Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Analisis Implementasi Kebijakan Ujian Nasional Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jakarta Pusat. Berdasarkan pendapat para ahli faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan antara lain faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan kerangka tersebut. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Key informan dalam penelitian ini para narasumber yang berkompeten dibidangnya yang terdiri dari 1 orang Dinas Pendidikan Jakarta Pusat, 3 kepala sekolah dan 12 orang guru yang mata pelajaran yang di Ujian Nasional-kan di lingkungan SMAN 68 Jakarta, SMA Triwibawa Jakarta, SMA Dwi Saka Jakarta. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara, dan telaah dokumen. Hasil penelitian secara umum menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan ujian nasional di SMAN 68 Jakarta sudah berhasil dengan baik. Terbukti dari hasil wawancara dan dokumentasi dikumpulkan, Namun kondisi yang ada di SMA Triwabawa dan SMA Dwi Saka jauh berbeda meskipun komunikasi yang terjalin antara pejabat dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru sudah terjalin dengan cukup baik tetapi untuk sumber daya dan sarana prasarana masih sangat minim., kualitas pelaksanaan juga masih perlu ditingkatkan dan koordinasi dan sosialisasi dalam struktur birokrasi masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka perlu upaya agar implementasi kebijakan kebijakan ujian nasional di SMAN 68 Jakarta, SMA Triwibawa Jakarta, SMA Dwi Saka Jakarta berhasil dengan baik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi.

---

This thesis discusses about the analysis implementation of national examination policy in Senior High School level, Central Jakarta. Based on the experts' opinions, the influenced factors in the policy implementation itself are communication, resources, practitioner's attitude and organization structure. This research uses those frameworks.

This research is descriptive qualitative type using interview and documentation method. The key informants in this research are the sources who are competent in their fields, consisting of one person from education ministry officer Central Jakarta, three principals and twelve teachers whose their subjects are examined in national examination at around SMA 68 Jakarta, tribawa Jakarta, SMA Dwi Saka Jakarta. The used instruments themselves are interview guide and ocument review.

The result of this research generally indicates that the implementation of national examination policy in SMA 68 has worked well. It can be prooved with the interview result and collected documentation, however the condition in SMA tribawa Jakarta and SMA Dwi Saka Jakarta is absolutey different even though the communication between local education officers, principals and the teachers has been established good enough. But for resources and facilities are still minimal. The quality implementation itself still needs to be improved also the coordination and socialization (dissemination) in bureaucratic structure are still needs to be improved too.

Based on those issues above, it needs the efforts in order to the national examination policies in SMA 68 Jakarta, tribawa Jakarta, SMA Dwi Saka Jakarta work well. Therefore, it is important to consider the factors such as communication, resources, practitioner?s attitude and bureaucratic structure."

"ABSTRAKTesis ini membahas jumlah opsi pada format tes Pilihan-Ganda (PG) yang lebih optimal digunakan pada Ujian Nasional SMA di Indonesia. Dua format tes PG 5-opsi, yang masing-masing berisi 50 butir soal, digunakan sebagai instrumen penelitian. Salah satu dari format tes PG 5-opsi tersebut kemudian dimodifikasi menjadi format tes PG 4-opsi dengan cara menghapus satu pilihan pengecoh (distracter) yang tidak berfungsi pada tiap butir soal. Kedua format tes PG yang berbeda tersebut diberikan kepada 2 kelompok di 2 SMA Negeri. Untuk menegaskan hasil penelitian, kuesioner diberikan secara acak kepada 120 siswa SMA dan 15 guru bahasa Inggris SMA. Hasil dari kedua format tes PG tersebut dikorelasikan dengan hasil analisis data kuesioner. Dalam penelitian ini, Classical method dan Rasch model digunakan untuk membandingkan tingkat kesulitan butir soal, daya diskriminasi soal, keefektifan distrakter dan reliabilitas diantara kedua format tes PG tersebut. Terdapat perubahan yang signifikan pada item difficulties (p<0.05) dan item discrimination diantara kedua format tes PG.Penelitian ini menemukan bahwa format tes PG 4-opsi lebih sulit daripada format tes PG 5-opsi. Format tes PG 4-opsi lebih praktis dan lebih optimal diteskan di UN SMA karena memiliki pilihan-pilihan pengecoh yang lebih masuk akal.

---

ABSTRACTThe focus of this study is determining the most optimal number of options in Multiple-Choice test format for Indonesian national examinations in senior high schools. Two five-option MC formats English UN tests, which consist of 50 items per test format, were used as the elicitation devices in this study. One of the fiveoptionformats was then converted to the four-option MC format by eliminating the non-functioning distracters in each item. The two different MC test formats were given to 2 groups within 2 SMAN schools. To confirm the results of the study, questionnaires were randomly disseminated to 120 SMA students and 15 English teachers. The results of the two MC test formats were correlated to the results of the questionnaires data analysis. The results suggested that the fouroption format were more difficult than the five-option format. The Classicalmethod and Rasch model were applied to compare item difficulties, item discrimination, distracter measure correlation and reliabilities across the two MC test formats. There was significant change observed in item difficulties (p<0.05), item discrimination across the two MC test formats. Considering the practicalityfor developing MC tests with more plausible distracters, four-option MC format was concluded to be optimal."

"Tidak adanya pemerataan mutu pendidikan di Indonesia menyebabkan tidak meratanya kualitas pendidikan yang diterima masyarakat di setiap daerah. Dengan kondisi yang demikian maka pemerintah membuat kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan berfungsi sebagai penjamin dari pemerataan mutu pendidikan. DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara seharusnya dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan di DKI Jakarta dengan mengambil kasus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kotamadya Jakarta Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan juga studi dokumen. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan kebijakan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Jakarta Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kesulitan-kesulitan teknis yang dihadapi sekolah, rendahnya pengawasan, dan juga kurang optimalnya pengalokasian dana.

---

The lack of equity of educational quality in Indonesia cause differences in quality of education that Indonesian society receive. With that condition, the government makes a policy about National Education Standard which is the minimum criteria of education and as assurance of equity in education quality. DKI Jakarta as a capital city of Indonesia should be an example for other province for the implementation of National Education Standard.

Therefore, the goals of this research is to analyze how the implementation of the National Education Standard policy by taking case in Public Junior High School in West Jakarta. The methods of data collection in this research is using qualitative methods by deep interview and document study.

The conclusion of this research prove that the implementation of National Education Standard policy in Public Junior High School in West Jakarta hasn’t been going quite well viewed by many technical difficulties that school faces, lack of supervision, and the lack of optimality in budget allocation."

"Program Rintisan Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) SMA Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Rintisan Sekolah kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasional (SKM/SSN) SMA di Kota Bogor. Program rintisan tersebut pada dasarnya adalah program terpadu yang mengkaitkan antara kebijakan (BSNP), pelaksana kebijakan (sekolah sasaran rintisan), pendampingan dan pengembangan konsep implementasi (Dit. Pembinaan SMA), dukungan dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta supervisi dan evaluasi (Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Program ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005.Tujuan dari penelitian ini melihat bagaimana Program Rintisan SKM/SSN SMA diimplementasikan di Kota Bogor, dilihat dari pencapaian delapan standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.Penelitian menggunakan pendekatan postivisme dengan metode kualitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di SMAN 5 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 7 Bogor, dan SMA YPHB Bogor.Penelitian ini menemukan bahwa delapan standar nasional pendidikan belum dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh SMA Rintisan dikarenakan adanya hambatan berupa komunikasi, sikap, sumber daya, dan birokrasi.

---

Pioneer Program of Independent Category School/ National Standard School (SKM/SSN) of High School.This research is studying about the implementation of Pioneer Program of Independent Category School/ National Standard School in Bogor City. The pioneer program is basically an integrated program which connects between policy (BSNP), policy implementer (pioneer school targeted), assistance and development of implementation concept (Directorate of Secondary Education Development), support and establishment from Province and Regency/City Education Office, and supervision and evaluation (Directorate of Secondary Education Development, Province and Regency/City Education Office). This program is an implementation of Government Regulation No. 19 Year 2005.The purpose of this research is to see how the Pioneer Program of SKM/SSN of High School is implemented in Bogor City, regarding to eight national education standards achievement, i.e.: contents standard, graduate competence standard, process standard, educator and education staff standard, instrument and infrastructure standard, management standard, funding standard, and education assessment standard.This research uses positivism approach with qualitative method. The research took place at SMAN 5 Bogor, SMAN 6 Bogor, SMAN 7 Bogor, dan SMA YPHB Bogor.The research found out that the eight national education standards have not been completely implemented by the Pioneer High School because of hindrances in communication, attitude, resources, and bureaucracy."

"Pencapaian tujuan layanan bimbingan dan konseling yang berkualitas memerlukan keterlibatan manusia dan sumber daya lain yang dikelola secara berkualitas dan efektif, menjadi latar belakang penelitian ini. Permasalahan penelitian berdasarkan fakta yakni administrasi bimbingan dan konseling sering terabaikan, kompetensi guru BK masih rendah, proporsi guru BK tidak seimbang dengan jumlah siswa mengakibatkan guru BK kesulitan mengatur tugasnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan manajemen bimbingan dan konseling berjalan mengikuti dinamika tugas-tugas perkembangan siswa dan berupaya memfasilitasi kebutuhan peserta didik meliputi aspek personal, sosial, akademik dan karier. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan layanan bimbingan dan konseling di Taman Madya 1 Jakarta Pusat belum mampu melaksanakan semua komponen kebutuhan siswa. Hampir semua layanan hanya pada masalah yang muncul saja sehingga lebih pada pelaksanaan fungsi penyembuhan (kuratif ) saja. Penelitian ini menyarankan kebijakan harus memperkuat bidang bimbingan dan konseling sampai pada tingkat sekolah. Administrator sekolah harus memberikan program bimbingan dan konseling di sekolah secara terjadwal serta anggaran program BK yang sesuai. Konselor harus melaksanakan tugas pokok secara sistematis.

---

The accomplishment of objective of qualified guidance and counseling service that requires effectively and well-managed human and other resources involvement becomes the relational of this study. Based on the real phenomenon, the problems of this study are: guidance administration and counseling is often overlooked, low competence of counselor, the proportion of counselor is not balanced by the number of students which resulted in counselor difficulty for organizing tasks.

This study is aimed to know the implementation of management of guidance and counseling takes place following the dynamics of adolescent development tasks of students and seeks to facilitate the students?needs such as personal, social, academic aspects and career. The approach of this study uses qualitative method through interview technique, observation and documentary review.

The result of this study indicates that guidance and counseling services in Taman Madya 1 Central Jakarta has not been able to implement all components of students? needs. Almost all services are conducted only in term of the arising problems, so the services tend to implement healing function (curative).

The result of this study suggest that Educational Unit to provide proper policy in order to strengthen guidance and counseling sphere to school level. School administrators should provide well-organized guidance and counseling programs at schools and appropriate budget for the program itself. Counselors must perform basic tasks systematically."

"Untuk memaksimalkan proses kegiatan pembelajaran dibutuhkan fasilitas pendidikan yang memadai. Namun, masalah pendidikan masih ditemukan, dimana salah satu akar permasalahannya adalah kurangnya fasilitas pendidikan. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), jumlah SMP yang relatif banyak merupakan salah satu penghambat dalam penyaluran dan pemerataan dana APBN. Selain itu salah satu parameter untuk mengukur mutu pendidikan adalah nilai Ujian Nasional (UN). Sebagai Ibu Kota, DKI Jakarta adalah provinsi yang merupakan pusat pendidikan di Indonesia dan Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Maka, analisis hubungan fasilitas sekolah dengan nilai UN pada DKI Jakarta dan Jawa Barat dapat diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk melihat keadaan SMP pada kedua provinsi terebut dan dalam menyalurkan dana APBN secara cepat dan tepat dengan melihat fasilitas apa saja yang memiliki hubungan dengan hasil belajar siswa. Banyaknya observasi yang digunakan adalah 987 SMP di Provinsi DKI Jakarta dan 4766 SMP di Provinsi Jawa Barat dengan 9 variabel kategorik fasilitas pendidikan dan sebuah variabel numerik yaitu nilai ujian nasional. Adapun metode yang digunakan untuk mengelompokkan adalah Robust Clustering Using Link (ROCK) yang diyakini mempunyai tingkat akurasi yang baik dan mampu menangani data kategorik dalam jumlah yang besar. Serta untuk mengetahui hubungan antara fasilitas dengan hasil ujian nasional akan di tentukan menggunakan Analisis Regresi. Didapat bahwa fasilitas SMP di DKI Jakarta sudah cukup merata dan cukup baik sehingga tidak terbentuk cluster dengan profil berbeda, sedangkan di Jawa Barat terbentuk 5 cluster dengan karakteristik masing masing. Terdapat indikasi hubungan yang kuat pada fasilitas laboratorium, rasio murid per guru, status, dan daya listrik dengan nilai ujian nasional di DKI Jakarta. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat, hampir setiap cluster memiliki hubungan yang berbeda terhadap nilai ujian nasional. Namun, pada setiap cluster, fasisilitas daya listrik merupakan fasilitas yang memiliki hubungan signifikan dengan hasil ujian nasional siswa.

---

To maximize the process of learning activities, adequate educational facilities are needed. However, there are still some problem, where one of the root causes is the lack of educational facilities. At the junior high school level, the relatively large number of junior high school is one of the obstacles in the distribution of APBN funds. In addition, one of the parameters that can be used to measure the quality of education is the value of the National Examination (UN). As the capital city, DKI Jakarta is a province that is the centre of education in Indonesia and West Java is the province with the largest population in Indonesia which is directly adjacent to DKI Jakarta. Thus, the analysis of the relationship between school facilities and the UN scores in DKI Jakarta and West Java is expected to be an alternative for the government to see the state of SMP in the two provinces and to distribute the APBN funds immediately and properly by looking at what facilities have a relationship with student learning outcomes. The number of observations used was 987 junior high schools in DKI Jakarta Province and 4766 junior high schools in West Java Province with 9 categorical variables for educational facilities and a numeric variable, which is the national exam scores. The method used for clustering is Robust Clustering Using Link (ROCK) which is believed to have a good level of accuracy and able to handle large amounts of categorical data. Also, to confirm the relationship between facilities and the results of the national exam will be determined by using Regression Analysis. It was found that the junior high school's facilities in DKI Jakarta were quite evenly distributed and good enough so that there were not forming any cluster with different profile, while in West Java there were 5 clusters with their respective characteristics. There are indications of a strong relationship with laboratory, student-teacher ratio, status, and electrical power to national exam scores in DKI Jakarta. Whereas for West Java Province, almost every clusters have a different relationship to the national exam scores. However, in each cluster, the utility of electrical power has a significant relationship with student's national exam results."

"Pemerintah telah menetapkan standar nilai rata-rata minimal 5,5 dengan enam mata pelajaran yang diujikan pada ujian nasional tahun 2009. Harapan orang tua dan standar ini dapat menyebabkan kecemasan pada siswa-siswi Sekolah Menengah Atas yang akan mengikuti ujian nasional. Kecemasan ini dapat menghambat daya ingat, konsentrasi, dan daya kritis seseorang yang akan berpengaruh pada nilai siswa-siswi Sekolah Menengah Atas tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan fenomena ini, peneliti tertarik untuk mengetahui tingkat kecemasan siswa-siswi sekolah menengah atas yang akan mengikuti UAN pada tahun 2009."