Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tidak ada media massa yang netral selalu ada keberpihakan, begitu pada kenyataannya Sebagai sebuah organisasi industri mereka selalu memilild misi atau kepentingan tertentu Banyak faktor yang mempengaruhi daiam memposisikan keberpihakan pemberitaan, sepeni; sidang pembaca, kantong ildan, ideologi kepentingan politik pemilik, juga kenerpengaruhan pwda kekualan pasar global. Penelitian ini berusaha menggali hal-hal tcrsebut dengan mengaitkan dengan berbagai teori yang ada.Tujuan utama penelitian ini bempaya membuat pemetaan lugas kebexpihakan surat kabar nasional lewat dinamika framing dikaitkan dengan faklor-faktor ekstcmal yang mempengaruhi produksi pembentaan. Paradigma penelitian adaiah positivistik dengan pendekatan pada perspektif ekonomi politik media liberal neo klasik Analisis dilakukan dua tahap, pertama; data tekstual secara kuantitatif dan lcedua analisis framing model Gamson dan Modigliani secara kualitatiti Penggabungan dua analisis yang berbeda pamdigma ini diyakini dapat memberikan hasil temuan yang lebih komprehensif.Dan hasil temuan terbukti bahwa surat kabar sebagai sebuah organisasi bisnis sudah pasti memihak pada sisi keuntungan dan bisnis perusahaan. Bentuk pemihakan ini jelas terlihat dad pemeliharaan sidang pembaca dan perolehan iklan lewat pemihakan pemberitaan Faktor-faktor inilah penyebab utama pemberitaan terimbas percaturan tatanan ekonomi global. Di samping itu masalah klasik ideologi dan kcpentingan politik pemilik modal cukup ikut mengintervensi pemberitaan Dari analisis tckstualitas terlihat semua surat kabar nasional berusaha netral dengan menonjolkan isu kernanusiaan dan anti perang. Sedang dari analisis naming terlihat jelas pemetaan keberpihakan.Republika jelas sangat memihak Irak; Suara Pembaruan sangat memihak Amerika Serikat dengan koalisinya, sedangkan Media Indonesia mengalami perubahan dinamika framing yang semula sangat memihak Irak menjadi memihak Irak dalam taraf kurang. Demikian juga dengan Kompas yang netral menjadi memihak Irak dengan taraf kurang. Kajian yang digunakan dalam penelitian ini juga lintas perspektif dengan penggabungan teori-teori agenda setting, agenda media, sosiologi media, priming dan framing."

"Kasus Bupati Kampar berawal dari pengusiran yang dilakukan Bupati Kampar, Jefri Noer terhadap salah seorang guru teladan Tingkat Nasional yang juga seorang Kepala Sekolah SMU Negeri 2 Air Tiris, Abdul Latif. Seperti yang telah diberitakan oleh harian Kompas (11102), peristiwa itu terjadi di tengah-tengah dialog antara Bupati dengan para guru se-Kabupaten Kampar pada Kamis, 5 Februari 2004 lalu. Tindakan pengusiran yang dilakukan oleh Bupati, menyebabkan munculnya berbagai persoalan atau isu sehubungan dengan peristiwa tersebut.Sesuai gejala yang ditemui, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sebagian dari Metode Audit Program Monitoring Lingkungan atau Environmental Monitoring Audit Programs, yaitu pada Tahap Peringatan Dini (Early Warning Phase). Sebagai penelitian yang bertujuan untukmengetahui kecenderungan pendapat umum yang dimuat dalam media massa dalam hal ini harian Kompas, maka penelitian ini dilakukan dengan mengadopsi analisis isi, dengan tetap mengacu pada gejala-gejala pendapat umum, yaitu adanya isu (tahap munculnya isu), adanya pro dan kontra (tahap diskusi) dan adanya sejumlah orang panting (tahap upaya kesepakatan). Analisis dilakukan terhadap 32 isi seluruh berita mengenai kasus Bupati Kampar yang dimuat di harian Kompas sebanyak pada kurun waktu 11 Februari - 26 Maret 2004.Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan unjuk rasa merupakan isu yang paling sering muncul dalam berita kasus Bupati Kampar. Sementara kecenderungan arah isu pemberiitaan tersebut sebagian besar menunjukkan sebagian besar arahnya adalah negatif. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan pihak yang paling sering muncul sebagai sumber berita dalam kasus ini.Berkaitan dengan fungsi pers dan kinerja para editor media massa, hasil penelitian ini memperlihatkan adanya proses penetapan agenda (Agenda Selling) dan Teori Struktural Fungsional yang dilakukan harian Kompas dalam memberitakan kasus ini. Jadi, terjadi sinergi antara agenda media masa, agenda publik, dan agenda kebijakan, saat agenda kebijakan yang dimuat oleh elit didasarkan Well agenda publik yang tercermin dan disalurkan oleh media massa sesuai agenda pemberitaan media massa tersebut.Hasil penelitian ini pun menunjukkan kesesuaian dengan kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan kasus ini. lsu unjuk rasa sebagai isu yang paling sering muncul telah menjadi pertimbangan utama Mendagri dalam memenuhi tuntutan untuk menonaktifkan Bupati dan Wakil Bupati Kampar.Atas dasar temuan ini, disarankan untuk menerapkan Audit Program Monitoring Lingkungan khususnya tahap Peringatan Dini (Early Warning Phase) untuk mengetahui gejala awal khususnya mengenai pendapat umum atau peristiwa-peristiwa sosial lainya yang mungkin memiliki pengaruh penting bagi sebuah organisasi atau institusi."

"Media massa memiliki. peran yang sentral dalam setiap pergulatanpoliti dan perubahan masyarakat. Sejak awal, sejarah media massa diIndonesia menunjukkan tiga tahap penting. Pertama, periode prakemerdekaan. Dalam periode ini media massa berperan sebagai alatperjuangan melawan kolonial. Kedua, periode Orde-Lama. Dalam periodeOrde Lama media massa di Indonesia bukan saja dijadikan sebagai alatperjuangan untuk melawan kembalinya kolonialisme Belanda tapi jugakelahiran-kelahiran media massa sudah diwarnai oleh semangatprimordialisme dan ideologi yang beragam sehingga surat kabar dijadikan sebagai corong dan alaf perjuangan 'politik. Ketiga, periode Orde Baru Dalam tahap ini surat kabar tidak saja berfungsi sebagai alat pejuangan politik seperti yang diperlihatkan dalam peristiwa-peristiwa polotik nasionalpenting tahun 1966, tahun 1974, tahun 1978 bahkan sampai tahun 1990-an yang meyebabkan pembreidelan surat kabar secara besar-besaran, tetapi juga sejak tahun 1970-an surat kabar Indonesia telah memasuki era baru yakni era industti bisnis pers. Kebutuhan yang besar akan kapital menyebabkan dunia pers terjun dalam kolaborasi dengan pemilik modal dan pernilik perusahaan.Lebih jauh lagi, dunia pers bahkan terlibat dalam permainan oligopoli triangel, yaitu suatu bentuk kolaborasi antara pers, bisnis dan kekuasaan. Pengaruh kekuasaan dan dunia bisnis yang begitu besar menxebabkan pers menjadi tidak independen dan terpengaruh di dalam menyuarakan aspirasiaspirasinya, khususnya aspirasi politik. mereka.Skripsi ini secara sistematis me coba meneliti kaitan antara kekuasaan (ideologi dorninan) engan dimensi ideologis dan kecendeFungan politikdari kelompok-kelompok surat kabar kususnya Kompas, Merdeka danSuara Karya. Metode yang digunakan adalah "analisis semiotika ." Metode ini membe.dkan langkah-langkah metodologis untuk menelusuri aspek ideologis dari suatti pesan mea ia terutama terletak dalam isi pesan yang non manifest. Dalarh meneliti ideologj dan kecen3erungan politik suatu media, analisis tidak saja diarahkan pada diskursus politik suatu pesan media tetapi juga memperhitungkari. kondisi-kondisi makro yang rnelingkupi asal-usul politik surat kabar dan kebijakim~kebijakan pemerintah dalam masalah kehidupan pers maupun sistem politik nasionaL Sedangkan fokus daripenelitian ini adalah diskursus isi tajuk rencana Kornpas"

"Beberapa waktu yang lalu timbul suatu peristiwa besar yang melanda dunia, yaitu Krisis Teluk. Krisis tersebut berawal dari invasi pasukan Irak ke Kuwait, dan akhirnya menimbulkan pecahnya perang antara pasukan Irak melawan pasukan Multinasional, yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Perang senantiasa menarik perhatian publik, karena ia langsung berkaitan dengan nasib suatu negeri dan bangsa, bahkan dunia. Maka tak heran bila media massa, khususnya suratkabar banyak meliput peristiwa tersebut. Oleh suratkabar, peristiwa tersebut selain diturunkan dalam bentuk berita, juga dibahas kembali dalam Tajuk Rencana. Amatlah menarik untuk meneliti Tajuk Rencana, yang berkaitan dengan Krisis Teluk, karena melalui Tajuk Rencana kita dapat mengetahui opini suratkabar dalam masalah Krisis Teluk. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, dengan populasinya adalah seluruh Tajuk Rencana suratkabar Kompas, Merdeka dan Pelita selama periode 2 Agustus 1990 sampai 28 Februari 1991. Sampelnya ditarik secara purposive sampling, dengan menganalisis Tajuk Rencana yang berkaitan langsung dengan Krisis Teluk selama periode tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah : Secara umum suratkabar yang diteliti selalu berusaha menurunkan Tajuk Rencana Krisis Teluk dengan arah netral namun dengan kecenderungan-kecenderungan tertentu. Seperti misalnya pada Kompas, kecenderungan ini sedikit lebih mendukung Amerika dan sekutu daripada mendukung pihak Irak. Pada Merdeka, kecenderungan ini adalah sangat pro Irak dan Pelita cenderung sedikit lebih pro Irak daripada pro Amerika dan sekutu. Selanjutnya, isu yang banyak dibahas oleh ketiga suratkabar tersebut adalah isu politik internasional, ,dan yang paling sedikit dibahas adalah isu lingkungan hidup."

"Pers yang fungsi utamanya sebagai sarana penberitaan, mempunyai konsekuensi isi yang disajikan agar senantiasa menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat. Tapi dalam prakteknya, pers berada pada posisi yang sulit ketika dihadapkan kuatnya hegemoni negara melalui elit-elitnya, yang merambah ke berbagai aspek sosial politik, termasuk sebagai pembuat berita (news maker), dan sumber berita yang acapkali menentukan definisi realitas. Jadinya, kemandirian pers mengungkap berita menjadi pertanyaan yang menarik. Apakah pers dalam menjalankan fungsinya mengungkap dan mendefinisikan realitas itu bertumpu pada kemampuan dan visinya sendiri, ataukah sudah tunduk kapada kekuatan elit negara yang hegemonik tadi? Melalui penelitian dengan metode analisis isi pada peraberitaan di Harian Kompas dan Republika, pernasalahan di atas dicoba dijawab. Kemandirian pers yang diteliti itu khususnya menyangkut kemandirian dalam mengungkap isu-isu kemasyarakatan yang pada akhir-akhir ini memang kebetulan banyak menenuhi agenda pemberitaan.Persoalan konflik tanah, perburuhan, pencemaran lingkungan, korupsi dan kolusi, demokratisasi, SARA, dan isu-isu kemasyarakatan lain yang sejenis, menjadi fokus penelitian. Hasilnya, kemandirian pers dalam mengungkap berita sifatnya fluktuatif. Terkadang pers dapat menampilkan beritanya dengan kemadirian yang tinggi, terutama pada isu yang tidak sensitif, dan jenis tertentu yang memang menyangkut kepentingan yang mendasar, seperti persoalan tanah, perburuhan dan pencemaran lingkungan. Tapi pada kesempatan lain, pers terpaksa kompromi dengan kekuatan politis yang ada di luar diri mereka. Pada isu-isu yang sensitif menurut "kacamata" elit penguasa, definisi realitasnya lebih banyak ditentukan oleh sumber informasi yang berasal dari elit negara. Jadinya, kemandirian pers dalam mengungkap berita, bukan sekadar persoalan ketersediaan atau keterbatasan sumber daya dan perangkat peralatan yang dimiliki. Tapi persoalan kemandirian pemberitaan akhirnya lebih berkait dengan persoalan iklim politik. Yaitu siapa yang mempunyai posisi yang dominan dalam sistem politik tersebut."

"Dalam penelitian ini, peneliti membahas opini Tajuk Rencana Kompas tentang Aceh sejak penandatanganan COHA sampai dengan sehari sebelum pemberlakuan Darurat Milker dan Operasi Militer di Aceh. Peneliti juga membahas faktor-faktor yang mendorong kemunculan opini tersebut, dengan memfokuskan diri pada ideologi yang mengorganisir dan mempengaruhi opini itu beserta dengan relasi kuasa dan dominasi,di seputar konflik Aceh, yang menjadi bagian dari konteks opini tersebut. Untuk membahas hal-hal di atas, peneliti menggunakan kerangka teori dan metode analisa wacana kritis (critical discourse analysis), terutama yang dirumuskan oleh Noman Fairclough dan Teun A. van Dijk.Adapun Tajuk Rencana Kompas tentang persoalan Aceh sejak penandatanganan COHA sampai dengan sehari sebelum pemberlakuan Darurat Militer dan Operasi Militer di Aceh, yaitu tanggal 18 Mei 2003, berisikan opini-opini sebagai berikut: (1) cenderung melegitimasi serta mendukung COHA dan solusi damai; (2) cenderung bersikap ambivalen terhadap penggunaan kekuatan mlliter dan operasi militer di Aceh; (3) cenderung mendukung internasionalisasi persoalan Aceh dan pihak intetnasional atau perannya dalam persoalan Aceh; (4) cenderung mendelegitimasi gerakan kemerdekaan di Aceh dan GAM; (5) cenderung melegitimasi TNI dan Polri; (6) cenderung mengkritik serta mendelegitimasi pemerintah, elite bangsa dan bangsa Indonesia, dan (7) cenderung melegitimasi dan mendukung partisipasi masyarakat dalam persoalan Aceh.Kemunculan berbagai opini tersebut dapat dikatakan didorong oleh ideologi nasionalisme, yang terlihat dominan mengorganisir dan mempengaruhi berbagai opini tersebut. Adapun ideologi nasionalisme mengorganisir dan mempengaruhi berbagai opini tersebut melalui beberapa cara, seperti melalui gagasan 'keutuhan wilayah (Indonesia)' -- yang mencakup pula gagasan untuk 'mempertahankan keutuhan (wilayah) Indonesia'--, gagasan 'kemandirian' dan polarisasi antara TNI dan GAM, di mana GAM, yang memperjuangkan 'Aceh merdeka,' dianggap sebagai 'mereka/musuh,' sementara TNI, yang menghadapi GAM,. dianggap sebagai 'kami/sekutu.'Selanjutnya, kemunculan ideologi nasionalisme dalarn konteks persoalan Aceh didorong oleh konflik Aceh yang dinkibatkan oleh relasi kuasa dan dorninasi dalam persoalan Aceh. Salah satu relasi kuasa dan dorninasi tersebut berada di wilayah ekonomi. Relasi kuasa itu termanifestasikan dalam kesenjangan yang ada antara Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh dengan tingkat konsumsi masyarakat dan pemerintah daerahnya, yang memiliki arti bahwa apa yang dihasilkan di Aceh tidaklah dinikmati secara maksimal oleh masyarakat Aceh, baik secara langsung melalui pendapatan yang akan berimplikasi pada konsumsi, ataupun secara tidak langsung melalui pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh. Adapun relasi dominasinya termanifestasikan dalam kerugian yang relatif dialami oleh masyarakat Aceh-seperti yang ditunjukkan oleh beberapa indikator kesejahteraan masyarakat Aceh, seperti sumber peerangan dan pendidikan-sebagai akibat dari relasi kuasa di atas.Relasi kuasa dan dorninasi di atas setidaknya disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama adalah kebijakan keuangan Ode Baru yang sangat tersentralisir, di mana pada masa Orde Baru, pendapatan daerah dikonsolidasikan dan tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Yang kedua adalah penyerapan surplus melalui ekspor, mengingat penggunaan yang paling besar dari PDRB Aceh adalah ekspor. Di sini diasumsikan bahwa ekspor itu sebenamya bukan 'milik masyarakat/publik ,' melainkan merupakan surplus atau keuntungan untuk para eksportir. Adapun di Aceh, sebagian besar ekspor Aceh terdiri dari gas alam cair (LNG) dan produk migas lainnya. Di sini kita temui perusahaan perusahaan yang mengeruk keuntungan dari ekspor migas di Aceh, seperti Exxon Mobil, PT Arun, Jilco dan Pertamina-yang terakhir ini juga menjadi penyalur keuntungan untuk pemerintah pusat."

"Peranan surat kabar dalam kehidupan manusia modem tidak dapat dihindarkan. Kita membaca surat kabar untuk mendapatkan informasi, hiburan dan juga mengetahui opini dari penulis dan juga surat kabar bersangkutan. Dengan semakin majunya masyarakat, maka yang dibutuhkan oleh pembaca bukan hanya berita saja yang menyajikan fakta atau peristiwa yang terjadi. Masyarakat menjadi kritis dan ingin mengetahui ulasan apa yang terjadi dibalik suatu peristiwa, seperti : apa yang melatarbelakangi terjadinya suatu peristiwa, bagaimana dampak dari kejadian tersebut, bagaimana pendapat atau opini surat kabar terhadap suatu isu yang kesemuanya tidak dapat disajikan dalam suatu berita. Karena sudah memasukkan opini surat kabar yang bersangkutan, maka tulisan itu pastinya membawa visi dan misi dari surat kabar yang bersangkutan. Sehingga suatu peristiwa, dapat saja dianalisa secara berbeda oleh masing-masing surat kabar karena perbedaan yang ada. Dan tulisan yang sudah memasukkan opini dewan redaksi surat kabar tersebut dituangkan dalam rubrik yang disebut tajuk rencana. Dipilihnya topik bom Bali oleh surat kabar untuk dijadikan tajuk dalam kurun waktu relatif lama tentunya atas berbagai pertimbangan. Dan hal yang menjadi lebih penting dari peristiwa bom bali adalah bagaimana pemerintah menangani kasus tersebut. Disinilah fungsi tajuk rencana sebagai suatu wadah untuk mengkritisi kinerja pemerintah untuk dapat segera menuntaskan kasus ini, dalam fungsinya sebagai wadah kontrol sosial. Untuk dapat mengkaji fungsi kontrol sosial tajuk rencana khususnya terhadap kinerja pemerintah dalam menangani peristiwa bom Bali maka perlu adanya dua pendekatan penelitian. Pertama, pendekatan kuantitatif yaitu dengan pengelompok kan kategori-kategori yang dibuat ke dalam tabel distribusi frekwensi. Kedua, dengan pendekatan kualitatif yaitu interpretasi terhadap tajuk rencana, dengan memperhatikan pilihan kata dan gaya bahasa. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa surat kabar Kompas dan Republika cukup peduli terhadap topik bom Bali. Keduanya memiliki haluan negatif terhadap kinerja pemerintah. Tajuk rencana Kompas dan Republika sebagian besar memakai jenis argumentatif dan sebagian besar pilihan kata untuk kinerja pemerintah adalah negatif. Sedangkan dalam gaya bahasa yang dipakai keduanya lebih banyak menggunakan gaya bahasa repetisi. Kompas dan Republika sudah mencoba untuk menerapkan fungsi kontrol sosial mereka terhadap pemerintah melalui rubrik tajuk rencananya. Dalam menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah terlihat bahwa Kompas lebih berhati-hati dalam pilihan katanya, karena ia lebih banyak menggunakan kata ganti jabatan atau institusi daripada menyebutkan nama orang. Sementara Republika relatif lebih terbuka dan berani untuk menunjuk kepada seseorang berkaitan dengan kritik yang dilontarkannya."