Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini bertujuan menjawab berbagai kegagalan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengatasi kemiskinan dalam masa krisis ekonomi dengan meninjau implementasi kebijakan PDM-DKE ( Pemberdayaan Daerah daiam Mengatasi Krisis Ekonomi ) Dan PZKP ( Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan ) di Jakarta dengan kasus pelaksanaan di Kelurahan Kapuk di Jakarta Barat. Seiain itu dari acuan kegagalan tersebut, penuiis berusana menyusun konseo pemberdayaan bagi pengentasan kemiskinan meiaiui kebijakan oemberciayaan masyarakat yang optimal dalam mengatasi kemiskinan oerkotaan di Jakarta. Peralatan AHP ( Ana/yor Hierarchy Process ) digunakan untuk menyusuri konsep penyempurnaan program pemberdayaan dengan basis dari be-rbagai elemen yang diambii dari konsep dan peiaksanaan P2KP dan PDM-DKE di Jakarta dengan kasus kelurahan Kapuk.Adapun aiasan Kelurahan Kapuk dijadikan sebagai tempat atau Studi kasus dilaksanakannya kedua program tersebut disebabkan kelurahan tersebut menerima alokasl dana terbanyak ( 1997-1998/1999 ) di Jakarta melalui dua program yang bercirikan pemberdayaan masyarakat ( P2KP dan PDM-DKE ) juga dikarenakan mewakili kawasan miskin dan kumuh Serta padat Jakarta dilihat jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan kondisi permukimannya.Penelitian ini adalah juga studi kasus kebijakan yang melihat proses pelaiwanaan hasil kebijakan atas penanggulangan kemiskinan di Jakarta khususnya masa krisis ekonoml tahun 1996 akhir -1998 lalu. Adapun kedua kebljakan P2KP dan PDM-DKE dianalisis sebagai suatu program pemberdayaan masyarakat yang tidak tepat untuk masyarakat Jakarta berdasarkan studi literatur dan berbagai hasil survey serta dengan bantuan informasi para expert yang mewakili setiap stakeholder atas tujuan kebljakan pemberdayaan masyarakat."

"Tesis ini meneliti tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Program PDM-DKE di desa Pagar Dewa dan desa Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu di Propinsi Bengkulu. Program PDM-DKE ini muncul seiring dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Program ini berlaku di seluruh wilayah RI termasuk juga desa Pagar Dewa dan desa Sukarami. Akibat dari krisis ekonomi ini masyarakat di kedua desa tersebut menghadapi berbagai permasalahan yang sangat berat yaitu: Pertama, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat disebabkan usaha produktif yang mereka kelola kurang mendatangkan hasil yang memadai dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk mengembangkan usaha produktifnya mereka membutuhkan modal dari pihak lain. Kedua, terjadinya persaingan yang tidak sehat antar sesama masyarakat, masyarakat saling curiga mencurigai satu dengan yang lainnya oleh karena itu masyarakat selalu tertutup dalam hal menerima gagasan maupun kehadiran orang lain. Ketiga, tidak ada lembaga yang dapat menyatukan pandangan, gerak dan Iangkah mereka secara bersama-sama untuk keluar dari kemelut kemiskinan yang dialami oleh mereka. Keempat, masyarakat belum menyadari rnasalah dan potensi, serta belum mampu memilih alternatif dan merencanakan usaha apa yang harus mereka kembangkan di desanya. Masyarakat dikedua desa ini menjadi tidak berdaya nnenghadapi situasi yang demikian, oleh karena itu pemerintah menggulirkan program PDM-DKE.Program PDM-DKE merupakan program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat ini dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan masyarakat agar mereka marnpu mengatasi permasalahan hidupnya sehari-hari dan tidak terjebak dalam kemiskinan. Proses pemberdayaan masyarakat dalam program ini dilaksanakan melalui empat tahap yaitu tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat, kedua mengetahui hasil yang dicapai, dan ketiga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat melalui program PDM-DKE di kedua desa tersebut.Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa: studi kepustakaan, studi dokumentasi dan wawancara tidak terstruktur. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini sebanyak 18 orang. Mereka ini adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan program PDM-DKE di desa Pagar Dewa maupun di desa Sukarami.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa proses pelaksanaan program PDM-DKE di kedua desa tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pengelolaan program, dilaksanakan secara transparan di ketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka dengan melibatkan peran aktif masyarakat mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelestarian. Setiap pengambilan keputusan didasarkan atas hasil kesepakatan bersama melalui rapat musyawarah desa. Hasil yang telah dicapai dari proses pemberdayaan ini cukup baik. Baik ditinjau dari faktor peningkatan pendapatan, keterbukaan, musyawarah desa, maupun kemandirian. Sedangkan faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan ini adalah kondisi masyarakat dikedua desa tersebut dan kebijakan program itu sendiri. Secara keseluruhan proses pemberdayaan masyarakat melalui program PDM-DKE di desa Pagar Dewa dan desa Sukarami dapat dikatakan cukup berhasil. Namun, dalam prakteknya masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan yang dihadapi baik oleh pengurus sebagai pendamping, maupun masyarakat sebagai anggota pokmas penerima manfaat.Saran yang disampaikan, dalam memberdayakan masyarakat miskin selain dengan memberikan bantuan dana untuk pengembangan usaha produktif, masyarakat juga perlu diberikan pengetahuan yang memadai agar usaha yang akan dikelola tidak bersifat spekulatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal perlu lebih ditanamkan kesadaran dan motivasi yang kuat mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap pelestarian program. Sedangkan untuk menghindari faktor-faktor yang dapat menghambat pelaksanaan program dapat diadakan pendekatan secara individual atau pendekatan kelompok."

"Tesis ini mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan sebuah kelembagaan bentukan masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Pancoran Mas kota Depok yang dinamakan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bina Budi Mulya. Metode yang dilakukan dalam penilaian kinerja adalah melalui Balance Scorecard, sebuah alat pengukuran kinerja yang mampu menerjemahkan visi, misi, dan strategi organisasi menjadi tindakan strategis organisasi berdasarkan informasi pengukuran yang dihasilkannya. Kinerja keseluruhan masing-masing perspektif Balanced Scorecard BKM Bina Budi Mulya berdasarkan perhitungan tabel Balanced Scorecard menunjukkan hasil cukup baik namun masih kurang memuaskan. Ketidakoptimalan ini terutama disebabkan karena pencapaian target yang kecil pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur dari ketidakmampuan BKM Bina Budi Mulya dalam menciptakan agen-agen baru yang lebih segar untuk menjadi anggotaBKM di periode mendatang. Atas dasar penilaian tersebut kemudian disusun suatu rekomendasi rencana aksi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan fungsi BKM Bina Budi Mulya.

---

This thesis is trying to evaluate the performance of community institution on Poverty Eradication Program in Urban Area at Kelurahan Pancoran Mas, Depok that is called BKM Bina Budi Mulya. The method is using Balance Scorecard, a tool to measure performance which is able to reflect vision, mission, and organizational strategy to organization strategic acts, based on measurement information. The whole performance from each Balance Scorecard?s perspective shows a significant result however, there are still some displeased that are caused by a little achievement in learning and growing perspective, which is measured by the incapability of BKM to recreate a new agent to be a new member of BKM in the future. Based on the evaluation, the next step is making a recommendation of action plan which can be used to optimize the role of BKM Bina Budi Mulya."

"Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin, yang menurut perkiraan BAPPENAS, meningkat sampai 80 %. Propinsi Riau sebagai salah satu propinsi terkaya di Indonesia juga tidak terlepas dari imbas krisis ekonomi tersebut. Peningkatan jumlah penduduk miskin di negeri penghasil minyak ini, berdasarkan pendataan BKKBN sampai bulan Agustus 1998, sebesar 132% yakni; dari 43.346 kepala keluarga menjadi 78.022 kepala keluarga, melebihi perkiraan BAPPENAS. Untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi tersebut Pemerintah membuat suatu terobosan yang dikenal dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Salah satu bentuk penjabaran dari program tersebut adalah program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis - Ekonomi (PDM-DKE) berupa bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan jatuh miskin. Dana program PDM-DKE, yang disalurkan sejak pertengahan bulan Pebruari 1999, menurut berbagai pengamat dan LSM yang ada di Pekanbaru 80 % tidak tepat sasaran dalam arti ada sebagian masyarakat yang seharusnya menerima ternyata tidak menerima dan sebaliknya ada yang seharusnya tidak menerima ternyata menerima dana tersebut. Penelitian ini berupaya menjawab permasalahan tersebut dengan mengemukakan beberapa permasalahan, antara lain ; pertama, bagaimana proses dan hasil seleksi yang dilakukan petugas dalam melaksanakan program PDM-DKE. Kedua, kasus-kasus apa saja yang muncul sehubungan dengan pola seleksi peserta program PDMDKE yang telah ditetapkan oleh petugas. Disain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analisis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh ; pertama, dari sumber sekunder, antara lain : Biro Pusat Statistik (BPS) tingkat II tahun 1998, Kecamatan Rumbai dalam Angka tahun 1998, dan Monografi Kelurahan Meranti Pandak tahun 1998. Kedua, sumber primer yang meliputi ; data komunitas dan data rumah tangga. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan yaitu wawancara mendalam yang bersifat bebas dan teknik observasi. Lokasi penelitian adalah seluruh wilayah Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang ditetapkan secara purposive, dengan pertimbangan kelurahan tersebut dapat mewakili penduduk miskin di Kota Pekanbaru serta pernah mendapatkan bantuan program 1DT dan RSDK. Alasan lain adalah penduduk miskin terkonsentrasi walaupun wilayah tersebut berdampingan dengan perusahaan minyak PT. CPI. Populasi penelitian adalah seluruh warga Kelurahan Meranti Pandak yang memperoleh dana bantuan program PDM-DKE. Sampel ditarik secara purposive yang mencakup keseluruhan kelompok penerima dana program PDM-DKE, dari masing-masing kelompok ditarik satu individu sebagai perwakilan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan dan perumusan proses dan hasil seleksi program PDM-DKE adalah wewenang petugas dalam menentukan siapa yang patut dan tidak patut menerima bantuan program. Kriteria penerima bantuan yang ditetapkan oleh petugas, diantaranya ; pertama, mereka yang mempunyai usaha tetap, kedua, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, ketiga, etika kejujuran, keempat, memiliki KTP asli, dan kelima, tidak pernah terlibat tindakan kriminal. Pertimbangan-pertimbangan subyektif masih tampak dalam proses seleksi ini, seperti misalnya ; kasus Birin yang dinilai oleh petugas sebagai orang yang terlalu banyak `ingin tahu' terhadap program-program yang dilaksanakan sehingga petugas merasa `terganggu'. Akibatnya Birin tidak diikutsertakan sebagai penerima bantuan walaupun secara obyektif layak menerima. Kendala utama yang dihadapi oleh petugas dalam proses seleksi ini adalah masalah keterbatasan waktu. Prospek program PDM-DKE di kelurahan Meranti Pandak adalah ; pertama, membenahi pendataan, kedua, pengamatan terhadap kelayakan usaha calon penerima harus secara menyeluruh, ketiga, peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas, keempat sosialisasi program yang kurang, kelima, pendamping harus berperan aktif dalam mensukseskan program, keenam pelaporan hendaknya bukan hanya untuk mencapai target tapi juga memonitoring daya beli masyarakat, ketujuh, koperasi KARYA BAKTI sebagai pengelola program dituntut untuk konsisten dalam menjalankan program."

"Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menanggulangi masyarakat miskin sudah banyak dilaksanakan di Kelurahan Klender, seperti IPS, PPK dan In-Gub. Namun program tersebut dianggap belum berhasil dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Jumlah penduduk miskin masih banyak di Kelurahan Klender, malah paling banyak di Jakarta Timur. Pada tahun 2001, Kelurahan Klender menjadi Salah satu pilot project dari 25 kelurahan untuk pelaksanaan PPMK di DKI Jakarta. Tujuan PPMK hampir sama dengan program sebelumnya, namun program ini sangat memerhatikan prinsip partisipasi. Bagaimana partisipasi masyarakat pada ketiga bina PPMK (bina sosial, fisik, dan ekonomi) dan kendala partisipasi masyarakat dalam PPMK menjadi tujuan penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran partisipasi masyarakat dan kendalanya, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Gambaran partisipasi masyarakat pada PPMK dianalisis dengan definisi partisipasi yang dikemukan oleh Adi yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah, proses pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah, pelaksanaan hasil keputusan dan evaluasi pada suatu kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang besar hanyalah pada tahap assessment dan pelaksanaan pada tahun 2002, 2004 dan 2005. Hal ini terlihat pada ketiga bina yang dilaksanakan dalam PPMK, yaitu: bina sosial, fisik dan ekonomi. Pada tahap perencanaan, peranan masyarakat hanya ada pada dua bina saja, yaitu sosial dan fisik. Sedangkan pada bina ekonomi, masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan. Partisipasi masyarakat tidak ada sama sekali adalah pada tahap evaluasi. Masyarakat dalam berpartisipasi temyata mengalami kendala. Kendala yang dihadapi tersebut terutama sekali ada dalam diri individu, seperti superego yang kuat, seleksi ingatan dan persepsi, dan sikap ketergantungan. Sedangkan kendala di luar diri individu yang menghambat warga untuk berpartisipasi adalah peraturan PPMK yang telah ditentukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, yakni tentang pihak yang bertanggung jawab terhadap evaluasi program, dan mekanisme peminjaman dana bergulir. Agar partisipasi masyarakat ada pada semua bina dan tahap, pedoman pelaksanaan PPMK perlu direvisi. Masyarakat diberikan pelatihan kewirausahaan sehingga dana bergulir yang digunakan bisa maksimal dan mereka yang terkena musibah banjir sehingga menunggak, dipinjamkan lagi modal melalui seleksi. Memberikan modal kembali kepada korban musibah banjir dan pelatihan kewirausahaan akan membuat masyarakat berpartisipasi dalam bina ekonomi. Hal ini juga membuat masyarakat berpatisipasi dalarn bina sosial dan fisik. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, masyarakat dibatkan dari awal sarnpai akhir, yaitu dari tahap assessment sampai evaluasi program. Masyarakat dilibatkan mulai dari pertemuan tingkat RT sampai pada pertemuan tingkat kelurahan."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pendekatan pemberdayaan hukum dalam upaya penanganan kemiskinan dengan mengambil pengalaman PEKKA di Karawang Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan mendiskripsikan pengalaman PEKKA melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum, juga menggambarkan perubahan yang terjadi termasuk tantangan serta faktor-faktor pendukung PEKKA melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan anggota PEKKA setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan hukum. Perubahan tersebut memberi ruang dan kesempatan bagi perempuan Kader Hukum PEKKA untuk berkembang dan mengakses sumber daya yang lebih luas. Program pemberdayaan hukum juga meningkatkan keberanian, kepercayaan diri dan juga memperluas jaringan dengan pemerintah dan aparat penegak hukum.

---

ABSTRACT

This thesis is discussing legal empowerment approach to escape poverty by taking PEKKA`s legal empowerment program experience in Karawang, West Java. This qualitative descriptive research is aiming to describing PEKKA`s experiences in implementing legal empowerment activities including its women‟s change, challenges, and supporting factors in implementing legal empowerment program.

Research result shows through legal empowerment program PEKKA‟s members (legal cadres) increased their confidence, skills, access and link to potential resources. The program has also broadening PEKKA‟s legal cadre link to strategic government and judicial actors."