Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai presidensialisasi partai dalam Partai Demokrat pada masa kepemimpinan Yudhoyono. Fokus penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa Partai Demokrat merupakan partai presidensial karena memenuhi dua indikator utama dalam teori presidensialisasi yang dijelaskan oleh Thomas Poguntke dan Paul Webb. Indikator pertama adalah kekuatan kepemimpinan dalam Partai yang dapat dilihat dari tiga aspek yaitu perubahan peraturan yang memberikan pemimpin partai pada kekuasaan yang lebih formal, kapasitas pemimpin partai untuk menciptakan program mandiri dalam partainya dan pelembagaan pemilihan kepemimpinan langsung yang lebih berpusat pada presiden daripada partai. Kemudian, Indikator kedua yaitu kekuatan kepemimpinan dalam eksekutif dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pertumbuhan sumber daya kekuasaan politik pada kepala eksekutif, kemampuan kepala eksekutif untuk merujuk teknokrat non partai dan kecenderungan kepala eksekutif untuk melakukan perombakan kabinet. Sehingga kedua indikator tersebut dapat menjadi landasan untuk melihat fenomena presidensialisasi pada Partai Demokrat sejak awal pembentukan, pada masa pemilihan umum yang mengusung Yudhoyono tahun 2004 dan 2009 maupun pada masa dimana Yudhoyono menjadi Presiden Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penulis melakukan wawancara dan kajian literatur untuk mendapatkan data yang dapat menunjang skripsi ini. Pada intinya, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa Partai Demokrat mengalami presidensialisasi partai oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

---

The thesis discusses the phenomenon of a presidentialized party in the Democratic Party during the leadership of Yudhoyono. The focus of this thesis is to explain that the Democratic Party is a presidential party because according to two main indicators in presidentialization theory by Thomas Poguntke and Paul Webb. Presidentialized party can be analyzed based on two indicators. The first indicator is the leading power in the Party, which can be seen from three aspects: the change of rules that gives party leaders to more formal power, the capacity of party leaders to create an independent program in their party and the institutionalization of a presidential-centered direct leadership election rather than the party. Then, the second indicator is the leading power in the executive, can be seen from three aspects: the growth of political power resources to the chief executive, the ability of the chief executive to refer to non-party technocrats and the tendency of the chief executive to make a cabinet reshuffle. So these two indicators can be a reference to see the phenomenon of presidentialization the Democratic Party since the beginning of the formation, during the elections that brought Yudhoyono in 2004 and 2009 as well as in the period where Yudhoyono became President of the Republic of Indonesia. This thesis uses qualitative methods in which the authors conduct interviews and literature review to obtain data that can support this thesis. In essence, this thesis aims to explain that the Democrat Party experienced the presidentialist party by Susilo Bambang Yudhoyono."

"Pendekatan hubungan sudah seharusnya dijadikan substansi dan fokus perhatian di dalam Public Relations (PR), khususnya Political Public Relations. Pendekatan tersebut dapat difasilitasi dengan munculnya media baru microblogging Twitter. Namun permasalahannya masih banyak aktor politik, khususnya pemimpin negara, yang memperlakukan media tersebut sama dengan media tradisional yaitu sekedar untuk penyebaran informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pemanfaatan media sosial Twitter digunakan oleh pemimpin negara Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai alat PR untuk berhubungan dengan publiknya. Hal tersebut dilakukan dengan meneliti tema pesan yang dipilih Presiden SBY, model PR yang digunakan dalam berkomunikasi, dan hubungan yang berlangsung dengan publiknya berdasarkan indikator Grunig dan Hon. Penelitian ini menggunakan paradigma positivis, pendekatan kuantitatif, dan merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode analisis isi. Hasil yang didapatkan dari analisis tweet akun Presiden SBY selama periode satu bulan, adalah bahwa tweet paling banyak bertemakan pesan pribadi, informasi mengenai situasi yang dialami Indonesia, serta kegiatannya dalam bertugas menjadi Presiden. Model publisitas/ press agentry merupakan model PR yang paling sering digunakan, yang berarti Presiden SBY memanfaatkan Twitter sama seperti media tradisional sebagai alat untuk publikasi positif mengenai dirinya. Namun, Presiden SBY sebenarnya ingin membangun hubungan komunal, kendati baru berhasil memperlihatkan komitmen atau kepeduliannya pada publik. Indikasi terbanyak adalah kepercayaan dan komitmen. Sedangkan indikasi terendah yaitu adanya persamaan kontrol dan kepuasan. Hal ini memperlihatkan bahwa Presiden SBY kurang memaksimalkan fungsi Twitter sebagai media untuk manajemen hubungan.

---

Relational perspective should be the main focus in Public Relations, especially Political Pubic Relations. Twitter as the new microblogging media have the ability to facilitate relational perspective. Unfortunately many political actors are still using social media as if it was a traditional media which used for information dissemination. The purpose of this research is to reveal the usage of social media by the President of Indonesian Republic as a PR tool to establish relation with his public. It can be described by looking at the thematic message in his Twitter account, PR model used in it and his relationship with publics based on Grunig and Hon indicators. This research use positivist paradigm, quantitative approach and a descriptive study using content analysis method.

The results from the tweets analysis of President account over one month period, is that most tweets themed personal messages, information about Indonesia current situation, as well as official activities as a President. publicity/ press agentry model is a PR model that used most often, which means the president use Twitter same as traditional media, where the media is used as a tool for positive publicity. However, the president attempted to establish a communal relationship because He shows his concern for the public. Most tweets indicate trust and commitment indicators. While the lowest indication are the control mutuality and satisfaction. This shows that the President is not maximizing Twitter as a medium of relationship management."

"Indonesia sejak diproklamirkan kemerdekaannya hingga saat ini telah mempertahankan posisinya yang terus mendukung kemerdekaan Palestina dan mengutuk kolonialisme yang dilakukan Israel. Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD RI 1945, yang menegaskan prinsip Indonesia untuk terus memerangi segala bentuk imperialisme dan kolonialisme. Namun seiring dengan memasukinya Era Reformasi, dukungan yang diberikan terlihat tidak terlalu signifikan, terutama pada masa transisi. Dukungan baru mulai terlihat secara signifikan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam artikel ini penulis meneliti berbagai bentuk dukungan yang diberikan Pemerintahan Presiden SBY dan berharap dapat melihat signifikansinya terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan ditulis menggunakan metode sejarah. Pengumpulan sumber data berupa surat kabar, buku, serta jurnal yang diperoleh dari koleksi pribadi, koleksi Perpustakaan UI, Perpustakaan Nasional, Litbang Kompas, langganan surat kabar dan juga yang diperoleh secara daring. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa signifikansi dari dukungan dan bantuan yang diberikan memang mengalami peningkatan pada masa Presiden SBY. Namun signifikansi tersebut belum cukup memberikan dampak yang besar terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

---

Indonesia, since its independence was declared until now, has maintained its position of continuing to support Palestinian independence and condemning colonialism carried out by Israel. This is in accordance with the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which emphasizes Indonesia's principle of continuing to fight all forms of imperialism and colonialism. However, as we entered the Reformation Era, the support provided did not appear to be very significant, especially during the transition period. Support only started to appear significantly during the time of President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). In this article the author examines the various forms of support provided by President SBY's government and hopes to see their significance in the struggle for Palestinian independence. This type of research is qualitative research and is written using historical methods. Collecting data sources in the form of newspapers, books and journals obtained from personal collections, UI Library collections, National Library, Kompas Research and Development, newspaper subscriptions and also those obtained online. The results of this research show that the significance of the support and assistance provided has indeed progressed during the time of President SBY. However, this significance is not enough to have a big impact on the struggle for Palestinian independence."

"Tesis ini membahas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai yang digulirkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Jusuf Kalla ditinjau dari perspektif public choice, dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Bekasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian adalah program Bantuan Langsung Tunai tidak bisa menanggulangi kemiskinan. Program BLT merupakan program kontraproduktif karena didesain sebagai program kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang justru menimbulkan kenaikan harga-harga komoditas lainnya, sehingga menaikkan angka inflasi. Program ini BLT juga lebih banyak politisnya ketimbang sebagai program pengentasan kemiskinan.

---

This thesis describes a Bantuan Langsung Tunai Program Policy initiated by the government of President Susilo Bambang Yudhoyono and Vice President Jusuf Kalla, viewed from the perspective of public choice, by taking a research location in Bekasi City. This study is a descriptive qualitative research design.

The results showed that Bantuan Langsung Tunai program can not eradicate poverty. BLT program is counterproductive program because the compensation program is designed as a fuel price increase which raises the prices of other commodities, thus raise the rate of inflation. Bantuan Langsung Tunai program is also more political than as a poverty alleviation program."

"[ABSTRAKSebagai Presiden ke-6 dan elit partai, Susilo Bambang Yudhoyono, atau yang dikenal dengannama SBY, memiliki cara yang unik untuk mengekspresikan perasaannya, yaitu denganbermusik dan menulis lagu. Selama dua periode kepresidenan, empat album dan satu albuminstrumental telah lahir. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi tiga aspek psikologis padaSBY melalui lirik lagunya. Aspek-aspek tersebut adalah emosi, prestasi dan harmoni.Sebanyak 23 lagu yang ditulis oleh SBY dikumpulkan untuk kepentingan analisis. Tiga studitelah dilakukan untuk menganalisis aspek psikologis dalam lirik lagu SBY. Pertama, analisisdengan AK untuk mengidentifikasi valensi dan arousal dalam setiap lagu dengan metodeword count. Kedua, analisis ALK untuk mengidentifikasi valensi dan arousal di setiap lagudengan penilaian manusia. Ketiga, dengan melibatkan expert untuk menilai kata yang palingsering muncul pada lagu SBY. Studi menunjukkan selama tahun 2006 hingga 2014, albumlagu SBY memiliki muatan valensi positif yang konstan dan peningkatan level arousal.Selain itu, analisis EJ menunjukkan bahwa kata dominan menggambarkan aspek prestasi danharmoni.

---

ABSTRACTAs the 6th Indonesian President and party?s elite, Susilo Bambang Yudhoyono, also knownSBY, has unique way to express his feeling, by playing music and writing songs lyrics. Forover two presidency periods, four albums and one instrumental album has been produced.This study aims to identify three psychological aspects on SBY through his songs lyrics.Those aspects are emotion; achievement and harmony. For over 23 songs written by SBY hasbeen collected for analyzing purposes. Three studies have conducted to analyze psychologicalaspects from SBY?s lyrics. The first is AK (Algoritma Kata) to identify valence and arousalin every song using word count method. Second is ALK (Analisis Lirik Keseluruhan), toidentify valence and arousal in every song using human evaluation. The third is by usingexpert judgment (EJ) to analyze dominant words that emerges in all lyrics. Current studyshows that from 2006 to 2014 SBY?s song albums contain constant positive valence andincrease in the level of arousal. Beside that, EJ method shows that dominant words representachievement and harmony., As the 6th Indonesian President and party’s elite, Susilo Bambang Yudhoyono, also knownSBY, has unique way to express his feeling, by playing music and writing songs lyrics. Forover two presidency periods, four albums and one instrumental album has been produced.This study aims to identify three psychological aspects on SBY through his songs lyrics.Those aspects are emotion; achievement and harmony. For over 23 songs written by SBY hasbeen collected for analyzing purposes. Three studies have conducted to analyze psychologicalaspects from SBY’s lyrics. The first is AK (Algoritma Kata) to identify valence and arousalin every song using word count method. Second is ALK (Analisis Lirik Keseluruhan), toidentify valence and arousal in every song using human evaluation. The third is by usingexpert judgment (EJ) to analyze dominant words that emerges in all lyrics. Current studyshows that from 2006 to 2014 SBY’s song albums contain constant positive valence andincrease in the level of arousal. Beside that, EJ method shows that dominant words representachievement and harmony.]"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta defisit perdagangan Indonesia secara keseluruhan pada tahun 2012. Secara substansif, defisit perdagangan Indonesia disebabkan oleh pilihan modernisasi pembangunan bagi negara sejak era pemerintahan Suharto. Penerapan agenda modernisasi ditunjukkan melalui implementasi ATC dan ACFTA. Kedua protokol perjanjian internasional menunjukkan kuatnya pengaruh modernisasi dari negara maju. Negara maju mendesain perencanaan pembangunan untuk negara Indonesia. Negara Indonesia memperoleh imbalan arus investasi asing. Paradigma modernisasi mengarahkan pada perubahan matriks kebijakan industri menjadi jasa dan keuangan. Industri tekstil nasional mengalami kemunduran. Modenisasi tidak mengubah struktur tradisional masyarakat. Struktur tradisional mendesain pembagian peran antara lelaki dengan perempuan. Perempuan diutamakan sebagai pekerja di ranah domestik. Modernisasi kemudian memindahkan perempuan ke industri tekstil nasional sejak era Suharto. Hanya saja, perspektif tradisional menyebabkan perempuan mengalami marginalisasi dalam hal pengupahan. Perempuan mengalami disparitas pendapatan dengan lelaki buruh. Konstruksi peran privat perempuan berlanjut hingga masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Penerapan otonomi daerah pada masa reformasi sejak tahun 1999 tidak mengubah paradigma pembangunan. Sebagai kerangka pemikiran yang menjadi pijakan teori, penelitian ini menggunakan teori atau paradigma Gender and Development. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik mengumpulkan data dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan data-data literatur lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan kuatnya persepsi peran domestik untuk perempuan. Persepsi budaya mempengaruhi cara pandang negara, industri tekstil nasional, dan serikat buruh mengenai posisi perempuan dalam industri tekstil nasional. Marginalisasi ditunjukkan oleh kuatnya bias gender dalam proses politik perumusan upah. Negara pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mendesain acuan indeks kebutuhan hidup layak sebagai acuan kebijakan upah. Hanya saja, desain tersebut tidak memperhatikan kenyataan adanya perbedaan gender, kondisi ekonomi, status marital, dan akses politik dari perempuan buruh.

---

This research is motivated by the fact about the Indonesian?s trade deficit in 2012. Indonesia's trade deficit is caused by modernization paradigm for this country development. Modernization option is demonstrated through the implementation of ATC and ACFTA. Both of this protocol shows the strong influence of the modernization agenda from the developed country. Developed countries are designing the development plans for Indonesia. Indonesian state is obtaining the benefits from foreign investment flows. Modernization paradigm leads to a change in the industry policy. National textile industry suffered a setback.

However, modernization is not changing the traditional structure of society. Traditional structure designs the division of roles between men and women. The Society preferred women as workers in the domestic sphere. Modernization then moves women into the national textile industry since the reign of Suharto. However, the traditional perspective led to marginalization of women in terms of wages. Women experiencing labor income disparity with men. Construction of private role of women continues to the reign of Susilo Bambang Yudhoyono. Implementation of regional autonomy since 1999 does not change the national development policy.

This study uses the theory or paradigm of Gender and Development. This study is using the qualitative methods. This thesis is collecting and analyzing the data from the Ministry of Industry, Ministry of Commerce, and other literature data.

Results from this thesis are showing the strong perceptions of the role of the domestic sphere for women. Cultural perceptions are affecting about how the state, the national textile industry, and trade unions regarding the position of women in the national textile industry. Marginalization is shown in the wage formulation process. The reign of Susilo Bambang Yudhoyono has design the good living index as the foundation of the wage policy. However, this design from the government is ignoring the fact about the gender difference, economic condition, marital status, and the political access from the women worker."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang perbedaan persepsi antara kebijakan sekuritisasiIUU Fishing pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, isu ini dipandang sebagai kriminalbiasa yang bisa diatasi dengan penegakan hukum saja, sedangkan pemerintahanPresiden Joko Widodo, isu ini merupakan ancaman keamanan yang dianggap sangatkrusial, sehingga harus ditanggulangi lewat tindakan keamanan. Melalui latar belakangtersebut, penulis mengangkat pertanyaan penelitian yaitu indikator-indikator apa yangmendorong terjadinya sekuritisasi IUU Fishing pada masa pemerintahan Joko Widodo.Maka teori yang penulis anggap paling sesuai untuk penelitian ini yaitu teorisekuritisasi oleh Barry Buzan et al dan melalui pengolahan data menggunakan metodekualitatif. Hasil akhir penelitian ini ditemukan bahwa: pertama, Presiden Joko Widodomelihat bahwa IUU Fishing merupakan isu keamanan yang harus diatasi dengantindakan luar biasa. Kedua, terdapat perekonomian nasional dan kedaulatan teritorialsebagai referent object yang dirugikan akibat IUU Fishing. Ketiga, perlunya tindakanextraordinary measures dalam mengatasi IUU Fishing. Selanjutnya, sesuai denganhipotesa penelitian, ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang drastis dalampenanggulangan IUU Fishing antara pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono danJoko Widodo, serta terdapat pula tindakan khusus terhadap kapal pelaku IUU Fishing.Selain itu, satu hasil berbeda dengan hipotesa semula, yaitu IUU Fishing dipandangsebagai ancaman keamanan oleh Pemerintahan Joko Widodo, disisi lain pemerintahanSusilo Bambang Yudhoyono melihat IUU Fishing bukan sebagai ancaman keamanan.Dengan demikian hipotesa penulis telah teruji secara ilmiah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the differences in perception between the securitizationpolicies IUU Fishing between the Susilo Bambang Yudhoyono rsquo s and the JokoWidodo rsquo s administration. At the time of Susilo Bambang Yudhoyono rsquo s presidency, theissue is seen as a criminal that can be solely solved by law enforcement, while in thePresident Joko Widodo rsquo s administration, this issue is perceived as a security threat, thatis considered very important and should be overcome with security measures. Basedon that background, the author raises the research questions of what indicators drivingthe securitization of IUU fishing in Joko Widodo rsquo s administration. The theory that theauthors consider the most suitable for this research is the theory of securitization byBarry Buzan et al and the data is using qualitative methods. This research found threefinal results first, President Joko Widodo sees that IUU fishing is a security issue thatmust be overcome with extraordinary measures. Second, there are two referent objectsaffected by this issue, which are the national economy and the territorial sovereignty.Third, there is a necessity of using extraordinary measures to overcome IUU Fishing.Furthermore, according to the research hypothesis, it was found that there is a drasticdifference in combating IUU fishing between the Susilo Bambang Yudhoyono rsquo s andthe Joko Widodo rsquo s administration and there is also implementation of extraordinarymeasures in combating IUU fishing vessels. In addition, there is a result that is notmatched with the initial hypothesis, which is IUU Fishing perceived as security threatby the Joko Widodo rsquo s administration, in other hand the Susilo Bambang Yudhouyono rsquo sadministration perceives this issue not as a security threat. Therefore, the researcher rsquo shypothesis has been tested scientifically."