Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketahanan Nasional (Tannas) tidaklah serta merta terwujud dengan penjumlahan antar gatra yang ada dalam Tannas, melainkan harus ada integrasi yang dinamis antar gatra tersebut dan saling isi mengisi. Dapat saja untuk periode tertentu Tannas bercirikan beberapa gatra yang menonjol sedang gatra lainnya bersifat menunjang. Yang penting, integrasi gatra-gatra tersebut merupakan suatu sistem yang utuh, yang mampu menghadapi segala ancaman, hambatan dan gangguan, sekaligus mampu terus membangun negara menuju tahap yang lebih sejahtera. Gatra Hankam sebagai salah satu gatra Ketahanan Nasional, jika dipandang tersendiri, harus merupakan satu sistem tersendiri pula sehingga mampu menyumbang secara baik bagi upaya terciptanya Tannas secara keseluruhan.Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sebagai wujud pelaksanaan dari Sistem Pertahanan Keamanan Negara (Sishankamneg) RI adalah perpaduan dari dua sub sistem, yakni sub sistem senjata Teknologi dan sub sistem senjata sosial. Dalam pelaksanaannya kedua sub sistem ini merupakan sistem tersendiri pula yang lazim disebut Sistem Senjata Teknologi (Sistatek) dan sistem Senjata Sosial (Sistasos). Kalau Sistatek relatif lebih mudah diidentifikasi karena menyangkut hat yang bersifat teknis kesenjataan militer yang lazim dikenal, tidak demikian hal mengenai Sistatos karena Sistatos yang terdiri dari banyak segi-segi sosial, yang terjalin di dalamnya.Untuk dapat menyusun suatu kekuatan Hankamrata yang baik, hingga dapat mewujudkan Hankamneg RI, perlu diamati antara lain apakah Sistatos telah dibina dengan baik sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya, karena berhasilnya Hankamrata dalam upaya dan peningkatan ketahanan di bidang Hankam pada hakekatnya akan menunjang pula upaya terwujudnya Tannas. Dengan kata lain, identifikasi masalah yang dititik beratkan dalam tulisan ini adalah perlunya dipikirkan upaya penyempurnaan pembinaan yang telah ada, untuk dapat berfungsi lebih baik guna mendukung Hankamneg (melalui peranannya sebagai bagian Sishankamrata)di masa mendatang, mengingat perkembangan lingkungan yang cepat berubah."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris, dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Kemudian secara deduktif diinterprestasikan untuk menjawab masalah-masalah yang ada. Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pejabat yang berwenang dalam bidang tertentu yang menyangkut pertanahan, mempunyai kedudukan yang sangat strategis selaku penunjang dalam Pendapatan Asli Daerah, dalam hal ini sesuai penelitian di wilayah kota Jakarta Selatan, melalui Surat setoran asli pajak yang diperlihatkan kepadanya sebagai bukti telah dibayarkannya pajak atas tanah yang merupakan milik orang yang akan mengalihkan tanahnya kepada orang lain sebelum akta pemindahan hak atas tanah itu dibuat.Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengurus daerahnya atas prakarsa sendiri, tidak terkecuali bidang pertanahan. Bidang pertanahan inilah yang merupakan tugas dan kewenangan PPAT selaku pejabat yang ditunjuk oleh Undang-undang untuk membuat akta-akta berkenaan dengan perbuatan hukum tertentu mengenai tanah. Pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang pertanahan memberikan kontribusi pada penerimaan daerah dalam bentuk pajak,dimana PPAT selaku penunjang panerimaan pajak di daerah yang berkaitan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dimana disebutkan bahwa perolehan dari BPHTB, untuk pusat sebesar 20% sedangkan untuk daerah sebesar 80%. Penerimaan daerah yang sangat besar ini dapat meningkatkan Pendapatan. Asli Daerah yang nantinya dapat digunakan untuk pengembangan daerah secara luas. PPAT selaku Salah satu ujung tombak penerimaan negara dari sektor pajak telah banyak memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah, maka sudah selayaknya PPAT mendapatkan insentif fiskal dan medali atas hasil kerja kerasnya membantu pemerintah dalam penerimaan pajak, dan Selayaknya pula PPAT sekiranya mendapat insentif non fiskal berupa kavling/tanah bagi PPAT yang telah banyak memberikan kontribusi kepada daerah dan meminta kelonggaran pajak, karena PPAT telah banyak membantu instansi pajak dalam penerimaan pendapatan bagi kantor pajak setempat."

"ABSTRAKKelurahan sebagai struktur pemerintah terbawah {localgoverment) dan ^^terdepan", tidak memiliki kemampuan untukitiengambil keputusan dalam penanganan masalah perkotaan, semuatergantung pada kantor dinas yang bekerja di tingkat provinsi.Sedangkan Lurah sebagai ujung towhak/front liner, benar-benarhams itiemahami kondisi wilayah dan aspirasi itiasyarakat diwilayahnya. Kondisi kelurahan di DKI Jakarta yang be-Jumlahkeseluruhan 267 kelurahan. Kelurahan-kelurahan dengantupoksinya harus melayani 8,5 juta penduduk Jakarta. Iniberarti, pejabat lurah beserta aparatnya yang hanya berjumlahsekitar 10 sampai 15 orang, harus melayani rata-rata 10-1orang, harus melayani rata-rata 20-30 ribu penduduk Jakarta(ratio+1:2000) . Ini merupakan hal yang mustahil, apabila kitamenginginkan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. Untukitu langkah-langkah terobosan perlu ditempuh untuk memperkuatlembaga kelurahan.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakartamenyadari bahwa selama ini berbagai kegiatan yang dibiayailewat APBD DKI Jakarta dirasakan kurang memberi peran danruang yang memadai kepada masyarakat secara riil dalam upayamengatasi berbagai persoalan yang ada di lingkungan masyarakatluas. Hal tersebut dapat terjadi karena aspek kelembagaandalam kegiatan yang pernah dilakukan kurang memperolehperhatian yang memadai selain memang belum berkembangnyaparadigma pemberdayaan rakyat atau masyarakat di kalanganpengambil kebijakan, khususnya birokrat Pemda DKIJakarta.Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta denganlangkah maju dan bijak berusaha menyikapi masalah yang terjadidengan membentuk suatu lembaga baru yang dinamakan DewanKelurahan (Dekel) sebagai satu bentuk pemenuhan kewajiban yangtercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentangPemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Dewan Kelurahan ini berfungsi mewakili masyarakat ditingkat RW untuk menyampaikan aspirasi warga dan mengawasikinerja birokrasi kelurahan.Dalam konteks itu, komunikasi antara masyarakat denganpemerintah harus makin efektif, sehingga kesenjangankomunikasi dapat ditekan dan bahkan dihilangkan. Dengankomunikasi yang semakin kohesif akan terhindar kesan seolaholahmasyarakat merasa ditinggalkan, sehingga tidak ada lagipandangan skeptis. Dengan kondisi seperti ini, diharapkankebijakan pembangunan mendatang dapat lebih mampumengakomodasikan aspirasi masyarakat yang dinamis dan terus berkembang."

"ABSTRAKMasalah pokok yang disoroti adalah rnengenai peranan pajak daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka menunjang pendapatan daerah yang ditinjau dari sudut perundang-undengan yang berlaku (UU No. 5 Tahun 1974). Penelitian bertujuan mengungkapkan bagaimana pelaksanaan pungutan pajak daerah di DKI Jakarta, yang merupakan masukan atau income daerah DKI Jakarta, serta dapat menunjang pendapatan daerah. Di samping itu tujuan penelitien dimaksudkan untuk melihat sampai sejauh mana pajak daerah di DKI Jakarta dapat berjalan di dalam mengembangkan otonomi pemerintahan DKI Jakarta terutama dalam pelaksanaan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Untuk mendukung penyusunan skripsi ini digunakan metode penelitian yang bersifat normatif berdasarkan data sekunder yaitu bahan kepustakaan. Sebabagai bahan data primer, penulis mengadakan penelitian lapangan (empiris) melalui wawancara yang ditujukan kepada beberapa pejebat DKI dari instansi yang terkait yang menangani bidang Pajak Daerah dan Pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan, behwa perlu adanya mekanisme secara terkoordinasi antara instansi yang terkait di DKI Jakarta, khususnya yang menangani Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah, sehingga Pajak Daerah di DKI Jakarta merupakan masukan bagi pendapatan di daerah DKI Jakarta, sehingga pengembangan otonomi dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang dituju. Di dalam hubungan ini, adanya usaha-usaha antara lain yang berupa pelaksanaan berbagai fungsi dari Pajak, Daerah, misalnya Pajak Daerah yang berfungsi budgetair, yaitu sebagai sumber pendapatan Pemenintah Daerah; Pajak Daerah yang berfungsi sebagai regulerent yaitu sebagai pengetur rakyat di daerah/warga daerah dan Pajak Daerah yang berfungsi sebagai distribution of income yaitu sebagai pemerataan rakyat di daerah /warga daerah dan akhirnya diusahakan agar dalam pelaksanaan pungutan Pajak Daerah di DKI Jakarta berfungsi sebagai social control (Pengawasan) dalam segala segi."

"Pada Hakikatnya setiap orang berkewajiban memelihata lingkugan hidup, mencegah dan menanggulangi kerusakan serta pencemaran (UU No. 4/ 1982). Dalam Hal kebersihan lingkungan. Pemerintah DKI Jakarta berkewajiban membina kebersihan dan setiap penduduk wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai setiap penduduk wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitas pekarangan masing-masing (Perda No. 5/1988). Berdasarkan ketentuan tersebut, pengelolaan limbah padat perkotaan sebagai bagian dari pelayanan kebersihan lingkungan kota menghendaki adanya peranserta masyarakat bersama dengan pemerintah. Dalam rangka memberikan pelayanan kebersihan terhadap seluruh warga kota, Pemerintah DKI Jakarta menghadapi kendala yang serius, pertama tidak ada keseimbangan antar alokasi anggaran dengan luas lingkup pelayanan kebersihan; kedua rendahnya penerimaan retribusi kebersihan termasuk ketidakmampuan Pemerintah Dearah untuk membiayai pelayanan kebersihan yang demikian luas, yang kemudian menyebabkan pelayanan yang tidak memadai sehingga tidak setiap warga kota memperoleh palayanan pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk menyelenggarakan pelayanan kebersihan kota perlu dicari pemecahan yang tepat sesuai dengan ciri-ciri khas dari sistem pengelolaan limbah padat perkotaan yang bersifat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.Permasalahan pokok yang diobservasi adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja menghambat pengelolaan limbah padat?
2. Pada tahao dan sejauh mana dperlukan peranserta masyarakat?
3. Bagaimana sebaiknya pembinaan peranserta masyarakat dilaksanakan?
4. Model bagaimana yang harus dikembangkan dan diterapkan agar dapat mewujudkan pelayanan pengelolaan limbah padat secara berlanjut?

Jenis Penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan panduan grounded research yang bertujuan mengembangkan model institusi dan tatalaksana yang mampu meningkatkan peranserta masyarakat.Berdasarkan pengematan pertama kali terhadap permasalahan penelitian, dirumus hipotesis kerja: bentuk institusi dan tatalaksana pembinaan peranserta masyakarta mempusnya pengaruh terhadap kesadaran, rasa memiliki lingkungan dan masyarakat dalam berperanserta dan bekerja bersama dengan pemerintah dalam pengelolaan limbah padat perkotaan secara berlanjut. Dari Hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa pada umumnya kepatuhan responden untuk membayar retribusi relatif tinggi, tetapi kurang banyak mengerti dari memahami kebijaksanaan pemerintah tentang retribusi kebersihan dan hubungan antara kesehatan lingkungan dengan penanggulangan limbah padat. Responden juga mempunyai tingkat pengatahuan yang rendah mengenai cara yang tepat dalam menanggulangi limbah mereka.Perilaku kebersihan (membuang limbah padat disembarang tempat) responden yang tidak mendukung penanggulangan limbah padat disebabkan oleh kurangnya informasi dan penyuluhan yang diberikan pada mereka. Oleh sebab itu dirasakan bahwa institusi yanga da perlu dikembangkan dan diarahkan untuk menumbuhkembangkan kesadaran, rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat untuk berperanserta secara aktif dalam pengelolaan kebersihan lingkungan kota. Selanjutnya dapat diidentifikasi adanya tingkat peranserta masyarakat yang berbeda. Hal itu dipengaruhi oleh:

1. Status Ekonomi, dilihat dari tingkat penghasilan kebanyakan penduduk kota, para responden dikategorikan ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kemampuannya membayar retribusi juga rendah. Meskipun demikian kelompok ini merupakan produsen limbah yang tidak sedikit dan menuntut lebih banyak pelayanan. Sebaliknya kelompok orang-orang yang berpenghasilan tinggi pada dasarnya mampu membayar retribusi tinggi. Namun demikian keterlibatan fisikya dalam penanggulangan limbah padat relatif rendah, dan mereka senang mendapat pelayanan pemerintah kota.
2. Perbedaan tingkat pengetahuan dan kesadaran terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan diantara kelompok masyarakat.
3. Tidak tegasnya pengenaan sanksi, kurang tepatnya ketentuan pemberian insentif dan mutu sistem pemantauan.

Data Hasil penelitian menunjuk adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Institusi dan tatalaksana pengelolaan limbah padat terpisah dengan pengelolaan retribusi kebersihan, padahal dalam kenyataan merupakan kegiatan yang saling terkait dan harus terintegrasi agar tidak menghambat kelancaran pengelolaan.
2. Tidak ada koordinasi perencanaan terpadu dalam penanggulangan limbah padat antar institusi terkait. Penanggulangan limbah padat tidak hanya merupakan tugas dan fungsi dinas kebersihan melainkan juga menjadi tugas dan fungsi dinas-dinas otonom lainnya sepertinya dians pertamanan, dinas pekerjaan umu, PD Pasar Jaya dan institusi pemerintah pusat seperti badan pelaksana proyek induk sungai cisadane-ciliwung.
3. Penyuluhan untuk menumbuhkan dan mengembangkan peranserta masyarakat belum intensif, meluas dan merata karena dinas kebersihan masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.
4. Prosedur dan proses pembayaran retribusi belum diselenggarakan secara tepat dan efektif sehingga penerimaan retribusi rendah.

Dari analisis data dapat diketahui adanya beberapa model institusi dan tatalaksana yang dapat dikembangkan dalam peningkatan peranserta masyarakat sebagai berikut:

1. Model institusi pembina peranserta masyarakat yang mempunyai unsur-unsur staf, unsur pelaksana (Jabatan Fungsional PEnyuluh sebagai ujung tombak pembinaan peranserta masyarakat), dan unit penyuluhan keliling.
2. Model koordinasi perencanaan terpadu untuk meningkatkan peranserta ditingkat institusi terkait dan untuk keterpaduan program pembinaan peranserta masyarkat.
3. Model penyuluhan yang terintegrasi antara keberishan lingkungan retribusi dilengkapi dengan paket-paket terprogram sesuai kelompok masyarakat sasaran penyuluhan.
4. Model pembayaran retribusi dan model penanggulangan limbah padat oleh swadaya masyarakat.

---

In priciple every person is reponsible to santain the living enviroment, to prevent and overcome damage and its pollution (Law. no 4 1982). With regard to enciromental cleanliness in the jakarta region, every citizen is obligatory to maintain the cleanliness for the living enronment up to tha sidewalks to houseyard (local law no. 5 1988). Based on the above mentioned provisions, the overcoming of urban solid waste as a part of city environmental cleansing management needs the involment of both the whole comunity and the goverment as well.

In the framework of cleaning services to provided to the whole citizen, the gonverment of dk jakarta is being faced serious constraints, i.e. First, There is an inbalanced ratio between budget allocation and the coverage of cleaning services: second, low charges of cleaning retribution imply inability on the part of the goverment to cover the total cowst of cleaning services which subsequently cause poor services so that not every citizen is equally provided with the government's services. thus, the implementation of city cleaning services should find suitable solutions that suit the specifio characteristics of urban solid waste management systems in the frame of comunity and the goverment partnership.

The salient problems to be observed are as follows:

1. what factors hinder the existing solid waste management?
2. At what level and to what extent is comunity participation needee?
3. How should the development of comunity participation be implemented?
4. What model should be developed and implemented in order to render the solid waste management services sustainable?

The type of approach used in the research is a combination of qualitative and grounded research. It is aimed to find and develop instituional model and procedure for more effective solid waste management which will be capable of enhacing comunity participation.

Based on the first observation on the research problens a working hypothesis was formulated it is neede a kind of institution and procedural developmnet for people s participation that cloud gave impact on their environmental consciousness and sense of belonging; under which the people and the goverment could work together in the continous management of urban splid waste.

From the results of the research it was found put that in general the obedience of the respondents to pay the retribution was relatively high but ther have low understanding on the goverment policy regarding cleansing retribution and the relationship beetween healthy enrionment and solid waste management due the respondenet have low level od knowledge on the right way to handle their waste.

The cleanliness behavior(improrer storing and disposal og the solid waste) which does not support good solid waste management is due to the lack informations and extension services provide to them. For the reason, it felt that an instituion in needed to develop and direct community participant the could grow and develop their awareness. sense of belonging and reponsibility to actively participate in the management of the cleanliness of the city environment.

Futher, it was indentified that there are spme different levels of community participation. Such condition is influenced by:

1. Economic Status, viewed from the level of income of the low income group, so that their abilities to pay retribution are also low, eventhough this group is postively ht emajor producer of urban solid waste and hence demand more services, on the country, the group of the people with high income are basically capable to pay high retribution. Eventhough their rat of physical involvements in the handling of the solid waste are low, they enjor good services provided by the city government in returen of their high restribution.
2. The different levels on knowledge and awareness toward cleanliness and healthy environment among groups of people.
3. Improper sanction enforcement, inappropriate provision of incentives, and the existing week quality of monitoring system.

Data of research indicate the following problems:

1. Institution and procedure of solid waste management are evidently seperated from the cleaning retribution management. in fact, it is actually interconnected activities that should be integrated in order to avoid in appropriate management.
2. There is no integrated planning coordination in the handling of solid waste among the interconnected institutions. Solid waste handling is not only the tast and function od the dki cleaning departmenet dinas kebersihan but it is also the task and function of the other dki autonomous department susch as those concerned with park, public works, cisadane-ciliwung river project implementation agency and local government owned company pasar jaya.
3. Extention services to promoteand develop the community participation was not being carried out intensively and equally due the pact that reponsible cleansng department are still being wiht limites budget and human resources.
4. The procedures and process of charging the retribution have not been effectively and properly managed, resulting to low retribution revenue.

Data Analysis shows that some models of instituion and procedures to enhance community participantion could be developed in the following ways:

1. Developing the isntitution models for community participation by rearrangement of the exiting componentrs, including staff and, line components and mobile unit of extension services. In the instituion, the functional position of extension service agents as the community participations can be developed;
2. Integrated planning coordination models to enchance the community participation on the level of government isntituions and integreted programme in developing comunity participation.
3. Integrated extention service models related with environmenta cleenliness and retribution payment, supported by programmed packages are highly relevant to the community extension's targer groups.
4. Retribution payment model and community solid waste management models.

"