Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai struktur organisasi perpustakaan sekolah di Singapore International School Pantai Indah Kapuk. Perpustakaan tidak memiliki struktur organisasi mikro dan tidak ada dalam struktur makro organisasi induk (sekolah) walau fungsi perpustakaan dapat dilihat jelas berjalan sesuai dengan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Perpustakaan tersebut dikelola oleh 2 (dua) orang staf yang melakukan pengolahan koleksi dan layanan sirkulasi terhadap kebutuhan 713 siswa dan 20 orang lebih guru dan staf. Fungsi perpustakaan dan petugas perpustakaan dalam kondisi tidak menentu dalam usaha rnengembangkan unit kerja tersebut karena tidak memiliki kewenangan apapun atau status apapun. Penelitian dengan desain deskriptif menggunakan metode studi kasus untuk mendapatkan pemahaman yang diinginkan melalui intepretasi terhadap kasus struktur organisasi. Hasil penelitian adalah idealnya perpustakaan memiliki kepala perpustakaan, tetapi kenyataannya adalah fungsi kepala perpustakaan dijalankan oleh pejabat yang berada diluar unit perpustakaan. Kesimpulannya adalah perpustakaan Singapore International School Pantai Indah Kapuk jauh dari ideal struktur organisasi perpustakaan, baik dalam kerangka organisasi induk maupun internal perpustakaan. Penelitian ini menyarankan perlu adanya penelitian lanjutan untr:k mendalami pertimbangan-pertimbangan kebijakan atas keberadaan perpustakaan secara struktural dan ketiadaan kepala perpustakaan sebagai penanggung jawab perpustakaan untuk memperjuangkan kejelasan posisi strukturalnya."

"Penelitian ini mengungkapkan hubungan reklamasi pantai dengan hukum tanah nasional, perlu tidaknya penataan kembali ketentuan reklamasi pantai dalam suatu ketentuan yang berlaku umum dan bersifat intersektoral dan terpadu: jenis bak-hak Ates tanah yang diberikan oleh instansi yang berwenang terhadap tanah hasil reklamasi pantai. Penelitian dilakuken melalui penelitian lapangan sebagai sumber data primer. didukung dengan penelitian kepustakaan yang meliputi ketentuan-ketentuan reklamasi pantai yang telah ada dan beberapa literatur pendukung lainnya sebagai sumber data sekunder, dengan metode kualitatif. Reklamani dapat dikianifikasikan sebagai kegiatan pengedaan tanah yang bersumber pada Undang Undang Pokok Agracia. Dasar hukum reklamasi tercantum dalam peraturan yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Reklamasi merupakan kegiatan yang bersifat multi-dimensi, karena reklamasi tidak hanya berkenaan dengan masalah pertanahan tetapi Juga berkaitan dengan masalah kehutanan, lingkungan hidup. kelautan termasuk pemukiman penduduk perkotaan. Reklamasi merupakan sarana pengadaan tanah yang efisien terutama dalam menghadapi permasalahan pertanahan di perkotaan"

"Salah satu sistem drainase perkotaan adalah penggunaan sistem polder. Sistem polder yang ada di Jakarta adalah Pantai Indah Kapuk (PIK). Sistem ini menggunakan waduk, pompa dan tanggul - tanggul yang dapat ditambah ketinggiannya apabila terjadi penurunan permukaan tanah atau pasang air laut, mengingat kawasan PIK berbatasan dengan laut Jawa. Sistem ini sangat memungkinkan kawasan PIK untuk bebas dari banjir. Studi kasus pada sistem polder PIK adalah pengumpulan data-data seperti curah hujan, peta masterplan PIK, serta bentuk penampang saluran dan waduk yang telah ada di PIK. Kemudian dapat dihitung intensitas hujan (rumus Mononobe) berdasarkan periode ulang 5-25 tahun, grafik lengkung IDF, koefisien runoff, luas daerah tangkapan air, dan waktu konsentrasi. Setelah itu, didapatlah debit rencana (rumus rasional). Selanjutnya koefisien kekasanm dinding saluran dan debit kapasitas saluran dapat dihitung (rumus Manning). Berdasarkan hasil analisa perbandingan antara debit rencana dan debit kapasitas saluran, maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas yang ada mencukupi untuk hujan rencana dengan periode ulang 5-25 tahun, bahkan sampai dengan 100 tahun. Begitu pula dengan waduk PIK, kapasitas waduk masih mencukupi untuk hujan rencana dengan periode ulang 100 tahun."

"Pada era 1980-an pers Indonesia memasuki babak baru, yaitu ketika para konglomerat ramai7ramai memasuki dunia pers melalui modal yang mereka tanamkan. Fenomena ini kemudian melahirkan istilah pers konglomerat yang diartikan sebagai pers yang dibiayai konglomerat non pers dengan menempatkan wartawan profesional sebagai mitre minoritas yang dijamin dengan 20 persen saham perusahaan. Hadirnya pers konglomerat banvak menimbulkan perdebaten di kalangan pers. Perdebatan muncul , karena kekhawatiran bahwa fungsi ideal pers sebagai alat kontrol masyarakat akan dikalahkan oleh kepentingan bisnis pemodal. Perdebatan tentang fenomena pers konglomerat menjadi menarik, manakala pada sebuah kasus, pers dihadapkan pada pilihen yang. dilematis membela kepentingan modal atau membela kepentingan publik. Dalam konteks permasalahan tersebut, peneliti indin membandingkan cara pemberitaan kasus pendalihan fundsi kawasan hutan Angke Kapuk menjadi kawasan pembangunan perumahan mewah Pantai Indah Kapuk (PIK) pada harian Indonesia, Neraca dan Kompas. Pilihan atas kasus PIK penelitian ambil berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, kasus ini menyangkut kepentingan publik sehingga mendapat perhatian besar dari pers. Kedua, salah seorang komisaris PT Mandara Permai -- developer proyek PIK -- adalah juga salah seorang pemegang saham pada PT Jurnalindo Aksara Grafika, penerbit harian ekonomi Bisnis Indonesia. Sehingga, keterkaitan antara kepemilikan surat kabar dengan cara pemberitaan akan tampak. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode penelitian analisis isi kualitatif yang dilakukan terhadap berita-berita tentang RIK setelah baniir tol. Sediyatmo sebagai akibat reklamasi kawasan Hutan Angke Kapuk untuk pembangunan proyek. PIK. Analisis isi kualitatif ini disertai dengan analisis isi kuantitatif selama kurun waktu September 1992-januari 1993 (periode ketika kasus ini mulai muncul hinaga mereda).dan wawancara terhadap beberapa wartawan ketiaa surat kabar obyek penelitian yang meliput kasus PIK. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, kaitan antara pemilik saham ,surat kabar dengan cara pemberitaan kasus yang menyangkut kepentingan pemilik saham ada dalam bentuk tekanan ekonomi (economic constrains), Economic Constrain yang dilancarkan tidak secara tranparan tersebut membuat harian Bisnis Indonesia tidak mempunyai kebebasan sebagaimana harian Neraca dan Kompas."

"Sebuah perjanjian pada dasarnya harus memperinci secara tegas hak dan kewajiban dari para pihak. Jika tidak, akan menimbulkan banyak celah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Perjanjian Medis atau Informed Consent yang dilakukan oleh dokter spesialis nefrologi dengan pasien penderita gagal ginjal pada Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk umumnya sama dengan perjanjian medis atau informed consent bagian lainnya dan biasanya tanpa uraian secara terperinci. Untuk itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut apakah isi perjanjian medis atau informed consent tersebut sudah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan apakah perjanjian medis atau informed consent itu telah melindungi kepentingan dari para pihak. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui dan memahami keberadaan Perjanjian Medis atau Informed Consent antara dokter spesialis nefrologi dengan pasien penderita gagal ginjal pada Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk dalam kaitannya dengan pemenuhan syarat sah perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan perlindungan kepentingan para pihak. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian medis atau informed consent. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan wawancara dengan menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Perjanjian Medis atau Informed Consent yang dilakukan oleh dokter spesialis nefrologi dengan pasien penderita gagal ginjal pada Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk telah memenuhi syarat sah perjanjian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun bila dilihat dari substansi yang diatur dalam Perjanjian Medis atau Informed consent yang tanpa uraian secara terperinci maka Perjanjian Medis atau informed consent tersebut belum melindungi kepentingan para pihak secara sempurna. Dalam pelaksanaan perjanjian medis atau informed consent apabila terjadi wanprestasi dan menimbulkan sengketa maka penyelesaian dilakukan dengan musyawarah mufakat."