Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Penerapan Komposisi Tim, Independensi, lntegritas dan Objektivitas, Program Audit, Supervisi, Kepuasan Kerja, Profesionalisme, dan Aturan Jabatan Fungsional Auditor yang dimiliki oleh auditor Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan serta pengaruhnya terhadap Efektifitas Pencapaian Tujuan Pemeriksaan. Penelitian ini adalah penelitian survey dengan teknik analisis jalur. Populasi penelitian adalah auditor yang bekerja pada Inspektorat Jendral Departemen Keuangan dengan jabatan Pengendalian Teknis (auditor madya) dan Ketua Tim (auditor muda). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Penerapcm Komposisi Tim, Independensi, Integritas dan Objektivitas, Program Audit, Supervisi, Kepuasan Kerja, Profesionalisme, dan Aturan Jabatan Fungsional Auditor. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penerapan komposisi tim audit, independensi, integritas dan objektifitas, program audit, supervisi, kepuasan kerja, profesionalisme dan aturan jabatan fungsional auditor (JFA) dengan efektifitas pencapaian tujuan audit.

---

Objective of this study is to find the correlation between the Application of Team Composition, Independency, integrity and Objectivity, Audit Program, Supervision, Working Satisfaction, Professionalism, and Rules On Auditor Functional Position on Inspectorate General of Department of Finance Affairs and its effects on the Effectiveness of Examination objective Achievement. This study is a survey and track analysis. Population of this study is auditors who are working at Inspectorate General of Department of Finance Affairs with Technical Controlling Position (Medium Auditor) and the Head of Team (Deputy Auditor). Result of this study showed that there is a positive and significant correlation between Application: on Team Composition, Independency, Integrity and Objectivity, Audit Program, Supervision, Working Satisfaction, Professionalism, and Rules on Auditor Functional Position. It also showed that there is a significant effect on application of audit team composition, independency, integrity and objectivity, audit program, supervision, working satisfaction, professionalism and Rules on Auditor Functional- Position (JFA) with the effectiveness of audit objective achievement"

"Departemen Keuangan Republik Indonesia memelopori pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) pada Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 302/KMK.Ol/2004 tanggal 23 Juni 2004. Hal tersebut merupakan langkab yang beriringan dengan semangat percepatan pemberantasan korupsi nasional yang digulirkan melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tabun 2004 mnggal 9 Desember 2004.Tugas IBI adalah melaksanakan kegiatan investigasi, berdasarkan kebijakan dan aturan hukum yang berlaku, atas dugaan penyimpangan dan penyalabgunaan wewenang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi unsur Departemen, tugas lainnya dari Inspektur Jenderal, serta pernbinaan teknis pelaksanaan investigasi. yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 4621KMK.0912004 tanggal23 Juni 2004.Untuk mewujudkan sistem pengelolaan audit investigasi yang berbasis teknologi informasi tersebut, penulis mencoba melakukan analisis dan merancang sistem infonnasi pengelolaan audit investigasi pada lnspektorat Bidang Investigasi dan menuangkannya dalam suatu karya akhir untuk memenuhl sebagian dari syarat-syarat guna meraih gelar Magister Akuntansi pada Program S-2 Magister Akuntansi Universitas Indonesia, yang akhirnya dihasilkan diagram konteks use-case, diagram use-case, narasi use-case, ERD, Context DFD, DFD level 0, DFD level 1, spesifikasi proses, dokumentasi datastore, dan dokumentasi entitas dan atribut. serta dihasilkan rancangan physical DFD, skema database, dan interface input maupun output."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan sistem balanced scorecard pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (ITJEN). Penelitian ini menggunakan analisis terhadap data primer berupa wawancara dengan beberapa responden dan pengamatan serta data sekunder berupa dokumen/laporan tentang sistem balanced scorecard. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem balanced scorecard yang ada perlu dilakukan beberapa perbaikan dalam rangka mengefektifkan fungsi ITJEN. Penelitian ini menyarankan agar perspektif keuangan ditambahkan pada sistem balanced scorecard; semua indikator kinerja utama pada sistem balanced scorecard dimasukkan dalam kontrak kinerja; beberapa sasaran strategis pada sistem balanced scorecard dilakukan penyesuaian; dan sistem balanced scorecard dikomunikasikan secara efektif kepada pegawai.

---

The objective of this research is to evaluate the balanced scorecard's implementation at ITJEN. This research is using an analysis on a primary data by an interview and observation and a secondary data by a document about balanced scorecard. This research found that the current system should be developed in order to make the function of ITJEN more effective. This research suggests that financial perspective is added to balanced scorecard, all key performance indicators on balanced scorecard are included on performance contract, some strategic objective on balanced scorecard is adjusted and balanced scorecard should be communicated to all employees effectively."

"ABSTRAKSistem Akuntansi Keuangan (SAK) adalah bentuk dari implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Departemen Hukum dan HAM sebagai bagian dari entitas pemerintah telah menjalankan SAK sesuai dengan Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat keberhasilan implementasi yang ditinjau dari beberapa aspek variabel yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk meng-evaluasi implementasi SAK yang sudah berjalan di Departemen Hukum dan HAM RI. Berdasarkan hasil penelitian melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat disimpulkan bahwa implementasi SAK pada Departemen Hukum dan HAM dalam keadaan cukup baik dengan total rata - rata nilai skor dari 4 aspek variabel tersebut adalah 3.67.Implementasi sudah berjalan namun berdasarkan penilaian dari 4 aspek variabel, semua aspek perlu ditingkatkan. Guna mencapai peningkatan mutu implementasi, dapat dilakukan beberapa strategi yaitu, komitmen pimpinan, peningkatan Sistem Pengendalian Internal (SPI), pelatihan, dan peningkatan insentif.

---

ABSTRACTFinancial Accountancy System (SAK) was manifestated from Government Standard Of Accountancy policy. Indonesia’s Department of Law And Human Rights. As a part of govemmental entities implemented SAK based on Regulation Number 17 released by 2003 which regulate State Financial System.The purposes of this research is to acquired a narrative description about the effectiveness of SAK implementation policy viewed from four aspect of variables, Communication, Resources, Attitude and Structure of Bureaucracy.The bottom line of the research was to evaluate the implementation of SAK policy on Indonesia’s Department of Law And Human Rights. Based on the conclusion made by the researcher using the quantitative and qualitative approaches, concluded that the implementation so far gained score of 3.67 based on the research. Which can be categorized as a “good enough” .SAK implemented and needs to be re-enforce by re-arrange strategies by strengthen few major point of view, Strong Commitment, Internal Controlling System (SPI), hands on training and better incentives to motivate human resources behind SAK."

"Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992, tugas Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri adalah menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan jalannya Pemerintahan Daerah. Secara operasional penyelenggaraan pengawasan tersebut mencakup semua IPOLEKSOSBUD di Daerah Tingkat I dan II ditambah sepuluh komponen di lingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri.Secara umum ada dua faktor yang dapat mempengaruhi organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuannya yaitu secara internal dan eksternal. Dalam tesis ini penelitiannya lebih difokuskan dari faktor internal, organisasi Itjen Depdagri, khususnya menyangkut koordinasi, sumberdaya manusia (Skills) dan kepemimpinan dengan tujuan agar lebih mudah menyusun instrumen penelitian dan pembatasan masalah yang relevan.Untuk mengamati bagaimana efektivitas pengawasan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dilakukan, digunakaui metode penelitian korelasional (Corelational Research), yang penelitiannya dilakukan terhadap 60 responder terdiri dari empat strata : Strata I eselon II, Strata II eselon III, Strata 111 eselon IV Strata IV non eselon.Berdasarkan hasil penelitian dengan perhitungan rumus Chi kuadrat (X2) disimpulkan, ketiga subvariabel bebas yaitu : Koordinasi, Sumberdaya manusia dan Kepemimpinan, secara faktual tidak mempunyai- korelasi (hubungan) dengan efektivitas pengawasan, atau sangat kurang signifikan.Sesuai dengan identifikasi permasalahannya, maka disarankan ketiga sub variabel diatas dapat diperbaiki, yaitu :1. Untuk aspek koordinasi perlu dilakukan : a. Penyusunan jadwal pemeriksaan setelah PKPT ditentukan. b. Mengkaji ulang sistem tindak lanjut. Melakukan konfirmasi atas obyek yang diperiksa. c. Temuan disajikan dengan data yang faktual, sehingga mudah di tindak lanj uti sesuai rekomendasi.2. Untuk aspek Sumberdaya Manusia perlu dilakukan :a. Temu Wicara dengan Badan Diktat Depdagri, BPKP dan BPK guna pengikatanl kualitas Pengawasan,b. Penugasan lebih difokuskan berdasarkan disiplin ilmu dan pengalaman.3. Untuk aspek Kepemimpinan perlu dilakukan:a. Evaluasi LHP, menerapkan standar audit.b. Pemberian motivasi kepada pengawas meningkatkan daya saing (Competitiveness) serta menerapkan reward dan punishmen."