Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas bergulirnya kontestasi wacana mengenai pengelolaan sumber daya air tanah yang berlokasi di Babakan Pari, Sukabumi. Kontestasi wacana itu dilatarbelakangi oleh bergulirnya wacana-wacana mengenai kekeringan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sukabumi yang menjelaskan kuantifikasi dari kondisi air tanah di sekitar wilayah mata air di Sukabumi dengan metode dan pengukuran ilmu Hidrologi. Text, discursive practice, dan socio-cultural practices merupakan dimensi yang dibahas dalam menganalisis wacana-wacana yang berkembang setelah debit air, kekeringan, dan konservasi diinterpretasi oleh berbagai agen di berbagai arena kekuasaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk menggali bergulirnya kontestasi wacana yang terjadi di wilayah penelitian saya. Temuan lapangan saya adalah konsep degradasi lingkungan dan konservasi bisa saja muncul dalam pertarungan wacana, dengan interpretasi yang beragam. Hal tersebut dipengaruhi oleh beragamnya arena kekuasaan tempat wacana-wacana digunakan dan dipraktikkan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the process of discourse contestation on the governance of groundwater resources in the region of Babakan Pari, Sukabumi. Discourse contestation was sparked by thoughts about drought brought up by Sukabumi District Mining Office, which describes the quantification of groundwater conditions around the fountain area in Sukabumi by the science and measurement methods of Hydrology. Text, discursive practices, and Socio-cultural practices are the dimensions discussed to analyze the discourses that develop after the issues of water discharge, drought, and conservation, through the interpretation of various agents in various arenas of power. This study uses an ethnographic approach to explore the process of discourse contestation that occurred in the area of research. During the course of this study, it was found that the concept of environmental degradation and conservation may arise in the clash of discourses, with varying interpretations. It is influenced by the diversity of the arena of power where discourses are used and practiced."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan kebijakan pengendalian pemanfaatan air tanah di Kabupaten Sukabumi dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pengendalian. Penelitian kualitatif ini menggunakan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengeluarkan tiga kebijakan terkait pengendalian pemanfaatan air tanah. Kebijakan pertama adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi No 14 Tahun 2010 Tentang Air Tanah. Bagian penting dari peraturan daerah tersebut adalah perizinan, kegiatan pengendalian dan pengawasan. Kebijakan kedua adalah Peraturan Bupati No 28 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) yang di dalamnya mengatur denda bagi pemegang izin yang menggunakan air tanah melebihi debit yang diizinkan. Kebijakan ketiga adalah Keputusan Bupati No 546.2/Kep.430- DPESDM/2013 Tentang Harga Air Baku (HAB) yang menetapkan kenaikan HAB, dan kendala yang dihadapi dalam melakukan kebijakan tersebut adalah perubahan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berdampak pada hilangnya kewenangan Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pengendalian air tanah.

---

This study describes about the policy of controlling the use of groundwater in Sukabumi and its obstacles. This study using qualitative method by in-depth interviews and literarure study. The results of this study found that the Government of Sukabumi issued Results of the study found that the Government of Sukabumi issued three related policies controlling the use of groundwater. The first policy is Local Regulation No 14 Year 2010 about Groundwater. An important part of the local legislation is the licensing, monitoring and control activities. The second policy is the Regent Regulation No 28 Year 2011 about Procedure for Calculating the Value of Acquisition of Groundwater (NPA) in which set fines for license holders who use groundwater exceed the permitted discharge. The third policy is the Regent Decree No546.2/Kep.430-DPESDM /2013 about Standard Water Price (HAB) which sets the rise of HAB, and the obstacles encountered in conducting the policy is a change of Law No. 32 of 2004 into Law No. 23 of 2014 which impact to the loss of authority in Sukabumi Regency to control groundwater."

"Pemanfaatan yang berlebihan oleh masyarakat di kawasan permukiman dapat menyebabkan ketidakseimbangan air tanah, sehingga memerlukan upaya konservasi untuk menjaga keseimbangannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melaksanakan kegiatan konservasi air tanah masih membutuhkan pedoman untuk menjadikan kawasan permukiman berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi tata kelola konservasi berbasis keberlanjutan keseimbangan air tanah di wilayah permukiman. Metode analisis menggunakan uji statistik, System Dynamics, Multidimensional Scaling, dan Interpretive Structural Modeling. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua wilayah studi berstatus tidak berkelanjutan dengan daya dukung lingkungan defisit air, dimana aspek sosial berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan konservasi air tanah. Model yang dibuat menghasilkan rekomendasi strategi pengelolaan konservasi air tanah. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk merumuskan strategi konservasi air tanah perlu mengacu pada penilaian status daya dukung lingkungan, keberlanjutan kawasan, dan keterlibatan masyarakat. Perumusan strategi jangka pendek berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan perumusan kebijakan tata kelola, jangka menengah bertujuan untuk meningkatkan dukungan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap air tanah, dan jangka panjang bertujuan untuk membentuk lembaga sosial untuk meningkatkan koordinasi/kerjasama pemangku kepentingan.

---

Overuse by people in residential areas can cause an imbalance in groundwater, so conservation efforts are needed to maintain the balance. The problem in this research is that people implementing groundwater conservation activities still need guidelines to make residential areas sustainable. This study aims to formulate a conservation governance strategy based on the sustainability of groundwater balance. Methods of analysis using statistical tests, System Dynamics, Multidimensional Scaling, and Interpretive Structural Modeling. The study results show that the two study areas have unsustainable status with a water deficit environmental carrying capacity, where social aspects significantly affect the implementation of groundwater conservation. The model created produces recommendations for groundwater conservation management strategies. This study concludes that formulating a groundwater conservation strategy refers to assessing the status of environmental carrying capacity, area sustainability, and community involvement. The short-term strategy formulation focuses on community empowerment and the formulation of governance policies, the medium-term aims to increase government support in reducing dependence on groundwater, and the long-term aims to form social institutions to improve stakeholder coordination and cooperation."

"Penelitian tesis ini akan membahas mengenai penerapan dan pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) oleh pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan PermendesPDTT Nomor 16 Tahun 2018, yang mewajibkan desa untuk memenuhi alokasi minimal 30% dari APBDesa untuk pembayaran upah pekerja, dilakukan secara swakelola, dengan sasaran utama pengangguran, setengah pengangguran, rumah tangga miskin, dan keluarga Stunting. Dalam pelaksanaannya, praktik tata kelola PKTD oleh pemerintahan desa mulai proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan belum berjalan baik dan efektif dengan dinamika masyarakat desa yang sangat beragam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan jenis dan bahan data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, literatur, laporan hasil penelitian lapangan dan hasil wawancara dengan informan/narasumber pada beberapa lokasi penelitian di beberapa desa. Setidaknya ada tiga unsur yang sangat memengaruhi proses implementasi PKTD di beberapa wilayah desa, antara lain peran aktor dalam implementasi PKTD, mekanisme implementasi program yang dilaksanakan, dan penetapan target sasaran utama program. Pada beberapa desa tidak semua desa memenuhi ketentuan minimal 30% pada APBDesanya, mekanisme penetapan sasaran utama pekerja masih didominasi kepala desa, namun semua desa merasa puas karena upah langsung dirasakan masyarakat. Sebagai perbaikan program PKTD kedepan, pemerintah sebaiknya tidak perlu mematok anggaran minimal 30% APBDesa, penentuan sasaran PKTD sebaiknya hanya untuk posisi pekerja, dan penetapan sasaran PKTD dilaksanakan melalui musyawarah desa.

---

This thesis research will discuss the implementation and implementation of the Village Cash for Work (PKTD) Program by the village as stipulated in the provisions of PermendesPDTT Number 16 og 2918, which obliges villages to fulfill a minimum allocation of 30% of the APBDesa for payment of worker wages, PKTD is being carried out independently, with the main targets of unemployment, underemployment, poor households, and stunting families. The implementation of PKTD by the village government which start from the budgetting, implementation, and reporting processes, have not yet gone well and effective with the dynamics of villages and village communities that are very diverse. This research is a normative juridical research, with the types and data materias used ara statutory regulations, literature, field research reports and interviews with informants/resource persons at several research locations in several villages. There are at least three elements that greatly influence the PKTD implementation process ini several village areas, including the role of actors in PKTD implementation, the program implementation mechanism being implemented, and the determination of the main target of the program. In some villages, not all villages met the minimum 30% requirement in their APBDesa and the main target setting mechanism for workers was still dominated by the village head. However, all villages were satisfied because the community felt the wages immediately. As an improvement in The PKTD program in the future, the government should not need to set a minimum budget of 30% of the Village Budget, PKTD targetting should only be for the position of workers, and PKTD targetting is carried out through village meetings."

"Kudus is one of sub province in central Java with have the fresh water availability problem. Condition of insufficiency "Standard water" has been regoinezed in some part of regional area, those are Karangrowo area, Undaan District...."