Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPenulisan ini dibuat untuk menjabarkan efektivitas whistleblowing sebagai upayapemberantasan korupsi di Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktorsosiologi hukum yang ada di Indonesia. Analisa faktor-faktor sosiologi hukumuntuk mengukur efektivitas whistleblowing, penulisan ini menggunakanpemikiran dari William M Evan mengenai efektivitas hukum. Penulisan inimenggunakan metode kajian kepustakaan melalui penelusuran data sekunder yangberkaitan dengan fokus penulisan. Penulisan ini menyimpulkan bahwa faktorfaktor sosiologi hukum yang ada di Indonesia kurang mendukung perlindungan dan kurang mendorong masyarakat untuk menjadi whistleblower. Adanya kondisi ini menyebabkan whistleblowing menjadi sulit untuk berjalan dengan efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia.

---

ABSTRACTThis paper is designed to describe the effectiveness of the whistleblowing in aeffort to eradicate corruption in Indonesia, by considerasing the factors ofsociology of law in Indonesia. Analysis of the factors in the sociology of law tomeasure the effectiveness of whistleblowing, this paper uses William M Evanthought about the effectiveness of law. This paper is using library researchthrough the search secondary data relating the focus of paper. This paperconcludes that the factors of sociology of law in Indonesia is less support and lessprotection to encourage people to be a whistleblowers. The existence of theseconditions cause whistleblowing becomes difficult to operate effectively in combating corruption in Indonesia. , This paper is designed to describe the effectiveness of the whistleblowing in aeffort to eradicate corruption in Indonesia, by considerasing the factors ofsociology of law in Indonesia. Analysis of the factors in the sociology of law tomeasure the effectiveness of whistleblowing, this paper uses William M Evanthought about the effectiveness of law. This paper is using library researchthrough the search secondary data relating the focus of paper. This paperconcludes that the factors of sociology of law in Indonesia is less support and lessprotection to encourage people to be a whistleblowers. The existence of theseconditions cause whistleblowing becomes difficult to operate effectively in combating corruption in Indonesia. ]"

"Police organization (Polri) is commonly known as severely tainted by the issue of corruption, collution and nepotism. The writer evidence a shocking existing picture of corruption practices inside organization involving officers in association with members of the public.The writer suggest Polri as organization should build up a comprehensive, consistent and stable strategy of combating corruption. Unless the strategy is taken place that way then corruption is argued can be liquidated"

"Salah satu penyakit yang dapat merusak tatanan perekonomian suatu negara adalah korupsi. Namun ada banyak pendapat yang menyatakan pula bahwa korupsi juga dapat berlaku sebagai efficiency enhancing grease, dimana korupsi justru dapat meningkatkan berbagai sisi perekonomian antara lain pertumbuhan dan investasinya. Sehingga perlu diketahui apakah benar korupsi tersebut dapat menurunkan sisi-sisi perekonomian, dengan kata lain korupsi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan, investasi dan juga foreign direct investment atau justru berlaku sebaliknya. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi untuk data panel 11 negara Asia selama periode 1995-2000. Variabel terikat yang digunakan adalah pertumbuhan, investasi domestik dan juga foreign direct investment, sedangkan variabel bebasnya adalah pendapatan perkapita, tingkat pendidikan, korupsi, tingkat keterbukaan dan juga populasi. Hasil regresi untuk wilayah Asia menunjukkan bahwa korupsi memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan dan investasi domestik, pengaruh yang negatif juga terjadi pada foreign direct investment namun tidak memildti kecukupan dalam signifikansi. Sedangkan jika dilihat berdasarkan wilayah ASEAN maka pengaruh korupsi terhadap tiga variabel terikatnya adalah negatif dan signifikan. Dan basil analisis, dapat dilakukan perbandingan antar negara. Apabila dilakukan perbandingan dengan negara lain, misalnya dengan Jepang sebagai negara yang sudalb maju, maka jika Indonesia yang memiliki indeks korupsi rata-rata sebesar 8.73 marnpu menurunkan tingkat rata-rata korupsinya sampai dengan tingkat rata-rata yang dicapai oleh Jepang yaitu 3.61, maka Indonesia akan dapat memiliki pertumbuhan sebesar 6.73%. Sedangkan jika dilakukan perbandingan dengan indeks rata-rata korupsi Singapura yang sebesar 1.17, maka Indonesia dapat memiliki pertumbuhan sebesar 10.68%. Demikian pula balnya dengan investasi domestik dan juga FDI, dalam menganalisanya dilakukan perbandingan antara Indonesia dengan negara yang lain, sehingga dapat terlihat seberapa besar pengaruh korupsi tersebut pada kedua variabel tersebut. Dari basil analsis dapat terlihat bahwa korupsi dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang yang sama, di satu sisi korupsi dapat rnenurunkan efisiensi, dengan melihat adanya hubungan yang negatif dengan investasi domestik, di sisi lain korupsi dapat saja meningkatkan efisiensi dalarn hat ini terlihat pada sisi FDI, yang terlihat dari basil regresi yang negatif namun tidak signifikan, dimana meskipun Asia memiliki tingkat korupsi yang tinggi namun tidak terlalu mempengaruhi investor asing natal( cnasuk ke kawasan tersebut, karena mereka lebih melihat dari sisi cost of doing bussiness, dimana Asia terhitung sebagai kawasan yang lebili kompetitif dalam melakukan investasi. Akan tetapi jika kita kaitkan secara keseluruhan, baik investasi domestik dan juga FDI pada akbimya dapat mempengaruhi nilai turunnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga dapat dikatakan bahwa sekecil apapun korupsi, tetap dapat menurunkan efisiensi suatu negara (Efficiency Reducing), hanya dengan pemerintahan yang baik dan transparan, penyakit ini dapat diberantas."

"Pemberantasan korupsi telah menjadi harapan masyarakat sejak lama. Sayangnya sampai sekarang belum diketahui strategi paling efektif untuk memberantas korupsi. Strategi yang efektif adalah strategi yang mampu menghapuskan sebab-sebab korupsi. Masalahnya, belum ada kepastian tentang apa yang dianggap sebagai sebab-sebab korupsi. Satu pihak memandang korupsi disebabkan oleh lemahnya insititusi, sementara pihak lain mengatakan korupsi disebabkan oleh sistem dan budaya. Kedua pendekatan ini memberi petunjuk yang berbeda tentang strategi pemberantasan korupsi. Pendekatan institusional menekankan perlunya reformasi hukum dan birokrasi, sementara pendekatan kultural penghapusan kesenjangan ekonomi dan budaya feodal.Sejauh ini belum ada upaya ilmiah mempelajari kedua pendekatan. Tesis ini bermaksud mengisi celah kosong itu. Tesis ini akan menguji keabsahan kedua pendekatan itu dengan menggunakan metoda kuantitatif yang dibantu pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil pengujian menolak proposisi institusional dan, sebaliknya, mendukung pendekatan kultural. Temuan ini konsisten dengan pendapat Geertz (1959) dan Faith dan Castle (1970) yang menegaskan kuatnya pengaruh kultural terhadap perilaku politik masyarakat Indonesia. Tetapi yang agak mengejutkan, penelitian ini mengkonfrrnasi kecenderungan uncoupling atau terlepasnya hubungan rakyat dengan pemerintahnya. Semakin berbudaya seseorang justru semakin tidak mempercayai pemerintah. Richard Rose dalam penelitiannya di Rusia pasca-komunisme, juga memperoleh temuan serupa. Penindasan negara telah mendorong rakyat Rusia untuk membangun jaringan sosial justru untuk menentang keinginan negara. Rakyat Rusia memperkukuh ikatan sosialnya tetapi membatasi relevansinya hanya kepada kelompok primordial, gang, dsb. Suatu penelitian yang lebih luas dibutuhkan untuk mendapatkan kesimpulan definitif tentang hadirnya fenomena people-state uncoupling, sebagaimana disinyalir Rose, juga terjadi di Indonesia.

---

People of Indonesia have long been asking for corruption eradication. Unfortunately, we still don't know the right strategy to do it. The strategy will be effective if it can eliminate causes of corruption. The problem is there are still disputes concerning what can be said as causes of corruption. Some experts said that corruption is determined by institutional weaknesses, while some other depict corruption caused by system and culture. Those two approach send indicate different strategy to cope with corruption. Institusionalist assert immediate needs to reform law and bureaucracy, while culturalist propose a consistent fair courts, reducing wealth inequality and strengthening people's self-confidence.So far there are still no serious attempt to study those dillemma scientifically. This thesis tried to fill this gap. This thesis will test legitimation of those approaches using quantitative method and collecting data by questionnaire. The results reject institutional hipothesis and accept cultural hipothesys. This result meet consistently proposition by Geertz (1959) and Feith and Castle (1970) that Indonesian people were deeply influenced by its tradition and culture. But, surprisingly this research reveal society-state uncoupling, i.e. a phenomena when society disentangle their connection with government. This phenomena happened when more civilized a person (generous, humane, socially active, egalitarian) then more distrust him to the government. Richard Rose found similar phenomena when he studied Russian society post-communist. Long experience of abusive government officials drove Russian to build social networks just to defense them from more state exploitation. People's of Russia increase their bondings but limit it to relevant primordial groups or gangs. But more extensive research is needed if phenomena of people-state uncoupling should be concluded."