Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 74061 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
S8115
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Belakangan ini , sejak era reformasi, kita mulai sering mendengar istilah "diplomasi publik" sebagai salah satu strategi kebijakan luar negeri Indonesia...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Wangke, Humphrey
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020
303.482 WAN d
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
S8075
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arief Hafidiyanto
"Kebijakan ketenagakerjaan di bidang pelatihan, sertifikasi dan penerapatan tenaga kérja dalam dan luar negeri memiliki pedoman dalam menjalankan program programnya diantaranya yaitu scbuah kebijakan yang sering dikenal sebagai kebijakan 3in1 (Three in On) Kcbijakan ini merupakan upaya untuk menggandengkan kegiatan pelatihan, sertifikasi dan penempatan tersebut menjadi suatu kegiatan yang terpadu. Kebijakan 3inl yang telah berjalan ini tentu menarik untuk diteliti lebih jauh keefektifitasanya. Penelitian ini berusaha mcrumuskan prioritas kcbi_iakan 3inl tcrutama untuk penempatan tenaga kerja luar ncgeri (TKLN), guna memberikan rekomendasi yang bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan kebijakannya. Melalui metode Analytic Hierarchy Process (AHP), penelitian ini bermaksud melakukan pembobotan tcrhadap pilihan-pilihan yang ada dengan memakai fasilitas software expert choice. Masalah-masalah yang ada di dalam pelaksanaan kebijakan 3inl untuk TKLN ini seperti, kurangnya fasilitas pelatihan, akses sertiiikasi, sosialisasi, sistem infonnasi pasar kerja (SIPK) yang belum berbasis 3in1, dan sebagainya akan coba dianalisis manakah yang prioritas untuk ditindak lanjuti. Demikian pula dengan pertanyaan tentang sasaran manakah yang harus diprioritaskan dalam melaksanakan kebijakan 3inl serta rencana aksi apakah yang paling diprioritaskan guna mengimplementasikan kebijakan 3in1 untuk TKLN ini.

Nowdays, Policy of manpower needs a new paradigm to optimalized its outcome. That new idea is a concept to integrate three thing (training, certificate, and placement) into one policy. It?s named as policy of 3inl (three in one). The main purpose of this policy is to minimize unemployment rate. As we know, more than I0 million people was jobless. Meanwhile, the world is being suffer global crisis, which makes some big company going to bankrupt. At the other side, there are more than 5 million migrant?s worker from Indonesia in overseas. 70 percent of them works at informal sector and 30 persen at formal sector. We need some effort to change that data, so that number of formal sector more increase. From this condition, we have to do an alternative programme to make solution. One of program is policy of 3in1. As an integrated program, policy of 3in1 have some agenda to implementing program. In the other hand, there are some problem existing in this policy. The problem likes training facilities, access seniticate, socialization, problem in labour market system, how to coordinating and how to empowering the institutions. To solving this problem is needed an studying or analyzing with proper methods. This thesis is made to analyzed and describe implementation of policy of 3in1 and make recommendation about action plan of policy. Furthermore, the writer will try to make some recommendation using a proper method. The writer will use Analytic Hierarchy Process (AHP) as tool to analize and select alternatives of this policy."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
T32062
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Diana Emilia Sari Sutikno
"Tesis ini memfokuskan perhatian pada penggunaan sanksi ekonomi sebagai instrumen kebijakan luar negeri AS terhadap Irak dalam kurun waktu 1993-1998 (masa Pemerintahan Presiden Bill Clinton), serta menjelaskan pentingnya interaksi antara faktor-faktor domestik (internal) dengan faktor-faktor internasional (eksternal) dalam dihasilkannya keputusan perpanjangan penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak.
Keputusan tersebut, dipicu juga oleh serangkaian perilaku atau tindakan Irak di bawah rejim Saddam Hussein, yang bersifat agresif dan dianggap cenderung melanggar norma-norma internasional serta mengancam kestabilan dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Presiden dan Kongres pada masa ini, masih mengaggap perlu perpanjangan sanksi ekonomi terhadap Irak berdasarkan sejumlah alasan. Namun pada dasarnya, AS tetap menganggap Irak sebagai negara yang mengancam kepentingan (nasional) AS, khususnya di kawasan Timur Tengah (berkaitan dengan masalah Israel dan minyak). Lobi pro-Israel, AIPAC, dalam hal ini juga memainkan peran cukup signifikan dalam mempengaruhi kebijakan perpanjangan sanksi ini. Dunia internasional, melalui PBB, juga mengeluarkan sejumlah resolusi yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi ekonomi terhadap rejim Saddam Hussein.
Pembahasan mengenai kasus ini, dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran/teori sebagai alat analitis. Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai keterkaitan antara faktor-faktor domestik dan internasional yang mempengaruhi keluarnya kebijakan perpanjangan sanksi ekonomi atas Irak, 1993-1998.
Konsep Rosenau mengenai linkage theory digunakan untuk membahas interaksi dan keterkaitan antara faktor-faktor domestik dengan internasional. Konsep-konsep lain yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri juga digunakan untuk menganalisa kasus yang diajukan.
Tesis ini menyimpulkan bahwa tetap dipertahankannya penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak bertujuan agar terjadi pergantian rejim pemerintahan di Irak. Namun seperti diketahui, tujuan ini tidak berhasil karena Saddam Hussein masih berkuasa di Irak. Selain itu, tulisan ini juga melihat adanya kerjasama antara Presiden Clinton dan Kongres (yang dipengaruhi oleh lobi pro-Israel, AIPAC) dalam keputusan perpanjangan penggunaan sanksi ekonomi terhadap Irak, 1993-1998."
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2000
T7565
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Catur Hadianto
"Krisis di selat Taiwan merupakan peristiwa yang dapat membawa hubungan antara dua negara besar di kawasan Asia Pasifik mengarah ke dalam konflik. Kedua negara tersebut yakni Amerika Serikat -- yang merupakan satu-satunya kekuatan global dan negara adi daya yang masih tersisa pasca perang dingin -- dan RRC -- yang merupakan kekuatan regional yang mulai tumbuh menjadi negara yang mempunyai potensi menjadi negara adi daya. Karena itu, isu Taiwan merupakan salah satu isu yang dapat mempengaruhi hubungan kedua negara besar tersebut, selain masalah-masalah lainnya seperti, hak-hak asasi manusia, proliferasi senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya, perdagangan dan sebagainya.
Taiwan secara de facto merupakan negara berdaulat tetapi secara de jure bukanlah negara yang merdeka, karena Taiwan tidak mendapat pengakuan intemasional sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, terutama dari PBB. Ditambah lagi, Amerika Serikat telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan pindah ke RRC, walaupun tetap mempertahankan hubungan informalnya dengan Taiwan melalui Taiwan Relations Act.
Sebagai negara adi daya, Amerika Serikat mempunyai peranan dalam menentukan masa depan Taiwan. Tetapi politik domestik Amerika Serikat yang mempunyai banyak kelompok kepentingan yang selalu berusaha mempengarnhi proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat sehingga turut menentukan apa yang akan terjadi di lintas selat Taiwan.
Di lain pihak, RRC juga ikut menentukan masa depan Taiwan dengan menyatakan bahwa Taiwan merupakan "bagian" dari wilayah RRC dan untuk mempertahankannya bila perlu dengan menggunakan kekuatan militer,
Krisis di selat Taiwan pada tahun 1995/1996 dan tahun 1999/2000 mendapat reaksi yang berbeda dari pemerintah Amerika Serikat. Dalam krisis pertama, pemerintah Amerika Serikat menempatkan dua kapal induknya ke lokasi krisis sehingga dapat memicu perang terbuka, sedangkan pada krisis yang kedua pemerintah Amerika Serikat hanya menyampaikan keprihatinannya saja kepada RRC. Dalam dua krisis tersebut, pemerintah Amerika Serikat mengarnbil tindakan yang bertolak belakang, di mana pada krisis pertama tindakannya menyampaikan pesan lebih tegas kepadaRRC sedangkan yang kedua lebih lunak.
Pengaruh dari dalam negeri Amerika Serikat seperti Kongres, Media Massa, Civil Society, Lobby Taiwan dan kepentingan kelompok lainnya yang tentunya mempengaruhi perbedaan tersebut. Selain itu, kondisi domestik RRC sendiri turut pula mempengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah Amerika Serikat terhadap RRC dalam menghadapi dua krisis yang terjadi di selat Taiwan tersebut
Penulis menerapkan kerangka pemikiran dari Kegley dan Wittkopf mengenai proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Menurut Kegley dan Wittkopf, proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dipengaruhi faktor-faktor internal (domestik) dan faktor-faktor ekstemal. Kedua sumber tersebut merupakan input yang masuk ke dalam Decision Making Process politik luar negeri Amerika Serikat. Kemudian, dari input tersebut akan keluar output berupa kebijakan Amerika Serikat terhadap RRC.
Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor internal (domestik) seperti KCongres, Media Massa, Civil Society, Lobby Taiwan, kepentingan kelompok lainnya dan sebagainya, ditambah faktor-faktor eksternal yakni perubahan yang terjadi di RRC telah merubah sikap pemerintah Amerika Serikat pada krisis yang terjadi di selat Taiwan 1999-2000. Karena pada krisis tahun 1995/1996, pemerintah Amerika Serikat berani berisiko terjadi konflik dengan RRC."
2000
T2330
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>