Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk pertama kalinya Pemilihan Umum (Bab VIIB Pasal 22E) dimasukkan dalam amandemen UUD '45. Selanjutnya Pemilu diatur oleh Undang-Undang nomor 12/2003 yang diantaranya memuat tentang Sistem Pemilu Proporsional Dengan Daftar Calon Terbuka. Sistem Pemilu itu merupakan suatu terobosan politik yang baru di Era Reformasi sehingga menarik untuk diteliti.Dari latar belakang tersebut timbul pertanyaan penelitian yaitu: 1. Apakah Sistem Pemilu Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka cukup efektif untuk menjaring calon legislator pilihan rakyat atau malahan menciptakan konflik dan fragmentasi di dalam partai?; 2. Apakah Undang-Undang Pemilu menguntungkan Partai Politik Besar dan merugikan Partai Politik Kecil?; 3. Apakah Undang-Undang Pemilu dapat menciptakan sistem multi-partai sederhana seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Partai Politik nomor 31 tahun 2002 ?Untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 7 orang informan kunci dan penelusuran transkrip rekaman persidangan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu sampai disahkan menjadi Undang-Undang No.1212003, didukung data sekunder hasil pemilu 2004, serta studi pustaka.Teori yang untuk menganalisa penelitian ini memakai: Teori Transisi demokrasi O'Donnel, Teori Sistem Pemilu Reynolds, dan Teori Demokrasi Inklusif Young.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu gagal menjaring calon legislator pilihan rakyat, bahkan sebagian menimbulkan masalah dikalangan legislator terpilih. Undang-Undang Pemilu No. 1212003 memberikan keuntungan bagi Partai Besar berupa over-representation, dan merugikan Partai Kecil dengan under-representation. Undang-Undang Pemilu belum dapat menciptakan sistem multi-partai sederhana, tetapi dampaknya mengurangi jumlah peserta Pemilu 2004.Implikasi teoritisnya adalah teori transisi demokrasi O'Donnel berlaku dalam penelitian ini khususnya bagi Partai Besar PDIP dan Golkar (partai lama), yang mana. Partai Besar cenderung mempertahankan kekuasaannya terhadap pemilih maupun terhadap Partai Kecil dalam pembuatan Undang-Undang Pemilu No. 12/2003.

---

For the first time, election (section VIIB article 22e) is included in the amendment of UUD 1945. Furthermore, election is arranged by the Law number 23 years 2003 which inserts the open list proportional system. This system is a new political breakthrough in the reformation era so that interesting to be explored.

From that background, some research questions rise. They are 1) is the system of open List proportional effective to select legislative candidates who are chosen by the voters or does it emerge political conflict and fragmentation among the parties; 2) does it give any advantages for major parties and oppositely disadvantages minor political parties; 3) is the law can develop simple multiparty system as mentioned in the Law number 31 year 2002 on Political Party.

To answer those question, this research applies qualitative approach and the category of the research is descriptive analytic. Primary data collection is examined by using in-depth interview with seven key informants and tracking transcript of codification sessions of the law. is also supported by secondary data such as the result of election in 2004 and literature study.

Theories applied in the research to analyze the issues are theory of transition to democracy from O'Donnel, theory of election from Reynolds, and theory of inclusive democracy from Young.

The result shows that the system of election applied in the law fail to select legislative candidates chosen by the voters, and even raises problems for elected candidates. The law gives advantages for major parties in term of over-representation and disadvantages minor parties in term of under-representation. The Law of Election has not developed simple multiparty system, even though the implication is degradation the number of political parties which involve in the election.

The theoretical implication of the research is that theory of transition to democracy from O'Donnel is relevant with the result of the research, especially for major parties such as Indonesian Democratic Party-Struggle and Golkar, which tend to maintain their power to their voters and minor parties in the codification of the law."

"Banyaknya calon legislatif (caleg) perempuan gagal masuk ke lembaga legislatif (DPR RI) merupakan kenyataan yang memrihatinkan tentang perempuan di tampuk kekuasaan dan pengambilan keputusan.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjuangan caleg perempuan Indonesia menghadapi hambatan dalam partai dan sistem politik yang berlaku di negeri ini untuk menjadi anggota lembaga legislatif. Penelitian ini juga bertujuan mengungkap implikasi negatif dari UU No.31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu terhadap perjuangan caleg perempuan, serta memaparkan sikap para caleg perempuan gagal dalam memaknai hambatan dan kegagalan yang mereka hadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melaiui wawancara mendalam (in-depth interview).Temuan penelitian ini adalah: (1) parpol yang seharusnya menjadi wadah pendukung ternyata tidak berperan efektif dan cenderung menghambat para caleg perempuan dalam perjalanan dan perjuangan menuju ke lembaga legislatif; (2) UU No.31 tahun 2002 tentang parpol dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu telah berimplikasi negatif terhadap caleg perempuan dalam upaya mereka meraih posisi di lembaga legislatif; (3) kegagalan menjadi anggota lembaga legislatif akibat hambatan dalam parpol dan sistem politik yang diberlakukan, ternyata masih bisa dimaknai secara positif oleh para caleg perempuan subjek penelitian ini. Kegagalan pada pemilu 2004 lalu tidak menyurutkan semangat mereka untuk berjuang lagi meraih posisi kekuasaan di dalam struktur kepengurusan parpol dan di lembaga legislatif pada pemilu mendatang.

---

There were many Indonesian woman candidates failed to legislative (parliament) was a fact that showed unlucky condition about woman in the hierarchy of power or the public policy.

This research aimed to examine the struggle or the fight of Indonesian woman for legislative candidates who faced many obstacles in the politic party and the political system which was obtained in this country to become a member of parliament. This research aimed not only uncover negative implication of constitution No.31/2002 about the politic party and constitution No.12/2003 about the general election concerning the fight of woman candidates, but also to explain about the attitude of the failed woman candidates to explain their barriers and failures. This research was based on qualitative approach with woman's perspective and applied data collecting technique by means of in-depth interview.

Finding of the research were: (1) the politic party which had to become a supporting institution exactly had not an effective role and was dispose restricting the efforts of woman candidates to gain their goal to parliament; (2) constitution No.31 /2002 about the politic party and constitution No.12/2003 about the general election had a negative implication to woman candidates; (3) the failure to become a member of parliament caused by politic party and political system apparently still could be positive meaning by woman informants of this research. The failure at the general election in 2004 had not sent down the spirit of the woman candidates to fight again and to obtain the leader position at the structure of politic party and the parliament in the next general election."

"[ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden terhadap return seluruh sektor dan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia. Sebagai even study, penelitian ini mengambil peristiwa Pemilihan Umum langsung dari tahun 2004, 2009 dan 2014 sebagai periode penelitian. Data yang digunakan adalah rata – rata actual return harian seluruh sektor dan Indeks Harga Saham Gabungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004 tidak memiliki pengaruh terhadap rata – rata actual return seluruh sektor dan Indeks Harga Saham Gabungan. Sebaliknya Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 dan 2014 memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil uji statistik terhadap Pemilihan Umum Presiden tahun 2004, 2009 dan 2014 menunjukkan bahwa hanya Pemilihan Umum Presiden tahun 2004 putaran kedua yang memiliki pengaruh signifikan terhadap rata – rata actual return seluruh sektor dan Indeks Harga Saham Gabungan.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the effect of Legislative and Presidential Election in 2004, 2009 and 2014 toward stock return of all sectors and composite index in Indonesia Stock Exchange. This event study takes the direct general election of 2004, 2009 and 2014 as research period. Source of data used is the daily average actual return from all sectors and composite index. This research found the 2009 and 2014 Legislative General Election had significant effect on average actual return of all sector and composite index, while the 2004 Legislative General Election was found no effect on average actual return of all sector and composite index. Test on Presidencies General Election of 2004, 2009 and 2014 found that the 2004 round two had significant effect on average actual return of all sector and composite index, while the rest was null., The purpose of this research is to analyze the effect of Legislative and Presidential Election in 2004, 2009 and 2014 toward stock return of all sectors and composite index in Indonesia Stock Exchange. This event study takes the direct general election of 2004, 2009 and 2014 as research period. Source of data used is the daily average actual return from all sectors and composite index. This research found the 2009 and 2014 Legislative General Election had significant effect on average actual return of all sector and composite index, while the 2004 Legislative General Election was found no effect on average actual return of all sector and composite index. Test on Presidencies General Election of 2004, 2009 and 2014 found that the 2004 round two had significant effect on average actual return of all sector and composite index, while the rest was null.]"

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh keterpilihan seorang perempuan sebagai bupati untuk pertama kalinya di provinsi Bali yang dikenal memiliki budaya patriarki kuat. Selain itu terdapat kesenjangan antara penelitian sebelumnya dengan hasil akhir dari pemilukada Tabanan 2010, dimana kandidat yang di dalam survei prapemilukada memiliki elektabilitas tertinggi karena dinilai sebagai figur pemimpin yang baik oleh masyarakat, pada hasil akhir pemilukada Tabanan berhasil dikalahkan oleh kandidat perempuan yang pada saat survei hanya memiliki elektabilitas sebesar 5,7 persen, namun diusung oleh partai yang berbasis di daerah itu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana pengaruh faktor partai politik dan faktor kandidat terhadap perilaku memilih dalam pemilukada Tabanan, 2010. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori perilaku memilih khususnya pendekatan psikologis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian bertipe eksplanatif dengan sumber data primer dan skunder. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 400 responden, sehingga tingkat kepercayaannya 95% dan margin of errornya 5%. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa dalam pemilukada Tabanan 2010, faktor identifikasi partai politik terutama identifikasi pemilih dengan PDIP berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat di daerah itu. Di lain sisi, faktor figur cukup berpengaruh namun bukan faktor utama yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Tabanan dalam pemilukada 2010. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa pendekatan psikologis dalam teori perilaku memilih dapat diaplikasikan dalam kasus pemilukada Tabanan 2010. Tesis ini juga membantah tesis Yudistira Adnyana yang menemukan bahwa faktor kandidat atau figur merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku memilih di Bali dan faktor partai politik sangat lemah.

---

The thesis is directed by the election of a woman as a head of district in Bali for the first time,which has been regarded as a Province in a strong patriarchy culture. Beside that,there is a huge diference between the results of the former research with the result of this Tabanan local election,where the candidate that is proven as the one with the highest electability,for it's good leadership in the society, was being defeated by the women candidate that only scored 5.7% electability on the survey,that was also done to answer how the political party and candidate factors affect the result of Tabanan local election.

As the theoritical basis, this research uses voting behavior theory, especialy the phsycological approach. The method that is being used in this research is the quantitative method. It's an explanatory research with a primary and secondary data usage. The sample used in this research is 400 respondents,hence it's confident interval is 95% and 5% margin of eror.

Data found in the field showed that in Tabanan local election 2010,the factor of political party identification among the society-especially the one with PDIPaffects the voting behavior. Meanwhile,the factor of figure personal attribute affects but not as the main factors in the voting behavior of Tabanan local election.

The theoritical implication shows that the phsycological approach in voting behavior may be applied in Tabanan Regent General Election in 2010. This thesis also denied the Yudistira Adnyana's thesis. He found that the candidate factors or figure factors are the main factors determining/affecting the voting behavior in Bali,and so the political factor contributes in a small amount."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh iklan politik di televisi (paid televised political commercials) yang ditayangkan pasangan kandidat Megawati - Hasyim terhadap perilaku memilih bagi warga di Kelurahan Kebagusan, Kecamatan pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tujuan penelitian ini adalah dapat mendapatkan gambaran tentang pengaruh iklan politik di televisi terhadap perilaku pemilih di kelurahan tersebut pada Pilpres 2004 sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor lain yang menyebabkan iklan-iklan itu berpengaruh atau tidak.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai demokrasi, demokratisasi, perilaku memilih, komunikasi politik, kampanye politik, dan iklan politik. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut dilakukan pembagian kuesioner yang disertai wawancara. Penetapan responden (n=100) ditentukan melalui teknik sampling random terbatas dan penelitian ini bersifat analitis kuantitatif.Dan penelitian ini ditemukan bahwa iklan politik kandidat presiden di televisi ikut mempengaruhi perilaku pemilih di Kelurahan Kebagusan, dan iklan politik pasangan kandidat Megawati - Hasyim tidak mampu mempengaruhi perilaku pemilih di kawasan tersebut karena beberapa faktor.Faktor utama yang menyebabkan iklan Megawati - Hasyim tidak mampu mempengaruhi perilaku memilih warga adalah citra Megawati yang dianggap kurang mampu dalam memimpin negara dan keberadaan Megawati di Kebagusan yang tidak memberi manfaat maupun perubahan positif kepada warga. Padahal, Megawati mendapat dukungan yang cukup besar dari tetangganya tersebut pada Pemilu sebelumnya (1999).Implikasi teoritisnya adalah bahwa iklan politik di televisi bukan satu-satunya faktor yang dengan serta-merta mampu mempengaruhi perilaku memilih bagi pemilih di Kelurahan Kebagusan pada Pilpres 2004. Masih ada beberapa faktor lainnya yang ikut merniliki andil dalam mempengaruhi pilihan politik masayarakat Kebagusan, terutama citra maupun reputasi kandidat presiden dan pasangannya.

---

General election is convinced as the most democratic mechanism to select political elite. Base on that assumption, the realization of presidential election in 2004 which Indonesian citizen can decide their own president and vice president directly for the first time not only became the most important documentation of general elections in Indonesia, but also recorded as a golden episode of the democratization process in this country.

One of the most important parts of the process in the direct presidential election in 2004 is the permission for all of the candidates to do political campaign in any commercial advertisement in television (paid televised political commercials) to influence voting behavior. It seems expensive regarding to the campaign budget; however the effectiveness of a paid televised political commercial has been proven in convincing voting behavior and win the election in several countries, especially in the United States of America.

This research aims to get a description of the influence of paid televised political commercials which is showed by Megawati Soekamoputri and Hasyim Muzadi as a pair to induce voting behavior in Kebagusan Township, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. The research question of the research is how do the paid televised political commercials displayed by the candidates influence the people's of Kebagusan choices in the presidential election in 2004. Independent variable of in this research is political advertisement of Megawati and Hasyim in television in the campaign period in the election. The dependent variable is voting behavior of the people of Kebagusan Township in the same election.

The research is used theories of democracy, democratization, voting behavior, political communication, political campaign, and political advertisement. To answer the research question, a field research is done by asking some respondents with questionnaire and followed by depth interview. The respondent is determined by limited random sampling and the research is classified as quantitative analyses.

The conclusion of the research is that there is no significant correlation between political advertisement of Megawati and Hasyim with voting behavior of Kebagusan people. The stigma of Megawati's disability as a political leader and their neighbor, and the willing of significant transformation made the political advertisement of the pair candidates in television meaningless for the voters in the township."