Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan perpustakaan masyarakat serta faktor pendorong dan penghambat dalam proses pemeliharaan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan berbagai bentuk partisipasi masyarakat Tegal Gundil dalam memelihara Kedai Baca SABAR sebagai sebuah perpustakaan masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, dibahas pula faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi mereka terhadap pemeliharaan Kedai Baca SABAR, baik dari faktor internal maupun eksternal. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses suatu kegiatan pembangunan.

---

This undergraduate thesis discusses on the various forms community participation in public library preserve, thruster and resistor factors in processes that preserve. This is qualitative research with a descriptive design. Result observationaling to find various participation forms of Tegal Gundil?s community in Kedai Baca SABAR as one public library at that territorial. Besides, discussed through too their participation thruster and resistor factors to preserve Kedai Baca SABAR, well of internal factor and also external. Basically, community participation is the key to success development activity."

"ABSTRAKPada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses kegiatan masyarakat dan pemerintah untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada program-program pembangunan Program perbaikan kampung (proyek MHT) yang dilaksanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta diharapkan dapat menstimulir dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi yang dinyatakan dengan keikutsertaan mereka dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana hasil program perbaikan kampung (proyek MHT) tersebut Tulisan ini ingin mengetahui tingkat partisipasi masyarakat Menteng Tenggulun dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana hasil program perbaikan. kampung (proyek MI-IT) dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi partisipasi masyarakat Menteng Tenggulun tersebut Perolehan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan rnetode penelitian lapangan dengan mengambil kepala keluarga sebagai responden dan aparat BAPPEM MHT dan aparat Kelurahan Menteng sebagai informan Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi masyarakat Menteng Tenggulun dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana hasil program perbaikan kampung (proyek MHT) ternyata rnasih rendah Dan variabel usia, penghasilan, pendidikan dan lama tinggal mempengaruhi partisipasi masyarakat Menteng Tenggulun dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan sarana hasil program perbaikan kampung (proyek MHT) dengan tingkat hubungan yang lemah Hasil penelitian juga memperlihatkan temuan baru berupa adanya faktor lain yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat Menteng Tenggulun yaitu antara lain faktor ketentuan formal tentang perencanaan proyek MHT dari BAPPEM MHT yang kurang membeni kesempatan kepada masyarakat Menteng Tenggulun untuk berpartisipasi, faktor tersedianya tenaga untuk pelaksana proyek MHT, dan faktor kurang berperannya organisasi-organisasi sosial di kampung Menteng Tenggulun"

"Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi salah satu faktor yang menentukan bagi desa dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraannya. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana masyarakat desa Sasakpanjang berpartisipasi dalam perumusan APBDes-nya. Faktor apa yang menghambat partisipasi masyarakat penting untuk diketahui. Penelitian ini merujuk pada teori tangga partisipasi dari Arnstein dan teori penganggaran partisipatif Wempler. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari telaah dokumen dan indepth interview. Kesimpulan penelitian ini, kualitas partisipasi masyarakat desa Sasakpanjang masih pada level peredaman dalam degree of tokenism. Masyarakat sudah mulai mempunyai pengaruh terhadap kebijakan APBDes, tetapi bersifat artifisial dan belum mampu mengontrol kebijakan APBDes. Faktor-faktor yang menghambat antara lain, lemahnya institusi pemerintahan desa, ketiadaan leadership, budaya masyarakat dan praktik pendampingan desa yang perlu reorientasi karena masih bersifat administratif."

"Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menanggulangi masyarakat miskin sudah banyak dilaksanakan di Kelurahan Klender, seperti IPS, PPK dan In-Gub. Namun program tersebut dianggap belum berhasil dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Jumlah penduduk miskin masih banyak di Kelurahan Klender, malah paling banyak di Jakarta Timur. Pada tahun 2001, Kelurahan Klender menjadi Salah satu pilot project dari 25 kelurahan untuk pelaksanaan PPMK di DKI Jakarta. Tujuan PPMK hampir sama dengan program sebelumnya, namun program ini sangat memerhatikan prinsip partisipasi. Bagaimana partisipasi masyarakat pada ketiga bina PPMK (bina sosial, fisik, dan ekonomi) dan kendala partisipasi masyarakat dalam PPMK menjadi tujuan penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran partisipasi masyarakat dan kendalanya, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Gambaran partisipasi masyarakat pada PPMK dianalisis dengan definisi partisipasi yang dikemukan oleh Adi yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah, proses pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah, pelaksanaan hasil keputusan dan evaluasi pada suatu kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang besar hanyalah pada tahap assessment dan pelaksanaan pada tahun 2002, 2004 dan 2005. Hal ini terlihat pada ketiga bina yang dilaksanakan dalam PPMK, yaitu: bina sosial, fisik dan ekonomi. Pada tahap perencanaan, peranan masyarakat hanya ada pada dua bina saja, yaitu sosial dan fisik. Sedangkan pada bina ekonomi, masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan. Partisipasi masyarakat tidak ada sama sekali adalah pada tahap evaluasi. Masyarakat dalam berpartisipasi temyata mengalami kendala. Kendala yang dihadapi tersebut terutama sekali ada dalam diri individu, seperti superego yang kuat, seleksi ingatan dan persepsi, dan sikap ketergantungan. Sedangkan kendala di luar diri individu yang menghambat warga untuk berpartisipasi adalah peraturan PPMK yang telah ditentukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, yakni tentang pihak yang bertanggung jawab terhadap evaluasi program, dan mekanisme peminjaman dana bergulir. Agar partisipasi masyarakat ada pada semua bina dan tahap, pedoman pelaksanaan PPMK perlu direvisi. Masyarakat diberikan pelatihan kewirausahaan sehingga dana bergulir yang digunakan bisa maksimal dan mereka yang terkena musibah banjir sehingga menunggak, dipinjamkan lagi modal melalui seleksi. Memberikan modal kembali kepada korban musibah banjir dan pelatihan kewirausahaan akan membuat masyarakat berpartisipasi dalam bina ekonomi. Hal ini juga membuat masyarakat berpatisipasi dalarn bina sosial dan fisik. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, masyarakat dibatkan dari awal sarnpai akhir, yaitu dari tahap assessment sampai evaluasi program. Masyarakat dilibatkan mulai dari pertemuan tingkat RT sampai pada pertemuan tingkat kelurahan."

"ABSTRAKPositive Deviance (PD) atau penyimpangan positif adalah salah satu inisiatifprogram gizi bagi balita yang bcrbasis pada partisipasi masyarakat.Di Indonesia, pada tahun 2004 tercatat 11 propinsi tclah melaksanakan pendekatanPD. Ncgara-negara yang telah berhasil menyelesaikan masalah anak-anak malnutzisidiantaranya adalah Vietnam, Haiti, Guinea, Bangladesh dan Nepal (PD dan HearthUSAID, 2004). Di Indonesia, informasi yang telah dipublikasikan di antaranya yaituKelurahan Palrneriam Jakarta Timur (Anisah, 2005), Kanagarian Guguak SeraiSumatera Bafat (Ulfah, 2006), Proyek BP-Tangguh Papua (Nuhamara, 2006) danKelurahan Mulya Harja Bogor.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mcndalam tentangpartisipasi masyarakat sejak berdiri sampai terlaksananya kegiatan pos gizi serta upayamempertahankan keberhasilan pencapaian pos gizi untuk menekan prevalensi gizi bumkdan gizi kurang pada balita.Penelitian ini menggunakan desain Icualitatif dengan metode wawancara mendalamdan FGD. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Mulya Haija selama Juni 2007. Sumberinformasi diperoleh dari 38 informan (5 kelompok FGD, 26 informan; 8 WM, 12informan) dari LSM, dinkes, kelurahan, puskesmas induk, puskesmas pembantu, tokohmasyarakat, kader posyandu dan orang tua balita.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa partisipasi rnasyarakat sudah terbentukdengan keterlibatan unsur-unsur masyarakat, yaitu memenuhi kriteria tingkatan fungsional. Kegiatan untuk menumbuhkan panisipasi tersebut' adalah melalui pelatihan,sosialisasi program, pertemuan masyarakat, pendekalan personal dan pemberian insentifbagi kader. Pihak-pihak yang bcrperan paling dominan dalam mendorong tumbuhnyapartisipasi masyarakat adalah ketua RW, ketua RT dan kader.Faktor pcnghambat partisipasi adalah kondisi ekonomi, pengclolan keuangankeluarga dan pendidikan masyarakat, tidak adanya pengalaman masa lalupenanggulangan masalah gizi balita, luntumya budaya gotong royong di masyarakat(salah satunya karcna ketergantungan pada bantuan pemerintah untuk masyarakatmiskin) serta kurangnya dukungan aparat kesehatan setempat. Faktor pendukungnyaadalah pengaruh besar tokoh masyarakat yaitu ketua RW dan RT serta kader posyandu.Belum terlihat adanya sistern kemitraan yang dibangun atas dasar pembagian peranuntuk mencapai suatu tujuan bersama.Dari pcnclitian ini disarankan LSM mendapatkan upaya pendampingan yangefektif untuk menumbuhkan kemandirian melalui partisipasi masyarakat. Selain itu,LSM sebaiknya dapat menjadi lebih dari sekedar membuat model dari programpenanggulangan gizi, melainkan menjadi mitra pemerintah atau disebut sebagai servicebase NGO. Sementara aparat pemerintah dapat lebih optimal mendorong Iahirnyapartisipasi masyarakat, dan donor dapat menjadikan partisipasi masyarakat sebagaiindikator keberhasilan program.

---

ABSTRACTPositive Deviance (PD) is one of the inisiative of nutrition community baseprogram intervention for children under 5 (U5).In Indonesia, ll provinces has conducted PD in year 2004. While countries whichhave children malnutrition problem also use this approach. They are Vietnam, Haiti,Guinea, Bangladesh dan Nepal (PD dan Hearth USAID, 2004). Areas covered by PD inIndonesia (published data) are Village of Palmeriam Jakarta Timur (Anisah, 2005),Village of Guguak Serai Sumatera Barat (Ulfah, 2006), Village of Proyek BP-TangguhPapua (Nuhamara, 2006) and Village of Mulya Hanja Bogor.The objective of this research is to identify deeply community participation in PD-hearth implementation from the very beginning stage to implementation of hearth inorder to solve children malnutrition problem. Besides, partnertship and the role of eachgovernment institutions involved to encourage community participation were also partof the objectives.This qualitative research using indepth interview and FGD was conducted duringJune 2007 in Village of Mulya Harja..Tl`otal informant involved was 38 people (5 groupsof FGD, 26 people; 8 indepth interview, I2 people) hom NGO, city health office,village office, community health in village and sub district level, community leaders,local volunteers (kader) and parents of children US.This research was succesfully investigated that community participation existed,approved by the involvement of community members and categorized as functional levelof participation. The activities to encourage participation were programme socialization, community meetings, trainings, personal approaches and incentive for kader. Localinformal leaders (head of RT/RW and kader) were dominantly stimulated communityparticipation. Some obstacles of community participation were economic condition,household financial management, education, no experiment of participation and declinedtradition of partnership within community members, as well lack of partnership amongall competent govemment institutions.This research suggested NGO to conduct more effective facilitation too developindependence through community participation. Besides, it is better for NGO to playmore than just creating model for government, furthermore NGO can act as a servicebase NGO due some govemment?s limitations investigated. In addition, funding agency(in this case, government/Dinkes is the source of funding) would consider communityparticipation as one principle of programme.

---

"