Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanggal 1 Januari 2007 merupakan hari yang penting dalam sejarah perkembangan Uni Eropa karena diterimanya Bulgaria dan Rumania sebagai anggota Uni Eropa yang ke-26 dan ke-27. Momen bersejarah ini mengakhiri penantian kedua negara tersebut selama 11 tahun untuk bergabung ke dalam "keluarga besar Eropa" dan mengakhiri perbedaan diantara negara-negara Eropa yang disebabkan oleh Perang Dunia dan Perang Dingin yang membuat Eropa seolah "terpecah""

"Artikel ini bertujuan menjelaskan alasan penolakan Charles de Gaulle terhadap Inggris dalam Masyarakat Ekonomi Eropa. Prancis adalah salah satu anggota pendiri Masyarakat Ekonomi Eropa bersama dengan lima negara lainnya. Ide pembentukan Eropa Bersatu (Uni Eropa) berawal sejak 1945, dengan tujuan untuk mengikat negara-negara Eropa secara erat sehingga tidak akan lagi menimbulkan kerusakan seperti pada masa Perang Dunia II. Winston Churchill sepenuhnya mendukung gagasan ini, dan mengusulkan untuk menjadikan Eropa sebuah struktur di mana masyarakat Eropa dapat tinggal dalam kedamaian, keamanan dan kebebasan. Setelah pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa pada 1957, Inggris mengajukan diri untuk bergabung dalam organisasi tersebut sebanyak dua kali pada 1963 dan 1967. Pengajuan keanggotaan tersebut ditolak oleh de Gaulle, sebab Inggris dinilai belum siap untuk menjadi anggota organisasi supranasional itu. Faktor lain penyebab penolakan ini adalah hubungan yang terjalin antara Inggris dan Amerika Serikat. Artikel ini juga bertujuan menjelaskan berbagai faktor yang melatarbelakangi masuknya Inggris dalam MEE serta hambatan-hambatan yang dialami Inggris, terutama penolakan dari presiden Prancis Charles de Gaulle. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan politikologis."

"Pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa pada tahun 1957 yang diawali dengan pembentukan Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa pada tahun 1951 dicetuskan oleh Menteri Luar Negeri Prancis Robert Schuman yang melanjutkan gagasan Jean Monnet, tokoh rekonstruksi ekonomi Prancis. Penelitian dalam skripsi ini diawali dengan timbulnya asumsi bahwa Jean Monnet dan Robert Schuman yang mempelopori berdirinya Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa yang diperluas menjadi Masyarakat Ekonomi Eropa, membawa kepentingan Prancis di dalamnya. Untuk itu, dalam analisis diuraikan keadaan politik dan ekonomi Prancis pasca-Perang Dunia II yang mendorong Prancis untuk memprakarsai pembentukan badan tersebut."

"ABSTRAKSemakin meningkatnya kuantitas hubüngan kerjasama dunia internasional masa kini tidaklah berarti bahwa dunia telah benar-benar menemukan suatu kehidupan bersama yang aman, tenteram dan damai. Sebab di samping kerjasama yang terjalin sudah semakin berkembang, namun hambatan masih juga ditemui mengganggu kelancaran hubungan tersebut. Hal ini merupakan geja1a yang wajar, mengingat kecenderungan pihak negara yang selalu berusaha mempertahankan dan mengamankan kepentingan masing-masing. Pihak PBB melalui piagamnya pasal 33 telah mencoba untuk mengatasi dan mencari jalan keluar bagi, hambatan tersebut melalui beberapa cara, antara lain negosiasi, mediasi, pejabat baik, konsiliasi, arbitrasi dan penyelesaian di depan pengadilan internasional, dan lain-lain. Berdasarkan pasal 33 inilah MEE yang merupakan salah satu organisasi internasional regional telah ikut serta dalam usaha mencari perdamaian dan kesatuan pendapat antara sesama anggota, pun dengan negara-negara lain di luar para anggotanya, melalui cara yang sudah ditetapkan dalam traktat Roma pada pasal-pasal 93, 8, 102, 170, yaitu negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrasi dan penyelesaian di depan pengadilan. SekaLipun MEE hanya merupakan salah satu bagian kecil dari sedemikian banyaknya organisasi internasional regional yang ada, namun mengingat negara-negara anggotanya termasuk salah satu negara industri yang cukup berpengaruh dalam percaturan politik dunia, sekaligus merupakan suatu organisasi internasional regional yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial (bidang yang mendapat perhatian cukup besar masa ini) maka boleh dikatakan organisasi inipun punya peranan dalam aktivitas kehidupan dunia sekarang. Segala kegiatan MEE, khususnya usahanya dalam mencapai persesuaian clan kesatuaii pendapat, baik. di antara para anggota maupun dengan pihak lain di luar negara-negara anggota, tak pelak dapat dianggap memberikan sumbangan untuk mencapai keteraturan dan keseimbangan di antara negara-negara dunia. Akan tetapi , dalam prakteknya bukan tidak jarang ditemui kegagalan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang timbul, bahkan hal tersebut kadang-kadang menimbulkan tindakan kekerasan yang dicela oleh dunia internasional seperti pembajakan, terorisme, sikap proteksionisime dan lain-lain. Dan bagi organisasi internasional regional seperti MEE yang berangotakan sejumlah negara dengan berbagai perbedaan di antara mereka, terutama perbedaan kepentingan maka kegagalan sedemikian ini akan sering ditemui dalam kelangsungan hubungan yang terjalin di antara negara-negara tersebut. Hal di atas menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional bagi kelangsungan kehidupan dunia yang aman, tenteram dan damai. Pertanyaan seperti ini sebenarnya tak perlu di tanggapi secara pesimis, mengingat ketergantungan negara-negara dunia pada huhungan internasionalnya di mana hukum internasional diadakan untuk mengatur bentuk hubungan sedemikian ini dan cara-cara penyeisaian sengketa yang diatur di dalamnya paling tidak masih dianggap sebagai cara-cara yang memuaskan untuk mencari jalan keluar dari konflik yang timbul."

"ABSTRAKTesis ini berbicara mengenai kebijaksanaan Inggris terhadap Uni Ekonomi dan Moneter, dengan fokus kebijaksanaan Inggris terhadap mata uang tunggal Eropa atau yang lebih dikenal sebagai Euro. Pembentukan mata uang tunggal Eropa sebagai tahap akhir uni ekonomi dan moneter merupakan salah satu fenomena terakhir dalam integrasi kawasan. Integrasi kawasan Eropa Barat yang dimulai semenjak paska PD II, kini telah mencapai tahap integrasi antar negara yang paling mendalam di dunia, dengan dibentuknya mata uang tunggal Eropa/Euro, sebagai tahap akhir dan uni moneter dan ekonomi Eropa. Uni moneter diharapkan akan membuka jalan bagi langkah -langkah lebih maju ke arah uni politik.Namun dalam atmosfir integrasi yang sudah cukup dalam ini, tetap terdapat beberapa hambatan di antara negara anggota Uni Eropa untuk memberikan komitmen yang kuat ke arah integrasi menyeluruh. Hal ini tampak saat Inggris, Swedia dan Denmark memutuskan untuk menunda bergabung dalam euro. Penulis memilih untuk membahas lebih lanjut berbagai faktor yang melatar belakangi keputusan Inggris tersebut. Mengingat keberadaan Inggris sebagai salah satu negara besar di Eropa, maka setiap tindakannya akan memberikan dampak pada langkah-langkah integrasi Eropa selanjutnya. Besarnya peran, pentingnya peran dan komitmen pemerintah nasional dalam suatu proses integrasi juga menjadi bagian dari kajian Robert Keohane dan Stanley Hoffman, Keohane dan Hoffman berargumentasi bahwa fokus awal yang tepat bagi analisa adalah tawar-menawar yang terjadi pada tingkat antar pemerintahan (intergovermental).Di balik berbagai teori yang berupaya menjelaskan fenomena kerjasama antar negara di Eropa Barat, satu hal yang pasti adalah kenyataan bahwa selama ini terdapat berbagai kekuatan yang menyatukan maupun memecah belah Eropa (unifying and dividing forces). Kekuatan-kekuatan ini bermunculan pada tingkat regional dan nasional, serta mempengaruhi prospek masa depan integrasi Eropa. Dalam kasus Inggris, proses pengambilan kebijaksanaan terhadap EMU dipengaruhi oleh Kekuatan Negara (Statism) dan Kekuatan Pasar (Market Forces). Di satu sisi kekuatan pasar cenderung menciptakan dan mendorong interdependensi serta tidak menghiraukan kedaulatan. Di sisi lain, walaupun Inggris secara kelembagaan telah menjadi anggota EC, namun kehidupan bernegara masyarakat Inggris belum terintegrasi dalam komunitas Eropa.Dua variabel yang dianggap melatarbelakangi keputusan Inggris untuk menunda keanggotaannya dalam mata uang tunggal Eropa, yaitu Sentimen Nasionalisme di kalangan masyarakat Inggris dan berbagai pertimbangan dampak uni moneter terhadap perekonomian Inggris. Variabel yang pertama berkenaan perdebatan mengenai apakah uni moneter memang dapat mendorong ke arah integrasi politik, sementara uni moneter tidak dapat sukses tanpa dukungan dan komitmen politik masyarakat negara anggota Eropa. Bergabung dengan mata uang tunggal Eropa memiliki konsekuensi hilangnya Poundsterling dan otoritas kebijaksanaan moneter nasional. Kelompok yang bersifat skeptis, memiliki kekhawatiran euro akan menjadi titik awal perlucutan kebijaksanaan nasional di bidang lainnya, sehingga makin merongrong kedaulatan nasional suatu bangsa. Dampak uni moneter terhadap perekonomian Inggris, juga menjadi pertimbangan mendasar mengenai kebijaksanaan terhadap mata uang tunggal. Singkatnya negara Uni Eropa, terutama Inggris belum memenuhi tingkat integrasi yang diperlukan untuk mencapai suatu uni moneter yang sukses. Sebaliknya dengan kondisi yang ada sekarang dikhawatirkan sistem uni moneter menjadi tidak efisien, dan dalam sejarah telah terbukti bahwa suatu sistem perekonomian yang tidak efisien usianya tidak akan bertahan lama.Kombinasi dari pertimbangan politis dan ekonomis mengenai berbagai dampak yang timbul sebagai konsekuensi keanggotaan dalam mata uang tunggal Eropa menjadi dasar keputusan Inggris untuk menunda keikutsertaannya. Namun keputusan ini tidak menutup peluang Inggris untuk menjadi anggota, bila suatu saat nanti keanggotaan dalam euro dianggap penting untuk mencapai kepentingan nasional Inggris."

"European integration process has come to the extent where interdependence between member has become more complex than a simple economic cooperation. At this point, European Union has reached a realm in which deeper political commitment is needed, not only between member states and the Union, but between individuals and the Union, The ever evolving jbrm of Union itself has become closer to a conventional nation-state. At this juncture, a European 'demos' - as a constituent base for European Union - is needed This poses a new issue for the Union: to build a common social identity in regional level.This thesis tries to examine how does this process of social identity building of European can come to pass and made possible by European Union, using political psychology approaches available, to explore the nature ofthe process in individual, social, national, and regional level, and how European Union can actively promote, construct, and be made possible to be a main reference for Europeans? social identity. Furthermore, this thesis would propose the use of psychological approach in understanding social phenomenon in wider social scale, in this case, European integration."

"ABSTRAKReferendum keanggotaan Inggris di Uni Eropa tanggal 23 Juni 2016 menjadi suatu sejarah karena untuk pertama kalinya ada negara anggota yang memutuskan untuk keluar dari lembaga Uni Eropa. Hal ini menarik untuk sebab munculnya isu-isu yang digunakan selama masa kampanye untuk menarik perhatian masyarakat pemilih yang akan menggunakan hak suaranya dalam Referendum. Terdapat dua isu yang muncul yaitu isu imigran dari sesama negara anggota dan juga adanya isu ekonomi. Dalam artikel ini saya berharap dapat menyampaikan ikhtisar mengenai data yang ada terhadap kehadiran imigran dari sesama negara anggota dan hubungan ekonomi antara Inggris dengan Uni Eropa memberikan dampak yang baik tetapi bagi kubu yang menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa Levaer melihat bahwa Inggris seharusnya membatasi imigran yang masuk dan dalam hubungannya dengan ekonomi, meskipun Inggris mendapat keuntungan dari kebijakan pasar tunggal, dengan memilih keluar perekonomian Inggris tidak akan terlalu mengalami penurunan dalam perdagangan. Kata Kunci: Referendum, Uni Eropa, Inggris, Isu Imigran, Isu Ekonomi

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the issues that emerging in the UK rsquo s Referendum on EU membership. There are two issues issue immigrants from fellow member countries and economic issues. This research was conducted using a case study method and the data was collected through literature review from journals and articles that related to the research. Based on the data on the presence of immigrants from other member countries and economic relations between UK and EU has give a positive impact but according to leavers, The UK rsquo s should restrict the immigrants who want to enter the country and in term of economy, even though The UK get benefits from the common market policy, but with opt out, The UK economy will not having a decrease in trade. This research is qualitative research by using regionalism and nationalism concept. The result of the research has shown that those two issues used in the campaign by leaver group success to attract the british voters who will make the choice within The UK rsquo s Referendum on EU membership on 23 June 2016.Key words Referendum, European Union, UK, Immigrants, Economic."