Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas penyelidikan rahasia sebagai mekanisme pemantauan pelaksanaan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan desain deskriptif, bertujuan memberikan pemahaman mengenaiketentuan penyelidikan rahasia dan penerapannya terhadap Negara-Negara Peserta. Hasil penelitian menggarisbawahi dua kelemahan dari penyelidikan rahasia, yakni kebolehan Negara Peserta untuk menolak kunjungan anggota-anggota Committee against Torture dan lemahnya kekuatan hukum dari konsep “praktik penyiksaan sistematis”. Penelitian menyarankan pentingnya kodifikasi konsep “praktik penyiksaan sistematis” melalui amandemen terhadap Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984.

---

ABSTRACTThis study focuses on confidential inquiry as monitoring mechanism for the implementation of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984. This normative juridical and descriptive research is addressed to discuss the provisions of confidential inquiry and analyze its implementation towards State Parties. This study finds two weaknesses of confidential inquiry, which are the ability of a State Party to refuse visitation by Committee against Torture members and the lack of enforcing “systematic practice of torture” concept legally upon an inquired State. The researcher suggests the importance of putting “systematic practice of torture” concept into codification through amendment of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984."

"Setelah secara resmi melakukan eksplorasi pertambangan di Mimika pada awal tahun 1970, PT. Freeport Indonesia secara perlahan melakukan pengambilan secara paksa atas tanah adat dari masyarakat lokal untuk kepentingan usaha mereka. Masyarakat adat suku Amungme dan Kamoro sebagai suku asli yang merasakan dampak langsung dari aktifitas pertambangan Freeport harus mengalami berbagai tindakan pelanggaran HAM yang berkepanjangan. Setelah sebagian besar tanah adat mereka diambil secara paksa, kedua suku tersebut masih harus mengalami berbagai tindakan kekerasan, penyiksaan bahkan pembunuhan sebagai akibat dari perlawanan mereka dalam usahanya mengambil kembali hak-hak yang telah dirampas oleh perusahaan atas dukungan dari pemerintah. Menghadapi situasi ini, kedua masyarakat adat memutuskan untuk menghadapi Freeport dengan berbagai cara. Reaksi pertama yang dilakukan oleh suku Amungme dan Kamoro dilakukan dengan melakukan perlawanan fisik mulai dari demonstrasi, pemotongan pipa konsentrat, penutupan akses masuk kedalam area pertambangan sampai pembakaran terhadap Bandara Mimika. Atas pertimbangan efektifitas dan jatuhnya banyak korban sebagai akibat dari perlawanan fisik yang telah dilakukan, masyarakat adat melalui lembaga adat dan dibantu oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah hukum dengan menuntut Freeport melalui pengadilan Amerika Serikat. Langkah yang diambil oleh masyarakat ini pada dasarnya telah sesuai dengan perkembangan dunia kontemporer yang telah sejak lama meninggalkan penggunaan tindakan fisik untuk menyelasaikan sebuah permasalahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Joel Handler dalam Theory of Law Reform and Social Change dimana upaya hukum merupakan jalan yang paling efektif untuk dapat melakukan sebuah perubahan sosial.

---

Since officially having exploration in Mimika early 1970, Freeport Indonesia Corporation gradually taking over forcibly the Indigenous land of local community for their interest purposes. The Indigenous people of Amungme and Kamoro as local community who feel the direct effect from Freeport's minning operation having experience human rights violation for a long time. After most of their land be taking over, both of them still be through violence act, torture even murder as result of their resistance againts Freeport. Facing off this situation, both of Indigenous people decided to oppose that corporation with some action. Firstly, Amungme and Kamoro againts Freeport conducted with some physical resistence like demonstration, blocking the entry acces to minning, cutting the concentrate pipe until burning of the airport. Considering of effectivity and many victim which fell in their side cause this physical resistence, the Indegenous people supported by some civil society that concern of this case decided to take legal action to prosecute Freeport through the United Stated Courts. This step which chosen by Indigenous peoples are essentially due with world situation nowadays that have for a long time left physical action to resolve a problem. This case is in line with Joel Handler's idea in the Theory of Law Reform and Social Change, which he said that legal action is most effective way to realized a social change."

"Tesis ini membahas mengenai HAM mengatur tentang prinsip hak asasi manusia maupun bentuk perlindungan pada anak sebagai korban kekerasan menurut Konvensi Hak Anak PBB 1989, UU Nomor 35 Tahun 2014, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 baik korban di Tangerang, Bandung, maupun Martapura antara lain prinsip non diskriminasi, prinsip perlindungan khusus, prinsip pemeliharaan terhadap anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip perlindungan yang sama, prinsip perlindungan dari kekerasan dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi dimana korban harus dilindungi dari setiap bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal, dengan alasan apapun, prinsip jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat. Selain itu, bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban kekerasan menurut Konvensi Hak Anak PBB 1989, UU Nomor 35 Tahun 2014, dan UU Nomor 12 Tahun 2002 antara lain negara Indonesia melakukan semua tindakan legislatif, administratif, dan tindakan lain, menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan kepada korban, mengambil tindakan yang melindungi korban dari bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku melalui prosedur-prosedur yang efektif hingga ke pengadilan, dan mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuahan fisik dan psikologis korban. Bentuk penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bentuk normatif, yaitu menganalisa keberlakuan hukum/aturan tidak tertulis dalam masyarakat, sedangkan Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara untuk meneliti kondisi objek alamiah yang mana peneliti merupakan instrumen kunci.

---

This theses explains about how human rights arranges the principle of human rights and protection to child as victim based On Children's Rights Convention In 1989, Law Number 35 of 2014, Law Number 12 of 2022 In Tangerang, Bandung, and Martapura, such as non-discrimination, special protection, caring for children, the best interests of the child, protection from violence from any form of violence, and respect for child’s opinions. But, the protections that are given based On Children's Rights Convention In 1989, Law Number 35 of 2014, Law Number 12 of 2022, such as taking all appropriate legislative, administrative and other measures, guardians guarantees that the various institutions, services and facilities responsible for the care and protection, respecting the responsibilities, rights and obligations of parents and guardians, taking measures that protect victims from physical violence perpetrated by perpetrators through effective procedures up to court, and taking all appropriate steps to enhance the victim's physical and psychological healing. The form of research conducted in this study is a normative form, namely analyzing the applicability of laws/unwritten rules in society, while the data analysis method used is a qualitative method. This method is carried out in a way to examine the condition of natural objects in which the researcher is the key instrument."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tanggapan dari instansi terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM dibandingkan dengan besarnya jumlah pengaduan dugaan pelanggaran HAM. Masuknya Program Yankomas pada RANHAM generasi ketiga ini, berimplikasi pada implementasi Program Yankomas secara integratif. Dengan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis implementasi Program Yankomas RANHAM berdasarkan implementasi model George C. Edward III.Dari 12 informan yang diwawancara serta penggalian data sekunder diperoleh hasil implementasi Program Yankommas RANHAM belum terintegrasi ke dalam satu wadah. Selain itu komitmen dari pelaksana masih rendah dan belum ada kesepahaman dalam hal ini. Pedoman Yankomas RANHAM yang baru saja disyahkan harus segera disosialisasikan untuk menjadi pedoman pelaksanaan Program Yankomas RANHAM.

---

This research is prompted by the lack of response from the relevant authorities handling alleged human rights violators, compared to high number of complaints of all eged human rights violations. The inclusion of Public Service Communication as a program in 3rd National Human Rights Action Plan has affected the implementation of Public Service Communication as a whole.This study is sarried out in qualitative approach and analyzes theimplementation ofPublic Service Communication of National Human Rights Action Plan based on George C. Edward III implementation model. Data is gathered by interviewing 12 volunteers and other means of various secondary data collection methods.The result shows that the implementation of Public Service Communication of National Human Rights Action Plan program has yet to integrate into a single entity.Additionally, commitmentof the parties are stilllow andthere is no unified understandingin this matter. Therefore, official Public Service Communication guidelines recently approved must be socialized to become Public Service Communicationof National Human Rights Action Plan program implementation guidelines."

"KKR dengan fokusnya pada masa lalu, dapat memberi kontribusi pada berbagai mekanisme yang sedang bekerja memperbaiki kinerja perlindungan HAM di Indonesia pada saat ini, dengan memberi perspektif sejarah, pencerahan tentang pola, dan rekomendasi-rekomendasi untuk kasus-kasus yang patut ditangani, maupun rekomendasi untuk reformasi institusi, mengungkap kebenaran atas praktik penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Karena itu, sebuah KKR akan sangat membantu Indonesia, dimana terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan hanya melalui Pengadilan HAM, karena mekanisme KKR yang dapat menyelidiki semua kasus-kasus atau sejumlah besar kasus yang ada secara komprehensif dan tidak dibatasi kepada penanganan sejumlah kecil kasus saja. Sebuah komisi bisa mencapai tujuannya yaitu dengan mematahkan siklus pembalasan dendam dan kebencian antara pihak-pihak yang dahulunya bermusuhan, dan berusaha menumbuhkan rekonsiliasi antara pihak-pihak bertentangan yang merasa bahwa mereka masih memiliki kebencian atau kecemasan, atau juga sejarah pembalasan dendam, sehingga rekonsiliasi nasional yang diharapkan dapat terwujud. Jika masa lalu tidak diselesaikan, maka bangsa ini juga tak akan pernah belajar, dari kesalahan yang pernah diperbuatnya saat lampau, untuk kemudian berupaya tidak mengulanginya kembali di masa yang akan datang.

---

Nowadays, TRC by its focus on the past, contribute to various mechanisms those improve the performance of Human Rights protection in Indonesia. The contribution did by giving a historical perspective, enlightening the pattern, and recommending the cases those should be handled. Moreover, they are also giving recommendations for institutional reforms, revealing the truth of the abuses of power and violation of Human Rights in the past. Therefore, TRC help us to resolve cases those are not handled by Human Rights Tribunal, because TRC’s mechanisms investigate all the cases including large numbers of existing cases in a comprehensive way and not to be limited only by handling small cases. A commission can reach their goals by breaking the cycle of revenge and hatred between the previously warring parties, and trying to recon ciliate between the conflicting parties who still have a feeling of resentments and fears, or even historical revenge. So the National reconciliation those have been expected would come to be realized. If we didn’t solve the cases in the past, then we would never been learned from mistakes those ever done and we will not ever reiterate it again in the future."

"ABSTRAKKeberadaan Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia menjadi sebuah harapan baru bagi para korban dan keluarganya yang tengah menanti keadilan atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Akan tetapi, sejauh ini pengadilan ini dinilai kurang memberikan kepuasan atau bahkan gagal dalam memenuhi tututan keadilan. Di sisi lain, munculnya hybrid courts dalam tatanan hukum pidana internasional diharapkan mampu mengakhiri praktek impunitas dan menjadi alternatif baru ketika negara dianggap tidak mau atau tidak mampu unwilling or unable menyelesaikan kasus-kasus kejahatan internasional yang terjadi di wilayahnya. Skripsi ini membahas mengenai komparasi mekanisme pendirian pengadilan HAM ad hoc di Indonesia dan hybrid courts didirikan, yang mana sama-sama merupakan pengadilan ad hoc untuk kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data sekunder berupa studi kepustakaan melalui buku-buku dan jurnal ilmiah, serta menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen-instrumen hukum internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam proses pendirian Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia, terdapat unsur campur tangan DPR sebagai lembaga politik yang banyak memunculkan perdebatan tentang kewenangan DPR yang seolah-olah turut menentukan ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam suatu kasus. Di sisi lain, hybrid courts memiliki model-model tertentu dalam pendiriannya yang tak lepas dari campur tangan organisasi internasional. Akan tetapi, bagaimanapun model maupun mekanisme dalam pembentukan suatu pengadilan untuk kasus-kasus pelanggaran HAM, diperlukanlah kehendak dan kerjasama dari negara yang bersangkutan. Bagi Indonesia pun, segala kekurangan dalam mekanisme pendirian Pengadilan HAM ad hoc tersebut bukanlah suatu penghalang dan seharusnya menjadi dorongan kuat bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan mekanisme dan memperbaiki loopholes dalam instrumen hukum yang telah ada, sehingga Indonesia mampu menjadi negara berdaulat yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan penegakan HAM dalam negerinya.

---

ABSTRACTThe existence of ad hoc human rights court in Indonesia granted a new expectation for the victims and the families who are still hoping for justice upon gross violation of human rights happened in the past. So far, the court is considered to give less satisfactory or even it is considered failed in fulfilling the demands of justice. On the other hand, hybrid courts emerged in the order of transitional justice with a high expectation to eradicate impunity and such a new alternative when a state is considered to be unwilling or unable to bring the perpetrator of international crimes to justice. This thesis analyzes the comparison on the establishment of an ad hoc human rights court in Indonesia and hybrid courts. The research conducted in this thesis is using a juridical normative approach with secondary data in the form of literature study books and journals , and primary legal materials in the form national regulations and international legal instruments. The results of the analysis showed that in the process of establishing an ad hoc Human Rights Court in Indonesia, there is an element of interference from the House of Representatives DPR as a political institution that raises the debate about the authority of the House of Representatives DPR which seems to contribute in determining whether or not human rights violations committed in a case. On the other hand, hybrid courts have certain models in its establishment that cannot be separated from the interference of international organizations. However, regardless of the model or mechanism in the establishment of a court for cases of human rights violations, the will and cooperation of the concerned state are extremely required. For Indonesia, any shortcomings in the mechanism of the establishment of the ad hoc Human Rights Court shall not be a barrier and must be a strong impetus for decisions makers to develop mechanisms and fix the loopholes in the existing legal instruments, thus Indonesia can become a sovereign state that can solve its own enforcement human rights issues."

"Skripsi ini mengkaji konflik antara kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dengan kewajiban negara untuk melindungi hak investor asing, suatu permasalahan yang sering terjadi ketika negara menghadapi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terkait dengan investasi asing. Melalui penelitian yuridis- normatif, skripsi ini membahas pengaturan HAM dan hak investor asing dalam hukum internasional, serta konsekuensi hukum bagi negara akibat praktiknya dalam menghadapi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terkait dengan investasi asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai sumber hukum internasional memberikan kewajiban kepada negara untuk melindungi HAM dan juga untuk melindungi hak investor asing. Jika negara tidak melindungi HAM demi kepentingan investor asing, negara dapat divonis melanggar kewajibannya melindungi HAM. Di lain pihak, jika negara melindungi HAM dengan mengorbankan investor asing, negara dapat divonis melanggar kewajiban untuk melindungi hak investor asing. Namun, negara dapat dibebaskan dari gugatan pelanggaran hak investor asing apabila tindakan negara yang merugikan investor asing demi perlindungan HAM memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

---

This study discusses the conflict between state duty to protect human rights and state duty to protect the rights of foreign investors, a problem which often occurs when states are dealing with human rights cases related to foreign investments. By using the juridical-normative research method, this study elaborates how international law regulates human rights and the rights of foreign investors, along with the legal consequences for states for their practices in dealing with human rights cases related to foreign investment.

The research shows that various sources of international law give states the duty to protect human rights and also the duty to protect the rights of foreign investors. If the state did not protect human rights for the convenience of foreign investors, states could be judged to be breaching its obligation to protect human rights. On the other hand, if states protect human rights at the cost of foreign investors, states could be judged to be violating the rights of foreign investors. However, states can also be exempted from such judgment, given that the state?s human rights measures which incur losses for foreign investors fulfill certain criterias."