Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ibrahim Idham mengulas UU Paten yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan kemudian mencoba membandingkan dengan TRIPsAgreement. Penulis mengulas persamaan maupun perbedaan di antara kedua peraturan tersebut. Di bagian akhir artikelnya, Penulis me- ngajukan beberapa rekomendasi, mulai dari perubahan nama bagian peraturan dari UU Paten sampai kepada usulan materi peraturanpemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UUPaten. Penyesuain UU Paten dengan TRIPSAgreement tidak lain dimaksudkan agar pelak-sanaan kebijaksanaan perdagangan Indonesiatidak mendapat keamanan dari Iuar negeri."

"Skripsi ini membahas efisiensi hukum paten dengan menggunakan analisis ekonomi terhadap hukum sebagai teori pembahasannya. Analisis ekonomi terhadap hukum sebagai bagian dari filsafat hukum dapat menguji secara ilmiah nilai efisiensi dari hukum paten yang berlaku. Dengan menggunakan asumsi, analisis ekonomi terhadap hukum dapat berlaku dan sejalan dengan perkembangan jaman. Teori analisis ekonomi terhadap hukum memberi dimensi baru dalam dunia filsafat. Ini sesuai dengan tujuan penulisan ini yang ingin memberikan pemahaman mengenai aplikasi teori analisis ekonomi terhadap hukum. Selain itu, penulisan ini ingin membuktikan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum dapat dipergunakan untuk menghitung efisiensi pelaksanaan hukum paten.

---

This thesis discusses the efficiency of patent law by using economic analysis of law as a theoretical discussion. Economic analysis of law as part of the philosophy of law can scientifically test the efficiency value of the applicable patent law. By using the assumptions, economic analysis of law can be valid and in line with the changing times. The theory of economic analysis of law provides a new dimension in the world of philosophy. This is consistent with the objectives of this thesis is to provide an understanding of the application of economic analysis of law. In addition, this study wanted to prove that the economic analysis of law can be used to calculate the efficiency of the implementation of patent law."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perspektif Hukum Islam terhadap perlindungan hakcipta di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab isu hukum apakahperlindungan hak cipta di Indonesia bertentangan dengan Hukum Islam atau tidak.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatankonseptual dan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ditemukan jawabanbahwa perlindungan hak cipta di Indonesia tidak bertentangan dengan HukumIslam. Kesimpulannya, sumber utama Hukum Islam yaitu Al Quran dan Hadistidak memberikan penjelasan eksplisit mengenai perlindungan hak cipta.Landasan perlindungan hak cipta diberikan di dalam sumber Hukum Islamlainnya yaitu ijma, qiyas, dan maslahah mursalah. Berdasarkan ketiga sumberHukum Islam tersebut, hak cipta dikategorikan sebagai harta dalam bentukmanfaat. Selain itu, praktek negara-negara yang menganut Hukum Islam yaituArab Saudi, Yordania, dan Mesir juga menunjukkan bahwa perlindungan hakcipta tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the perspective of Islamic Law on copyright protection inIndonesia. It also aims to address the issue whether the law of copyrightprotection in Indonesia is compatible to Islamic Law or not. This study employsnormative and juridical method by using conceptual and comparative approach.The results of the study will be the answer whether copyright protection inIndonesia is compatible to Islamic Law or not. The research found that the mainsources of Islamic law, namely the Holy Qur'an and the Hadits do not provideexplicit provisions and explanations about copyright protection. The generalprinciples of copyright protection in Islamic Laws can be found at ijma, qiyas, andmaslahih mursalah. Based on those resources copyright is categorized as propertyin the form of manfa?ah. In addition, the practices conducted by Muslimcountries, namely Saudi Arabia, Jordan, and Egypt also suggest that copyrightprotection, to some extent, is compatible with Islamic law."

"Pengaturan dibidang perundang-undangan yang mengatur Hak Milik Intelektual atau Hak atas Kekayaan Intelektual dalam jangka waktu yang relatif singkat telah banyak perubahannya. Hal ini terjadi terutama setelah ditandatanganinya Persetujuan Putaran Uruguay di Marakesh, Maroko pada tahun 1994. Semenjak itu Indonesia sebagall salah satu penandatangan persetujuan tersebut segera meratifikasinya dalam sebuah undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan meratifikasi Paket Persetujuan Uruguay tersebut, maka konsekuensinya Indonesia harus berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam GATT tersebut termasuk didalamnya TRIPS yaitu Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Untuk itu Indonesia telah mengakomodasi ketentuan TRIPs dalam perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yakni dengan melakukan perubahan pada Undang-Undang Hak Cipta, Merek maupun Hak Paten. Di bidang paten, Pemerintah Indonesia antara lain telah mengakomodasi ketentuan dalam Pasal 31 Persetujuan TRIPs yang merupakan pengecualian terhadap perlindungan paten ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten yakni dengan mengatur ketentuan tentang Pelaksanaau Paten oleh Pemerintah dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 103. Ketentuan tersebut antara lain bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat serta akses terhadap obat-obatan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah tersebut untuk memproduksi obat-obatan Anti Retroviral untuk mengatasi penyakit HIV/AIDS yang telah mengakibatkan banyak penderita meninggal dunia serta meningkatnya dengan pesat jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia."