Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mekanisme penerimaan hibah luar negeri terkait dengan upaya meningkatkan efektivitas pemanfaatan hibah. Efektivitas hibah tergantung pada: 1) kualitas pemerintahan Negara Penerima, 2) kualitas hibah, dan 3) tata kelola pengorganisasian hibah. Prinsip efektivitas bantuan/hibah yaitu alignment, menegaskan pentingnya penggunaan sistem pengelolaan keuangan pemerintah (use of country system) dalam pengelolaan hibah. Mekanisme penerimaan hibah secara langsung dianalisis menggunakan indikator use of country systems, yaitu: on plan, on budget, on parliament, on treasury, on accounting, on procurement, on auditing, dan on reporting. Hasil analisis menyebutkan bahwa mekanisme penerimaan hibah secara langsung tidak memenuhi indikator on plan, on budget dan on parliament. Efektivitas mekanisme penerimaan hibah langsung dipengaruhi oleh tingkat pencatatan hibah yang diterima, serta dua hal yang masih harus dikaji lebih mendalam yaitu kepatuhan Kementerian/Lembaga untuk melaporkan hibah yang diterima dan sikap Donor terhadap use of country systems.

---

This thesis examine the mechanism of foreign grants acceptance related to efforts to improve the effectiveness of utilization of grants. The effectiveness of the grant depends on: 1) the quality of the Recipient Country, 2) quality of the grant, and 3) business process of the grant. The principle of the effectiveness of aid of alignment, stressing the importance of use of country systems in the management of grants.

Direct acceptance grant mechanism is analyzed using the indicators of use of country systems, comprise of: on plan, on budget, on parliament, on the treasury, on accounting, on procurement, on auditing, and on reporting. The results of the analysis stated that the direct acceptance grant mechanism do not meet with the indicator on plan, on budget and on parliament.

The effectiveness of the direct grant acceptance mechanism influenced by the level of recorded grants, and the two things that still need to be studied more deeply: the compliance of the Ministry/Agency to report on grants accepted and Donor commitment to use of country systems."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengelolaan hibah luar negeri pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Analisis dilakukan melalui telaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan KKP tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan hasil wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung dalam pengelolaan hibah luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hibah luar negeri di lingkup KKP telah dilakukan secara berjenjang dan telah menerapkan kebijakan satu pintu (one gate policy). Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi KKP dalam pengelolaan hibah luar negeri. Oleh karena itu, KKP tengah berusaha melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

---

The purpose of this research is to analyze comprehensively the management of foreign grant received by Ministry of Marine Affairs and Fisheries. The analysis was done through understanding the results of BPK audit on financial statements of Ministry of Marine Affairs and Fisheries from 2009 to 2012 and interpreting interview results. The research shows that the management of foreign grant has been done thoroughly from the lowest to the highest entities and one gate policy has also been implemented. Nevertheless, there are several problems faced by the ministry in managing foreign grant. Therefore, the ministry is trying to create solutions in order to overcome the problems."

"Tesis ini membahas tentang penerapan manajemen risiko proyek untuk mengelola risiko pada proyek hibah luar negeri dari JICA di Puslitbangkes BTDK. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian merekomendasikan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan JICA dan Kementerian lain, mengambil kebijakan dalam menentukan bentuk hibah, dan meminta pendampingan para ahli.

---

This thesis analyze the project risk management design to manage risks on foreign grant project from JICA in Puslitbangkes BTDK. This research is qualitative descriptive with case study. The researcher recommend Puslitbangkes BTDK to perform an effective coordination and communication with JICA and other ministries, to make policy in deciding the form of grant, and to ask for expert assistancy."

"Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi prosedur audit kepatuhan yang dilakukan tim audit Kantor Akuntan Publik ATH dalam program hibah pendanaan luar negeri pada bidang kesehatan di Yayasan XYZ. Laporan magang ini juga mencakup evaluasi berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan Yayasan XYZ dalam menjalankan program terhadap pedoman dan peraturan yang berlaku termasuk tanggapan dari manajemen Yayasan XYZ. Prosedur audit kepatuhan yang dilakukan KAP ATH mencakup tanya jawab, observasi, dan inspeksi terhadap dokumen. Berdasarkan proses audit kepatuhan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa manajemen Yayasan XYZ masih belum sepenuhnya patuh terhadap pedoman yang berlaku, baik dari perjanjian dana hibah, pengelolaan aset tetap, uang muka, beban, serta sumber daya manusia.

---

This internship reports aims to evaluate compliance audit procedures conducted by audit team of ATH Public Accounting Firm on grant program of foreign funding organization in the health sector at XYZ Foundation. This internship reports also includes analysis based on the results of the XYZ Foundation compliance examination in running the program against applicable guidelines and regulations including responses from the XYZ Foundation management. The compliance audit procedure conducted by KAP ATH includes questions and answers, observations, and inspections of documents. Based on the compliance audit process, it is known that the management of the XYZ Foundation is still not fully compliant with the applicable guidelines, whether from grants, management of fixed assets, down payments, expenses, and human resources."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan di seputar pengelolaan hibah luar negeri, yang paling menarik adalah kenapa sulit sekali untuk melakukan hibah ke daerah. Karena peraturan yang ada hibah ke daerah harus melalui Pemerintah Pusat melalui mekanisme on granting yaitu on budget on treasury dengan meknisme fund chanellingnya melalui Pembayaran Langsung, Rekening Khusus, Penggantian Pembiayaan, Pembukaan L/C dan Pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana implementasi pengelolaan hibah luar negeri dengan fokus utama kegiatan di daerah yaitu Aceh dan mengidentifikasi berbagai masalah dan kesuksesan dalam implementasi pengelolaan hibah UNDP Aceh Government Transistion Programme. Model analisis yang digunakan adalah kualitatif ekplanatif dengan pendekatan kasus Aceh pada AGTP karena peneliti berupaya menekankan pada proses. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kajian dokumen.Hasil penelitian menunjukan bahwa celah yang digunakan oleh Kemendagri untuk menyalurkan hibah ke Aceh tanpa melalui mekanisme on granting adalah dengan DIPA Dekonsentrasi model On budget ? Off treasury dapat di terapkan, proses perencanaan dan penganggaran dapat di ikuti dengan waktu yang lebih panjang, Alur transfer dana juga lebih cepat dan hibah AGTP dapat dipertanggungjwabkan dalam LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Rekomendasi yang disampaikan berdasar hasil penelitian ini adalah DIPA Dekonsentrasi model On budget ? Off treasury dapat di replikasi dan diterapkan dengan memperhatikan titik ? titik tertentu yang dapat berpotensi mensukseskan program maupun berpotensi masalah yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam implementasi pengelolaan hibah tersebut.

---

The research background was raised by several issues surrounding the management of foreign grants, the most interesting challange is why it is so difficult to chanelling grants to the province/district. Because existing regulations for subsidiary grants should go through the central government by on granting mechanism with its on-budget on treasury with the mechanism of fund chanelling through five schemes namely direct payment, the special account, the reimbursement, the opening of L / C (Letter of Credit), for subsidiary grant through transfer from RKUN (Central Treasury Account) to RKUD (Regional Treasury Account). This research aims to explore how the implementation of the management of foreign grants with the main focus of activities in Aceh Province and identify key failure and key success in the implementation of UNDP Aceh Government Transistion Programme. The analysis model used is qualitative approach with explanatory, since researcher attempt to emphasize the process. Data collection through interviews and document review.The results showed that the loopholes used by MOHA to chanelling grants to the Province without going through the mechanism on granting is DIPA Deconcentration on budget off treasury models can be applied, the planning and budgeting process can be followed by inistiating a longer period of time to catch up the process, the flow of funds is also more faster and the AGTP grants can be accountable in the LKPP (Central Government Financial Statements). Recommendations are DIPA Deconcentration can be replicated and applied with consideration some spots that identified as key failures and key success in the implementation of managing foreign grant."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan APIP Bawaslu atas pengelolaan dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 dan memberikan strategi peningkatan efektivitas pengawasan APIP Bawaslu atas pengelolaan dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan menggunakan kriteria antara lain Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Piagam Audit Intern Bawaslu, dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu. Data diperoleh melalui reviu dokumen dan wawancara dengan pejabat dan auditor di Inspektorat Utama, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Hasil evaluasi menunjukan APIP Bawaslu telah melakukan pengawasan atas pengelolaan dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 akan tetapi belum sepenuhnya efektif. Pengawasan yang belum efektif antara lain pada tahapan perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan atas tahapan penanggaran dana hibah Pilkada, serta pelaksanaan pengawasan atas tahapan penatausahaan dan pelaksanaan dana hibah Pilkada. Sementara itu, pelaksananaan pengawasan atas tahapan pertanggungjawaban dan pelaporan dana hibah Pilkada telah cukup efektif. Berdasarkan evaluasi tersebut, diperlukan strategi yang dapat diimplementasikan APIP Bawaslu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan atas pengelolaan dana hibah Pilkada Tahun 2024. Pada tahapan perencanaan pengawasan, APIP Bawaslu direkomendasikan untuk melakukan empat tahapan perencanaan pengawasan berbasis risiko berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan PIBR serta menyusun program pengawasan komprehensif atas pengelolaan dana hibah Pilkada Tahun 2024. Sementara itu, pada tahapan pelaksanaan pengawasan, APIP Bawaslu direkomendasikan untuk meningkatkan jumlah reviu atas anggaran dana hibah Pilkada, meningkatkan kualitas pendokumentasian Catatan Hasil Reviu anggaran dana hibah Pilkada, meningkatkan intensitas kegiatan pembinaan serta asistensi khusus pengelolaan dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2024, serta melaksanakan kegiatan audit pada saat pengelolaan atas dana hibah masih berjalan agar pengelola dana hibah masih dapat melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan pada pelaksanaan audit.

---

This research aims to evaluate the effectiveness of APIP Bawaslu's supervision over the management of grant funds for the 2020 Simultaneous Regional Elections and provide a strategy to increase the effectiveness of APIP Bawaslu's supervision over the management of grant funds for the Simultaneous Regional Elections in 2024. The method used in this research is qualitative through a case study approach using criteria between Regulations of the Deputy Head of BPKP for Supervision of Government Agencies in the Sectors of Politics, Law, Security, Human Development and Culture Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Implementing Risk-Based Internal Supervision in Ministries/Agencies, Bawaslu Internal Audit Charter, and Bawaslu Regulation Number 1 of 2021 concerning Organization and Work Procedures of the Bawaslu Secretariat General. Data was obtained through document reviews and interviews with officials and auditors at the Inspectorate, Head of the Provincial Bawaslu, and Head of Regency/City Bawaslu. The evaluation results show that APIP Bawaslu has supervised the management of grant funds for the 2020 Simultaneous Regional Elections in accordance with the provisions of Minister of Home Affairs Regulation Number 54 of 2019, but has not been fully effective. Supervision that has not been effective includes, among other things, the planning stages of supervision, the implementation of supervision over the budgeting stages of regional election grant funds, as well as the implementation of supervision over the stages of administration and implementation of regional election grant funds. Meanwhile, the implementation of supervision over the accountability and reporting stages of regional election grant funds has been quite effective. Based on this evaluation, a strategy is needed that APIP Bawaslu can implement to increase the effectiveness of supervision over the management of 2024 Pilkada grant funds. At the supervision planning stage, APIP Bawaslu is recommended to carry out four stages of risk-based supervision planning based on the PIBR Implementation Guidelines and develop a comprehensive monitoring program for management. Meanwhile, at the monitoring implementation stage, APIP Bawaslu is recommended to increase the number of reviews of the Pilkada grant fund budget, improve the quality of documentation of the Record of Review Results of the Pilkada grant fund budget, increase the intensity of consulting activities and special assistance, and carrying out audit activities while the management of grant funds is still ongoing so that grant fund managers can still make improvements if errors are found in the implementation of the audit."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan temuan hibah dari tahun 2008 - 2011 dan menganalisis temuan serta memberikan saran rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan hibah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hibah di Indonesia dari tahun 2008 ke 2011 telah mengalami perbaikan cukup signifikan. Saran dan rekomendasi sebagai upaya yang bisa dilakukan untuk perbaikan pengelolaan hibah di masa depan diantaranya adalah menyempurnakan peraturan, meningkatkan koordinasi antara seluruh pihak terkait, dan menyusun aplikasi yang menunjang proses mekanisme hibah. Upaya tersebut diharapkan bisa mewujudkan pengelolaan hibah yang transparan dan akuntabel di Indonesia.

---

The purpose of this study is to map the findings related to grant for the year 2008 - 2011, to analyze the findings, and to provide suggestions and recommendations on improving the grant management in Indonesia. This study used a qualitative descriptive research method with interview techniques and the study of literature. The results showed that the grant management in Indonesia from 2008 - 2011 has been significantly improved. Suggestions and recommendations as an effort that can be done to improve the future grant management such as to improve the regulation, to improve coordination between all parties involved, and topreparethe application that supports the grant mechanism. That effort is expected to realize a transparent and accountable grant management in Indonesia."

"ABSTRAKWangwe on his study ‘the management of foreign aid in Tanzania’ noted that theweaknesses of monitoring and accountability mechanism resulted to a failure ofthe fulfillment of aid commitments utilization; it also caused a decline in the trustof the donors and also the decrease of government credibility over donors.Answering Wangwe, Paris Declaration existed to optimize the M&E function aswell as to achieve its five principles: 1) Ownership; 2) Harmonization; 3)Alignment; 4) Results; and 5) mutual accountability for aid effectiveness.Analyzing the implementation in Indonesia, we should appreciate the Governmentof Indonesia who has achieved in gathering 22 bilateral and multilateral donorsinstitutions to sign a commitment for aid effectiveness in Indonesia. Jakarta'scommitment brings to a new paradigm on how foreign aid will (hopefully) be wellmanaged.However, the analysis toward the M&E policy and performance found missalignmentand gaps between them. In addition, the existing M&E policy whichshould refer to the development planning policy remain miss-align as well. On theother hand the need for a sustainable and aligned M&E policy did not appear inthe existing design. Thus these miss-alignments and gaps might cause reduced theperformance and quality of a resulted M&E.Considering the need for optimum M&E policy for aid effectiveness a head, thusthe evaluation and funding unit of Bappenas should develop and align their M&Epolicy as it suggested by this research.

---

ABSTRAKWangwe menuliskan bahwa lemahnya mekanisme monitoring dan akuntabilitaspengelolaan utang luar negeri berakibat pada gagalnya pemenuhan terhadapkomitmen pemanfaatannya, hal ini juga mengakibatkan turunnya kepercayaan darilembaga donor dan mau tidak mau juga berakibat pada turunnya kredibilitaspemerintah di mata lembaga donor.Menjawab Wangwe dan keresahan Internasional tentang efektivitas bantuan luarnegeri, Deklarasi Paris hadir guna mendorong optimalisasi fungsi M&E terhadapketercapaian prinsip: 1) Kepemilikan; 2) Harmonisasi; 3) Kesetaraan; 4) Hasil;dan 5) Akuntabilitas timbal balik pemanfaatan bantuan luar negeri. Berdasarkanhasil studi kasus implementasinya di Indonesia, patut diapresiasi upayaPemerintah Indonesia dalam merangkul 22 lembaga donor bilateral danmultilateral untuk menandatangani Komitmen Jakarta. Komitmen tersebutmembawa Indonesia ke paradigma pemanfaatan bantuan luar negeri yang baru.Namun, hasil studi literatur terhadap kebijakan dan praktik M&E di Indonesiaditemukan ketidakselarasan dan kesenjangan diantara keduanya termasuk adanyaketidakselarasan terhadap kebijakan perencanaannya. Di sisi lain kebutuhan akankebijakan M&E yang selaras dan berkelanjutan belum nampak pada desainkebijakan M&E yang ada saat ini. Hal tersebut mengakibatkan tidak optimalnyakinerja dan kualitas M&E yang dihasilkan.Mengingat pentingnya kebutuhan akan optimalnya kebijakan M&E bagiefektivitas pinjaman/hibah luar negeri, maka ke depan diharapkan UKE II se-EKP(Evaluasi Kinerja Pembangunan) dan UKE II PPP (Pendayagunaan PendanaanPembangunan) Bappenas dapat mengembangkan pola dan menyelaraskankebijakan M&Enya sebagaimana hasil rekomendasi penelitian ini."

"ABSTRAKSkripsi ini meneliti pelaksanaan kebijakan ekonomi luar negeri Jepang dalam sektor perkeretaapian Indonesia dengan periode tahun 2014-2017 sebagai fokus penelitian. Periode tahun tersebut dipilih dengan mempertimbangkan perubahan rezim yang terjadi di Indonesia yang berdampak kepada perubahan terhadap kebijakan yang dilaksanakan dalam sektor perkeretaapian. Perubahan ini berdampak kepada adanya keterbukaan terhadap investor asing yang berpotensi sebagai kompetitor Jepang di sektor ini. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan ekonomi luar negeri di sektor perkeretaapian Indonesia merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi Abenomics yang ditujukan untuk merevitalisasi perekonomian Jepang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Jepang melakukan dua strategi yang beriringan guna mempertahankan kepentingannya dalam sektor perkeretaapian Indonesia. Dua strategi tersebut mencakup strategi jangka pendek yang ditujukan untuk memberikan insentif agar Indonesia tertarik untuk memilih Jepang sebagai mitra pembangunannya, dan strategi jangka panjang yang ditujukan untuk memunculkan kebutuhan teknologi Jepang dalam perkeretaapian Indonesia.

---

ABSTRACT

This study examines the implementation of Japan's foreign economic policy strategy in the Indonesian railway sector with the period 2014-2017 as the focus of the research. This period was chosen to take into account the regime changes that occurred in Indonesia which had an impact on changes to the policies implemented in the railway sector. These changes have an impact on the openness of foreign investors who have the potential to be Japanese competitors in this sector. On the other hand, the implementation of foreign economic policies in the Indonesian railway sector is part of the Abenomics economic policy package aimed at revitalizing the Japanese economy. The results of this study found that Japan carried out two concurrent strategies to maintain its interest in the Indonesian railway sector. The two strategies include a short-term strategy aimed at providing incentives so that Indonesia is interested in choosing Japan as its development partner, as well as a long-term strategy aimed at raising Japan's technological needs in Indonesian railways."