Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas manajemen ITJEN dalam rangka mendorong peningkatan governance Departemen Keuangan. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ITJEN telah melakukan berbagai perbaikan manajemen sesuai dengan best practices dan secara umum terjadi peningkatan indikator governance Departemen Keuangan. Penelitian menyarankan perbaikan manajemen ITJEN menyangkut penyusunan Piagam Audit, penajaman pembagian tugas dan fungsi, perhatian Pimpinan ITJEN terhadap perencanaan, pelaporan, dan fungsi audit intern, kebijakan pengajuan usulan penugasan dan kepegawaian, penyelenggaraan rapat Pimpinan, dan pemanfaatan teknolgi informasi. Penelitian juga menyarankan perlunya disusun rancang bangun transformasi ITJEN secara menyeluruh sehingga dapat lebih terarah dan terintegrasi."

"Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tesis ini membahas efektivitas SPIP terkait dengan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern atas aset tetap pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan menggunakan kriteriakriteria dalam COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai panduan penilaian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan penyebaran kuisioner dan pengujian pengendalian. Hasil penelitian melalui penyebaran kuisioner, dengan menggunakan Rating Scale didapati bahwa secara umum pelaksanaan sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menurut persepsi 64 responden pelaksanaannya baru 70,05 persen dari kriteria yang ditetapkan dan masuk kedalam kategori interval "kurang baik" - "baik", Hal ini menunjukkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara umum sudah cukup baik namun belum efektif karena masih memiliki kelemahan. Sedangkan melalui pengujian pengendalian diketahui bahwa terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern sehingga kelima asersi laporan keuangan belum dapat terpenuhi.

---

Government Internal Control System (GICS) aims to provide reasonable assurance for achieving effectiveness and efficiency in achieving the purpose of state government, the reliability of financial reporting, safeguarding of state assets, and compliance with laws and regulations. This thesis explores the effectiveness of GICS related to fixed asset management in North Jakarta Administration City Government .

This study aimed to evaluate the implementation of the system of internal control over fixed assets in North Jakarta Administration City Government using the COSO criteria and Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah as well as the PERMENDAGRI No. 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah as a valuation guide. This research is a qualitative descriptive design, with the distribution of questionnaires and tests of controls.

Dissemination of research results through questionnaires, using the Rating Scale was found that the general implementation of the internal control system in North Jakarta Administration City Government 64 respondents perceived the implementation of new 70.05 percent of the established criteria and in the category of interval "less good" - "good". This shows the implementation of the internal control system in general is quite good but not as effective as it still has weaknesses. While through tests of controls is known that there are weaknesses in the internal control system so that the five financial statement assertions can not be fulfilled."

"Tesis membahas mengenai bagaimana penggunaan sistem scoring 5C pada proses pemberian persetujuan pembiayaan dan kredit dan sistem scoring pada tahapan supervisi monitoring/pengawasan pada proses pengawasan ketaatan terhadap sistem berpengaruh terhadap kualitas pembiayaan atau kredit. Penelitian dilakukan terhadap kasus yang ada pada suatu perusahaan BUMN dengan bidang usaha utama jasa pembiayaan kepada UKMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem scoring yang dilakukan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembiayaan kredit mikro dan kecil, dimana faktor Prospek Usaha pada sistem scoring untuk melihat kelayakan permohonan pembiayaan menunjukkan sangat signifikan dibandingkan dengan Jaminan Collateral . Sedangkan pada sistem scoring supervisi, aspek ketaatan terhadap proses kredit sangat sigifikan terhadap kualitas pembiayaan, dibanding dengan ketaatan terhadap proses Sales ataupun operational.

---

Thesis discusses about how to use the scoring system 5C in the financing approval process and scoring system at the supervision phase monitoring supervision in the observance of the compliance of the system affects the quality of financing or credit. The research tries to conduct research on cases that occurs in a state owned company with the main business financing services to UKMK. The results showed that the scoring system made 14.6 bring significant effect on the quality of financing small and micro loans, and the rest is determined by other variables that are not used in the research. Business Prospects factors in the scoring system to assess the feasibility of financing request showed highly significant compared to the guarantee collateral , Financial capability and quality debtors. While the scoring system supervision, shown that the aspect of the operation one of its adherence to the billing process had significant influence than others. So it can be said that in financing UMK, billing process still be instrumental order to ensure payments from debtor that nonperformance loan could be controlled. "

"ABSTRAKEfisiensi adalah suatu perbandingan terbaik antara output dengan input atau dapat dikatakan antara hasil dengan biaya yang dikeluarkan, Untuk mengetahui tingkat efisiensi suatu kegiatan atau usaha, maka tinjauan dapat diarahkan kepada kedua komponen tersebut, yaitu terhadap hasil dan biaya biaya yang dipergunakan untuk mendapat hasil tersebut. Sebagai langkah awal tinjauan terhadap hasil dan biaya, perlu diidentifikasi permasalahan yang timbul. Identifikasi masalah pada Bank Bumi Daya tampak pada keuntungan yang diperoleh dalam tahun 1988 yang hanya mencapai 106,4. Hasil penelitian selanjutnya memberikan informasi bahwa sebagian besar diperoleh dari pendapatan bunga khususnya bunga pinjaman modal kerja sedangkan sebagian besar beban Bank adalah beban dana yang mencapai 76,83 hal tersebut menunjukan bahwa Dana Bank semakin mahal, Penyusutan Kredit Macet yang jumlahnya cukup besar serta Biaya Tenaga Kerja dan Biaya Kantor yang semakin besar. Keadaan perkreditan yang kurang sehat menyebabkan penulis meneliti susunan Organisasi Perkreditan, khususnya mengenai sistim pendelegasian wewenang pemberian fasilitas kredit oleh Direksi dan Kantor Pusat kepada Cabang-Cabang. Biaya dana, Biaya Kantor dan Biaya Tenaga Kerja yang terus meningkat setiap tahunnya mendorong Penulis untuk meneliti kwalitas Manager dan Susunan Organisasi Kantor Pusat yang meliputi sistim pembagian kerja Departemental isasi, pendelegasian wewenang dan Sistim Pengolahan Data untuk mendapatkan informasi."

"Registrasi atau Pencatatan merupakan peristiwa penting dalam komponen Demografi yaitu:- Kelahiran- Kematian- Perkawinan- Migrasi- Mobilitas pendudukHal ini sangat dibutuhkan untuk tujuan perencanaan pembangunan Nasional baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah, kebutuhan ini tidak hanya menyangkut jumlahnya, tetapi juga komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin serta karakteristik sosial ekonomi pada saat sekarang, maupun untuk masa yang akan datang.Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan harus semakin ditata dan ditingkatkan. Tertib administrasi kependudukan dimaksud mencakup aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, pengawasan serta pelaksanaan atau pengoperasiannya di dalam pekerjaan, yang semuanya ini diharapkan dapat bermuara pada :- Peningkatan kualitas pelayanan.- Rasionalitas.- Efektifitas dan efisiensi.Dalam rangka peningkatan kinerja, perlu dilakukan pengembangan di berbagai aspek ke dalam suatu pola, di mana aspek-aspek tersebut meliputi :- Perangkat perundang-undangan- Kelembagaan- Kemampuan sumber daya manusia- serta kesadaran masyarakat.Peningkatan rasionalitas, efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan administrasi kependudukan tersebut, akan dapat membawa dampak pada tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan kontribusi output pada PAD dari kondisi sekarang, apabila masalah yang dihadapi dilaksanakan menurut saran-saran yang dikemukakan."

"Walaupun secara resmi pemerintah menganut anggaran berimbang, namun dalam kenyataannya, menurut standar teoritis, anggaran yang diterapkan pemerintah adalah anggaran defisit. Pada umumnya anggaran defisit dapat dibiayai dengan sumber internal, baik melalui penjualan obligasi di dalam negeri, pencetakan uang, atau peningkatan modal domestik, maupun dengan sumber eksternal seperti hutang luar negeri atau penjualan obligasi di luar negeri. Perbedaan dalam cara pembiayaan anggaran defisit tersebut membawa konsekuensi tersendiri bagi perekonomian domestik. Sebagai contoh, pencetakan uang akan membawa perekonomian domestik pada kondisi yang sangat rentan untuk terjadinya inflasi karena adanya pertambahan jumlah uang beredai (JUB). Contoh lain dengan hutang luar negeri yang menimbulkan kewajiban pembayaran hutang pokok dan bunganya, dan pada gilirannya akan mengurangi tingkat konsumsi domestik serta mengganggu stabihtas neraca transaksi berjalan. Penjualan obiigasi baik di luar negeri maupun dalam negeri juga memberikan dampak pada timbulnya kewajiban pembayaran di waktu yang akan datang. "

"Walaupun secara resmi pemerintah menganut anggaran berimbang, namun dalam kenyataannya, menurut standar teoritis, anggaran yang diterapkan pemerintah adalah anggaran defisit. Pada umumnya anggaran defisit dapat dibiayai dengan sumber internal, baik melalui penjualan obligasi di dalam negeri, pencetakan uang, atau peningkatan modal domestik, maupun dengan sumber eksternal seperti hutang luar negeri atau penjualan obligasi di luar negeri. Perbedaan dalam cara pembiayaan anggaran defisit tersebut membawa konsekuensi tersendiri bagi perekonomian domestik. Sebagai contoh, pencetakan uang akan membawa perekonomian domestik pada kondisi yang sangat rentan untuk terjadinya inflasi karena adanya pertambahan jumlah uang beredai (JUB). Contoh lain dengan hutang luar negeri yang menimbulkan kewajiban pembayaran hutang pokok dan bunganya, dan pada gilirannya akan mengurangi tingkat konsumsi domestik serta mengganggu stabihtas neraca transaksi berjalan. Penjualan obiigasi baik di luar negeri maupun dalam negeri juga memberikan dampak pada timbulnya kewajiban pembayaran di waktu yang akan datang. "