Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Yayasan yang merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Berlakunya Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, maka suatu yayasan yang usahanya dibidang pendidikan harus tunduk pada ketentuan undang undang tersebut. Dampak berlakunya UU BHP terhadap yayasan adalah yayasan harus membentuk BHP kemudian membubarkan diri.

---

Foundation which is a legal entity consisting of the separate property with the objective of social, religious and humanitarian. The introduction of Indonesian Law No. 9 Year 2009 about Legal Education, the foundation of a business education should be subject to the provisions of the law. The effect of the introduction of BHP Law is the foundation of the foundation must be established and BHP discharge."

"ABSTRAKUndang-undang menjadi bagian yang sangat penting bagi negara Indonesia karenamenyatakan diri sebagai Negara hukum (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945), namundalam kenyataannya undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia (DPR RI) bersama-sama dengan Pemerintah kebanyakan ditolak oleh rakyatIndonesia sehingga dibatalkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI).Pembatala undang-undang ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimanakah prosespembentukan undang-undang yang dibuat oleh DPR RI bersama-sama dengan pemerintahdan mengapa undang-undang tidak mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat?. Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) adalah undang-undang yang dijadikan studi kasusdalam tesis ini, karena undang-undang BHP adalah undang-undang yang paling cepatdimohonkan untuk di judicial review ke MK RI, padahal undang-undang ini telahmenghabiskan dana Negara yang begitu besar dan waktu pembentukannya sangat lama.Undang-undang BHP merupakan undang-undang inisiatip dari pemerintah yang dibahasbersama-sama dengan DPR RI komisi x dari tahun 2007 samapai 2009. Dalam rapat dengarpendapat antara DPR Komisi x dengan kelompok-kelompok masyarakat seperti pihakpengurus Perguruan Tinggi baik Swasta maupun Negeri, Lembaga-Lembaga Pendidikan,Para Pakar, beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa, aktifis pendidikan, dan Lembagapemerhati Pendidikan. Dalam rapat dengar pendapat ini ternyata kebanyakan kelompokmasyarakat yang hadir menolak Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan(RUU BHP) ini, namun atas alasan perintah undang-undang Sisdiknas RUU BHP inidilanjutkan ke tingkat pembahasan sampai akhirnya disahkan menjadi undang-undang.Begitu RUU BHP ini disahkan menjadi undang-undang, langsung mendapat penolakan dariberbagai elemen masyarakat yang pada akhirnya dimohonkan judicial review ke MK RI.Berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada undang-undang BHP dibatalkan karenabertentangan dengan UUD 1945. Implikasi pembatalan undang-undang BHP ini berdampakpada Perguruan Tinggi Negeri yang telah menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum MilikNegara (PT BHMN) harus kembali pada bentuk asalnya, Implikasi selanjutnya berdampakpada para dosen dan pegawai yang non PNS di PT BHMN yang menjadi tidak jelas statushukumnya. Dan yang terakhir berdampak pada aturan hukum yang mengikuti undang-undangBHP harus ikut dibatalkan. Berdasarkan implikasi yang sangat besar dari sebuah undang-undang, maka seharusnyalah pembentukan undang-undang mengutamakan prinsipdemokratis sehingga menghasilkan hukum yang responsif yang didukung oleh budaya hukummasyarakat yang diatur, struktur pemerintah yang mengatur, dan subtansi hukum yangresponsif yang jelas tujuan dan manfaatnya.

---

AbstractThe law became a very important for Indonesia because the country declared itself as theState law (Article 1 paragraph 3 of the Constitution of 1945), but in reality the lawsestablished by the House of Representatives of the Republic of Indonesia together with theGovernment majority rejected by the people of Indonesia that was canceled at theConstitutional Court of the Republic of Indonesia. Pembatala this law raises a big question,how was the establishment of laws made by Parliament together with the government andwhy the law does not reflect the wishes and aspirations of the people?. Law Legal Education(BHP) is a statute which is used as case studies in this thesis, because the statute law BHP isthe fastest petitioned for judicial review to the Constitutional Court of Indonesia, but thislegislation has spent country so large and its formation time is very long. BHP Law is the lawof the government initiative discussed together with the House of Representatives committeefrom 2007 x samapai 2009. In a hearing between the House of Representatives CommissionX with community groups such as the good steward of Private Higher Education and State,Educational Institutions, Experts, some of the Student Executive Board, education activists,and observers of the Institute of Education. In this hearing was most communities are presentreject the Draft Law Legal Education (BHP bill), but for reasons of law orders the NationalEducation Bill BHP continued to level the discussion until finally passed into law. Once BHPbill is enacted into law, an immediate rejection of the various elements of society thateventually petitioned for judicial review to the Constitutional Court of Indonesia. Based onthe facts and evidence that there is legislation BHP canceled due to conflict with the 1945Constitution. Implications cancellation BHP legislation is impacting on the State UniversityCollege has become a State-owned Legal Entity (PT BHMN) should return the original form,have an impact on the further implication of the lecturers and non-civil service employees atPT BHMN who become unclear status the law. And the latter affects the legal rules thatfollow the law BHP should come undone. Based on the enormous implications of a law, thenthe law ought to be prioritizing the establishment of democratic principles so as to produce aresponsive law backed by the legal culture of society is regulated, the government structuresthat regulate, and responsive legal substance that clear objectives and benefits."

"Intervensi terhadap kekuasaan kekuasaan yudikatif merupakan salah satu indikasi rapuhnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Korupsi yudikatif (judicial corruption) telah melemahkan eksistensi independensi kekuasaan yudikatif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung seharusnya mampu menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif ini lebih berfokus pada studi pustaka (library research). Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, dalam era orde lama dan era orde baru, independensi kekuaan kehakiman diintervensi oleh kekuasaan eksekutif. Sedangkan pada era reformasi, bandul independensi kekuasaan kehakiman menguat. Akan tetapi, tidak diimbangi dengan akuntabilitas hakim dalam memutus suatu perkara. Kedua, gagasan yang berkembang dalam perubahan UUD 1945 selanjutnya adalah memperluas wewenang Komisi Yudisial. Keberadaan Komisi Yudisial yang tidak hanya mengangkat dan menghentikan hakim agung, tetapi juga melakukan pengawasan, walaupun bukan pengawasan mengenai masalah tindakan yudisial, tetapi dalam rangka memelihara kehormatan dan menjaga martabat hakim. Ketiga, politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung di Indonesia adalah membentuk wadah dimana hakim diperiksa dan membela diri. Majelis Kehormatan Hakim tetap mempertahankan pemikiran dualisme pengawasan secara internal maupun eksternal hakim agung. Majelis Kehormatan Hakim hanya melibatkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial secara institusional. Komisi Yudisial tidak dalam posisi untuk mengusulkan pemberhentian hakim sekaligus memutus juga sehingga ada keseimbangan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Oleh karenanya, disepakati Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berada pada posisi setimbang dalam melakukan usulan pemberhentian terhadap hakim agung dalam Majelis Kehormatan Hakim.

---

Intervention against the judiciary power is one indication of the fragility of the principle of independence of judicial power. Judicial corruption (judicial corruption) weakened the independence of the judiciary existence in check, try and decide a case. Legal political formation mechanism of the Honorary Council of Judges as the dismissal of judges on the Supreme Court should be able to answer these problems . This study has the objective to find, understand, examine, and analyze legal political formation mechanism of the Honorary Council of Judges as the dismissal of judges on the Supreme Court of Indonesia. The method used in this study is a normative legal research is more focused on the study of literature (library research). The results of this study are as follows. First, in the era of the old order and the new order era , the independence of the judiciary kekuaan intervention by the executive power. While the reform era, the pendulum strengthened independence of judicial authorities. However, it is not matched by the accountability of judges in deciding a case. Second, the idea that developed in 1945 further changes are expanding the authority of the Judicial Commission. The existence of the Judicial Commission which not only lift and stop the justices, but also monitors, although not control the issue of judicial action , but in order to maintain the honor and maintain the dignity of the judge. Third, the legal political formation of the Honorary Council of Judges as a mechanism dismissal of judges on the Supreme Court in Indonesia is forming a place where judges examined and defend themselves. Honorary Council of Judges retain control duality of thought internally and externally justices. Honorary Council of Judges of the Supreme Court and only involves institutional Judicial Commission. Judicial Commission is not in a position to propose the dismissal of judges as well cut as well so there is a balance of authority between Supreme Court and the Judicial Commission. Therefore, the Supreme Court agreed and the Judicial Commission is in a position of equilibrium in conducting the proposed dismissal of the justices in the Honorary Council of Judges."

"Tesis ini membahas pendirian Indonesia Eximbank yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UU LPEI). Indonesia Eximbank merupakan transformasi dari PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero) (BEI). Jika ditinjau dari dimensi kebijakan pengembangan ekspor nasional, UU LPEI merupakan dasar pengembangan ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional, yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Agar dapat berperan dan berfungsi secara efektif, Indonesia Eximbank beroperasi secara independen, berdasarkan undang-undang tersendiri (lex specialist), dan memiliki sifat sovereign status. Di dalam Tesis ini akan dibahas pula peraturan pelaksana dari Indonesia Eximbank serta kendala dalam operasionalisasinya.

---

The focus of the Thesis is to learn about the enactment of Indonesia Eximbank which has been establish by Act Number 2 Year 2009 regarding Indonesia Export Financing Institution (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) (LPEI Act). Indonesia Eximbank is the transformation of PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero) (BEI). From the point of view of the policy on the national export development, the Act of LPEI will be basis for the national export development through national export financing in the form of financing, guarantee, and insurance. To enable LPEI (Eximbank) to perform its function and role effectively, Indonesia Eximbank shall operate independently, based on its own Act (lex specialist) and having sovereignty status. This Thesis will also discuss the implementation regulation from LPEI Act and the obstacles of Indonesia Eximbank during its operation."

"Tesis ini membahas mengenai kinerja logistik dalam menentukan besar dan kecilnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan arus barang dari dan ke luar atau dalam negeri, antar provinsi, antar daerah, antar pulau atau antar kota. Kelancaran arus barang ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan transportasi. Transportasi darat dengan angkutan jalan merupakan pilihan favorit di Indonesia dan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi sehingga perlu diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

This thesis discussed the logistics performance in determining the economic growth in Indonesia. Economic growth can be seen from the growing flow of goods to and from the outside or domestic, inter-provincial, inter-regional, inter- island or inter-city. Smooth flow of goods is determined by the availability of transportation facilities and infrastructure as well as the ability of management to manage transportation activity. Ground transportation by road transport is a favorite choice in Indonesia and has a strategic role in supporting economic development that need to be regulated by Act No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation."