikit pada tingkat kelompok dan kecil sekali pada tingkat masyarakat, mengakibatkan lemahnya tingkat perubahan dan penerimaan sehingga belum mampu menjawab permasalahan kepemudaan secara lebih luas. Ironisnya proses evaluasi tidak pernah di lakukan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan konten kebijakan pemberdayaan pemuda. Rekomendasi yang diajukan peneliti, Kemenpora harus merubah orientasi dalam memformulasi dan melaksanakan kebijakan agar berdampak luas pada pembangunan kepemudaan di Indonesia.

---

This dissertation examines an evaluation of a policy on youth empowerment at The Youth and Sports Ministry of The Republik Indonesia from year 2010 to 2014. To guide this study, this research raises 3 (three) main questions, namely (i) What the content of youth empowerment policy is, (ii) How does the implementation youth empowerment policy, and (iii) How does the impact of youth empowerment policy respond the youth issues. In order to answer such questions, theories of Fischer et al, Grindle, and Royse are used. The Research method adopted is post-positivism approach where primary data is collected through an in-depth interview system with several authoritative resource persons and through focus group discussion (FGD); secondary data is obtained through books, journals and prior research results. This research discovers some important findings. First, the content of youth empowerment is not totally directed towards youth development target, it lacks creativity, innovation and improvisation due to poor leaders control over program formulation, a practice of plagiarizing the program of previous years and it is not communicated with youth stakeholders. Second, in carrying out a policy there are weakness in coordination, lower levels of obedience and responsiveness, inadequate recruitment system, in-appropriate human resources competences, although the realization of each program is high, but it doesn?t reach the change to be intended. Third, the impact being felt is only at the level of individual, little at a group level and very little at a community one, causing the weaknesses of change and acceptance levels, so that it is unable to resolve youth problems comprehensively. Ironically, an evaluation process is never made as feedback for improvement to the content of youth empowerment policies. A recommendation put forward in this research is that Youth and Sports Ministry has to change orientation in formulating and implementing a policy so as to have a wide impact on youth development in Indonesia."

"Fokus penelitian ini adalah Revitalisasi Program Pengembangan Kepemimpinan Pemuda pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga terkait erat dengan program-program yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sejak tahun 2005. Revitalisasi ini tidak terkait dengan adanya perubahan struktur dan manajemen organisasi Deputi Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga saat ini. Penelitian ini menggunakan teori revitalisasi dan Gouillart dan Kelly (1995) yang diarahkan untuk lebih mendekatkan program dengan lingkungan stakeholders yaitu pemuda dan organisasi kepemudaannya melalui Pencapaian Fokus Pasar, Penciptaan Bisnis Baru, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Berdasarkan penelitian yang penul is lakukan, ditemukan bahwa Program Pengembangan Kepemimpinan Pemuda diharapkan mampu membentuk pemuda yang kritis, peduli terhadap permasalahan-permasalahan bangsa, dan mampu berfikir global/internasional. Kedua, Program Pengembangan Kepemimpinan Pemuda harus memiliki sistem dan parameter yang jelas akan keberhasilan program. Ketiga, Program Pengembangan Kepemimpinan Pemuda seharusnya mampu menjangkau lebih luas lagi pemuda-pemuda di daerah sebagai peserta program. Evaluasi program selama ini adalah bahwa peserta lebih banyak didominasi oleh pemuda yang berasal dari Jakarta atau Pulau Jawa. Selanjutnya Program Pengembangan Kepemimpinan Pemuda lebih mudah diakses oleh pemuda melalui penyebaran dan sosialisasi program yang lebih luas dengan menggunakan teknologi informasi agar lebih cepat dan efektif. Menggunakan metode analisis SWOT dalam penelitian ini, didapatkan bahwa strategi "Ekspansi" dalam memenuhi harapan stake holders terhadap Program Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dapat dilakukan dengan (a). Mempertajam program kepemimpinan pemuda untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan pemuda. (b). Meningkatkan program agar memiliki sistem dan parameter keberhasilan yang jelas. (c). Mengoptimalkan narasumber berkompeten mengenai kepemimpinan pemuda. (d). Memperbanyak program-program kepemimpinan pemuda tingkat nasional maupun daerah. (e). Meningkatkan kerjasama sinergi dengan departemen yang memiliki program kepemudaan. (f). Meningkatkan sosialisasi program dengan teknologi informasi agar lebih luas,. cepat dan efektif. Revitalisasi Program Pengembangan Kepemimpinan Pemuda menjadi sebuah prioritas sehingga proses pembinaan dan pengembangan kepemimpinan pemuda lebih terarah dan tepat sasaran berlandaskan kebutuhan dan harapan pemuda sebagai pemimpin saat ini dan masa depan."

"Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia menggambarkan bagaimana peran kepeloporan pemuda da1am memerdekakan bangsa. Kondisi Indonesia yang terpuruk dalam banyak sisi salah satunya disebabkan oleh masih langkanya kepeloporan daJam tubuh bangsa inL Peiopor ada1ah orang yang memulai sesuatu yang tadinya be1um ada menjadi ada dan bennanfaat untuk masyarakat. Untuk itulah, peran strategis Kemenpora dalam rnembina dan mengembangkan kepeloporan pemuda di Indonesia sangat diperlukao. Program-program kepeloporan pemuda yang ada di Kemenpora adalah Pemilihan Pemuda Pelopor, Sarjana Penggemk Pembangunan Perdesaan (SP-3) dan Pelatihan Kepeloporan Pemuda. Program. Metalui riset ini, pene1iti menganalisis program pengembangan kepeloporan pemuda di Kemenpora Rl. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni; teori Kepeloporan, dan teori Pengembangan Program (Harty, Wholey & Newcomer). Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara mendalam diperoieh kesimpulan bahwa program kepeloporan pemuda di Kemenpora RI belum bcrjalan baik dan proses pengembangan program juga berjaian belum sebagaimana mestinya. Beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Kemenpora daiam upaya memperbaiki program kepeloporan pernuda antara Jalnredefinisi makna kepeloporan, menata kembali prioritas dalam rnenentukan target program, menjadikan program pelatihan kepeloporan pemuda sebagai mainstream dan...

---

Long history of struggle of the Indonesian nation describes how pioneering role in liberating the nations youth, Condition of Indonesia, which sank in a lot of side one of them caused by the scarcity of pioneering i11 the body of this nation. The pioneer is someone who started something that was not there to be there and beneficial to society. For this reason, Kemenpora strategic role in fostering and developing the pioneering youth in Indonesia is very necessary. Pioneering programs Kemenpora youth in the Pioneer Youth Election, Bache1or of Rural Development Acceleration (SP-3) and the Pioneering Youth Training. Program.

Through this study researchers analyzed the pioneering youth development program in Kemenpora RL The approach used in this study is a qualitative approach. Theory used in this study namely; pioneering theory, and theory of Development Program (Harty, Wholey & Newcomer).

Based on this research using depth interviews we concluded that the pioneering program of youth in Kemenpora Rf has not gone well and also run the program development process is not as it should. Several steps should be done by Kemenpora in a pioneering effort to improve youth programs, among others, redefined the meaning of pioneering. re-arrange priorities in determining the program targets, making pioneering training program as a mainstream youth, and improvjng communication with youth groups stakeholders."

"ABSTRAKManajemen olahraga merupakan suatu proses yang menekankan pada pencapaian tujuan prestasi olahraga pada suatu organisasi di bidang olahraga dimana proses tersebut dilakukan dengan menjalankan fungsi-fungsi yang yang terkandung dalam manajemen olahraga tersebut seperti fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pemimpinan, dan fungsi pengawasan.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen olahraga yang diterapkan oleh Satlak PRIMA dalam mengelola olahraga yang berorientasi pada pencapaian prestasi.Pendekatan penelitian ini adalah post-positivis, karena berawal dengan menguji teori manajemen olahraga, dan dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara mendalam data primer , dan studi dokumen data sekunder , serta strategi triangulasi digunakan untuk validitas dan keabsahan data.Hasil analisis yaitu sistem manajemen di Satlak PRIMA belum menunjukan hasil yang baik dalam membina prestasi olahraga di Indonesia. Kendala yang dihadapi adalah kurang maksimalnya dukungan dari pemerintah dalam hal anggaran maupun pengadaan barang untuk mendukung program pelatnas. Satlak PRIMA sebagai program pemerintah hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan, dan bergantung sepenuhnya kepada dukungan dari pemerintah.

---

ABSTRACT Sports management is a process that emphasizes the objectives of the sport rsquo s achievement in the field of sports organization where the process is done by running the functions which contained in the sports management itself such as planning, organizing, leading, and controlling.The purpose of this study is to analyze the sports management applied by Satlak PRIMA which manage the oriented of sport rsquo s achievement.This research approach is post positivist because it starts with sport management theory testing, and using the method of data collection in depth qualitative interviews and literature as well as the strategy of triangulation is used for validity and validity of the data.With as the result, the management system in Satlak PRIMA has not shown good results in fostering sports achievements in Indonesia. The challenge remains less maximum support from the government in terms of budget and procurement to support national training program. Satlak PRIMA as a government program only work what has been defined, and depend entirely on the support of the government."

"ABSTRAKDengan adanya Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka masyarakat dapat menggunakan hak nya untuk mengakses informasi publik kepada Badan Publik salah satunya adalah Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Keterbukaan Publik merupakan salah satu dari bagian kehumasan yang tak terpisahkan serta bertujuan untuk meningkatkan Good Goverannce bagi Badan Publik itu sendiri sehingga citra yang ditimbulkan kepada masyarakat akan menjadi potifi dan lebih baik. Dalam makalah ini akan dibahas bagaimana peran Humas Hubungan Masyarakat dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi kehumasan serta mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mengaitkan dengan konsep kehumasan dan Good Governance.

---

ABSTRACTEmergence Law in Republic of Indonesia with number 14 year 2008 about Openess of Public Informations, then society can use their rights for access public informations to government where one of them is Ministry of State Secretariat Republic of Indonesia. Law about Openess of Public Informations is one of part Public Relations and to increase Good Governance for government so that image appears to society to be positive and good. In this paper will discuss how role of PR Public Relations and Information and Documentation Management Officer Ministry of State Secretariat Republic of Indonesia in perform public relations and implementation of Law of Openess Public Informations and associate with PR and Good Governance Concept."

"Pemuda Indonesia merupakan pemuda mempunyai peran penting dalam pembangunan, selain manjadi objek, pemuda merupakan subjek pelaku dan motor laju pembangunan itu sendiri. Pemuda merupakan aset dalam keberlangsungan pembangunan bangsa di mana pemuda mempunyai peran aktif  sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Apabila pemuda ini tidak dikelola dengan baik maka pemuda menjadi beban atau permasalahan dikemudian kelak. Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan pembangunan kepemudaan. Pembangunan ini dilakukan melalui proses fasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. Asisten Deputi Tenaga Kepemudaan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Nagara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan mulai menyelenggarakan program pada tahun 2011. Dari pelaksanaan program tersebut terdapat beberapa kendala diantaranya adalah: bahwa salah satu elemen pengembangan kepemudaan adalah tenaga kepemudaan. Dalam hal ini definisi tenaga kepemudaan belum tersurat secara detail dalam landasan hukum penyusunan Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Kementerian Pemuda dan Olahraga, dari sisi program, tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 terjadi tumpang tindih tupoksi dengan Asisten Deputi kepeloporan dan sebagainya sehingga diperlukan strategi untuk perencanaan, penyusunan program sampai pengembangan tenaga kepemudaan.

---

An important role of Indonesian youth in development as Subject  in addition to even become the object and the motor itself. Youth is an asset in the development of the sustainability of the nation where the youth have an active role as a moral force, social control, and agents of change. If the youth is not managed properly then the youth becomes a burden or a problem later in the future. Ministry of Youth and Sports implementing youth development. This development is done through the facilitation process all matters related to youth, focuses on the process of awareness, empowerment, and youth development. Assistant Deputy Youth personnel is established pursuant to the Minister of Youth and Sports Nagara No. 193 of 2010 on the Organization and Administration of the Ministry of Youth and Sports, and began to organize the program in 2011. From the implementation of the program, there are several constraints which are: that one of the elements of youth development is the youth personnel. In this case the definition of youth personnel have not written in detail in the preparation of the legal basis and Procedures Organization (Ortala) Ministry of Youth and Sports, from the program, in 2011 to 2013 to avoid overlapping duties with Assistant Deputy Pioneering and Forth so that the necessary strategies for planning , preparation of youth personnel development programs"

"Laporan magang ini berisikan tentang analisis proses pernyusunan anggaran kegiatan Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) Ragunan di Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia, pada bagian Asisten Deputi Sentra Keolahragaan tahun anggaran 2013. Anggaran disusun berdasarkan pendekatan Penganggaran Berbeasis Kinerja. Proses penyusunan anggaran ini dimulai dengan penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), pembuatan Rincian Anggaran Biaya (RAB), penyusunan kertas kerja Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA-K/L), dan pembuatan Pedoman Operasional Kerja (POK). Pembuatan KAK disusun sesuai dengan Petunjuk Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK), sementara penyusunan RAB dibuat berdasarkan format dalam PMK No. 112/PMK.02/2012. Untuk penyusunan RKA-K/L dan POK dibuat dengan menggunakan aplikasi DIPA RKA-K/L tahun 2013.

---

This internship report consist of the analysis of budgeting process Sekolah Khusus Olahragawan (SKO) Ragunan in the Ministry of Sports and Youth Affairs Indonesia, in Deputy Assistant of Sports Center for budget year 2013. This budgeting system prepared based on Performance Budgeting Approach. The budgeting process begin with preparation of Term of Reference (TOR), Rincian Anggaran Biaya (RAB), working paper of Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), and Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Deputy Assistant of Sports Center prepared TOR based on a Preparation Instruction of Standar Biaya Khusus (SBK), and prepare RAB based on PMK No.112/PMK.02/2012. Deputy Assistant of Sports Center is using an Aplikasi RKA K/L DIPA for 2013 to create working paper of Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), and Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)."