Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini disusun dalam upaya menjelaskan fungsi media massa online detik.com sebagai reaksi atas fenomena pengemudi anak dengan menggunakan kampanye melalui pemberitaan #Nodrivingunder17 sebagai bentuk pencegahan kejahatan secara sosial. Kampanye ini dijelaskan dengan menggunakan teori ikatan sosial, pemahaman nilai berita, dan pemahaman strategi pencegahan kejahatan secara sosial. Hasil dari penulisan menunjukkan kesesuaian kampanye #Nodrivingunder17 dengan pemikiran pencegahan kejahatan secara sosial. Elemen yang sesuai ialah kampanye #Nodrivingunder17 sebagai bentuk social primary dari pemikiran pencegahan kejahatan sosial.

---

This study is arranged in order to explain the function of online mass media detik.com, as a reaction towards child driver phenomenon by using campaign through news reporting named #Nodrivingunder17 as a form of social crime prevention. The campaign is explained by using the theory of social bond, thinking of news values comprehension, and of social crime prevention strategy comprehension. Results found that the campaigns #Nodrivingunder17 demonstrate conformity with social crime prevention comprehension. The corresponding element is the campaign #Nodrivingunder17 as a social primary forms of social crime prevention comprehension."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor struktural yang menyebabkan anak dalam kemiskinan terlibat pemidanaan, bentuk perlukaan sosial (social harm) yang dialami oleh anak, serta bagaimana pengalaman-pengalaman tersebut membentuk viktimisasi berlapis dalam kehidupan mereka. Penelitian ini menggunakan paradigma kriminologi kritis yang didukung oleh pyrrhic defeat theory. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-kriminologi kritis yang berorientasi pada ketidakadilan yang dialami anak dalam kemiskinan sekaligus menyuarakan perlunya transformasi kebijakan sosial, sistem hukum, dan peradilan pidana. Data diperoleh dari enam anak yang menjalani pemidanaan di LPKA Kelas II Jakarta, orang tua anak, pembimbing kemasyarakatan, dan petugas LPKA. Data juga didukung dengan dokumen putusan pengadilan dan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan struktural menjadi jalur sistemik menuju kriminalisasi. Sistem hukum secara sistematis menargetkan kelompok rentan, memperparah pelanggaran hak anak secara fisik, psikologis, dan sosial. Penelitian ini menyerukan reformasi mendasar dalam kebijakan sosial, sistem hukum, dan peradilan pidana untuk menghentikan kriminalisasi kemiskinan dan melindungi hak asasi anak secara menyeluruh.

---

This study aims to explain the structural factors that lead children living in poverty to become involved in criminal sentencing, the forms of social harm they experience, and how these experiences shape layered victimization in their lives. The research adopts a critical criminology paradigm supported by pyrrhic defeat theory. It employs a qualitative-critical criminology approach, focusing on the injustices experienced by impoverished children while advocating for the transformation of social policies, legal systems, and criminal justice systems. Data were collected from six children subjected to criminal sentencing at LPKA Kelas II Jakarta, their parents, community mentors, and LPKA staff. The data were further supported by juvenile court rulings and social inquiry reports (litmas). The findings reveal that structural poverty serves as a systemic pathway to criminalization. The legal system systematically targets vulnerable groups, exacerbating violations of children’s rights physically, psychologically, and socially. This research calls for fundamental reforms in social policies, legal systems, and criminal justice systems to end the criminalization of poverty and comprehensively protect children’s human rights."

"Tulisan ini bertujuan untuk membahas pola demografi yang dimiliki anak pelaku kenakalan sebagai kurir narkotika dalam perspektif perlindungan anak dan hubungannya dengan teori struktur sosial dan anomie. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan studi kasus 13 kasus Putusan Pengadilan Negeri tahun 2017-2023. Penulis menemukan bahwa pola demografi, termasuk jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi anak berperan menjadi penyebab keterlibatan anak menjadi kurir narkotika. Hasil menunjukkan bahwa anak pelaku kenakalan sebagai kurir merupakan korban karena adanya kerentanan dan keterbatasan akses terhadap sarana yang sah, sehingga mendorong anak terlibat dalam kegiatan ilegal sebagai cara inovatif untuk mencapai tujuan mereka. Kesimpulan penulisan ini memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara pola demografi anak dalam konteks perlindungan anak dengan menggunakan teori struktur sosial dan anomie.

---

This writing aims to discuss the demographic patterns exhibited by juvenile delinquent acting as drug couriers from the perspective of child protection and its relation to the theory of social structure and anomie. The writing employs a qualitative-descriptive methodology with a case study of 13 verdict cases from the District Court spanning the years 2017-2023. The author found that demographic patterns, including gender, age, education level, and the economic condition of the children, play a significant role in causing their involvement as drug couriers. The results indicate that juvenile delinquents acting as couriers can be seen as victims due to their vulnerability and limited access to legitimate means, compelling them to engage in illegal activities as an innovative way to achieve their goals. The conclusion of this writing highlights a close relationship between the demographic patterns of children in the context of child protection, analyzed through the lens of the theory of social structure and anomie"

"Menyadari tingginya tingkat kejahatan, secara langsung maupun tidak langsung mendorong pula perkembangan dan pemberian reaksi terhadap para tersangka pelaku kejahatan. Reaksi akan dapat melahirkan stigmatisasi yang menyebabkan seseorang yang secara yuridis formal belum dikatakan bersalah, telah dicap sebagai penjahat atau telah melakukan suatu perbuatan jahat. Teori labeling, dimana stigmatisasi menekankan pada suatu proses interaksi manusia yang mengasilkan adanya pemberian peranan, setelah peranan didefinisikan, maka disimpulkan adanya pemberian suatu cap terhadap seseorang yang melakukan kejahatan atau penyimpangan. Reaksi dalam penelitian ini, berujung pada pendapat James Garofalo dan analisa situasi William I Thomas serta diperkuat oleh penekanan teori labeling menurut Michalowsky dan outsider oleh Howard. S. Becker.Metode penelitian, menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat eksplanatoris, melakukan wawancara mendalam (depth interview) dan observasi partisipasi.lnforman penelitian, informan utama para tersangka pelaku kejahatan kekerasan sebanyak 7 (tujuh) orang dan informan pendukung sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari keluarga, teman dekat dan tenaga kesehatan di rumah sakit X. Untuk melindungi nama baik informan dan rumah sakit, semuanya menggunakan nama samaran.Hasil penelitian dan kesimpulan, adanya perlakuan yang berbeda dalam pelayanan kesehatan terhadap tersangka pelaku kejahatan kekerasan dengan tersangka pelaku kejahatan tindak pidana korupsi serta terhadap pasien biasa. Bentuk perlakuan yang lain adalah; Sering mendapatkan penolakan, dipermalukan, terpojokan, dicela, dihina dan mendapatkan perlakuan kasar. Pelayanan, fasilitas, tindakan medis dan obat-obatan yang diberikan ala kadarnya. Adapun pandangan tenaga kesehatan terhadap para tersangka pelaku kejahatan kekerasan, adalah; Mereka telah dicap (dilabel) sebagai penjahat, mereka bukanlah orang yang berkelakuan balk, Mereka sebagai tahanan dan bukan pasien. Sakit, luka tembak, penderitaan atau tekanan psikologis yang dialami oleh mereka akibat ulah perbuatannya sendiri dan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, perbuatannya keji dan menyengsarakan masyarakat. Adanya pembedaan perlakuan, pandangan dan pelayanan kesehatan, maupun dalam bentuk fasilitas dan pengobatan terhadap para tersangka pelaku kejahatan kekerasan, merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang masuk dalam kategori diskriminasi."

"Kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Poltabes Pekanbaru, saat ini telah mulai menemukan bentuk dan modus operandi yang semakin profesional, wilayah operasi yang tidak terbatas, jaringan kerja yang terorganisir serta para pelaku yang cenderung semakin membahayakan. Perkembangan jenis kejahatan ini dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain: bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, kurangnya lapangan kerja yang tersedia serta banyaknya kegagalan yang dialami warga dalam mengintegrasikan dirinya dengan masyarakat sosial.Untuk mendeskripsikan motif yang melatarbelakangi serta modus operandi pelakunya, digunakan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara tak berstruktur. Lima kategori kejahatan pencurian kendaraan bermotor dari Charles McCaghy, digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Poltabes Pekanbaru, terstruktur oleh pilihan-pilihan yang bersifat rasional. Para pelakunya ada yang beroperasi secara amatir tanpa perencanaan dan ada pula yang beroperasi secara profesional dengan kemampuan dan keahlian teknis. Kesulitan ekonomi merupakan motif yang mendominasi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Poltabes Pekanbaru. Modus operandi paling konvensional yang dipergunakan oleh para pelaku adalah dengan menggunakan kunci berbentuk huruf T, setelah dipereteli dan diganti plat no. polisinya, kendaraan hasil kejahatan mereka dijual kepada penadah di luar kota atau kepada oknum TNI."

"Dalam proses bimbingan dan pembinaan terhadap terpidana, bergantung kepada hubungan interaktif antara pembina dengan yang dibina serta bagaimana pelaksanaan program kegiatan yang sesuai dengan bakat dan kebutuhan masing-masing terpidana sebagai bekal reintegrasi sosial.Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerimaan hukuman dan pembinaan terpidana, dalam penelitian ini penulis menyampaikan suatu deskripsi bagaimana sikap para terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Serang dalam menerima hukuman dan pembinaan. Sikap mereka dapat ditunjukkan oteh sikap positif dan negatif terhadap hukuman dan pembinaan yang dijalani.Untuk lebih menjelaskan terhadap permasalahan yang ada maka digunakan analogi dari teori Anomie dan Struktur Sosial dari Robert Merton. Merton berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat terdapat tujuan tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya, untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan. Namun dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana tersebut, akibatnya digunakan cara yang menyimpang dari norma yang berlaku. Keadaan anomie ini, memberikan pilihan untuk dapat menyesuaikan diri (adaptasi) untuk tunduk pada kenyataan atau menolak.Thesis yang terdiri dari 5 (lima) Bab dan 141 halaman ini menganalogikan teori Anomie dan Struktur sosial dari Merton kepada 2 orang terpidana dan 2 orang bekas terpidana. Terpidana yang dijadikan kasus penelitian adalah terpidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Serang, dan bekas terpidana yang diteliti adalah bekas terpidana dari Lembaga Pemasyarakatan Serang Provinsi Banten."