Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian tentang Perilaku Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan di Polres "X" bertujuan untuk menunjukkan tentang proses pemeriksaan tersangka pelaku tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor oleh penyidik dan penyidik pembantu Polri selaku alat negara penegak hukum. Permasalahan yang diteliti adalah pelaksanaan dari prosedur dan tatacara pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor baik oleh penyidik maupun penyidik pembantu. Selain daripada itu juga diteliti faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan pemeriksaan tersangka, bentuk bentuk penyimpangan yang terjadi serta pola-pola perilaku yang muncul dalam proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan tersangka adalah suatu bagian dari proses penyidikan tindak pidana yang banyak berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, sehingga harus dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Sebagai pedoman bagi penyidik KUHAP telah dijabarkan ke dalam Petunjuk Teknis tentang Penyidikan, termasuk di dalamnya tentang pemeriksaan tersangka dan saksi. Walaupun telah diatur oleh perundang-undangan dan peraturan lainnya, namun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi penyimpangan maupun pelanggaran. Proses pemeriksaan merupakan interaksi antara penyidik dengan tersangka dalam bentuk tindakan-tindakan sosial dipengaruhi oleh kualitas profesionalisme penyidik sendiri serta faktor-faktor lingkungannya. Tindakan-tindakan sosial yang dilakukan secara terus menerus dan cenderung dipertahankan serta cenderung dibenarkan oleh lingkungannya yang akhirnya akan menjadi pola-pola perilaku, baik itu yang bersifat positif (normatif) maupun negatif (menyimpang). Untuk menjadikan Fold sebagai sosok yang dicintai dan disegani oleh masyarakat serta mampu mengatasi segala tantangan dan hambatan yang menjadi beban tugasnya, Fold perlu membenahi dan meningkatkan profesionalismenya yang dalam setiap tindakannya selalu memperhatikan asasasas dan norma-norma yang berlaku, terutama dalam bidang penyidikan tindak pidana termasuk proses pemeriksaannya yang akan terwujud dalam pola-pola perilaku dalam pelaksanaan tugasnya. "

"Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara sekaligus sebagai kota Metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia memberikan peran yang sangat besar bagi perkembangan sarana transportasi terutama kendaraan bermotor. Namun dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Jakarta temyata belum sepenuhnya memberikan sumbangan yang optimal bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga keadaan tersebut sangat menarik untuk diteliti.Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk menganalisis Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di DKI Jakarta. Pemikiran ini dilandasi adanya beberapa faktor yang mempengruhi elastisitas pajak antara lain, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder.Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan pertama : jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 8.399.056 jiwa tahun 2001, serta didukung oleh pertumbuhan ekonomi rata-rata 2,54% per tahun (1997-2001), memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor tersier sebesar 63,38% dengan kontribusi terhadap sektor angkutan jalan raya (kendaraan bermotor) sebesar Rp. 2.014.978 pada tahun 2000 dan Rp. 2.114.816 pada tahun 2001 dengan pertumbuhan setiap tahun 6,58%. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di DKI Jakarta akan diikuti pula dengan pertumbuhan sektor transportasi angkutan jalan raya sebesar Rp. 99.838.Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan mendorong pertumbuhan tingkat produktivitas penduduk yang potensial yang bekerja di DKI Jakarta yang berjumlah 1.792.149 jiwa tahun 2000 dan 2.71 1.287 jiwa tahun 2001 dad jumlah penduduk yang ada di DKI Jakarta. Jumlah penduduk potensial inilah yang dimungkinkan untuk dapat membeli kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2000 sebanyak 3.164.000 kendaraan bermotor menjadi 3.420.000 kendaraan bermotor pada tahun 2001, sehingga terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 256.000 kendaraan bermotor. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor ini secara langsung akan mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di Propinsi DKI Jakarta.Kedua, Jumlah Kendaraan Bermotor yang sangat besar jumlahnya di Jakarta sangat berpengaruh sekali terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, tetapi kenyataannya hasil yang didapat belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya wajib pajak yang tidak daftar ulang hingga tahun 2000 mencapai 308.855 kendaraan -bermotor dengan jumlah pajak tak tertagih Rp. 84.522.534.715, Sulit dan Tidak Aktifnya Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentarig Perneriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan, Tidak optimalnya penerapan pajak progresif, adanya mobil-mobil selundupan yang belum teregistrasi oleh Dipenda sebagai potensi Pajak, serta adanya Peminjaman KTP dan Tembak KTP dalam proses perpanjangan STNK sehingga mengurangi potensi perolehan BBN H.Berdasarkan hasil analisis di atas diharapkan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dapat menjadikan penelitian ini sebagai evaluasi terhadap penerimaan PKB dan BBNKB yang tidak optimal berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang ada di DKI Jakarta."

"Kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Poltabes Pekanbaru, saat ini telah mulai menemukan bentuk dan modus operandi yang semakin profesional, wilayah operasi yang tidak terbatas, jaringan kerja yang terorganisir serta para pelaku yang cenderung semakin membahayakan. Perkembangan jenis kejahatan ini dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain: bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, kurangnya lapangan kerja yang tersedia serta banyaknya kegagalan yang dialami warga dalam mengintegrasikan dirinya dengan masyarakat sosial.Untuk mendeskripsikan motif yang melatarbelakangi serta modus operandi pelakunya, digunakan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara tak berstruktur. Lima kategori kejahatan pencurian kendaraan bermotor dari Charles McCaghy, digunakan untuk menjelaskan hasil penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Poltabes Pekanbaru, terstruktur oleh pilihan-pilihan yang bersifat rasional. Para pelakunya ada yang beroperasi secara amatir tanpa perencanaan dan ada pula yang beroperasi secara profesional dengan kemampuan dan keahlian teknis. Kesulitan ekonomi merupakan motif yang mendominasi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Poltabes Pekanbaru. Modus operandi paling konvensional yang dipergunakan oleh para pelaku adalah dengan menggunakan kunci berbentuk huruf T, setelah dipereteli dan diganti plat no. polisinya, kendaraan hasil kejahatan mereka dijual kepada penadah di luar kota atau kepada oknum TNI."

"Kecelakaan adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Kecelakaan saat berlalu lintas selain menjadi hambatan langsung juga merupakan kerugian secara tidak langsung yakni berupa kerugian materi dan manusia. Berdasarkan data yang di dapat bahwa kecelakaan di jalan merupakan masalah keselamatan dan kesehatan yang sangat serius di seluruh dunia, masalah yang sama juga dihadapi Indonesia. Di Wilayah Jakarta Timur paling banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di bandingkan pada wilayah Jakarta lainnya, berdasarkan data Satlantas Polda Metro Jaya. Kecelakaan lalu lintas selama 5 tahun paling banyak terjadi diakibatkan oleh faktor pengemudi. Tingkat kecelakaan yang terjadi di wilayah Jakarta Timur disebabkan karena perilaku pengemudi yang tidak aman dalam berkendara di jalan raya seperti lengah, tidak tertib, tidak terampil, mabuk dll. Faktor lingkungan seperti jalan dan kendaraan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Volume kendaraan yang semakin tinggi tidak diimbangi dengan fasilitas dan kualitas jalan. Banyaknya kendaraan yang tidak laik jalan juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Agar lalu lintas berjalan dengan aman dan lancar, maka pengemudi kendaraan bermotor harus berperilaku aman dalam berkendara di jalan raya, kondisi kendaraan harus dipastikan dalam keadaan laik jalan, dan jalan dalam kondisi memadai agar tidak terjadi kecelakaan. Sering terulang dan tingginya angka kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor di Wilayah Jakarta Timur merupakan alasan penulis untuk menjadikan masalah tersebut menjadi sebuah penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab kecelakaan kendaraan bermotor di Wilayah Jakarta Timur. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analititik dengan pendekatan metode kuantitatif, yaitu untuk melihat tingkat resiko kecelakaan kendaraan bermotor serta faktor penyabab kecelakaaan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data laporan kecelakaan kendaraan bermotor di wilayah Jakarta Timur pada bulan Januari sampai Maret 2008. Populasi penelitian adalah pengendara kendaraan bermotor yang mengalami kecelakaan di wilayah Jakarta Timur Bulan Januari sampai Maret 2008. Sampel penelitian ini adalah kecelakaan kendaraan bermotor yang tercatat selama bulan Januari sampai Maret 2008. Data sekunder yang diperoleh kemudian diolah untuk di hitung proporsi kecelakaan kendaraan bermotor tiap minggunya. Hasil dari Pengolahan data proporsi tersebut digunakan untuk menggambarkan penyebab (fault) yang terlibat dalam suatu accident. Dari hasil penelitian ini peneliti mendapatkan bahwa berdasarkan faktor penyebab kecelakaan kendaraan bermotor yaitu sebanyak 194 kasus kecelakaan, sebagian besar yaitu sebanyak 82 kasus kecelakaan (42,3%) disebabkan oleh perilaku tidak aman karena lengahnya pengemudi pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Sebanyak 10 kasus (5,1%) disebabkan karena pengemudi mengantuk, sebanyak 1 kasus (0,5%) disebabkan karena pengemudi yang mabuk, sebanyak 23 kasus (11,9%) disebabkan oleh pengemudi yang tidak terampil, sebanyak 56 kasus (28,9%) disebabkan oleh pengemudi yang tidak tertib, sebanyak 5 kasus (2,6%) disebabkan oleh rem kendaraan yang kurang berfungsi, sebanyak 3 kasus (1,5%) disebabkan oleh ban kendaraan tidak memadai, sebanyak 1 kasus (0,5%) disebabkan oleh lampu kendaraan yang tidak berfungsi, sebanyak 12 kasus (6,2%) disebabkan oleh jalan berlubang, dan sebanyak 1 kasus (0,5%) disebabkan oleh jalan rusak. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas sebaiknya pengemudi saat berkendara dalam keadaan kondisi tubuh fit, tidak sedang mengantuk, dan tidak mengkonsumsi alkohol. Pastikan kondisi kendaraan dalam kondisi baik sebelum berkendara di jalan raya, khususnya kondisi ban, rem dan lampu kendaraan. Dilakukan sosialisasi mengenai ?safety riding? atau cara berkendara yang aman di jalan raya oleh pihak kepolisian Memberi rambu-rambu atau tanda adanya jalan berlubang atau rusak oleh DLLAJ. Dan dilakukanya perbaikan jalan sedini mungkin setelah diketahui adanya jalan berlubang dan rusak oleh Dinas Pekerjaan Umum."

"Di kotamadya Bandung kasus pencurian kendaraan bermotor adalah kasus yang memiliki jumlah terbesar dan penyelesaian terkecil dibandingkan dengan kasus-kasus lain yang terjadi. Polwiltabes Bandung telah berupaya keras menanggulangi kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut dengan melakukan razia, pengejaran, penangkapan, penyidikan, melakukan himbauan pada masyarakat akan pentingnya keamanan kendaraan bermotor miliknya. Namun crime total kasus tersebut tetap saja meningkat dan crime clereance tetap kecil. Hal tersebut karena terbatasnya sumber daya manusia Polri, dana, fasilitas, mobilitas pelaku yang tinggi, modus operandi yang berkembang dan sedikitnya informasi yang didapat di tempat kejadian perkara sehingga Satuan Reserse Polwiltabes Bandung membangun hubungan dengan informer untuk mendapatkan informasi yang akurat guna membantu mempercepat dan mempermudah pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menunjukkan pentingnya hubungan anggota Satuan Reserse dengan informer guna mengungkap pencurian kendaraan bermotor di Polwiltabes Bandung, dengan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara pengamatan terlibat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pencurian kendaraan bermotor terungkap berdasarkan informasi yang diberikan oleh informer. Untuk meningkatkan hubungan anggota Satuan Reserse dan informer guna mendapatkan informasi yang akurat perlu diadakan peningkatan kemampuan merekrut dan membina informer, pembinaan mental, pengawasan dan perlu adanya aturan hukum atau petunjuk teknis yang jelas bagi penggunaan informer terutama informer partisipan guna melindungi informer dan anggota Reserse, serta peningkatan sarana dan dana penyidikan."

"Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu komponen terbesar Penerimaan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta, karena itu kepatuhan wajib pajak penting dalam rangka keberhasilan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta, yaitu faktor kualitas pelayanan oleh fiskus, pengetahuan perpajakan wajib pajak serta kebijakan tarif yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, metode analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa Variabel Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak dan Kebijakan Tarif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

---

Vehicle tax is one of the main contributor to DKI Jakartas regional government budget, which make the taxpayers compliance crucial to its successful collection. The purpose of this thesis is to analyze several factors that influencing the tax payers compliance in DKI Jakarta Province, those factors are tax offices service quality, taxpayers tax knowledge and the applied tax rate policy. This research is a descriptive research with quantitative method. The data is analyzed using the Structrural Equation Modelling (SEM). The result shows that the variables Service Quality, Tax Knowledge and Tax Rate Policy have a positive and significant influence on the Taxpayers compliance."

"Penelitian mengenai Perlakuan Terhadap Tersangka Pelaku Pencurian dengan Kekerasan Selama Proses Pemeriksaan di Pokes Metro Jakarta Selatan, bertujuan menunjukkan tentang perlakuan para penyidik terhadap para tersangka khususnya pelaku pencurian dengan kekerasan selama dalam proses pemeriksaan. Adapun perrnasalahan yang diteliti adalah (1) apakah selama tersangka menjalani proses pemeriksaan terjadi pelanggaran hak tersangka, berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para penyidik/penyidik pembantu terhadap tersangka, (2) apabila terjadi pelanggaran hak tersangka, yang berupa kekerasan, (3) apa bentuk atau pola-pola kekerasan yang dilakukan dan (4) mengapa tindakan kekerasan tersebut dilakukan, serta (5) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindakan kekerasan tersebut.Untuk membuktikan ada atau tidaknya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para penyidik/penyidik pembantu dalam proses perneriksaan tersangka pelaku curas, maka saya telah melakukan penelitian di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Unit Kejahatan Kekerasan, selama tiga bulan, dengan obyek penelitian para penyidik/penyidik pembantu yang menangani empat kasus pencurian dengan kekerasan, dengan menggunakan metode kualitatif.Pemeriksaan tersangka merupakan bagian dari penyidikan suatu tindak pidana, yang terkait dengan hak asasi manusia, oleh karenanya pemeriksaan tersangka harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu hukum acara pidana (KUHAP) yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum. Sebagai penjabaran KUHAP, khususnya mengenai proses pemeriksaan, Kapolri telah mengeluarkan Petunjuk Tehnis tentang Pemeriksaan Tersangka dan Saksi (Juknis/07/11/1982), yang berisi syarat-syarat dan prosedur pemeriksaan, meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pemeriksaan.Meskipun telah ada undang-undang dan petunjuk tehnis yang mengatur tatacara pemeriksaan tersangka dan Saksi, ternyata masih sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sebagaimana terungkap dari berbagai pemberitaan media masa, baik melalui media cetak maupun media elektronik, sebagai kekurangmampuan Polri dalam melaksanakan profesinya.Berbagai faktor dapat mempengaruhi individu dalam proses pemeriksaan tersangka, yaitu motif dan tujuan, status dan peranan masing-masing serta budaya atau sistem nilai yang dianut maupun norma yang berlaku. Proses interaksi dalam pemeriksaan tersangka, tidak selalu sesuai dengan harapan masing-masing pihak, yaitu pemeriksa mengharapkan tersangka akan berterus terang dalam menjawab setiap pertanyaan pemeriksa, sedangkan tersangka ingin diperlakukan secara wajar sesuai hak-haknya yang diatur dalam ketentuan hukum acara pidana dan berusaha menutupi kesalahanya agar Jobs dari jeratan hukum, sehingga dalam proses interaksi tersebut terjadi pertentangan keinginan. Apabila pemeriksa tidak mampu menunjukkan bukti-bukti tentang keterlibatan tersangka dalam suatu peristiwa pidana yang dipersangkakan, karena kurangnya bukti yang mendukung, sedangkan pemeriksa berdasarkan persepsi, intuisi, pengetahuan dan pengalamannya, berkeyakinan bahwa tersangka adalah pelakunya, maka dapat menimbulkan ketegangan pada diri pemeriksa. Sebagai pelampiasannya adalah menunjukkan sikap-sikap, perilaku dan tindakan yang cenderung melakukan kekerasan terhadap tersangka, baik berupa penyiiksaan fisiik, penyiiksaan psiikologis maupun penyiksaan hukum.Pola-pola perilaku dan tindakan kekerasan terhadap tersangka tersebut cenderung sering dilakukan karena pemeriksa menganggap sangat efektif digunakan dalam mengungkap kasus pidana. Disamping itu para pemeriksa menganggap hal tersebut diperbolehkan dan dibenarkan, sehingga cenderung membentuk pola-pola perilaku tertentu yang secara langsung atau tidak langsung disepakti sebagai pola perilaku yang diterima dan dianggap biasa, meskipun sebenarnya menyimpang dari ketentan hukum yang berlaku serta merupakan pelanggaran hak asasi manusia.Berdasarkan pengetahuan dan pengalamanya penyidik/penyidik pembantu selama bertugas melakukan pemeriksaan tersangka harus menghadapi tersangka yang berasal dari berbagai latar belakang ekonomi, status sosial dan budaya yang berbeda, maka pemeriksa berusaha mengolong-golongkan berdasarkan latar belakangnya itu. Penggolongan yang berisikan sangkaan-sangkaan buruk terhadap tersangka, merupakan prasangka yang dapat menimbulkan diskriminasi serta dijadikan acuan bertindak dalam melakukan pemeriksaan tersangka.Dalam tesis ini telah ditunjukkan bahwa penyidik/penyidik pembantu yang ditunjuk sebagai pemeriksa tersangka pelaku curas di Polres Metro Jakarta Selatan mempedomani aturan formal yaitu KUHAP dan Petunjuk Tennis Pemeriksaan Tersangka dan Saksi, aturan-aturan tidak tertulis yang ditetapkan oleh Kapolres maupun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman serta keyakinan mereka dalam menggolong-golongkan tersangka, terungkap adanya berbagai pola tindakan penyidik/penyidik pembantu dalam mencapai tujuan pemeriksaan, yang berimplikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang berupa penyimpangan berbentuk penyiksaan fisik, penyiksaan psikologis maupun penyiksaan hukum, sehingga terbukti telah melanggar hak asasi tersangka dalam proses pemeriksaan."

"ABSTRAKSepanjang tahun 2003-2007 tercatat sebanyak 258.274 kecelakaan lalulintas telah terjadi di Indonesia dan telah merenggut 69.485 jiwa. Berdasarkanangka kejadian kecelakaan lalu lintas yang masih tergolong tinggi ini,diperkirakan setiap tahun rata-rata 13.877 jiwa meninggal di jalan raya. Khusus diwilayah Satlantas Polres Bogor jika dibandingkan dengan tahun 2007, di tahun2008 telah terjadi peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas sebesar 15,18% (dari162 kasus menjadi 191 kasus) yang rata-rata didominasi oleh pengendarakendaraan bermotor roda dua. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahuigambaran epidemiologi dan faktor-faktor yang berhubungan dengan timbulnyakorban luka berat dan meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di wilayah SatlantasPolres Bogor, Januari 2008-Desember 2008.Metodologi penelitian ini menggunakan desain studi cross sectionaldengan menggunakan sumber data sekunder yang di dapat dari laporan polisi(bulanan) kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua pada unit LakaLantas Polres Bogor selama tahun 2008. Karakteristik sampel penelitianditentukan berdasarkan kriteria inklusi (kejadian kecelakaan yang melibatkansepeda motor dan menimbulkan korban luka berat dan meninggal serta memilikidata/identitas yang lengkap) dan eksklusi. Jumlah sampel minimal dalampenelitian ini sebanyak 81 sampel, namun untuk mengurangi kesalahan dalamprediktabilitas maka digunakan seluruh sampel yang termasuk dalam kriteriainklusi yaitu sebanyak 134 kasus kecelakaan untuk mewakili populasi studi.Sampel penelitian yang ada dianalisis secara univariat (distribusi frekuensi) danbivariat (uji chi square dan uji t). Analisis hubungan dilakukan dengan melihatnilai OR dan nilai p terhadap α (0,05) untuk melihat tingkat kemaknaan hubungan.Dari 191 kecelakaan, 144 kasus diketahui melibatkan kendaraanbermotor roda dua dan sebanyak 134 diantaranya menimbulkan korban luka beratdan meninggal. Dengan rentang kepercayaan (CI) 95% diketahui bahwa dari 144kejadian kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua yang menimbulkankorban luka berat dan meninggal dunia di wilayah Satlantas Polres Bogor selamaJanuari-Desember 2008, rata-rata pengendara berusia 26 tahun; sebagian besardialami oleh pengemudi berjenis kelamin laki-laki (93,1%); memiliki kondisiyang sehat/tidak lelah, sakit, maupun mengantuk saat mengemudi (98,6%);memiliki SIM (75,7%); terjadi sebagai akibat kecelakaan ganda (96,5%);melibatkan kendaraan roda dua dengan roda empat/lebih (63,2%); terjadi padahari kerja (62,5%); antara pagi-siang hari (55,6%); saat cuaca cerah (74,3%);dalam keadaan permukaan jalan yang baik/aspal halus (93,1%); pada jalur duaarah (86,8%); dalam kondisi arus lalu lintas sedang (82,6%); dan terjadi di jalan yang lurus/bukan persimpangan maupun tikungan (77,1%). sedangkan faktor yangsecara signifikan berhubungan dengan timbulnya korban luka berat dan meninggalpada kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua di wilayah SatlantasPolres Bogor selama tahun 2008 yaitu arah lalu lintas dengan nilai p sebesar 0,004dimana kecelakaan yang terjadi pada jalur lalu lintas dua arah beresiko 10 kalilebih besar untuk menimbulkan korban dibandingkan dengan kecelakaan yangterjadi pada jalur lalu lintas satu arah, sedangkan variabel lainnya diketahui tidakberhubungan secara signifikan.Berdasarkan hasil tersebut diatas maka sebaiknya beberapa pihak sepertiPemerintah, Dinkes, Kepolisian, dan pihak terkait lainnya dapat menjalinkemitraan dan melakukan upaya preventif dengan lebih memperkayaperingatan/sosialisasi terkait dengan safety road, safety riding dan safety fasilitiesuntuk membangun kewaspadaan publik (public awareness) agar lebih berhati-hatidalam berlalu lintas, mengenalkan masalah-masalah kelelahan bagi pengemudi,mengoptimalkan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) terutama di lokasi jalandengan jalur dua arah dan lokasi jalan bukan persimpangan atau tikungan yangberesiko tinggi untuk memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas, serta lebihmengoptimalkan sarana dan prasarana dalam berlalu lintas misalnya denganmembangun tanggul pemisah atau membuat garis pemisah (separator) pada jalanyang berjalur dua arah (berlawanan)."