Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Aktivitas tambang yang dikelola oleh kelompok masyarakat seringkali didentifikasi sebagi aktivitas ilegal karena beroperasi tidak sesuai dengan standar pertambangan dan   praktiknya yang dianggap tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan pasca tambang. Pada konteks mata pencaharian komunitas, minat kelompok masyarakat untuk merambah daratan serta perairan dan bergabung dalam aktivitas tambang timah inkonvensional tidak pernah surut. Tambang tidak hanya menarik bagi kelompok masyarakat lokal, tambang juga telah menarik kelompok masyarakat dari luar Pulau Bangka untuk datang bekerja sebagai penambang. Kedatangan kelompok masyarakat migran Selapan ke Pulau Bangka untuk menambang ternyata mendapatkan berbagai respon dari kelompok masyarakat lokal, mulai dari pengusiran, penolakan hingga konflik. Namun dalam beberapa kasus mereka masih dapat terus bertahan dan mengakses sumber daya timah di perairan Bangka sampai sekarang. Fenomena tersebut menarik untuk ditelisik lebih jauh. Saya menggunakan metode kualitatif dan pendekatan etnografi untuk menghimpun data penelitian. Tulisan ini menggunakan konsep dari theory of access dan the system of exemption untuk menjelaskan akses serta relasi antara dua kelompok masyarakat di wilayah tambang, yang juga melihat posisi negara dalam hubungannya dengan bertahnnya aktivitas ilegal tersebut.

---

The activity of community on mining area tend to indicate as an illegal activity because its operation doesnt meet mining operational standardization, and lack of responsibility during the activity. In context of community livelihood, the interest of miners community to expand the land and the water area for join on a small-scale tin mining had been never fall dawn. It is not only attracting for local community, but also attracts migrant community that work as miners on Bangka Island. In fact, the activity of Selapan migrant miners on Bangka Island was getting in some response from local community, such as expulsion, rejection, and it worsened when become a conflict. However in some cases they still hold access on tin mining. The phenomenon is interesting to be explored. This research data collected by qualitative method and ethnograpy approach. I use the theory of access and the system of exemption concept to analyze access and relation among migrant community with local community in mining area, this paper also explains the position of state in relation with illegal activity.

 

"

"Tesis ini adalah tentang penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan masyarakat pendatang di Dusun Jebu Laut, Desa Kelabat, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. Perhatian utama tesis ini adalah: pada perizinan usaha penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal, pengorganisasian, keterlibatan warga masyarakat, proses penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal yang meliputi; eksplorasi, eksplorasi, pengolahan, pengangkutan, penjualan, dan pembagian hasil, serta pengamanan lokasi penambangan.Tesis ini untuk menunjukan bahwa kegiatan penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal masih berlangsung hingga scat ini karena adanya izin usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aparat lokal sehingga kegiatan penambangan pasir timah inkonvensioanal (Tl) ilegal , illegitimate, legitimate dan legal secara lokal.Masalah penelitian dalam tesis ini adalah; penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal di Dusun Jebu Laut, Desa Kelabat, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat dan sistem perizinan penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal. Sedangkan pertanyaan penelitian dari tesis ini adalah mengapa penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal masih berlangsung sampai sekarang walaupun melanggar hukum ?Dalam tesis ini, penambangan pasir timah inkonvensional ilegal dilihat dari perspektif penambang dan PT Timah Tbk, Pemda serta polisi dalam situasi konflik, berupa pelanggaran yang dilakukan oleh penambang masyarakat setempat dan pendmtang , PT Timah Tbk yang merasa berhak atas kuasa pertambangan, Pemda sebagai pihak yag berwenang dalam mengeluarkan perizinan dan polisi dalam hal ini polsek Jebus sebagai pemelihara keteraturan sosial dan penegak hukum. Oleh sebab itu dalam rangka memaharni semua gejala tersebut penulis menggunakan metode etnograf, yang dilakukan dengan cara pengamatan terlibat, pengamatan, wawancara dengan pedoman sehingga proses perizinan dan penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal dan tindakan polisi dalam menyikapi masalah tersebut terungkap.Hasil penelitian menunjukan bahwa penambangan pasir timah inkonvensional (TI) ilegal terns berlangsung karena masyarakat setempat merasa bahwa saatnya mereka menikmati sumber daya alam yang ada di wilayah ulayatnya yang pada masa orde baru dikuasai dan dikelola secara monopoli oleh PT Timah Tbk melalui Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor: 373.K /2014/DDJP/1995, dimana didalamnya terdapat klausul yang menyatakan luas wilayah KP (Kuasa Pertambangan) PT Timah Tbk yang meliputi daratan dan laut dengan jarak 4 mil dari pantai, masyarakat setempat dan masyarakat pendatang melakukan penambangan dengan mengacu pada kebudayaan yang mereka miliki, selain itu penambangan pasir timah juga tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi juga oleh aparat. Dalam melakukan penambangannya berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh kepala desa, yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dengan konpensasi pembayaran dalam bentuk pemberian sumbangan 1 canting pasir timah yang digunakan untuk pembangunan tempat ibadah dan didistribusikan kepada pejabat muspika yang mengarah pada tindakan koruptif. Polisi sesuai dengan fungsinya tidak bisa berbuat banyak dalam menghadapi konflik antara masyarakat dengan PT Timah dan Pemda, balk sebagai pemelihara keteraturan sosial maupun sebagai penegak hukum. Dalam kegiatan sehari-hari para penambang mempererat hubungan diantara mereka maupun dengan aparat setempat dengan cara menjalin hubungan pertemanan, perantaraan, dan patron klien.Implikasi dan tesis ini adalah perlunya melakukan tindakan dengan menempatkan polisi sebagai mediator atau negosiator diantara pihak yang berkonflik dan penegak hukum."

"ABSTRAKKegiatan pertambangan rakyat yang disebut oleh masyarakat Bangka dengan Tambang Inkonvensional (TI), semakin marak hampir mencakup ke segala aspek ekosistem alam baik darat maupun laut yang mana tidak memiliki izin dalam proses kegiatan penambangan. Dengan semakin maraknya kegiatan pertambangan TI dikabupaten Bangka Selatan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan membentuk Tim Terpadu PETI dalam rangka upaya penanggulangan masalah penertiban serta penghentian segala bentuk pertambangan tanpa izin. Pembentukan Tim Terpadu PETI ini berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Selatan No.188.45/67A/SAT POL PP/2014 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Pertambangan tanpa Izin yang mana mengacu pada Perda No 4 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Mineral.Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan tambang timah inkonvensional (TI) mengalami berbagai permasalahan berupa keterbatasan Keterkaitan standar dan tujuan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan aktivitas implementasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik serta disposisi pelaksana sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Ketidakjelasan dalam pelaksanaan standar dan tujuan, masih kurangnya dukungan sumberdaya kebijakan baik itu kurangnya sumberdaya manusia, sumberdaya dana, sumberdaya fasilitas dan sumberdaya informasi, serta aspek diluar organisasi seperti kondisi sosial, ekonomi memberikan hambatan dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan dan pencapaian keluaran implementasi kebijakan.

---

ABSTRACTArtisanal mining activities called by the Islands community with Unconventional Mine (TI), the more bloom almost cover all aspects of natural ecosystems to both land and sea which are not authorized in the process of mining activities. With the rise of mining activities, the IT dikabupaten South Bangka Regency Government of South Bangka Integrated Team illegal formed in an effort to curb the problem prevention and cessation of all forms of mining without permission. Integrated Team illegal formation is based on Decree of the Regent South Bangka No.188.45 / 67A / SAT POL PP / 2014 on the Establishment of an Integrated Response Team Mining without a license which refers to Bylaw No. 4 of 2011 on Mineral.This research focus is on the implementation of the policy. This study uses a qualitative method. The results showed that the implementation of policies to deal with unconventional tin mine (TI) experienced a variety of problems such as limitations of standard linkage and objectives, resources, communication between the organization and implementation activities, the implementing body characteristics, social, economic and political as well as the disposition executive influence policy implementation. The lack of clarity in the implementation of standards and goals, still a lack of resources support good policies that lack of human resources, financial resources, resources, facilities and information resources, as well as aspects of outside organizations such as social conditions, economic provide obstacles in the implementation process of policy implementation and the attainment of policy implementation"

"ABSTRAKDalam skripsi saya yang berjudul Kebijaksanaan Pemerintah di Sektor Pertambangan Kasus Tambang Timah Bangka 1953-1976 berisi tentang sejarah pertambangan timah di Indonesia, khususnya pertambangan timah di Pulau Bangka. Pertambangan timah ini sudah lama dikenal sejak masa kesultanan Palembang hingga zaman Hindia Belanda. Pada zaman Hindia Belanda pertambangan timah ini diusahakan oleh BTW (Bangka Tin Wining), yaitu sebuah perusahaan swasta asing milik orang Belanda. Setelah terjadi pengambilalihan pada tahun 1953, Tambang Timah di Pulau Bangka ini sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Republik Indonesia dan namanya berubah menjadi Perusahaan Tambang Timah Bangka. Setelah dikelola oleh Pemerintah RI inilah perusahaan ini mengalami banyak perkembangan sesuai dengan keadaan politik bangsa Indonesia pada saat itu. Pada zaman Orde Lama perkembangan perusahaan ini mengalami banyak kemunduran disebabkan oleh kebijaksanaan pemerintah pada saat itu yang menjadikan politik di atas segalanya. Barulah setelah lahirnya orde Baru Perusahaan Tambang Timah Bangka ini sedikit derni sedikit menunjukkan adanya perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini sesuai dengan keinginan pemerintah orde Baru untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Dengan demikian sejak saat itu Perusahaan Tambang Timah Bangka menjadi salah satu perusahaan pertambangan milik pemerintah yang dikelola sepenuhnya oleh bangsa Indonesia.

---

"

"Kolong adalah badan air berupa danau-danau kecil yang terbentuk akibat galian dari aktivitas penambangan timah di Pulau Bangka. Bentuk secara fisik seperti tidak adanya inlet dan outlet, umur, sumber air, dan jenis mineral dominan dari material geologi area penambangan mempengaruhi kondisi limnologis suatu kolong. Penelitian ini bertujuan untuk melihat karakteristik limnologis beberapa kolong bekas tambang timah. Pengamatan dilakukan terhadap beberapa kolong bekas tambang dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Kedalaman kolong dari 3 m sampai dengan 15 m yang paling dalam. Kolong mempunyai kisaran pH (2,8 - 7,3); DO (3,46 - 8,74 mg/L); dan Konduktivitas (0,01 - 6,38 mS/cm). Oksigen terlarut pada air dasar beberapa kolong < 1 mg/L. Kandungan logam pada kolong yang pH airnya < 3 mempunyai kandungan logam seperti Pb, Fe, Al, dan Zn yang tinggi melebihi baku mutu air bersih. Kandungan beberapa parameter lainnya di air kolong seperti sulfat berkisar antara 3 - 2162 mg/L, TN 0,3 - 5.4 mg/L, dan TP 0,02 - 17,25 mg/L. Jenis plankton yang dominan ditemukan di kolong yang mengandung TN/TP tinggi adalah jenis Trachellomonas dan Mycrocystis yang merupakan jenis plankton yang menjadi indikator bahwa suatu perairan telah tercemar senyawa organik. Pengembangan pemanfaatan kolong yang berpotensi harus berdasarkan pada kondisi limnologis uniuk menjaga kesinambungan kualitas air kolong."

"Kegiatan penambangan timah telah memberikan konstribusi yang begitu besar dalam pengembangan perekonomian di P. Bangka. Namun pada sisi lain telah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan pada areal lahan pasca tambang dan lingkungan sekitamya. Maraknya kegiatan Tambang Inkonvensional (TI) semakin memperparah kerusakan lingkungan yang terjadi.PT. Timah Tbk adalah salah satu dari 2 perusahaan besar yang melakukan penambangan timah di Pulau Bangka. Sebelum tahun 1998, reklamasi lahan yang dilakukan oleh PT. Timah Tbk dapat berjalan. Namun kebijakan reklamasi tersebut dihentikan, dengan alasan akan dirambah/dibongkar TI kembali. Data PT. Timah Tbk menyebutkan sampai saat ini sekitar 5700 ha lahan pasca tambang belum direklamasi. Jumlah ini belum mempertimbangkan pencemaran yang berakibat pada lingkungan sekitar dan juga kerusakan akibat TI.Melihat kecenderungan kerusakan lahan yang akan terus meningkat baik dari besaran maupun kualitasnya, maka penulis mencoba memberikan kontribusi solusi melalui penelitian ?Studi Pemanfaatan Lathan Pasca Tambang Timah" dengan studi kasus PT. Timah Tbk di Pulau Bangka. Penelitian ini bertujuan: a) Mendapatkan informasi aman tidaknya lahan pasca tambang timah untuk pertanian pangan dan budidaya perikanan. b) Mendapatkan gambaran mengenai persepsi dan keinginan masyarakat untuk pemanfaatan lahan pasca tambang timah.Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah a) Lahan pasca tambang berupa hamparan tailing dan kolong tidak aman untuk budidaya tanaman pangan dan budidaya perikanan darat; b)Persepsi masyarakat luas mengenai pemanfaatan lahan pasca tambang timah keliru.Metode penelitian adalah menggunakan metode ex post facto dan metode survai. Metode ex post facto dipergunakan untuk melihat dan menampilkan data penelitian relevan yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis yang diterapkan peneliti mencakup dua pendekatan yang satu sama lain saling melengkapi untuk menangkap dan menganalisis fakta-fakta sebab-akibat penambangan timah, fakta-fakta sosial ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan penambangan timah, yakni pendekatan empiris obyektif dan pendekatan empiris subyektif. Dalam pendekatan empiris subyektif, data yang dikumpulkan dan dianalisis adalah data hasil konstruksi ethic peneliti (pemahaman fenomena dan fakta-fakta biofisik dan sosial-ekonomi menurut pandangan peneliti). Sementara dalam pendekatan empiris subyektif data yang dikumpulkan dan dianalisis adalah data menurut konstruksi emit yang diteliti (pemahaman fenomena dan fakta-fakta biofisik dan sosial-ekonomi menurut pandangan orang yang diteliti}.Untuk metode survay penulis melakukan analisis kandungan toksikologi dan mineral radioaktif contoh tanah/ tailing serta analisis logam-logam berat air kolong dari lokasi penambangan pada laboratorium. Hasil analisis ini kemudian dibandingkan dengan baku mutu untuk semua aspek diatas dan mendiskusikan hasil analisis tersebut dengan para pakar.Hasil penelitian memperlihatkan 1) Lahan pasca tambang adalah sebagai berikut: a) hasil Uji Toxicity Caracteristic Leacing Prosedure (TCLP), kadar logam berat yaitu seng (Zn) dan ternbaga (Cu) dilokasi Eks TS Openpit Pemali (Usia >40 th) dan Iogam berat sang (Zn) dilokasi lahan percobaan pada contoh melebihi baku mutu yang ditetapkan; b) Hasil uji radioaktif contoh menunjukkan adanya unsur 228Th, 228Ra, 226Ra dan 40K yang harus diwaspadai efek jangka panjangnya jika masuk rantai makanan. Meskipun demikian kandungan maupun radiasinya masih dibawah ambang yang dipersyaratkan balk oleh Bapeten maupun BATAN; c); kadar logam berat (Pb, Fe, Mn, Zn dan Cd) diatas nilai ambang batas maksimum untuk budidaya ikan. Logam berat akan terakumulasi dalam tubuh ikan dan masuk dalam tubuh manusia melalui rantai makanan; dan 2) Masyarakat mempunyal keinginan untuk memanfaatkan fahan pasca tambang menjadi lahan yang produktif seperti untuk lahan perkebunan kelapa sawit, karet dan kelapa.Kesimpulan penelitian ini adalah;Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Lahan pasca tambang timah tidak begitu saja dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan dan budidaya perikanan darat.2. Masyarakat memiliki persepsi yang harus dikoreksi mengenai pemanfaatan lahan pasca tambang timah, karena tidak memiliki informasi yang jelas tentang dampak mengkonsumsi hasil produk pangan atau ikan dari pemanfaatan lahan pasca tambang.Saran hasil penelitian ini adalah; 1) Sebelum dapat diperlihatkan tidak berdampak pada konsumen, untuk pemanfaatan lahan pasca tambang timah sebaiknya bukan untuk tanaman makanan. Tanaman yang disarankan adalah bemilai ekonomis seperti kayu putih, hutan akasia, karet rakyat, jarak pagar dan nilam. Untuk dapat memanfaatkan lahan pasta tambang timah memerlukan perlakuan teliti dan mempertimbangkan dampak negatif jangka panjang; dan 2) Untuk menjamin terlaksananya reklamasi pasca tambang yang berkesinambungan diperlukan komitmen semua pihak yang terkait yaitu : PT. Timah Tbk, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pengusaha TL Komitmen dibangun melalui kerjasama pelaksanaan reklamasi yang melibatkan semua pihak dimaksud.

---

Tin mining activity has given such a large contribution in economy development in Bangka Island. In the other side, however, has been pollution and environment damage occurred in land post-mining and the vicinity. Amidst a great deal of Unconventional Mining activity progressively worsens environment destruction occurred.

PT. Timah Tbk is one of two big companies that operate tin mining. Before year of 1998, land reclamation which is carried out by PT. Timah Tbk can run well. But the reclamation policy is ceased on account of it will be further went/dismantled by Unconventional Mining over. Data of PT. Timah Tbk told us up to now there are about 5700 hectares of land after that has not been reclaimed yet. This amount is not considering pollution that resulted in environment around and also damage due to unconventional mining.

If we seen the trend of land damage that will increasingly, both of its quality and value, therefore writer tries to give a contribution in solution through research "Study n Lands Utilization Tin Post-Mining" with case study at the PT. Timah Tbk in Bangka Island. This research aiming to: a) Inspect the data on what land tin post-mining secure for agriculture lands food and fishery cultivation. b) Perceive perception and society's intention for land utilization tin post-mining.

Hypothesis that will be put in the research is a) Land post-mining is a tailing rug of insecure underneath for consumed farming agriculture land and fishery. B) Society's perception about land utilization tin post-mining are wrong.

Research method is using ex post facto method and experimental method. Ex post facto method is used to see and open out the relevant research data that has been conducted before. Analysis is applied by researcher covering two approaches complement one to another to capture and analyze facts, cause and effect relationship of tin mining, society socioeconomic facts in relating to tin mining activity, namely empirical objective approach and empirical subjective approach. In empirical objective approach, the collected and analyzed data is construction result data of researcher ethics (phenomenal comprehension and biophysical facts and socioeconomic by researcher's view). While in empirical subjective approach, the collected and analyzed data is data by emics construction examined (phenomenal comprehension and biophysics facts and socioeconomic by the examined person's view.)

While in experimental method, writer conducts analysis toxicology of uterus and radioactive definition, for example land/ tailing as well as heavy metals analysis of underneath water from quarry location to laboratories. And then these analysis results are compared with rigid quality for all aspects above and discuss analysis result mentioned to the experts.

The research result attests 1) Lands tin post-mining are a) TCLP Test, heavy metal content i.e. zinc (Zn) and copper (Cu) in Ex TS Openpit Pemali location (Age > 40 year old) and zinc heavy metal (Zn) in experiment land location in model over the stated rigid quality; b) Result of radioactive test, model shown that the presence of Th, Ra elements. Ra and K that should be wary are long term effect if entered into content of foodstuff chain. Nevertheless, both in their content and radiation are still below the threshold to be required either by Bapeten or BATAN; c); heavy metal content (Pb, Fe, Mn, Zn and Cd) above the maximum threshold value to fishery cultivation. Heavy metal will be accumulated in fish body and entered into human body through foodstuff chain; and 2) Society has intention to make use of lands after mining become productive lands such as for the land only.

This research conclusion is:

1. Land tin post-mining aren't utilized to food plant cultivation and fishery cultivation

2. Society have perception must be correction on land utilization tin post-mining, society doesn't know and don't have a clear information about the impact to consume food production crops or fish from land utilization post-mining.

Suggestion of research result is 1) Before can shown land utilization tin post-mining haven't effect for consumer, its can be carried out for agriculture plant and plantation, not for consumption. Suggested plants have economic value as acacia forest, rubber, and others. The examined treatment on land tin post-mining and consider the negative-long term effect; and 2) To guarantee the implementation of reclamation post-mining is sustainable required commitment all related parties specifically PT. Timah Tbk, Local Government, Public and Entrepreneur of Unconventional Mining. Commitment is built through cooperation of reclamation implementation involving all parties intended."

"Skripsi ini menceritakan tentang konflik yang terjadi di wilayah Selangor pada tahun 1866 _ 1873 yang pada saat ini belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, tema yang menyangkut Sejarah Selangor, khususnya konflik tahun 1866-1873 menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Pencarian data berupa jurnal dan buku merupakan sasaran utama dalam penelitian ini. Setelah data-data didapatkan, dilakukan kritik dan interpretasi terhadap data-data tersebut, dan kemudian disusun secara kronologis yang menceritakan Konflik di Selangor : Perebutan Tambang Timah antara Bangsawan Melayu, Cina dan Inggris 1866 _ 1873. Selangor adalah negeri di sebelah barat Semenanjung Tanah Melayu yang kaya sumber timah. Pada tahun 1866 _ 1873 di Selangor terjadi konflik antara bangsawan di negeri Selangor yang terjadi sebanyak dua kali dalam kurun waktu tersebut. Konflik di Selangor terjadi disebabkan adanya pertikaian memperebutkan tambang timah di Klang. Timah menjadi komoditi yang laku di pasaran sejak awal abad ke-19. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah permintaan timah dari negara-negara Eropa untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Pihak Inggris yang awalnya mempunyai pandangan non-intervensi terhadap masalah yang terjadi di Negeri-negeri Semenanjung Tanah Melayu, akhirnya merubah pandangan dan memutuskan untuk mengintervensi Selangor dengan alasan demi mengatasi masalah keamanan di Selangor. Intervensi Inggris diresmikan dengan ditempatkannya seorang Residen Inggris di Selangor"