Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

---

ABSTRACTTujuan dari penelitian ini adalah mengetahui jenis kegiatan promosi yang dilakukan oleh UNIC Jakarta terhadap informasi yang dikelolanya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa United Nations Information Centre telah melaksanakan kegiatan promosi dengan beberapa teknik yaitu penyelenggaraan open houses, pembuatan video, peringatan ulang tahun lembaga induknya, newsletter, adanya pemberitahuan layanan publik, adanya kerjasama dengan organisasi lainnya, dan tersedianya websites serta pemanfaatan media sosial. Akan tetapi, ditemukan bahwa UNIC Jakarta belum melakukan kegiatan promosi terhadap sumber informasi tercetak yang dimilikinya.Kata Kunci:Promosi, Pusat Informasi, UNIC Jakarta.

---

ABSTRACTTitle Promotional Activities In the United Nations Information Centre JakartaThis research discussed about promotion activities in the United Nations Information Centre Jakarta. This research is aimed to explain promotion activities of UNIC Jakarta about information that they have. This qualitative research conducted using case study method. The data collections are conducted through observation, interview, and document analysis. The result shows that UNIC Jakarta did promotion through some tecniques. The tecniques are open houses, video, the anniversary of their parent institutions, newsletter, public services, cooperation with other organizations, websites and utilizing social media. However, UNIC Jakarta found not carry out promotional activities of the printed resources.Keywords Promotion, Information Center, UNIC Jakarta."

"Penelitian tentang analisis kebijakan insentif pajak penanaman modal atas industri Pengolahan Susu bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan dampak dari penerapan kebijakan pemberian insentif pajak atas Industri Pengolahan Susu tersebut. Penelitian ini juga ditujukan untuk melihat keadaan faktual dunia persusuan di Indonesia. Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data kualitatif, peneliti menemukan bahwa insentif pajak kepada Industri Pengolahan Susu di Indonesia diberikan pada waktu yang tidak tepat, yaitu pada saat peternak sapi lokal masih berjuang demi peningkatan kualitas dan kuantitas susu segar serta kesejahteraan mereka dan Indonesia yang masih berada pada posisi sebagai importir susu.

---

This research's purpose is to analyze the investment tax incentive policy for Milk Processing Industry and to describe the causes and the consequences from the policy tax incentive policy's application. This research is also aimed to glance at the factual condition of Indonesia's milk industry. With qualitative research approach and qualitative data collection methods, researchers found that the tax incentive policy for Milk Processing Industry was given on an inappropriate condition due to the condition of the cow farmers that still struggling for their milk's quantity and quality and also for their prosperity and Indonesia's position as milk importing country."

"Kemiskinan dianggap sebagai masalah serius, sebab tidak hanya merujuk pada dimensi ekonomi namun berkaitan dengan masalah lainnya (multidimensi). SDGs hadir untuk mengakomodasi permasalahan pembangunan secara komperhensif dengan menargetkan penyelesaian secara tuntas terhadap tujuan dan sasarannya. Namun, realitanya pembangunan hanya berfokus pada pertumbuhan, dengan mengesampingkan pemerataan hasil pembangunan. Akibatnya, semakin terpuruk kondisi masyarakat dalam jurang kemiskinan hingga semakin terlihat perbedaan antara yang kaya dan miskin, maka dibutuhkan solusi alternatif, yaitu melalui pemanfaatan dan optimalisasi instrumen zakat. Dalam penelitian ini penulis meneliti terkait peran Pemerintah dalam mengatur pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan DKI Jakarta dan Implementasi pengelolaan zakat dalam mewujudkan tujuan sustainable Development Goals (SDGs). Metode pemelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan melakukan wawancara ke beberapa narasumber dari OPZ (Baznas Bazis DKI Jakarta dan Dompet Dhuafa), akademisi dan mustahik zakat. Adapun hasil penelitian ini adalah peran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengintervensi kemiskianan tidak hanya melalui pengelolaan zakat namun, dilakukan dengan berbagai kebijakan, strategi dan juga program pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat yang diimplementasikan Baznas Bazis DKI Jakarta dan Dompet Dhuafa dalam  mengintervensi kemiskinan melalui berbagai program yang selaras dengan tujuan SDGs. Peran zakat tidak hanya mencapai tujuan SDGs yang pertama (tanpa kemiskinan) melainkan zakat berperan pada ketujuh belas tujuan SDGs. Untuk itu terdapat resiprokal atau hubungan timbal balik antara zakat dan SDGs. Zakat berperan untuk mencapai 17 tujuan dalam SDGs, sedangkan SDGs berperan sebagai panduan OPZ dalam membuat dan mendesain program-program zakat.

---

Poverty is considered a serious problem as it isn't only involved an economic dimension but also multidimensional aspects. The SDGs appeared to accommodate existing development problems comprehensively by targeting the complete achievement of goals and objectives. But in fact, development only focuses on growth and still ignores the distribution of development results. This has resulted in the condition of people in poverty getting worse so that the difference between the rich and the poor is increasingly visible. alternative solutions need to be done to handle it, one of which is through the utilization and optimization of zakat instruments.This study aimed to examine the role of the government in regulating the management of zakat on poverty alleviation in DKI Jakarta and the implementation of zakat management in realizing the goals of the Sustainable Development Goals (SDGs). The research used an empirical juridical method of conducting interviews with several sources from OPZ (Baznas Bazis DKI Jakarta and Dompet Dhuafa), academics, and zakat mustahik. The study results that the role of DKI Jakarta provincial government in intervening poverty is not only through zakat management but also various policies, strategies, and poverty alleviation programs. Management of zakat carried out by Baznas Bazis DKI Jakarta and Dompet Dhuafa in poverty intervention through various programs is in line with the goals of SDGs. Zakat plays a role not only in achieving the first SDGs goal (zero poverty) but zakat also plays role in the seventeen main goals of the SDGs. Therefore, there is a reciprocal relationship between zakat and the SDGs. Zakat plays a role in achieving the 17 goals of the SDGs, while the SDGs serve as guidelines for OPZ in creating and designing zakat programs."

"MDGs merupakan suatu bentuk rezim internasional dalam pembangunan kesejahteraan global yang ditandatangani di tahun 2000. Fokus utama dari MDGs adalah untuk meningkatkan kesejahteraan global di tahun 2015 - termasuk penurunan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan isu sosial lainnya. Namun, dalam upaya pencapaian MDGs di Indonesia menemui berbagai tantangan diantaranya tingginya jumlah dan pertumbuhan penduduk, rendahnya tingkat dan akses kesehatan, dan kelembagaan. Penelitian ini memfokuskan pada tantangan kelembagaan yang menyebabkan gagalnya pencapaian MDGs tujuan 5A (menurunkan angka kematian ibu) di Indonesia pada tahun 2007 - 2010, belum selarasnya interaksi kepentingan antar aktor Triple Helix yaitu pemerintah, dunia bisnis dan akademisi, sehingga sulit untuk membangun modal sosial. Perbedaan pemahaman dari ketiga pihak dalam konsep triple helix jelas tampak terjadi dan berdampak negatif terhadap upaya-upaya pencapaian MDGs tujuan 5A, karena kepentingan masing-masing pihak untuk mencapai tujuannya masih terasa kental. Kepercayaan, hubungan timbal balik, serta pelibatan partisipasi aktif pihak diluar pemerintah menjadi faktor yang sangat penting untuk membangun modal sosial tersebut. Suatu rezim internasional tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya jika hanya dilakukan dengan melibatkan unsur pemerintah dari negara-negara peserta rezim tersebut. Perlu adanya keterlibatan partisipasi publik di negara-negara peserta secara luas.

---

MDGs is a form of international regime of global prosperity development, signed by 189 states on year 2000. The main focus of the MDGs is to increase global welfare in 2015, such as poverty reduction, health improvement, and other social issues. However, in the process of achieving MDGs in Indonesia it meets various challenges ? including the high number and population growth, low quality level of health and disparity of access to healthcare, and institutional.

This thesis focuses on the institutional challenges that led to the failure of achieving MDGs goal 5A (reducing maternal mortality) in Indonesia on 2007 to 2010. The relations between Triple Helix?s actors (government, business, and academia) hasn't reached into harmonizing point because of clash of interest between actors, which it makes difficult to build a social capital. Different understanding of the Triple Helix's actors obviously occur and negatively impact the efforts to achieve the MDGs goals 5A, because the interests of each actor to achieve its own interests are still still strong.

Trust, reciprocity, and participation from outside of government become a very important factor for building social capital. An international regime can not work properly if it is only done with the involvement of government, instead it needs the involvement of public participation in the participating countries to achieve the goals of an international regime."

"Rasa aman dari ancaman bahaya seperti kelaparan, keku-rongan gizi, penyakit dan tekanan" dan "perlindungan darikelracauan tak terduga dan menyulitkon dalam kehidupansehari-hari adalah dua aspek utama konsep keamanan monusiadalam pandungan UNDP. Konsep kaomonan monusia berbedadan seharusnya tidak dicampur baur dengan konsep keamanannasional, yang biasaya diartikan sebagai aman dari seranganluar dan aman dari upaya pemecahan keutuhan wilayah.Pembangunan manusia - yang terpusat pada monusia, inklusifadil dan berkesinambungon - terkait dengan keomanan manusiakarena alasan yang sederhano bahwa pembangunon manusiamengarah pada keamanan manusia. Pembangunon manusiakarenanya adalah jalan menuju keamanan manusia. Jikademikian adanya. Millennium Development Goals (MDGs) dopatdijadikan peta penunjuk arah bagi negara-negara, termasukIndonesia, dalam menempuh pejalanan menuju keamananmanusia. Pelbagai tujuon dalom MDG: tersebut berkisar dariupaya mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendi-dikan dasar universal memajukan persamaan gender mengu-rangi angka kematian ibu don anak, memerangi HIV/AIDS,memastikan kesinambungan lingkungan, hingga membentukkemitraan global untuk pembangunan. Ada beberopa tahap yangdianggap penting bagi perjalanon Indonesia menuju keamanonmasusia. lni mencakup pemberlakuan Perjanjian PembangunanMillennium Nasional untuk melaksanakan MDGs secara adil."

"ABSTRAKPerusahaan dan aktivitas bisnis harus beretika dan bertanggung jawab. Etika dan tanggung jawab perusahaan itu diimplementasikan dalam wujud komitmen terhadap nilai-nilai global untuk kepentingan bersama baik masyarakat lokal maupun internasional. United Nations Global Compact ldquo;UNGC rdquo; merupakan inisiatif kebijakan strategis bagi perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk menyelaraskan kebijkaan dan operasi strategi aktivitas perusahaan dan aktivitas bisnis mereka dengan prinsip-prinsip universal di bidang hak asasi manusia, perburuhan, lingkungan, dan anti korupsi dalam mewujudkan Perusahaan yang berkelanjutan dan tercapainya Sustainable Development Goals ldquo;SDGs rdquo; . Implementasi Prinsip-Prinsip UNGC ditinjau dari Hukum Perusahaan di Indonesia, terkait dengan ketentuan mengenai Corporate Social Respondsibility ldquo;CSR rdquo; di mana terdapat perbedaan pengaturan keduanya. PT Adaro Energy Tbk merupakan salah satu perusahaan anggota dari UNGC yang turut serta mengimplementasikan Prinsip-Prinsip UNGC. Implementasi di lakukan dengan membuat beberapa peraturan internal perusahaan dan melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan Prinsip-Prinsip UNGC dan guna mewujudkan tercapainya SDGs.

---

ABSTRACTCompanies and business activities must be ethical and responsible. Ethics and corporate responsibility is implemented in the form of commitment to global values for the common local and international good and society. United nations Global Compact ldquo UNGC rdquo is a strategic policy initiative for companies committed to aligning their policies and operating strategies business activities and corporate activities with universal principles in the fields of human rights, labor, environment and anti corruption in realizing sustainable business and achieving Sustainable development Goals ldquo SDGs rdquo . If the implementation of UNGC Principles reviewed from Corporate Law in Indonesia, it is related to the provisions on Corporate Social responsibility in which there are differences in the arrangement of both, But there are no obstacles or discrepancies to be applied in Indonesia. PT Adaro Energy Tbk is one of the most successful companies to implement the UNGC Principles. Implementation is done by making some internal rules of the Company and perform various activities related to UNGC Principles and realizing the achievement of SDGs."