Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Australia menjadi salah satu negara dengan kebijakan yang keras terhadap para imigran gelap dan pencari suaka setelah terjadi peningkatan pada kelompok imigran yang berdatangan setiap tahunnya. Kedatangan Pencari Suaka dianggap menjadi ancaman bagi negara Australia. Sehingga adanya kehadiran imigran menjadi isu politik yang diciptakan oleh Calon Perdana Menteri yang mencalonkan dirinya dalam Pemilihan. Terpilihnya John Howard, dengan Ideologi Nasionalisme, membuat sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan warga Australia dari tindak kriminal. Kebijakan Pacific Solution yang dikeluarkan oleh John Howard adalah upaya Pemerintah Australia dengan mendistribusikan pencari suaka ke negara-negara Pasifik seperti Nauru dan Manus. Hal tersebut menarik, sebab di satu sisi Australia yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Teks Protokol 1967, namun membentuk kebijakan publik yang membenturkan hak pencari suaka di negaranya. Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif dengan kerangka teoritis yang digunakan dalam membantu menjawab permasalahan penelitian, teori tersebut antara lain Policy Cycle dengan tahapannya: Agenda Setting, Policy Formulation and Decision Making, Implementation, Evaluation and Termination dan Kepentingan Nasional. Fokus utama yang dilihat dalam penulisan penelitian ini adalah kepentingan keamanan nasional Australia dan proses pembentukan kebijakan Pacific Solution. Kerangka teori yang dibahas pada penelitian ini yakni tahapan Formulasi Kebijakan guna mempelajari, memahami, dan menganalisa formulasi Kebijakan Pacific Solution. Penelitian ini akan menjelaskan faktor - faktor terhadap formulasi kebijakan Pacific Solution. Bahwasanya kebijakan tersebut mendapat dukungan penuh baik dari pemerintahan maupun masyarakat.

---

Australia is a country with strict policies against illegal immigrants and asylum seekers after the increasing amount of immigrant groups every year. The Asylum Seeker arrival is considered as a thread to the Australian State. That is why the immigrants arrival has become a political issue created by the Prime Minister Candidates who have nominated themselves in the elections. The elected John Howard, with his Nationalism Ideology, created a policy that aimed to be a safeguard towards Australia 39;s security and welfare from the criminal acts. The Pacific Solution Policy issued by John Howard has become an effort by the Australian Government to divert the immigration flow of asylum seekers by accommodating asylum seekers in Pacific Countries, such as Nauru and Manus. This is interesting, because in the other hand Australia ratified the 1951 Geneva Convention and the 1967 Protocol Text, but they made the public policy that against the asylum seekers rsquo; right. The method used in this research is qualitative research approach and data collecting technique and using theoretical framework that is used to answer the research problems is the Policy Cycle Theory, with the following stages: Agenda Setting, Policy Formulation and Decision Making, Implementation, Evaluation and Termination and National Interest with using qualitative methods. The main focus of this research is the importance of Australia 39;s national security and the policy-making process of Pacific Solution Policy. The Conceptual Framework discussed in this research is the Policy Formulation Stage to learn, to understand, and to analyze the formulation of the Pacific Solution Policy. This research will explain the policy formulation factors in the Pacific Solution Policy. That the policy is fully supported by government and society."

"Penelitian ini akan membahas mengenai regulasi energi dalam pemanfaatan tenaga listrik yang ada di Indonesia saat ini dalam menuju transisi energi terbarukan sehingga terciptanya ketahanan energi nasional. Selanjutnya dalam penelitian ini akan mengupas mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Indonesia yang mempengaruhi transisi energi terbarukan. Serta melihat implikasi dari hadirnya regulasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi awal menuju energi terbarukan dan mewujudkan sasaran energi nasional. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi energi di Indonesia berorientasi pada aspek kemanfaatan. Terkait dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan energi terbarukan dapat disimpulkan bahwa beberapa aturan dan kebijakan yang ada perlu disesuaikan dan diubah sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Implikasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bagi sektor energi khususnya panas bumi menuju transisi energi sangat berpeluang meningkatkan persentase pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia.

---

This study will discuss energy regulation in using electric power in Indonesia at this time towards the transition of renewable energy to create national energy security Furthermore, this research will examine the Indonesian government's laws, regulations, and policies that affect the transition to renewable energy. At the core of this paper's discussion is knowing the implications of the regulation of Law 11/2020 on Job Creation (UU CK) as an initial regulation toward renewable energy and realizing national energy targets. In this study, the method used is normative juridical. This study concludes that the development of energy regulation in Indonesia is oriented to the aspect of benefit. Related to the laws and regulations and government policies that affect the implementation of renewable energy, it can be concluded that some existing rules and policies need to be adjusted and changed to increase renewable energy utilization. The implications of Law 11/2020 on Job Creation for the energy sector, especially geothermal to the energy transition, can potentially increase the percentage of renewable energy utilization in Indonesia."

"Skripsi ini membahas Ketahanan migas dalam perspektif kebijakan energi dan strategi NOC periode 1970-2010 melalui studi perbandingan Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini adalah penelitian eksplanatif yang menggunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan teori developmental state, konsep ketahanan energi (energy security), konsep desentralisasi, dan konsep paradigma kebijakan energi, hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan migas di Malaysia lebih baik dibandingkan Indonesia.Hasil tersebut didasarkan atas kebijakan energi Malaysia yang mampu merespon dengan baik faktor karakteristik cadangan migas, karakteristik supply-demand migas, relasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber migas, dan relasi NOC dengan Pemerintah yang berperan terhadap ketahanan migas nasional. Selain itu, Petronas lebih unggul dalam jumlah kepemilikian cadangan migas baik di dalam negeri maupun luar negeri yang terlihat dari tingkat produksi migas yang mencapai dua juta barel setara minyak setiap hari. Keunggulan dari kebijakan energi dan strategi NOC Malaysia tidak terlepas dari perencanaan kebijakan energi yang lebih terkoordinasi, paradigma kebijakan energi supply demand dengan pendekatan demand side management yang mengkonstruksi kebijakan energi berdasarkan kondisi cadangan migas, dan model relasi pembagian tanggung jawab antara Petronas dengan Pemerintah Malaysia.

---

This thesis discusses oil and gas security in perspective of energy policy and NOC?s strategies period 1970-2010 through comparative study in Indonesia and Malaysia. this is an explanative research using a qualitative method. In this research, the writer used the developmental state theory, the concept of energy security, decentralization concept, and the paradigm of energy policy concept, where the result of the analysis showed that oil and gas security in Malaysia is better compared to Indonesia.That result is based on Malaysia?s energy security policy that responds better to the following factors: characteristics of oil and gas reserves, characteristics of oil and gas supply-demand, the relationaship between central government and regional government, and the relationship between NOC and the government that contributed to national oil and gas security. Beside that, Petronas is superior in oil and gas ownership, both within and outside country. This is proven by their oil and gas production, which reaches two million boepd (barrel oil equivalent per day). The superior of Malaysia?s energy policy and NOC strategies cannot be separated from their more coordinated energy policy planning, a supply-demand energy policy paradigm using a demand side management approach that construct energy policy based on the condition of oil and gas reserves, and a relationship of shared responsibilities between Petronas and the Malaysian Government."

"Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) merupakan komoditas penting, tidak saja pada masa lalu dan saat ini, tetapi juga masih akan beperan sebagai penyumbang terbesar energi dunia beberapa dekade ke depan. Kini di Indoensia kondisi sudah jauh berubah. Produksi minyak nasional sudah anjlok. Sedangkan konsumsi minyak semakin tinggi. Hal itu mendorong semakin tingginya ketergantungan kita pada pasokan impor. Permasalahan dalam penyelenggaraan migas semakin kompleks. Pada 2050, diperkirakan konsumsi energi migas dunia akan lebih dari dua kali lipat hari ini. Penelitian ini akan berusaha menjawab bagaimana upaya Negara dalam menghadapi kondisi tersebut dengan perlunya mewujudkan kedaulatan energi nasional oleh SKK Migas. Uraian penelitian akan menuangkannya dengan memahami potret kebijakan migas Indonesia dan membangun skenario apa yang akan terjadi pada migas nasional di masa depan. Sehingga kedaulatan energi nasional dapat diwujudkan. Dimana kemampuan bangsa untuk menetapkan kebijakan, mengawasi pelaksanaannya dan memastikan jaminan ketersediaan energi selaras dengan tujuan dan kepentingan nasionalnya melalui implementasi strategis dinamis sesuai dengan tuntutan dinamika dan konstelasi global, regional dan nasional yang berubah.

---

Oil and Gas (Oil and Gas) is an important commodity, not just in the past and at present, but also still be beperan as the largest contributor to world energy for decades to come. Now at the premises condition has changed so much. National oil production has fallen. While higher oil consumption. That prompted increasing our reliance on imported supplies. Problems in the implementation of increasingly complex oil and gas. By 2050, world oil and gas estimated energy consumption will more than double today. This study will attempt to answer how the efforts of the State in the face of these conditions by the need to realize the national energy sovereignty by SKK Migas. Description of the research will be poured by understanding portrait of Indonesian oil and gas policy and possible scenarios of what will happen to the national oil and gas in the future. National sovereignty so that energy can be realized. Where the nation's ability to set policy, monitor its implementation and ensure energy security in line with the objectives and national interests through the strategic implementation of dynamically according to the demands of the dynamic and global constellation, regional and national change."

"ABSTRAKPenelitian akademis ini mengenai strategi keamanan energi nasional dalam ekspansi perusahaan minyak ke luar negeri. dalam menghadapi geopolitik perminyakan yang berkembang termasuk penggunaan metoda intelijen. Dengan menggunakan teori-teori geopolitik ,teori analisa swot dan analisa PESTLE diharapkan adanya korelasi yang kuat dan berdampak positif diantara perusahaan minyak nasional dan geopolitik negara dalam ekspansi perusahaan minyak ke luar negeri tersebut dengan keterlibatan lembaga-lembaga negara, khususnya seperti kementerian luar negeri, kementerian pertahanan dan badan intelijen dalam kegiatan ekspansi perusahaan minyak berpengaruh terhadap keberhasilan ekspansi perusahaan minyak nasional keluar negeri.Indonesia telah mengalami defisit migas dan ketahanan energi menjadi terancam jika tidak segera mendapat sumbcr-sumber energi, Indonesia dalam waktu kurang dari 10 tahun akan mengalami kekurangan dan kelangkaan energi, terutama energi migas. Pencarian surnber-sumber migas dari luar wilayah negara rnempunyai konsekuensi dari pengaruh peta geopolitik dunia, karena energi terutama migas merupakan bahan strategis . Pengadaan dan penguasaan sumber-sumber migas dari luar negera republik Indonesia sebagian besar dilakukan oleh Pertamina sebagai perusahaan milik negara BUMN sekaligus sebagai ?carrier Hag? atau wakil dari negara dalam percaturan geopolitik dunia.Pertamina dalam melakukan operasi pencarian dan penguasaan sumber-sumber migas di luar negeri tidak dapat hanya melakukan kegiatannya sebagai entitas bisnis , tetapi sebagai komponen bangsa sebagai carrier flag negara sebagai wakil dari negara , dan untuk itu harus bekerja bersama dengan komponen-komponen negara yang lain seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Sumber daya Alam dan Badan Inteliien Negara Pembentukan badan Intelijen Pertahanan dan komunitas Intelijen Energi juga menjadi penting sebagai bagian yang akan mengawal Pertamina dalam menjalankan perannya sebagai wakil dari negara. Pertamina dalam operasi pencarian dan penguasaan sumber-sumber minyak dan gas tersebut memerlukan metoda-metoda intelijen. Revitalisasi dan Penggunaan bisnis intelijen dalam ogganisasi Pextamina sangat panting dalam dunia bisnis perminyakan dan memegang peranan dalam menentukan kebijakan ataupun langkah strategis sebuah perusahan sepexti halnya Pertamina.

---

ABSTRACT

This academic research is discussed the national energy security strategy which related with the oil companys expansions to overseas in facing the growth of petroleum geopolitics, with the used of intelligence methods. The theories used in the current study are theory of geopolitics and theory of expected SWOT analysis. This study postulates that there is a strong correlation, with the positive impact, between national oil companies and gecpolitics in the expansion ofthe state oil company to foreign cotmtries with the involvement of state institutions, especially as the foreign ministry, defense ministry and intelligence agency. The involvement of state-institutions in the oil company's expansion activities has affected the success ofthe expansion of national oil companies abroad.

Indonesia has experienced a deficit of oil and energy security which is threatened if it does not get immediate energy sources, Indonesia in less than 10 years will experience a shortage and scarcity of energy, especially oil and natmal gas energy. Exploration for oil and gas resources &orn outside the country has a consequence, it will influence the geopolitical map of the world, for energy, especially oil and gas which are strategic materials. Exploration and mastery of the sources of oil and gas tiom countries outside the republic of Indonesia is largely carried out by Pertamina as a state-owned enterprises SOEs as well as the "flag carrier" or representatives of the countries in the world geopolitical chessboard.

Pertamina in conducting search operations and control of oil resources in foreign countries can not only perform their activities as business entities, but as a component of the nation and also as a flag carrier for the state representative, therefore Pertamina must work together with the other components of state such as Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defense, Ministry of Natural Resources and the State Intelligence Agency. The option to establish a Defense Intelligence agencies and Energy Intelligence Community also will be important as part of Pertamina, their duties will be to escort and carrying out Perta.mina?s role as a representative from the state. Pertamina in the exploration operation and control of oil and gas resources methods require good strategic intelligence and also tactical intelligence. Revitalization and use of business intelligence in organizations are very important in the world of Perta1nina?s oil business and play a signiicant role in determining policy or strategic steps for a company such as Pertamina."

"Globalisasi berupa proses liberalisasi ekonomi meruakan proses yang tidak dapat dihindarkan. Globalisasi di bidang produksi, keuangan, perdagangan, dan teknologi telah membawa kepada globalisasi di bidang hukum. Pengaruh globalisasi ekonomi ke globalisasi hukum juga berdampak pada sektor minyak dan gas bumi yang menjadi kebutuhan pokok dan menyangkut hajat hidup orang banyak.Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang panting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai oleh negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan panting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dun penghasil devisa negara, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.Dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan global pada masa yang akan datang, kegiatan usaha minyak dan gas bumi dituntut untuk lebih mampu mendukung kesinambungan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. UU No.44 Prp. Tabun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan UU No.8 Tabun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang merupakan perwujudan Pasal 33 UUD 1945 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang maupun kebutuhan masa depan, juga krisis ekonomi di Indonesia pada pertengahan 1998 yang membawa IMF ikut mempengaruhi kebijakan ekonomi, politik, dan hukum, sehingga disepakati bahwa sektor minyak dan gas bumi harus direstrukturisasi.UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan pembaruan dart penataan kegiatan usaha minyak dan gas bumi, di dalamnya sudah dimuat tentang kepastian hukum, iklim usaha yang kondusif, kesetaraan dan keadilan, transparansi dalam proses pengambilan kebijakan dan pengoptimalan pendapatan negara dari sektor minyak dan gas bumi melalui pemisahan tugas dan fungsi sebagai pembuat kebijakan, pengawas dan pelaku usaha serta liberalisasi kegiatan usaha secara bertahap. Monopoli yang diberikan kepada Pertamina sebagai pemain clan regulator di bidang usaha hulu dan pemain tunggal di bidang usaha hilir sesuai UU No. 811971, telah direstrukturisasi.Sebagai implementasi UU No.22/2001, Pemerintah terus mendorong pemakaian gas dalam negeri, karena lebih bersih, ramah lingkungan, cadangannya besar, dan tidak Iangsung akan mengurangi subsidi BBM dan ketergantungan import minyak mental. Seiring dengan hal itu kontrak penjualan gas bumi juga domestik terus meningkat. Pemisahan peran Pertamina sebagai regulator dan pelaku usaha membawa dampak pada kontrak penjualan gas bumi. Penunjukan penjual gas bumi bagian negara membuahkan masalah terutama mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab penjual gas bumi yang terdapat dalam kontrak-kontrak penjualan gas bumi."

"Penelitian ini akan membahas mengenai regulasi energi dalam pemanfaatan tenaga listrik yangada di Indonesia saat ini dalam menuju transisi energi terbarukan sehingga terciptanyaketahanan energi nasional. Dalam hal ini melihat sejauh mana perkembangan regulasi yang adadi sektor energi di Indonesia dari periode pra kemerdekaan, periode awal kemerdekaan, periodeorde baru dan periode reformasi menuju ketahanan energi nasional. Selanjutnya dalampenelitian ini akan mengupas mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakanpemerintah Indonesia yang mempengaruhi transisi energi terbarukan. Serta melihat implikasidari hadirnya regulasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi awal menuju energiterbarukan dan mewujudkan sasaran energi nasional. Dalam penelitian ini metode yangdigunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan data pustaka ataudata sekunder sebagai data dasar dengan melakukan penelitian pada literatur-literatur terkaitisu-isu yang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi energidi Indonesia berorientasi pada aspek kemanfaatan. Terkait dengan peraturan perundangundangandan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan energi terbarukan dapatdisimpulkan bahwa beberapa aturan dan kebijakan yang ada perlu disesuaikan dan diubahsehingga dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Implikasi UU 11/2020 tentangCipta Kerja bagi sektor energi khususnya panas bumi menuju transisi energi sangat berpeluangmeningkatkan persentase pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Adapun saran yangditawarkan dari hasil penelitian ini adalah perlu meninjau kembali terkait aspek keekonomianpada sektor energi terbarukan, perlu adanya peninjauan kembali juga terhadap kontrak-kontrakPT PLN – IPP, Pemerintah perlu dengan cermat juga melihat dampak dari UU CK pada sektorpanas bumi seperti pembagian risiko dan local content dalam ketenagalistrikan energiterbarukan serta aspek lingkungan dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi di Indonesia.

---

This study will discuss energy regulation in using electric power in Indonesia at this time

towards the transition of renewable energy to create national energy security. In this case, it is

seen how far the development of regulations in the energy sector in Indonesia from the preindependence

period, the early period of independence, the new order period, and the

reformation period toward national energy security. Furthermore, this research will examine

the Indonesian government's laws, regulations, and policies that affect the transition to

renewable energy. At the core of this paper's discussion is knowing the implications of the

regulation of Law 11/2020 on Job Creation (UU CK) as an initial regulation toward renewable

energy and realizing national energy targets. In this study, the method used is normative

juridical. Normative juridical research uses library or secondary data as basic data by

researching the literature related to the issues studied. This study concludes that the

development of energy regulation in Indonesia is oriented to the aspect of benefit. Related to

the laws and regulations and government policies that affect the implementation of renewable

energy, it can be concluded that some existing rules and policies need to be adjusted and

changed to increase renewable energy utilization. The implications of Law 11/2020 on Job

Creation for the energy sector, especially geothermal to the energy transition, can potentially

increase the percentage of renewable energy utilization in Indonesia. The suggestions offered

from the results of this study are, first, it is necessary to review the economic aspects of the

renewable energy sector. Second, there is a need for a review of the PT PLN – IPP contracts.

Third, the government must consider the UU CK's impact on the geothermal sector, such as

risk-sharing and local content in renewable energy electricity. Fourth, environmental aspects

in the indirect use of geothermal in Indonesia."