Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada penelitian ini dilakukan perhitungan terhadap koefisien korelasi fluktuasi nilai tukar mata uang antar negara-negara Asia Tenggara. Dari hasil perhitungan diperoleh kesimpulan bahwa nilai tukar mata uang negaranegara Asia Tenggara mayoritas berkorelasi dengan korelasi positif. Pada saat krisis moneter tahun 1998, distribusi koefisiennya bergeser kearah kanan terhadap bidang horizontal, manandakan bahwa mayoritas korelasi mereka adalah positif dan saling menguatkan.

---

In this research have done calculation towards correlation coefficient of exchange fluctuation between two currency in South East Asia. From calculation result obtained summary that currency exchange South East Asian Countries majority have correlation with positive correlation. On crash monetary in 1998, coefficient distribution shift to right towards horizontal, sign that majority of correlation them are positive and strong each other."

"ABSTRAKKarya akhir ini membahas penilaian, aplikasi, dan evaluasi efektivitas dari penggunaan berbagai strategi currency option untuk melindungi eksposure valuta asing (dibatasi hanya eksposure US Dollar terhadap Rupiah) perusahaan di Indonesia. Penilaian currency option dilakukan dengan menggunakan aplikasi formula Black-Scholes untuk currency option dan dibagi dalam 3 periode @1 bulan, yaitu periode Oktober 1998, November 1998, dan Desember 1998."

"ABSTRAKSalah satu kegiatan lanjutan yang muncul dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen adalah penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam hal debitur gagal bayar (wanprestasi). Dari studi kasus terhadap beberapa Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa PPN sehubungan dengan penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli, terdapat perbedaan pendapat antara DJP di satu sisi dengan kreditur selaku Wajib Pajak dan Majelis Hakim di sisi lain. Analisis perlakuan PPN atas transaksi penjualan AYDA dilakukan dengan menganalisis pendapat yang dikemukakan masing-masing pihak pada ketiga contoh kasus yang diambil dalam penulisan ini. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa transaksi penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli terutang PPN sesuai Pasal 4 huruf a khususnya Pasal 1A ayat (1) huruf a Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Selain itu dari hasil analisis juga diketahui bahwa peraturan PPN yang ada belum efektif dalam menjaring potensi transaksi penjualan AYDA dari kreditur kepada pembeli.

---

ABSTRACTOne of the follow-up in a consumer finance transaction is the sale of collateral foreclosed (repossessed collateral) that were carried out by the creditor in case the debtor fails to pay (default). From the case studies of several Tax Court Decision; VAT dispute relating to the sale of repossessed collateral from the creditor to the buyer, there are differences of opinions between the Directorate General of Taxation (DGT) on one side with the Taxpayers as creditors and the Judges on the other side. DGT found that the sales of repossessed collateral by creditors are owed submission of VAT but the creditors (banks and finance companies) as well as the Judges thought that the sale of AYDA is not a VAT payable. Analysis treatment of VAT on the sale of AYDA is done by analyzing the opinions expressed in each of the third party case which is taken in this thesis. The results of the analysis indicate that the sale of repossessed collateral from creditors to the buyers are owed VAT pursuant to Article 4 letter (a) particular paragraph of Article 1A (1) letter (a) VAT Law Number 18 Year 2000 concerning the Second Amendment Act Number 8 of 1983 on VAT Value of Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods. In addition, from the results of the analysis is also found out that the existing of VAT regulations have not been effective in attracting the potential sale of repossessed collateral from the creditors to the buyers.

---

"

"Kebijakan perpajakan dalam suatu negara akan mempengaruhi perilaku pasar. Dalam hal ini, kebijakan pajak dapat menjadi pendorong ekonomi suatu Negara tau mungkin dapat menurunkan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas, diperlukan suatu kebijakan perpajakan yang tepat. Akan tetapi, terdapat kejanggalan pada perlakuan pajak untuk transaksi sale and leaseback. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah surat-surat yang dikeluarkan oleh DJP itu sesuai dengan perlakuan Pajak Pertambanahn Nilai (PPN). Lalu, akan dilihat lebih dalam, mengenai perlakuan PPN terhadap transaksi sale and leaseback telah sesuai. Tiga surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang akan dibahas, mengenai transaksi sale and leaseback antara lain adalah Surat No. S-2086/PJ.54/1998, yang menyatakan bahwa PPN tidak terutang atas transaksi sale and leaseback, Surat No. S-568/PJ.54/1999, yang menyatakan bahwa PPN tidak terutang atas transaksi sale and leaseback, dan Surat No. 813/PJ.53/2005 yang mengatakan bahwa pada transaksi sale and leaseback dikenakan PPN. Dalam membuat kebijakan fiskal, ada beberapa prinsip yang harus iperhatikan.Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan antara lain adalah, keadilan, kepastian hukum, legalitas, dan kesederhanaan. Jika dilihat dari surat yang dikeluarkan oleh DJP itu jelas tidak sesuai dengan prinsip keadilan, karena wajib pajak yang berbeda dikenakan pajak yang berbeda. Walaupun terjadi beberapa perubahan pada peraturan pemerintah dan keputusan menteri keuangan, akan tetapi tidak ada perubahan yang signifikan pada undang-undang Pajak pertambahan Nilai sejak tahun 1983 hingga 2000 yang dapat mengubah transaksi sale and leaseback Berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, penyerahan barang kena pajak karena perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing maka dikenakan PPN. Oleh sebab itu penulis berpendapat bahwa transaksi sale and leaseback terkena PPN. Akan tetapi perlu dilihat secara teliti, bahwa transaksi sale and leaseback merupakan suatu satu kesatuan transaksi, yaitu transaksi keuangan. Yang dimana pada pasal 4A ayat 3 huruf b bahwa jasa dibidang sewa guna usaha dengan hak opsi merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Oleh karena itu transaksi sale and leasback seharusnya tidak terkena PPN

---

Tax policy in a country will affect market behavior. In this case, tax policy can be a driving force for a country's economy or it may reduce the country's economy. Therefore, to increase productivity, an appropriate tax policy is needed. However, there are irregularities in the tax treatment for sale and leaseback transactions. The purpose of this paper is to find out whether the documents issued by the DGT are in accordance with the treatment of Value Added Tax (VAT). Then, it will be seen more deeply, regarding the appropriate VAT treatment for sale and leaseback transactions. Three letters issued by the Directorate General of Taxes (DGT), which will be discussed, regarding sale and leaseback transactions include Letter No. S-2086/PJ.54/1998, which states that VAT is not payable on sale and leaseback transactions, Letter No. S-568/PJ.54/1999, which states that VAT is not payable on sale and leaseback transactions, and Letter No. 813/PJ.53/2005 which states that sales and leaseback transactions are subject to VAT.

In making fiscal policy, there are several principles that must be considered. The principles that need to be considered include justice, legal certainty, legality, and simplicity. Judging from the letter issued by the DGT, it is clearly not in accordance with the principle of justice, because different taxpayers are subject to different taxes. Although there have been some changes to government regulations and decisions of the minister of finance, but there are no significant changes to the Value Added Tax law from 1983 to 2000 that can change sale and leaseback transactions. Under the Value Added Tax Law, delivery of taxable goods because the lease and lease agreements are subject to VAT. Therefore, the author argues that sale and leaseback transactions are subject to VAT.

However, it should be seen carefully, that the sale and leaseback transaction is a single transaction, namely a financial transaction. Which is in article 4A paragraph 3 letter b that services in the field of leasing with option rights are types of services that are not subject to VAT. Therefore, sale and leaseback transactions should not be subject to VAT."

"Tesis ini menganalisis pengaruh perubahan nilai tukar terhadap perubahan harga di Indonesia pasca penerapan sistem nilai tukar mengambang bebas dengan menggunakan model Struktural VAR. Bentuk struktural disusun berdasarkan model Pricing Along a Distribution Chain yang dikembangkan oleh McCharty, sehingga tingkat harga dibedakan menjadi tiga yaitu harga impor, harga perdagangan besar dan harga konsumen. Berdasarkan model Struktural VAR tersebut maka dapat dilakukan analisis Impulse Response Functions dan Variance Decomposition.Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar direspons secara negatif oleh tingkat harga, artinya depresiasi nilai tukar Rupiah akan mendorong kenaikan harga baik harga impor, harga perdagangan besar maupun harga konsumen. Koefisien exchange rate pass-through menunjukkan bahwa pengaruh perubahan nilai tukar terhadap tingkat harga di Indonesia cukup besar dengan besaran yang berbeda-beda untuk masing-masing jenis harga. Depresiasi nilai tukar Rupiah akan menyebabkan kenaikan harga impor sebesar 51% dalam waktu enam bulan, kenaikan harga perdagangan besar sebesar 50% dalam waktu enam bulan dan kenaikan harga konsumen sebesar 25% dalam waktu tiga tahun.Temuan tersebut juga didukung oleh hasil analisis variance decomposition yang menunjukkan bahwa nilai tukar mempunyai kontribusi yang besar dalam menjelaskan perubahan harga. Shock nilai tukar mempunyai kontribusi sekitar 47% dalam menjelaskan perubahan harga impor pada bulan kedua, sekitar 58% dalam menjelaskan perubahan harga perdagangan besar pada bulan kedua dan sekitar 24% pada harga konsumen setelah delapan belas bulan. Temuan tersebut menunjukkan besarnya. pengaruh dan kontribusi pergerakan nilai tukar terhadap perubahan tingkat harga di Indonesia."

"Pada era globalisasi sekarang ini, perekonomian Indonesia merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari perekonomian dunia. Oleh sebab itu tidak mungkin kita dapat melepaskan diri dari percaturan ekonomi dunia dengan segala konsekuensinya. Krisis ekonomi Indonesia yang belum pulih sampai saat ini terutama sebagai akibat dari terdepresiasinya mata uang rupiah yang luar biasa.Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dalam rangka mencapai kemandirian mengalami pengaruh yang signifikan karena perubahan nilai tukar rupiah. Perubahan tersebut berdampak pada kemampuan masyarakat untuk membayar pajak (ability to pay tax), khususnya pajak penghasilan. Dari sudut pandang akuntansi dan perpajakan perubahan nilai tukar akan menimbulkan masalah perlakuan selisih kurs.Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dampak fluktuasi kurs mata uang terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan, dipandang dari aspek akuntansi dan perpajakan. Dalam menentukan dampak fluktuasi kurs mata uang terhadap pajak penghasilan wajib pajak ini harus memakai prinsip akuntansi yang lazim di indonesia (standar akuntansi keuangan), kecuali ketentuan perpajakan mengatur lain (dalam hal ini ketentuan perpajakan diprioritaskan). Selain itu, implementasi ketentuan perpajakan juga dibahas karena dapat mempunyai dampak yang luas dalam penerimaan pajak.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisn tesis ini adalah metode deskriptif analisis dengan cara mengadakan studi pustaka baik melalui Iiteratur akuntansi maupun peraturan perundang-undangan dan analisis data (informasi dan bahan-bahan) yang meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa dampak fluktuasi kurs mata uang terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan yang mempunyai utang valuta asing dan kegiatannya didominasi transaksi impor dalam keadaan mata uang rupiah terdepresiasi akan menurun dan dalam keadaan mata uang rupiah terapresiasi akan meningkat. Sebaliknya, dampak fluktuasi kurs mata uang terhadap pajak penghasilan wajib pajak badan yang mempunyai piutang dan aset valuta asing serta kegiatannya didominasi ekspor dalam keadaan mata uang rupiah terdepresiasi akan meningkat dan dalam keadaan mata uang rupiah terapresiasi akan menurun. Peningkatan atau penurunan penghasiian wajib pajak akibat fluktuasi kurs mata uang akan mempengaruhi penerimaan pajak pemerintah dan potensi beban pajak penghasilan wajib pajak.Sementara itu disarankan agar setiap ketentuan perpajakan yang akan dikeluarkan pemerintah, terlebih dahulu dikaji secara mendalam dan disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat diminimalisasi dampak negatif baik bagi pemerintah maupun para wajib pajak. "

"Tesis ini menganalisis perlakuan pajak atas piutang pada usaha bank. Penulisan ini bertujuan untuk penggambaran pelaksanaan perlakuan perpajakan atas usaha bank berdasarkan prinsip-prinsip dan azas-azas perpajakan yang umumnya berlaku.Perangkat undang-undang yang digunakan adalah Undang-undang Pajak Penghasilan serta peraturan pelaksanaannya terutama yang berhubungan dengan kredit non performing yaitu Undang-undang Perbankan, Keputusan-keputusan Direktur Bank Indonesia serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 Akuntansi Perbankan.Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, studi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu dengan konsultan pajak dan petugas fungsional pemeriksa pajak.Pembahasan lebih diutamakan pada analisis perlakuan pajak atas piutang pada usaha bank untuk menentukan Penghasilan Netto dari Wajib Pajak usaha bank ditinjau dari berbagai prinsip dan azas perpajakan yang berlaku umum.Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan penghitungan Penghasilan Netto atas kredit non performing berdasarkan pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak dengan Instansi lainnya sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak. Disamping itu dijumpai adanya ketidak kepastian hukum karena Surat Direktur Jenderal Pajak, Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Standar Akuntansi Keuangan yang menentukan pengakuan penghasilan bunga kredit non per forming secara cash basic berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan secara accrual basic. Sedangkan menurut keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Besarnya Dana Cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya tidak sama dengan Keputusan Direksi Bank Indonesia, sehingga menimbulkan pula ketidak pastian hukum.Pemeriksa menyarankan agar Pemerintah dalam membuat peraturan perpajakan jangan bertabrakan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada pada bidang usaha tertentu agar tidak terjadi penafsiran ganda atas ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut serta agar peraturan yang satu sejalan dengan peraturan lainnya.Sebelum peraturan perpajakan berlaku agar disosialisasikan dulu kepada intern Direktorat Jenderal Pajak dan kepada Wajib Pajak."